cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
lawcriminal.journal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lawcriminal.journal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law
Published by Institute for Learning Innovation and Counseling
ISSN : 26569922     EISSN : 2684916X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesia Journal of Criminal Law adalah peer-review ilmiah yang diterbitkan oleh Intitute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute) yang diterbitkan setiap 6 (Enam) Bulanan yaitu pada bulan Juni dan Desember, sebagai sarana dalam menyebarkan gagasan atau pemikiran yang dihasilkan melalui kegiatan akademik dalam pengembangan di bidang Hukum Pidana, Kriminologi dan Pembaharuan Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 74 Documents
 4   5   6   7   8 
Akuntabilitas Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Ekologis: Studi Kasus Banjir Kota Palembang Wike Widhananda Mustika; Khalisah Hayatuddin; Sri Suatmiati
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v6i2.2916

Abstract

Banjir yang terjadi di Kota Palembang merupakan salah satu bentuk bencana ekologis yang disebabkan oleh kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, seperti pengelolaan lingkungan yang kurang optimal dan perubahan tata guna lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan serta langkah-langkah penanggulangan bencana ekologis. Fokus penelitian diarahkan pada tanggung jawab hukum pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan, peran pemerintah dalam mitigasi bencana, serta efektivitas regulasi yang berlaku.Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis studi kasus banjir Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan implementasi hukum lingkungan melalui pengawasan yang lebih ketat, sanksi yang tegas bagi pelaku kerusakan lingkungan, serta penguatan program mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan banjir di Kota Palembang dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Penggabungan Perkara Ganti Rugi di Peradilan Militer Wardana, Putra Jaya; Wijayanto, Indung
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i1.3006

Abstract

Dasar pertimbangan hakim mempunyai peran sangat penting dalam memutuskan perkara penggabungan gugatan ganti rugi karena dalam proses penyelesaian penggabungan gugatan ganti rugi harus patuh terhadap hukum pidana dan hukum perdata. Tujuan Penelitian untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim milter untuk memutus perkara ganti rugi sehingga dapat di manfaatkan untuk memutuskan kasus perkara sama di kemudian hari. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitan menunjukkan pertimbangan hakim mempunyai peran penting dalam memutuskan perkara gugatan ganti rugi
Penggunaan Kamera Pengawas dalam Pemeriksaan dan Penahanan: Upaya Perlindungan HAM dalam Pembaruan RKUHAP 2025 Muh. Abdul Rafi; Agung Rizky Permana; Akhmad Khalimy
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i1.3061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan kamera pengawas dalam proses pemeriksaan dan penahanan serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum nasional dan internasional, serta laporan-laporan empirik terkait praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dan interpretasi hukum terhadap norma yang berlaku serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam rancangan undang-undang yang ada masih bersifat umum dan belum menciptakan kewajiban normatif yang kuat terhadap penggunaan kamera pengawas, sehingga efektivitasnya sebagai mekanisme akuntabilitas hukum belum maksimal. Meskipun teknologi ini memiliki potensi mencegah kekerasan, efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan pengawasan independen, standar operasional prosedur yang tegas, serta jaminan akses terhadap rekaman sebagai alat kontrol publik. Oleh karena itu, penguatan aspek normatif dan institusional menjadi hal mendesak agar penggunaan kamera pengawas benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif.
Strategi Hukum Pemberantasan Korupsi dan Perilaku Koruptif di Indonesia Ilyas; Sunaryo, Seriyanti
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i1.3085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi hukum dalam pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia. Menggunakan paradigma konstruktivisme dengan spesifikasi deskriptif analitik-inferensial-komponensial dan pendekatan yuridis-normatif, data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi didukung oleh beberapa faktor seperti kebijakan hukum, kelembagaan, aparat penegak hukum, tren Indeks Persepsi Korupsi, dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti lemahnya kebijakan pemidanaan, konflik kepentingan institusional, minimnya sanksi sosial, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas birokrasi. Strategi hukum yang diusulkan mencakup penguatan sistem hukum, optimalisasi kebijakan, pembentukan UU Perampasan Aset, penguatan KPK, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, diperlukan perbaikan tata kelola, transparansi, penguatan inspektorat, penerapan strategi trisula, pembangunan budaya hukum antikorupsi, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multipihak, dan penegakan hukum progresif. Rekomendasinya, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten. Implikasinya, tanpa penerapan strategi yang tepat, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif.

Page 8 of 8 | Total Record : 74

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law More Issue