cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
lawcriminal.journal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lawcriminal.journal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law
Published by Institute for Learning Innovation and Counseling
ISSN : 26569922     EISSN : 2684916X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesia Journal of Criminal Law adalah peer-review ilmiah yang diterbitkan oleh Intitute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute) yang diterbitkan setiap 6 (Enam) Bulanan yaitu pada bulan Juni dan Desember, sebagai sarana dalam menyebarkan gagasan atau pemikiran yang dihasilkan melalui kegiatan akademik dalam pengembangan di bidang Hukum Pidana, Kriminologi dan Pembaharuan Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 74 Documents
 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Atas Tanah Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Rizmayana Ma’rif Appe; La Ode Husen; Muhammad Ilyas; Ahyuni Yunus
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Research objective to analyze the legal protection of the wife as the recipient of land rights as a dowry in Makassar City, and to find out the legal certainty of the wife's rights to the dowry in the form of land in Makassar City. Empirical legal research method to research and write the discussion of this thesis as a legal research method . The use of empirical research methods in research efforts and writing this thesis is based on the suitability of the theory and data obtained with the research methods needed by researchers. Data collection techniques used in this research are literature study, interviews, and questionnaires. The results showed that giving land as a dowry to the wife requires a long process and special conditions in the implementation of marriage to provide maximum legal protection to the wife. And it must also be supported by making an immediate transfer of land rights with a grant to give perfect legal force to the wife as the recipient of the dowry in the form of land. Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap isteri sebagai penerima hak atas tanah sebagai mahar di Kota Makassar, dan untuk mengetahui jaminan kepastian hukum hak-hak isteri atas mahar berupa tanah di Kota Makassar Metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian empiris dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dan data yang diperoleh dengan metode penelitian yang dibutuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tanah sebagai mahar kepada isteri memerlukan proses yang Panjang dan syarat-syarat khusus dalam pelaksanaan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada isteri. Dan juga harus didukung dengan melakukan segera peralihan hak atas tanah dengan hibah untuk memberikan kekuatan hukum yang sempurna kepada istri sebagai penerima mahar berupa tanah.
Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jasmaniar Jasmaniar; Muh. Zulkifli Muhdar
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Research objective to analyze the provisions governing the age limit for marriage and the judge's considerations in granting and refusing the application for dispensation for marriage. This research is a normative research with a case approach that uses the types and sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results show that setting the age limit for marriage based on the provisions of Article 7 Paragraph Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage is 19 years for the two prospective brides is an effort to prevent child marriage and provide legal protection for children, but the legal structure in this case the judge and the legal culture of the community also play a role in underage marriage which has an impact on increasing applications for dispensation for marriage in court. The judge's consideration of the determination of No. 0150/ Pdt.P/2021 PA.Pkj and No. 0059/Pdt.P/2021/PA.Pkj has prioritized the value of benefit because it considers economic and health aspects for the prospective bride and groom. Penelitian bertujuan menganalisis ketentuan yang mengatur batas usia kawin dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia kawin berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun bagi kedua calon mempelai merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan terhadap anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak, namun struktur hukum dalam hal ini hakim dan budaya hukum masyarakat turut berperan terhadap perkawinan di bawah umur yang berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Pertimbangan hakim terhadap penetapan No 0150/ Pdt.P/2021 PA.Pkj dan No 0059/ Pdt.P/2021/PA.Pkj telah mengutamakan nilai kemanfaatan karena mempertimbangan aspek ekonomi dan kesehatan bagi calon mempelai..
Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 Muh Zulkifli Muhdar; Jasmaniar Jasmaniar
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study attempts to analyze and explain the rights of the community custom in the un declaration on the rights of the community customs and in article 2 paragraph 18 b UUD NRI 1945 year constitution. The research is normative, research the research done by means of the materials laws relating to the proposed in this research. The result of this research is the un declaration regarding the rights and article indigenous 18 b verse 2 constitution years 1945 having a difference in the use of certain groups of the indigenous.The rights of the custom in the united nations declaration can only be made if in the constitution nri years 1945 also regulates indigenous community. adat law is not Need to let the government of the republic of indonesia formulate convention to include the perception of indigenous people and the customary law the. That can use indigenous as. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan hak masyarakat adat dalam deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat dan dalam pasal 18 b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memiliki perbedaan dalam hal penggunakan peristilahan terhadap kesatuan kelompok tertentu yaitu masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi PBB hanya dapat dituangkan jika dalam UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur tentang masyarakat adat bukan masyarakat hukum adat. Perlu kiranya pemerintah Republik Indonesia merumuskan konvensi ketatanegaraan dengan mencantumkan persamaan persepsi antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat tersebut. Kiranya dapat menggunakan peristilah masyarakat adat sebagai yang dicantumkan dalam Deklarasi PBB.
Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone Ririn Yulandari Abbas; Syahruddin Nawi; Dachran S. Busthami
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective to analyze the effectiveness of implementing the minimum age limit for marriage in Bone Regency based on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the factors that influence it. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of implementing the minimum age limit for marriage in Bone Regency based on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is less effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the implementation of the minimum age limit for marriage in Bone Regency are factors of legal substance, legal structure, legal culture, society, facilities and infrastructure, promiscuity, economy, and educational factors. Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, pergaulan bebas, ekonomi, dan faktor pendidikan.
Efektivitas Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Tana Toraja Mutmainnah Sari; Andi Risma; Sahban Sahban
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective the role of the land office in the context of resolving land disputes through mediation at the land office of Tana Toraja. This research is empirical research. The results showed that the effectiveness of the role of the land office in resolving land disputes through mediation was carried out according to procedures and applicable laws and regulations. The inhibiting factors in resolving land disputes through mediation are the lack of mediators, people who are late to attend mediation and offices that are closed due to the covid-19 pandemic. The author's suggestion is that the Land Office of Tana Toraja carry out outreach to the public regarding the benefits of mediation for the parties. And the Land Office of Tana Toraja adds professional and qualified mediators in resolving various land cases. Tujuan penelitian menganalisis peran kantor pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di kantor pertanahan Tana Toraja. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas peran kantor pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat dalam menyeleasaikan sengketa pertanahan melalui mediasi yaitu kurang mediator, masyarakat yang terlambat hadir dimediasi serta kantor yang ditutup karna pandemic covid-19. Saran penulis adalah Agar Kantor pertanahan Tana Toraja melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi bagi para pihak. Dan Kantor Pertanahan Tana Toraja menambah tenaga mediator yang professional serta berkualitas dalam menyelesaikan berbagai kasus pertanahan.
Pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks Kailwa Kailwa; Baharuddin Badaru; Satrih Satrih
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective to analyze criminal responsibility for the crime of possession of narcotics Category I: Decision Study 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. This research is a research that conducts empirical research in the city of Makassar, precisely at the Makassar District Court as an institution to adjudicate and decide cases Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks concerning the Crime of Possessing Narcotics Group I. is a crime of narcotics abuse in the decision Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks is a criminal act of possessing class I narcotics. or providing narcotics class I in the form of plants” which is an element of an alternative article and a fact revealed at trial. Tujuan penelitian menganalisis pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian Empiris di kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi mengadili dan memutuskan perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks tentang Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I, Hasil penelitian ini menggambarkan Kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (2) “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang merupakan unsur pasal bersifat alternatif serta fakta yang terungkap di persidangan
Promblematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris Pada Putusan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj Salma Salma; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective to analyze the inheritance dispute decisions at the Pangkajene Religious Court that are appropriate and correct according to the legal consequences of the inheritance dispute decisions that have been decided by the judge against his heirs. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) the decision on the inheritance dispute at the Pangkajene Religious Court is correct and correct. However, the decision has not been implemented effectively; (2) the legal consequences of the decision on inheritance disputes that have been decided by the judge against the heirs have not provided justice. Recommendations from this study are the need for socialization among the community to learn and know well about inheritance law so that in society there are no inheritance disputes which of course can create a rift in the harmonious relationship of a family. Tujuan penelitian menganalisis putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar menurut hukum akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar. Tetapi, hasil putusan belum terlaksana secara efektif; (2) akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya belum memberikan keadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya pengadaan sosialisasi di kalangan masyarakat untuk mempelajari dan mengetahui dengan baik mengenai hukum waris sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum Meidiana, Nadya; Muchtar, Syamsuddin; Ilyas, Anshory
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Research objective to analyze the form of implementation of legal protection for children involved in general election activities. This research was conducted at the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (BAWASLU). The results of the study show that legal protection for children is divided into 2 types, namely preventively which has been implemented with the aim of protecting children's rights, regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and repressively regulating legal action. against actors involved in general election activities in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. in carrying out law enforcement in several obstacles that are influenced by factors of legal substance, law enforcement, facilities and facilities that support law enforcement and/or culture that affects the effectiveness of law enforcement. From these obstacles, proactive efforts are needed from all closest parties, namely parents of organizers, supervisors, prospective/candidate pairs, winning teams/campaigns so that the goal of legal protection can be achieved. Tujuan Penelitian menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak terbagi menjadi 2 jenis yakni secara preventif yang telah dilaksanakan dengan tujuan melindungi hak anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan secara represif mengatur penindakan terhadap pelaku yang melibatkan dalam kegiatan pemilihan umum atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. dalam melaksanakan penegakan hukum ditemui beberapa kendala yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum serta nilai/budaya yang dianut masyarakat yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut. Dari kendala tersebut diperlukan upaya proaktif dari semua pihak terdekat anak yaitu orang tua penyelenggara, pengawas, calon/pasangan calon, tim pemenangan/kampanye sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai.
Problematika Penyidikan Korupsi Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Di Kabupaten Bone Bolango Suardi Rais; Rusmulyadi Rusmulyadi; Saharuddin Saharuddin
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of prosecutors' investigators in uncovering corruption cases, as well as to find out the factors that hinder Gorontalo High Prosecutor's investigators in uncovering corruption cases in the raw water supply project in Bone Bolango Regency. The research method used is empirical legal research or non-doctrinal research, which is a type of legal research that looks at law from a perspective outside of legal science. The results of this study indicate that: (1) the role of the prosecutor in the most basic criminal field is to conduct investigations into special crimes and carry out prosecutions. The Gorontalo High Prosecutor's Office, after receiving information about an alleged corruption case, formed an intelligence team of inspectors to seek initial information in finding allegations of corruption, as well as coordinating with related parties, presenting technical experts to assess the procurement of goods used in the project. If there is a loss to the state, the high attorney will then issue an investigation order and make an investigation plan. (2) In carrying out investigations into criminal acts of corruption in the procurement of raw water in Bone Bolango Regency, there are two things that become obstacles to the Gorontalo High Court, namely the slow results of examinations from technical experts and the slow results of audits from BPKP. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan penyidik kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi, serta mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum emperis atau penelitian non-doktrinal adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang diluar ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan melakukan penuntutan. Kejaksaan Tinggi Gorontalo setelah mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi membentuk tim intelejen pemeriksa untuk mencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait, menghadirkan ahli teknis untuk menilai pengadaan barang yang digunakan dalam proyek tersebut. Jika terdapat kerugian negara kejaksaan tinggi kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan dan membuat rencana penyidikan. (2) Dalam pelaksaan penyidikan tindak pidana korupsi pada pengadaan air baku di Kabupaten Bone Bolango terdapat dua hal yang menjadi hambatan Kejaksaan Tinggi Gorontalo yaitu lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar Andi Agung Satriawan; Hijrah Adhyanti Mirzana; Nur Asiza
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the obstacles faced in efforts to enforce corporate law in health quarantine crimes. This research was conducted in April 2021 at the Makassar Police Station and the Makassar City Civil Service Police Unit Office (SATPOL-PP). by using the type of data in the form of secondary data and primary data. So that in this study the data sources used are library research and legislation so that the results obtained through library research and also direct interviews are systematically arranged and analyzed according to empirical research methods.The results of this study are that there are 4 (four) obstacles that affect law enforcement against corporations in health quarantine crimes in Makassar City as follows: legal factors themselves, law enforcement factors, facilities factors and community factors. The legal factors themselves and law enforcement factors are closely related to law enforcement in corporations because if you look at Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine in articles 91 to 94 and Makassar Mayor Regulation No. 22 of 2020 regarding the implementation of PSBB, there are no strict regulations regarding corporations that violate so that law enforcement factors cannot ensnare heavy sanctions on violators and only provide sanctions in the form of fines and temporary revocation of permits. Likewise, facilities and community factors are closely related to supporting government regulations related to breaking the chain of spreading the COVID-19 virus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 di Polres Makassar dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Makassar. Dengan menggunakan jenis data berupa data sekunder dan data primer. Sehingga dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan perundang-undangan sehingga hasil yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan juga wawancara langsung disusun dan dianalisis secara sistematis menurut metode penelitian empiris. kendala yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar sebagai berikut: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan faktor masyarakat. Faktor hukum itu sendiri dan faktor penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum di korporasi karena jika melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan pada pasal 91 sampai dengan 94 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, tidak ada yang menjelaskan tentang aturan tegas ataupun tindak pidana mengenai korporasi yang melanggar sehingga faktor penegakan hukum tidak dapat menjerat sanksi berat kepada pelanggar dan hanya memberikan sanksi berupa denda dan pencabutan izin sementara. Begitu juga dengan faktor fasilitas dan masyarakat yang erat kaitannya dengan peraturan pemerintah yang mendukung terkait pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Page 4 of 8 | Total Record : 74

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law More Issue