cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
lawcriminal.journal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lawcriminal.journal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law
Published by Institute for Learning Innovation and Counseling
ISSN : 26569922     EISSN : 2684916X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesia Journal of Criminal Law adalah peer-review ilmiah yang diterbitkan oleh Intitute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute) yang diterbitkan setiap 6 (Enam) Bulanan yaitu pada bulan Juni dan Desember, sebagai sarana dalam menyebarkan gagasan atau pemikiran yang dihasilkan melalui kegiatan akademik dalam pengembangan di bidang Hukum Pidana, Kriminologi dan Pembaharuan Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 82 Documents
 5   6   7   8   9 
Akuntabilitas Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Ekologis: Studi Kasus Banjir Kota Palembang Wike Widhananda Mustika; Khalisah Hayatuddin; Sri Suatmiati
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v6i2.2916

Abstract

Banjir yang terjadi di Kota Palembang merupakan salah satu bentuk bencana ekologis yang disebabkan oleh kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, seperti pengelolaan lingkungan yang kurang optimal dan perubahan tata guna lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan serta langkah-langkah penanggulangan bencana ekologis. Fokus penelitian diarahkan pada tanggung jawab hukum pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan, peran pemerintah dalam mitigasi bencana, serta efektivitas regulasi yang berlaku.Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis studi kasus banjir Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan implementasi hukum lingkungan melalui pengawasan yang lebih ketat, sanksi yang tegas bagi pelaku kerusakan lingkungan, serta penguatan program mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan banjir di Kota Palembang dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Strategi Hukum Pemberantasan Korupsi dan Perilaku Koruptif di Indonesia Ilyas; Sunaryo, Seriyanti
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i1.3085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi hukum dalam pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia. Menggunakan paradigma konstruktivisme dengan spesifikasi deskriptif analitik-inferensial-komponensial dan pendekatan yuridis-normatif, data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi didukung oleh beberapa faktor seperti kebijakan hukum, kelembagaan, aparat penegak hukum, tren Indeks Persepsi Korupsi, dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti lemahnya kebijakan pemidanaan, konflik kepentingan institusional, minimnya sanksi sosial, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas birokrasi. Strategi hukum yang diusulkan mencakup penguatan sistem hukum, optimalisasi kebijakan, pembentukan UU Perampasan Aset, penguatan KPK, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, diperlukan perbaikan tata kelola, transparansi, penguatan inspektorat, penerapan strategi trisula, pembangunan budaya hukum antikorupsi, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multipihak, dan penegakan hukum progresif. Rekomendasinya, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten. Implikasinya, tanpa penerapan strategi yang tepat, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif.
Cyberbullying sebagai Praktik Kejahatan Berbahasa pada Akun Instagram Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2024 Andi Nurindah Sari; Nurlingga Ibrahim; Kurniawan
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i1.2980

Abstract

Abstract. This study aims to examine the forms and patterns of cyberbullying as a language crime practice and describe the potential legal impact caused by cyberbullying as a language crime practice on the Instagram accounts of the presidential and vice presidential candidates of the Republic of Indonesia in 2024. This research adopts a qualitative method with a forensic linguistic approach. The analysis technique used includes data reduction, data presentation, and verification. The results show that there are various forms and patterns of cyberbullying that can be identified in several presidential and vice presidential candidate posts, ranging from flaming, harassment, and denigration. In addition, this study found that the practice of cyberbullying has the potential to cause serious legal implications, identified in the Criminal Code and Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). The research emphasises the urgency of improving digital literacy and stricter law enforcement to address the problem amid Indonesia's political dynamics in 2024.
The Vigilante Violence Against Criminality Offenders Novarizal, Riky; Fernando, Henky; Siregar, Rahmat Amin; Saputra, Dean Rizky; Nasution, Tasya Sofiatul Afrida; Larasati, Yuniar Galuh
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.2989

Abstract

This article critically examines the phenomenon of community vigilantism against criminals because these actions are often legitimised by dominant cultural knowledge and meanings. However, this phenomenon tends to be absent from the literature. In addition to responding to the gaps in previous studies, this research also aims to explain the characteristics, factors, and implications of community vigilantism against criminals. This research is based on descriptive qualitative research using a case study approach. The important findings of this study show that the vigilante violence perpetrated by the community against criminals appears in the form of physical and psychological violence, as well as acts of property destruction. These acts are not only influenced by factors such as mass hysteria, disregard for moral standards, and low social cohesion but also have long implications for counterproductive social conditions. This study contributes significantly to evaluating the normalisation of vigilante violence acts against criminals in public spaces while proposing strategies to prevent the adverse effects of vigilante violence acts on social harmony.
Analisis Kekuatan Hukum Kepemilikan Bitcoin Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Bimantara, Gesa; Handayani, Tri Astuti; Tina, Neli Agus
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.2994

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran global, salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan bentuk uang elektronik berbasis kriptografi yang memungkinkan transaksi tanpa keterlibatan lembaga keuangan sebagai perantara. Namun, di Indonesia, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara menentukan kepemilikan Bitcoin sebagai uang elektronik, dan kekuatan hukum Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang maupun uang elektronik berdasarkan peraturan-undangan di Indonesia. Bitcoin digolongkan sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi sepenuhnya menjadi risiko pengguna tanpa jaminan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin dapat berfungsi dalam transaksi elektronik global, di Indonesia penggunaannya terbatas dan tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran resmi.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Bullying di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Ni Made Deas Mutia Ratih
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.3226

Abstract

Kajian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku bullying di lingkungan pendidikan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis meliputi kerangka hukum yang ada seperti KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa bullying dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, atau kekerasan terhadap anak, namun belum ada aturan khusus yang mengaturnya secara jelas. Akibatnya, penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan bersifat reaktif. Rekomendasi yang diajukan mencakup pembentukan lex specialis anti-bullying, penguatan mekanisme restorative justice, serta pengintegrasian pendidikan hukum dan moral di lingkungan sekolah sebagai bagian dari kebijakan non-penal. Kajian lanjutan disarankan untuk mengkaji penerapan empiris restorative justice dan membandingkan regulasi anti-bullying dari negara lain.
Multitafsir Pemaknaan Kata “Nonfisik” Pasal 5 Uu TPKS: Studi Komparatif Indonesia - Filipina Fatikha Adinda Widia Putri; Lutfillah Arrizqi Zainsyah
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.3227

Abstract

Technological developments have expanded the scope of sexual harassment, with social media becoming a new gateway for criminal acts of harassment. The Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law establish a normative framework for indecency offenses; however, these regulations fail to encompass non-physical sexual harassment in the digital domain. The TPKS Law, which should serve as the primary legal framework for addressing sexual harassment, has instead given rise to multiple interpretations of Article 5. This article appears to be biased in its provision of legal certainty, potentially leading to variations in the criminal liability of perpetrators. This study aims to identify the differences between Indonesian and Philippine criminal law regarding the limitations and sanctions for non-physical harassment, as well as to determine the extent to which the legal conceptions of the two regulations overlap. The research employs a normative juridical method, utilizing a comparative, legislative, and conceptual approach. The results indicate that there are disparities between the two countries, with Indonesia lagging far behind the Philippines in terms of substance. Therefore, Indonesia needs to strengthen its regulations on non-physical sexual harassment, especially in the digital realm, to close this gap.
Analisis Kriminologis Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perempuan Muhammad Prawira Yudha
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.3231

Abstract

This study aims to identify criminological factors causing women to commit narcotics crimes and examine countermeasures at the Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. This research is empirical legal research with descriptive-analytical specifications using empirical juridical and criminological approaches. Data collection was conducted through observation and interviews, subsequently analyzed using Anomie Theory and Penology Theory. The results indicate that dominant causal factors are divided into external factors in the form of economic pressure and internal factors including psychological addiction and curiosity. The implemented countermeasures show a paradigm shift from retributive to rehabilitation through religious coaching, skills training, as well as medical and social rehabilitation. However, skills programs require evaluation to have market-relevant value to address economic issues, while social rehabilitation needs to be more intensive and individualistic to suppress recidivism rates.   Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor kriminologis penyebab perempuan melakukan tindak pidana narkotika serta mengkaji upaya penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan kriminologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan Teori Anomi dan Teori Penologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab dominan terbagi menjadi faktor eksternal berupa tekanan ekonomi dan faktor internal yang meliputi adiksi psikologis serta rasa ingin tahu. Upaya penanggulangan yang diterapkan telah menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif menuju rehabilitasi melalui pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi medis dan sosial. Kendati demikian, program keterampilan memerlukan evaluasi agar memiliki nilai jual yang relevan dengan pasar guna mengatasi masalah ekonomi, sedangkan rehabilitasi sosial perlu dilakukan secara lebih intensif dan individualistik untuk menekan angka pengulangan tindak pidana.
Travel Ban AS: Konflik antara Keamanan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Herlambang, Margareta Mulya; Hasibuan, Ade Putra; Vikas Kumar Chaudhary
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.3267

Abstract

Abstract. This article discusses the United States Travel Ban policy, which has caused tension between national sovereignty in maintaining national security and international legal obligations to protect human rights. Based on Section 212(f) of the Immigration and Nationality Act (INA), the President has broad authority to suspend the entry of foreign nationals for national security reasons. However, this policy is considered to indirectly discriminate against Muslim-majority countries and violates the principle of non-discrimination in the ICCPR and ICERD. Through normative analysis using conceptual, case, and legislative approaches, this study reviews the considerations of the U.S. Supreme Court in Trump v. Hawaii (2018) and compares them with Russia's diplomatically motivated entry ban. The results of the study show that although both countries base their policies on national security reasons, the United States still has a more transparent judicial mechanism than Russia, which is administratively closed. This article emphasizes the importance of balancing state sovereignty and international obligations to guarantee the protection of human rights based on the principles of legality, proportionality, and non-discrimination. Abstrak. Artikel ini membahas kebijakan Travel Ban Amerika Serikat yang memicu perdebatan tentang batas antara kedaulatan negara dalam menjaga keamanan nasional dan kewajiban internasional untuk menghormati hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 212(f) Immigration and Nationality Act (INA), Presiden diberi kewenangan luas untuk membatasi atau menangguhkan masuknya warga negara asing jika dianggap mengancam keamanan. Namun, penerapan kebijakan tersebut dinilai memunculkan pola diskriminasi tidak langsung terhadap negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga menimbulkan persoalan terkait prinsip non-diskriminasi dalam ICCPR dan ICERD. Dengan menggunakan analisis normatif melalui pendekatan konseptual, studi kasus, dan tinjauan peraturan, penelitian ini membedah pertimbangan Mahkamah Agung AS dalam perkara Trump v. Hawaii (2018) serta membandingkannya dengan kebijakan entry ban yang diterapkan Rusia sebagai bagian dari strategi diplomatiknya. Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun kedua negara membenarkan kebijakan mereka atas dasar keamanan nasional, Amerika Serikat masih menyediakan mekanisme pengawasan yudisial yang lebih terbuka, sementara proses di Rusia cenderung tertutup dan sepenuhnya administratif. Artikel ini menegaskan perlunya keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional, dengan menempatkan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta non-diskriminasi sebagai landasan utama dalam penerapan setiap kebijakan pembatasan imigrasi.
Penerapan Right to be Forgotten dalam Regulasi SKCK untuk Reintegrasi Sosial Anak Oktavia, Adara Nesha; Ayub Bintang Hamonangan; Khansa Hanifah; Kireina Prativi
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.3271

Abstract

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan Hak untuk Dilupakan (RTBF) dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi anak-anak yang pernah terlibat dalam konflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong apakah kerangka regulasi SKCK saat ini selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya kebutuhan untuk mencegah stigma jangka panjang dan mendukung reintegrasi sosial. Menggunakan metode normatif-hukum yang dilengkapi dengan pendekatan empiris, penelitian ini menjelaskan ketentuan hukum, praktik institusional, dan model pengungkapan dari beberapa pengungkapan. Data dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan fokus pada interpretasi norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Temuan menunjukkan bahwa sistem SKCK Indonesia tidak membedakan antara catatan anak dan orang dewasa, sehingga terjadi pelanggaran masa lalu anak tetap bertahan bahkan setelah rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dan merugikan hak anak atas perlindungan identitas. Studi ini menyimpulkan bahwa mengintegrasikan RTBF ke dalam prosedur SKCK melalui perjanjian catatan secara otomatis, penyimpanan data yang dibatasi waktu, dan perlakuan berbeda untuk anak-anak dapat lebih menjamin rehabilitasi, mengurangi stigma, dan mendukung reintegrasi bagi anak yang pernah berhadapan dengan hukum.

Page 8 of 9 | Total Record : 82

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law More Issue