cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
lawcriminal.journal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lawcriminal.journal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law
Published by Institute for Learning Innovation and Counseling
ISSN : 26569922     EISSN : 2684916X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesia Journal of Criminal Law adalah peer-review ilmiah yang diterbitkan oleh Intitute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute) yang diterbitkan setiap 6 (Enam) Bulanan yaitu pada bulan Juni dan Desember, sebagai sarana dalam menyebarkan gagasan atau pemikiran yang dihasilkan melalui kegiatan akademik dalam pengembangan di bidang Hukum Pidana, Kriminologi dan Pembaharuan Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 74 Documents
 4   5   6   7   8 
Penerapan Prinsip Kehati-Hatiian Bagi Pejabat Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Di Luar Wilayah Kerjanya
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective to analyze the Notary Officer in applying the precautionary principle in making the Land Sale and Purchase Binding Agreement Deed outside his working area (2) to know and analyze the legal implications of the Notary's responsibility who does not apply the precautionary principle in making the Land Purchase Binding Agreement Deed outside work area. The theoretical and practical benefits of this research are expected to add to the knowledge of notarial law, especially strengthening the precautionary principle in making the deed of binding sale and purchase of land. This type of research is a normative legal research type. The results of the study (1) the application of the principle of prudence absolutely must be done to achieve legal certainty in order to protect the parties in the deed of agreement to bind the sale and purchase of land, and (2) the notary's responsibility is the implication of violating the norms that have been determined in the legislation. -laws, as well as the need for strengthening in order to prevent repeated violations of norms. Tujuan penelitian menganalisis Pejabat Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di luar wilayah kerjanya (2) mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pertanggungjawaban Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatiann dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di luar wilayah kerjanya. Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat menambah khasahan pengetahun hukum kenotariatan khususnya penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian (1) penerapan prinsip kehati-hatian mutlak harus dilakukan untuk mencapai kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak yang ada di dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tanah, dan (2) pertanggungjawaban notaris merupakan implikasi dari pelanggaran terahadap norma yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, serta perlunya penguatan guna mencegah terjadinya pelanggaran norma secara berulang.
Implikasi Hukum Praktik Kedokteran Terhadap Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Syulham Soamole; Sabir Alwi; Amir Ilyas
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective to analyze the legal basis of medical practice on online-based health services and the legal implications of medical practice on online-based health services. This research was conducted using doctrinal legal research methods or normative legal research. The results of the study show that: 1) That legally, medical practice in online-based health services does not yet have a legal basis that regulates medical practice in online-based health services 2) That in the absence of regulations on online-based health services, this can have implications in medical practice, considering that online-based health services in practice doctors cannot perform physical examinations. Therefore, it creates legal uncertainty in medical practice. Tujuan penelitian menganalisis dasar hukum praktik kedokteran terhadap pelayanan kesehatan berbasis online dan implikasi hukum praktik kedokteran terhadap pelayanan kesehatan berbasis online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bahwa secara yuridis, praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan berbasis online belum terdapat dasar hukum yang mengatur tentang praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan berbasis online 2) Bahwa dengan tidak adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan berbasis online, maka hal ini dapat berimplikasi pada praktik kedokteran, mengingat pelayanan kesehatan berbasis online dalam praktiknya dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik. Olehnya hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dalam praktik kedokteran.
Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Andi Hartawati; Sumiati Beddu; Elvi Susanti
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem in this study is whether there is a mediation model used in resolving divorce cases in order to increase success. The research method used is normative legal research and empirical law. Primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research and then analyzed qualitatively. The results of the study show that there are several mediation models used in resolving cases in religious courts. Especially for divorce cases that are very influential with family psychology which cannot be resolved in a short time. So that a good mediation model for divorce cases is a transformative mediation model. advice in resolving divorce cases so that mediation in religious courts can be successful it is necessary to add judges who have psychological knowledge so that it is easy to mediate parties who experience emotional or psychological shocks. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adakah model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian agar mengalami peningkatan keberhasilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melaui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Khusus untuk perkara perceraian yang sangat berpengaruh dengan psikologi keluarga yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga model mediasi yang baik untuk perkara perceraian adalah model mediasi transformatif. saran dalam menyelesaikan perkara perceraian agar mediasi yang dilakukan di pengadilan agama dapat berhasil diperlukan penambahan hakim yang memiliki ilmu psikologi agar mudah dalam memediasi para pihak yang mengalami guncangan emosi atau kejiwaan.
Landasan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Mohammad Roesli; M Hidayat
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective to analyze the basic reasons for the state to control the earth, water and natural resources contained therein. This research is a normative research. The results of this study are the basis for land acquisition for the public interest based on several aspects, namely the ontological aspect (teachings on essence), axiological (teachings on values), epistemological aspects (teachings on knowledge), and teleological aspects (teachings on goals). Everything must be in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and set forth in Law Number 2 of 2012 is land acquisition for development in the public interest aimed at realizing a just, prosperous and prosperous society. The government needs to carry out development, to ensure the implementation of development for the public interest, land is needed whose procurement is carried out by prioritizing the principles of humanity, democracy and justice, carried out based on the principles of: humanity, justice, benefit, certainty, openness, agreement, participation, welfare, sustainability, and alignment. The implication is that the principle of law is an ideal element of law. Tujuan penelitian menganalisis alasan mendasar terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normative. Hasil penelitian ini adalah landasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan dari beberapa aspek, yaitu aspek ontologis (ajaran tentang hakekat), aksiologis (ajaran tentang nilai), aspek epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), dan aspek teleologis (ajaran tentang tujuan). Kesemuanya harus sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dituangkan dalam Undang-undang Nomer 2 tahun 2012 adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil, dilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Implikasinya pada asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.
Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Alwi Jaya; Elvi Susanti
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective to analyze the Compliance of State Administrative Officials to the Decisions of the State Administrative Court. This research is a normative research. The results of the research that permanent decisions, in reality, are not obeyed by state administrative officials. Therefore, to make the decisions of the State Administrative Court more effective, a way is done by involving the superiors of the State Administrative Officials in a hierarchical manner, so that the decisions of the State Administrative Court are obeyed and implemented. Tujuan penelitian menganalisis Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Hasil penelitian bahwa Putusan yang tetap, dalam realitasnya kurang dipatuhi oleh Pejabat tata usaha Negara. Karena itu untuk mengefektifkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditempuh cara dengan melibatkan atasan Pejabat Tata Usaha Negara secara Khierarki, agar dipatuhi dan dilaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Waktu Pandemi Covid-19 Siti Afiyah; H. M. Afif Hasbullah; Mufarikhatin Ainiah
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Research objective to analyze the legal protection for workers for termination of employment during the covid-19 pandemic according to law number 11 of 2020 concerning job creation. The research method uses a normative juridical approach. The results of the study show that legal protection for workers/labourers is related to their rights in the form of wages, severance pay, service award money, compensation for rights, which have been stipulated in Article 156 of Law Number 11 of 2020 concerning job creation, welfare of workers/labourers. such as the fulfillment of physical and spiritual needs and/or needs both inside and outside the working relationship which can directly and indirectly enhance work productivity in a safe and healthy environment for workers/laborers whose employment relationship is terminated as written in Article 1 number 30 Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja pada waktu pandemi covid-19 menurut undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatih. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkait hak-hak berupa upah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, yang telah di tetapkan pada Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, kesejahteraan pekerja/buruh seperti pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah baik didalam dan juga luar hubungan kerja yang secara langusung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan yangaman dan sehat bagi pekerja/buruh yang di putuskan hubungan kerjanya yang ditulis dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Perspektif Hukum Pada Hak Moral Pemegang Hak Cipta Yang Berbeda Nama Terhadap Pencipta Yang Masih Hidup Mustofa Fahmi; Aidul Fitriciada Azhari; Absori; Didik Irawansah
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v4i1.1706

Abstract

This study aims, (1) to find out the legal protection of the moral rights of traditional art creators on the recording of a work in Copyright Law; (2) To find out what legal steps can be taken by the Author for the recording of a work in the context of law enforcement in Indonesia. This research method is normative law. Legal approach, case approach and approach, interview research data sources and direct observations and combined with laws and regulations that are closely related to the object of research. Data analysis is descriptive analytical and qualitative withdrawal. The results of the study found a form of legal protection for the rights of the creators of traditional moral arts in the form of performing the basic motion of the Kethek Ogleng dance for recording a work in copyright law in the form of moral rights and economic rights for his creations. Meanwhile, legal steps that can be taken by the author on the recording of the work can be done by recording the change in the name of the right holder, as well as other steps, namely the deletion of the registration of the work to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and then re-registering with the creator and rights holder create.
Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Muh Farhan Arfandy; Ranggalawe Suryasaladin
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v5i1.2017

Abstract

The formulation of the problems of this research are: 1. What is the Urgency of Strict Liability in Enforcement of Environmental Law in Indonesia? and; 2. What are the Efforts to Implement Strict Liability in Environmental Disputes in Indonesia? The research method used is a normative method using a conceptual approach and a statutory approach. The conclusions from this study are 1. By using Strict Liability, the constraints experienced by sufferers of environmental impacts can be minimized. Then another thing that can be considered as something that benefits the victim is that the polluter has been held responsible, regardless of whether he is guilty or not. and; 2. The removal of the phrase "without the need to prove an element of guilt," by Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation does not make Article 88 UUPPLH where Strict Liability is removed. Regarding the concern that the formulation of Strict Liability in the Ciptaker Law will further obscure the understanding of Strict Liability.
Urgensi Visum ET Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Wahid, St. Hadijah; Maharani, Alisa; Muhammad Azhar Nur
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v5i1.2029

Abstract

The research objective to determine the urgency and obstacles to post mortem et repertum in uncovering criminal acts of persecution at the Sinjai Police Station. This type of research is included in the type of phenomenological research with a qualitative approach method. The subjects of this study were Investigators from the Criminal Investigation Unit of the Sinjai Police. The data collection methods are interviews and documentation. While the data analysis uses data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the urgency of visum et repertum at the investigative stage in uncovering criminal acts is as valid evidence, as a basis for detaining suspects, as a consideration for judges in making decisions, and as a substitute for evidence. While the obstacles to visum et repertum in disclosing criminal acts are caused by internal factors, namely the high number of general criminal cases handled by investigators and the lack of investigative personnel causing the handling of cases to experience obstacles. As for external factors, namely reports that often come late from the victim, doctors who handle post mortem are still lacking and often do not exist, medical equipment at Sinjai Hospital is not complete, the victim's family refuses to be examined and requests for post mortem et repertum psychiatry takes a long time to publish.    
Analisis Perbandingan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Aisha Saphira Pradyanda; Angelique Martahan Sibuea; Novela Julia Khosyi; Shafa Haura Wijaya
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v5i1.2054

Abstract

Pornografi adalah sebuah perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan hak asasi manusia, karena selain melukai dan mencerai fisik, Tindak pidana Pornografi akan memberikan trauma dan juga permasalahan psikis terhadap korban. Keselamatan dan kesehatan mental menjadi terganggu dan menyebabkan korban menjadi trauma atas perbuatan kekerasan seksual tersebut. Setiap negara memiliki aturan mengenai penanganan tindak pidana pornografinya masing-masing. Hal tersebut yang kemudian serupa dengan Indonesia dan Amerika Serikat yang sama-sama memiliki pengaturan mengenai tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normative dengan pendekatan undag-undang, perbandingan, dan kasus, serta menggunakan metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak diatur di beberapa pengaturan perundang-undangan yang terpisah. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian, dijelaskan juga di Amerika Serikat yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak di dalam Undang-Undang Federal, Pasal 18 U.S.C § 1466A, 2251, dan 2252, dan child pornography. Antara Indonesia dan Amerika Serikat pada hakikatnya sama-sama mengatur dan menjelaskan mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak yang mana sanksinya sama-sama berupa sanksi pidana. Hanya saja yang membedakan adalah Amerika Serikat memiliki ancaman sanksi yang lebh berat atas tindak pidana pornografi dibandingkan dengan Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Pornografi. Kata Kunci      : Tindak Pidana Pornografi, Anak, Indonesia, Amerika Serikat   ABSTRACT Pornography is an act that is considered to have violated the provisions of human rights, because in addition to physical harm and dissolution, pornographic crimes will traumatize and also psychological problems for victims. Safety and mental health are disrupted and cause the victim to become traumatized by the act of sexual violence. Each country has its own rules regarding the handling of criminal acts of pornography. This is then similar to Indonesia and the United States which both have regulations regarding pornography crimes. The research method used by the author is normative juridical with statutory, comparative and case approaches, and uses data analysis methods. The results of the study show that Indonesia regulates pornography crimes committed against children in several separate statutory arrangements. The Child Protection Act, the Pornography Act, the Juvenile Criminal Justice System Act, and the Human Rights Act. Then, it was also explained in the United States that regulates criminal acts of pornography against children in the Federal Law, Article 18 U.S.C § 1466A, 2251, and 2252, and child pornography. Between Indonesia and the United States, in essence, both regulate and explain criminal acts of pornography against children, where the sanctions are both in the form of criminal sanctions. It's just that the difference is that the United States has more severe sanctions for criminal acts of pornography than Indonesia, which is regulated in the Pornography Law. Keywords: Pornographic Crime, Children, Indonesia, United States of America

Page 6 of 8 | Total Record : 74

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law More Issue