Articles
152 Documents
<![CDATA[Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan Al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Amnawaty Amnawaty]]>;
<![CDATA[Siska Liana]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2014): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.581 KB)
<![CDATA[Pemberian pembiayaan al-Murabahah kepada nasabah debitur merupakan salah satu layanan dari bank syariah.Pemberian pembiayaan tersebut mengacu pada pedoman internal berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential).permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor pembiayaan bermasalah dan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Dengan pokok-pokok yang dibahas faktor– faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah menjadi bermasalah, upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci dan sistematis tentang masalah yang telah disebutkan di atas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan applied process study dan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal. Upaya pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi pembiayaan al-Murabahah bermasalah. Upaya yang ditempuh untuk menangani pembiayaan al-Murabahah bermasalah terbagi menjadi 2 kategori yaitu upaya penyelamatan (rescue) dan upaya penyelesaian. Baik upaya penyelamatan (rescue) maupun upaya penyelesaian tersebut, berakibat hukum terealisasinya pelunasan pembiayaan al-Murabahah yang dimaksud.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus Faisal]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i1.779
<![CDATA[Persaingan bisnis yang semakin komplek membuat perbankan harus memanfaatkan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin, sehingga lebih berguna dalam meningkatkan kinerja perbankan. Penelitian ini menganalisis rasio keuangan diantaranya: permodalan diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), likuiditas yang diukur dengan Financing to Deposit Ratio (FDR), aktivitas yang diukur dengan Total Asset Trunover (TAT), efisiensi yang diukur dengan Operating Expense to Operation Income (OEOI), manajemen yang diukur dengan Net Interest Margin (NIM), risiko pembiayaan yang diukur dengan Non Performing Financing (NPF) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara) ]]>
<![CDATA[Zulaikha, Siti]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.373 KB)
<![CDATA[Buying and selling is one form of activity that involves the relationship between humans to meet their daily needs. The problems that occur in the order agreement in Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara are the practice of applying advances in order agreements and how the views of sharia economic law apply to the cancellation of advances in order agreements. The purpose of this study is to find out how to apply advances in agreements order and know how the views of sharia economic law on the application of advances in the agreement of orders for Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara. The benefit of this study is to be able to add to the scientific repertoire in the field of muam especially regarding the views of sharia economic law on the application of advances in order agreements and as input for the people who make order agreements to pay attention to Islamic economic law provisions so that no party is harmed. This study uses a type of field research research with the nature of qualitative descriptive research. Data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data obtained were analyzed using qualitative analysis methods namely inductive methods. Based on the research it can be concluded that the application of advances in the order agreement in teak Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara according to Sharia Economic Law is permissible. This is because the furniture owner has provided a period of time for the buyer to settle the remaining payment. So that if the buyer cannot pay off the remaining payment before maturity, then the advance that has been given belongs to the furniture.]]>
<![CDATA[Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Ekonomi Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Siti Zulaikha]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2013): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.499 KB)
<![CDATA[Dunia saat ini sedang mengalami krisis global yang dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia. Sementara Indonesia sedang berupaya memulihkan sistem perekonomian setelah dilanda krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan sejak pertengan juli 1997. Salah satu jalan keluar dari masalah tersebut adalah dengan jalan pengembangan sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi. Dalam memahami aspek hukum penerapan ekonomi Islam haruslah secara komprehensif, mulai dari tataran teoritik-konseptual sampai pada problematika dan implementasinya. Sejumlah eksperimen penerapan sistim perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam telah menunjukkan banyak indikasi keberhasilan, seperti yang ditunjukkan pada perkembangan Islamic Development Bank (IDB) yang pesat. Berbagai lembaga ekonomi dan program aksi yang dilaksanakan di negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam seperti Aljazair, Pakistan, Bangladesh, dan Turki. Bahkan sejumah lembaga keuangan bank dan non-bank berbasis nilai syariat telah berkembang dengan cukup pesat di kota-kota bisnis terkemuka seperti London, New York, dan Geneva.]]>
<![CDATA[Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan di Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Selvia Nuriasari]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2013): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.213 KB)
<![CDATA[Ada empat permasalahan Indonesia : pengangguran, kemiskinan, tingkat kejahatan yang tinggi dan kerusakan lingkungan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan religius sebagai kunci utama bagi permasalahan tersebut. Sumber daya manusia tersebut disebut dengan wirausahawan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka harus digerakkan dari bawah yaitu melalui pendidikan, salah satunya adalah melalui Perguruan Tinggi.]]>
<![CDATA[MERETAS URGENSI AUDIT KINERJA DALAM MENCIPTAKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN ]]>
<![CDATA[sugimin sugimin]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2018): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.718 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v6i1.1174
<![CDATA[This article explains the urgency of an audits performance (value for money audits) in creating of performance accountability at cityor district government instance. This study was conducted by literature study with reference to a number of previous study and related regulations. The results of the study indicate that performance is a formal evaluation instrument for the government program. It helps to increase the public accountability by providing information concerning the government performance that may not be accessible to the public. The understanding of this concept and its implementation will enable to achieve optimal accountability for the public sector. It is concerned about performance audits centered on economic achievement, efficiency, and effectiveness depend on the existence of regulation, planning, assessment, authorization and control over the use of its resources. It is the responsibility of the public policy makers to establish the arrangements and to ensure that they are functioning appropriately. The responsibility of the internal auditor is to independently verify that execution of activities by policymakers have complied with the basic standards.]]>
<![CDATA[Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf ]]>
<![CDATA[Juju Jumena]]>;
<![CDATA[Mia Siti Sumiati Dewi]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.514 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1038
<![CDATA[The wakaf is a wortshop based on social-religious values. The wakaf legislation rules in Indonesia regulted by Act no. 41 of 2004 on wakaf whichexpanding of wakaf objects in the form of moving objects which one of them is Intellectual Property Rights (IPRs). The term of IPRs is not known in Islamic Law. Seeing the problem, the writer feels the need to study more deeplyabout IPRs wakaf in the Islamic law, especially in Hanafiyah School. This research is library research with qualitative method and normative juridical approach. The preparation data of this research has descriptive-analytis-comparative. From this research, the muta’akhirin priests of Hanafiyah School, IPRs wakaf is allowed, because the IPRs included to the objects and have economic value on the basis of the 'urf. According to the positive law, IPRs can be categorized as wakaf in accordance with wakaf Legislation. The similarity of IPRs wakaf in Hanafiyah School and wakaf Legislation is the temporal nature in wakaf, the permanent ownership of wakaf and nazi}r items which may benefit from the wakaf they manage in a good way. The difference of IPRS waqf in Hanafiyah School and wakaf Legislation are in the essential terms, dependent on the status of wakaf objects, wakaf that may be with drawn, sold and inherited and the administrative system of wakaf.]]>
<![CDATA[Pola Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Kalangan Ekonom Pegiat Ekonomi Syariah Kota Metro ]]>
<![CDATA[Mufliha Wijayanti]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2013): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.041 KB)
<![CDATA[Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui jalur litigasi setidaknya sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa hak opsional dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka konsekuensi logisnya adalah: seluruh sengketa ekonomi syari’ah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun Para pegiat ekonomi syariah di Kota Metro, cenderung memilih penyelesaian sengketa/wan prestasi yang dilakukan anggota melalui jalur non-litigasi. Tulisan ini mencoba melakukan polarisasi bagaimana sengketa itu diselesaikan oleh para pegiat ekonomi syariah Kota Metro. Penelitian dilakukan terhadap 5 BMT/LKS melalui observasi dan wawancara. Secara keseluruhan BMT/LKS menempuh jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa/wan prestasi anggota dengan pertimbangan faktor ekonomis, kesederhanaan, dan menjaga hubungan baik dengan anggota. Adapun pola penyelesaiannya adalah melakukan teguran, restrukturisasi hutang, penjualan barang jaminan, dan penghapusan hutang. Masing-masing BMT/LKS yang menjadi subjek penelitian melakukan langkah-langkah ini dengan intensitas yang berbeda-beda.]]>
<![CDATA[TEORI KONSUMSI dalam ISLAM ]]>
<![CDATA[Imahda Khoiri Furqon]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2018): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.343 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v6i1.1169
<![CDATA[Konsumsi adalah satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional prilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu prilaku konsumsi yang hedenostik – materialistik, individualistik, serta boros (wastefull). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah manusia akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang : anggarannya memenuhi dan memperoleh kepuasan maksimum. Dalam Islam, konsumsi tidak seperti itu. Karena ada hal yang menjadi aturan bagaimana etika konsumsi. Untuk itu perlu kiranya diketahui bagaimanakah teori konsumi dalam Islam.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah ]]>
<![CDATA[Sudirman Sudirman]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.005 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i1.1008
<![CDATA[Khithbah is an important process in marriage because it becomes the gateway. In order to maintain the continuity of the process towards the marriage level and keep the parties from the losses due to the unilateral cancellation of khithbah that is rampant, the leaders of Gaya Baru 3 and Gaya Baru 5 make a khitbah agreement with certain sanctions. This paper examines how the covenants of khitbah, peningset, and other material fines and their implications for the maqashid of sharia. The finding is that the practice of the khitbah covenant can be justified in the spirit of the Compilation of Islamic Law and the opinion of the madhhab scholars. It's just that the nominal fines are too large to make the parties objected so do legal hillah that actually hit the maqashid sharia of marriage.]]>
