Indonesian Journal of Criminal Law
Indonesia Journal of Criminal Law adalah peer-review ilmiah yang diterbitkan oleh Intitute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute) yang diterbitkan setiap 6 (Enam) Bulanan yaitu pada bulan Juni dan Desember, sebagai sarana dalam menyebarkan gagasan atau pemikiran yang dihasilkan melalui kegiatan akademik dalam pengembangan di bidang Hukum Pidana, Kriminologi dan Pembaharuan Hukum Pidana.
Articles
74 Documents
<![CDATA[Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Internet E-Commerce ]]>
<![CDATA[Isnaeni Komalasari]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Research objective to analyze the role of investigators in disclosing perpetrators of fraudulent cases of online e-commerce buying and selling transactions that occurred in Ternate City, as well as the factors that hinder investigators in disclosing perpetrators of fraud cases of online buying and selling transactions. The results showed that the role of investigators in disclosing cases of fraudulent online buying and selling transactions that occurred in the city of Ternate was referring to the rules set out in the Criminal Procedure Code, namely investigation and investigation. The factors that become obstacles in disclosing the perpetrators of fraud cases that occurred in the city of Ternate are internal factors and external factors. Therefore, the investigation is focused on cyber crime investigators from the North Maluku Police Ditkrimsus because it has the authority that has been regulated by law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik dalam pengungkapan pelaku kasus penipuan transaksi jual beli online e-commerce yang terjadi di Kota Ternate, serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya penyidik dalam melakukan pengungkapan pelaku kasus penipuan transaksi jual beli online. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus penipuan transaksi jual beli online yang terjadi kota ternate yaitu merujuk pada aturan yang telah diatur dalam KUHAP yakni penyelidikan dan penyidikan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengungkapan pelaku kasus penipuan yang terjadi di kota ternate yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, penyidikan difokuskan pada penyidik cyber crime Ditkrimsus Polda Maluku Utara karena memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Muhammad Khaidir]]>;
<![CDATA[Syamsul Bachri]]>;
<![CDATA[Zulkifli Aspan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Research objective to analyze the function and legal power of notary legalization as an authorized official to make legalization of work programs that are part of the Vision and Mission of candidates for regent and deputy regent. This type of research is a normative legal research. The results of this study indicate that, firstly, the function of notary legalization of the political contract of regional head candidates, is to convince prospective voters and attract voters' sympathizers by being legalized at a notary, secondly, the legal force of notary legalization formally has legal legality but substantially remains the responsibility of the head candidate. the area that makes the vision and mission. Because notary legalization serves to provide signature certainty and certainty of the date of signing of agreements made under the hand which are only binding on the parties and, in general the strength of proof of legalization of private deed lies in the affixing of signatures by the parties, in this case judges or third parties cannot denying the truth of the signature on the deed under the hand that has been legalized before a notary, because the notary has explained at the end of the deed that the deed has been signed before him. Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi dan kekuatan hukum legalisasi notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat legalisasi terhadap program kerja yang menjadi bagian dari Visi dan Misi calon bupati dan wakil bupati. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, fungsi legalisasi Notaris terhadap kotrak politik calon kepala daerah,adalah untuk meyakinkan calon pemilih dan menarik simpatisan pemilih dengan dilegalisasi di notaris, kedua kekuatan hukum legalisasi notaris secara formal memiliki legalitas hukum tetapi secara substansi tetap menjadi tanggungjawab calon kepala daerah yang membuat visi misi tersebut. Karena legalisasi notaris berfungsi untuk memberi kepastian tandatangan dan kepastian tanggal penandatangan perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat pihak dan, secara umum kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh pihak, dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani dihadapannya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Atas Tagihan PT. PLN (Persero) Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Asnan Yusfin]]>;
<![CDATA[Ahmadi Miru]]>;
<![CDATA[Marwah Marwah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Research objective to analyze the validity according to the debt collection law of PT. PLN (Persero) from previous home owners to home buyers and legal protection for home buyers for electricity debt bills against previous home owners. This type of research uses normative legal research. The results of this study indicate that (1) Receivable collection of PT. PLN (Persero) from the previous owner of the house to the buyer of the house is legal according to the law because in the sale and purchase agreement between the owner of the old house as the seller and the buyer of the house, it includes land and buildings and all of their successes, including electrical installations attached to or installed in the house. cannot be separated as an object of buying and selling so that all forms of profits and losses from the house are the responsibility of the home buyer (2) Home buyers do not get legal protection for electric power debt bills caused by the previous home owner because the home buyer knows that the purchased house is in a state of the electricity has been cut off, which is a visible defect of the object of the sale and purchase of the house. Based on Article 1505 BW, the Seller is not obliged to bear the visible defects, which can be known by the buyer himself. Penelitian bertujuan menganalisis keabsahan menurut hukum penagihan utang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah dan perlindungan hukum bagi pembeli rumah atas tagihan utang tenaga listrik terhadap pemilik rumah sebelumnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penagihan piutang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah sah menurut hukum karena dalam perjanjian jual beli antara pemilik rumah lama sebagai penjual dan pembeli rumah meliputi tanah dan bangunan berikut segala turutan-turutannya termasuk instalasi listrik yang melekat atau terpasang di rumah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai objek jual beli sehingga segala bentuk keuntungan dan kerugian dari rumah tersebut menjadi tanggung jawab pembeli rumah (2) Pembeli rumah tidak mendapatkan perlindungan hukum atas tagihan utang tenaga listrik yang disebabkan pemilik rumah sebelumnya karena pembeli rumah yang mengetahui rumah yang dibeli dalam keadaan tenaga listrik telah terputus yang merupakan suatu cacat yang keliatan dari objek jual beli rumah tersebut. Berdasarkan Pasal 1505 BW maka Penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli.]]>
<![CDATA[Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ]]>
<![CDATA[Cindy Annisa]]>;
<![CDATA[Suriyaman Suriyaman]]>;
<![CDATA[Marwah Marwah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The research objective to analyze the making of the deed of sale and purchase of land carried out by the sub-district head as PPATS with the provisions of the legislation. This study uses empirical research methods. The results of this study, namely: 1) the procedure for making the deed of sale and purchase made by the sub-district head as PPATS is not in accordance with the provisions of the applicable laws because the entire process of making the deed of sale is carried out not before the sub-district head as PPATS but carried out before the lurah and 2) legal protection the buyer of land rights in the case of buying and selling, will get legal protection if he meets the criteria of a buyer with good intentions, namely having made a sale and purchase of the land object in accordance with legal procedures/procedures and documents as determined by law and exercising prudence by examining matters relating to the object of land that is agreed upon based on the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of the Year 2016 as a Guide to the Implementation of Duties for the Court. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pembuatan akta jual beli tanah yang dilakukan oleh camat selaku PPATS dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini, yaitu: 1) prosedur pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh camat selaku PPATS belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebab seluruh proses pembuatan akta jual beli dilakukan tidak dihadapan camat selaku PPATS tetapi dilakukan dihadapan lurah dan 2) Perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah dalam hal jual beli, akan mendapatkan perlindungan hukum apabila memenuhi kriteria pembeli beritikad baik yaitu telah melakukan jual beli atas objek tanah sesuai dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang serta melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks ]]>
<![CDATA[Muhammad Affan]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The research objective to analyze the validity of the receivable transfer agreement which was carried out without the knowledge of the debtor in the decision number. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks and the influencing factors. This study uses (1) Primary Material, namely Primary Data, which is obtained directly through interviews with sources and parties related to this research, namely Judges at the Makassar District Court and related Lawyers; and (2) Secondary Material, namely in the form of Decision Number 124/Pdt.G/2019/PN. Thanks and literature, documents, journals and other sources relevant to this research. This type of research is normative & empirical research. This research was conducted at the Makassar District Court in Makassar City. The results of this study indicate that the application of the rules regarding the validity of the receivable transfer agreement has not been carried out without the knowledge of the debtor (less effective); (2) Whereas the factors that affect the validity of the receivable transfer agreement carried out without the knowledge of the debtor are factors of legal substance, legal structure, and legal culture. Penelitian bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dalam putusan nomor. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks dan factor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan (1) Bahan Primer yaitu Data Primer, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengacara yang terkait; dan (2) Bahan Sekunder, yaitu yaitu berupa Putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN. Mks serta literatur, dokumen, jurnal-jurnal dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif & empiris. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan aturan mengenai keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur belum (kurang efektif); (2) Bahwa faktor yang mempengaruhi keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria Justice Collaborator di Indonesia ]]>
<![CDATA[Amelia Elisabeth Putri Kusuma]]>;
<![CDATA[Ade Adhari]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze and understand the application of main suspect of justice collaborator criteria in Indonesia. This research is a normative law research, namely law research conducted by examining legal books, legal journals and other library materials as well as the secondary data related to justice collaborator. The result of this research is the legal certainty regarding the main suspect of the justice collaborator criteria that has not been fulfilled by the Indonesian Law, so it has the potential to harm the law enforcement process. This is due to lack of understanding of the main suspect of justice collaborator among the law enforcers. Therefore, the intervention of the authorities to improve the current legal system is required in order to achieve the legal objectives. Specifically, justice, expediency, and legal certainty especially regarding the justice collaborator. The Government needs to accommodate this policy in a clear, vivid, and complete rules. Starting from the criteria and the condition, implementation of procedures, the reward, and the protection for the justice collaborator himself.]]>
<![CDATA[Implementasi Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahar Perumahan Di Kabupaten Jeneponto ]]>
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>;
<![CDATA[Futri Patrisia]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Research objective to analyze the process of converting agricultural land into housing in Jeneponto Regency and to find out how legal protection is for people who own houses in housing built on agricultural land. This type of research is empirical research. The result of the research is that the procedure for changing the function of sustainable food agricultural land in Jeneponto Regency is through a permit. Legal protection for people who own houses in housing (users) built on agricultural land can be viewed from the consumer protection law and the protection of parties with good intentions in the agreement (BW). From the aspect of consumer protection, the user is a consumer whose rights have been harmed by the developer as a business actor in terms of legal certainty over the control of a house unit and a plot of land obtained based on buying and selling with the developer, therefore they are entitled to legal protection and compensation from the developer for any losses suffered. As a party with good intentions in an agreement with the developer, the user's rights are protected by law as regulated in Article 1338 Paragraph (3) BW, Article 1977 Paragraph (1) BW and Article 1963 BW. Tujuan penelitian menganalisis proses alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki rumah pada perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Prosedur alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto dengan melalui izin. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki rumah pada perumahan (user) yang dibangun di atas lahan pertanian dapat ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan perlindungan pihak yang beritikad baik dalam perjanjian (BW). Dari aspek perlindungan konsumen, user merupakan konsumen yang dirugikan hakhaknya oleh developer sebagai pelaku usaha dalam hal kepastian hukum atas penguasaan terhadap satuan rumah dan sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan developer, oleh karena itu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan ganti kerugian dari developer atas segala kerugian yang dialami. Sebagai pihak yang beritikad baik dalam perjanjian dengan developer, user dilindungi hak-haknya oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW, Pasal 1977 Ayat (1) BW dan Pasal 1963 BW.]]>
<![CDATA[Fungsi Dewan Rakyat Daerah Pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Admnistrasi Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu ]]>
<![CDATA[Try Saldi]]>;
<![CDATA[Andi Pangerang Moenta]]>;
<![CDATA[Marwati Riza]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Research objective to analyze the function of DPRD in supervising the administration of population administration and civil disability services in Pasangkayu Regency and its inhibiting factors. This research was conducted using the socio-legal method. The results of this study indicate that: (1) the supervision carried out by the DPRD of the Pasangkayu Regency has not been optimal in carrying out its functions and duties so that the community is less sure of the local government that carries out the implementation of public services, especially in the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency. (2) the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency has obstacles and obstacles such as the community still getting a lot of brokers, the geographical location of the area is very remote, the number of additional requirements for population administration and the lack of facilities and infrastructure to support population administration and civil registration services. also find the lack of public awareness of the importance of population data and civil dissolution. Tujuan penelitian menganalisis fungsi DPRD Pada pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Pasangkayu dan Faktor- faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosio legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu belum optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga masyrakat kurang yakin terhadap pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik terkhususnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu. (2) dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu terdapat hambatan dan kendala seperti masyrakat masih banyak mendapatkan calo, letak geografis daerah yang sangat terpencil, banyaknya syarat tambahan administrasi kependudukan dan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu di temukan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan pencacatan sipil.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kendry Tan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to examine the elements that must be met by white-collar crime and the factors that cause white-collar crime, as well as preventive measures that can be taken to prevent the occurrence of white-collar crime. The research method used in conducting this research is a normative juridical research method using a conceptual approach to study white-collar crime in Indonesia. The results of this study indicate that there are elements that must be met to be categorized as a white-collar crime and there are various factors that cause white-collar crime in Indonesia. Therefore, several preventive measures are needed to prevent and hinder the occurrence of white-collar crimes in Indonesia to maintain the Indonesian economy and improve the lives of the Indonesian people.]]>
<![CDATA[Inkonsistensi Norma Hukum Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak ]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The research objective to analyze the inconsistency of legal norms that occur in the implementation of tax amnesty. This type of research is normative legal research, using a statutory approach (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that (1) Article 21 paragraph 2 of Law no. 11/2016 Regarding TA there is the word "other party" the word is equated with the reporting party. Then what is meant by "prohibited" according to grammatical interpretation. Resolution of the inconsistency of legal norms that exist between Law no. 11/2016 concerning TA and PP No. 43/2015 Regarding PPTPPU, it can be pursued through a constitutional route by conducting a judicial review to the Supreme Court. In addition, the application of legal principles is an important instrument that can provide a role in the process of resolving overlapping regulations. The exact principle of the problem is lex superior derogate lex inferior, meaning that Law no. 11/2016 concerning TA applies and beats the regulations under PP No. 43/2015 concerning PPTPPU. Tujuan penelitian menganalisis inkonsistensi norma hukum yang terjadi pada pelaksanaan pengampunan pajak. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (status approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pasal 21 ayat 2 UU No. 11/2016 Tentang TA terdapat kata “pihak lain” kata tersebut dipersamakan pihak pelapor. Kemudian yang dimaksud dengan “dilarang” menurut interpretasi gramatikal. Penyelesaian inkonsistensi norma hukum yang terdapat antara UU No. 11/2016 Tentang TA dan PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU dapat ditempuh dengan jalur konstitusional dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Disamping itu, penerapan asas hukum merupakan sebuah instrumen penting yang dapat memberikan peran dalam proses penyelesaian terhadap regulasi yang tumpang tindih. Asas yang tepat dari permasalahan tersebut adalah lex superior derogate lex inferior, artinya UU No. 11/2016 Tentang TA berlaku dan mengalahkan aturan dibawahnya PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU.]]>
