cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 384 Documents
 23   24   25   26   27 
Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban? Rena Yulia
Lex LATA Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i1.553

Abstract

The phenomenon of returning state losses by corruptors has lately become a trend in the law enforcement process. Some of the returns were made during the investigation stage, during the trial process, some even after the verdict. As a result of returning state losses to perpetrators, among others, get a sentence reduction. However, sometimes the amount of return is not proportional to the total loss of the country as a whole. Therefore, the purpose of this paper is to examine the nature of the recovery of state losses intended to punish the perpetrators or to recover the losses of victims (the state). This will have an impact on the mechanism and effectiveness of returning state losses. This paper is expected to be able to describe in full the nature of the recovery of state losses so that they can be used as a basis for eradicating corruption. key word: corruption; state loss; return
LIMITASI HAK KREDITOR SEPARATIS ATAS PELUNASAN PIUTANG SETELAH LAMPAU WAKTU PENJUALAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA Judistira Yusticia; Iza Rumesten
Lex LATA Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i1.554

Abstract

Abstrak : Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang membagi 3 jenis penggolongan kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis, Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis dianggap sebagai ketentuan yang tidak sejalan serta inkonsisten terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 55 Ayat 1 dan merupakan limitasi terhadap hak-hak kreditor separatis yang berdampak pada pemberian batas waktu penjualan benda yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada kreditor separatis, Dengan demikian hak Kreditor separatis sebagaimana Kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari utang harta debitor pailit dan memiliki Hak yang terpisahkan dari harta pailit umumnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 ayat 1 menimbulkan pertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dan perlindungan hak-hak kreditor separatis serta terjadi ketidakserasian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 mengakibatkan kreditor separatis kehilangan kedudukan dan haknya sebagai kreditor separatis yang mengakibatkan berubah kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan kebendaannya.Kata Kunci : Kepailitan, Jaminan, Kreditor Separatis.
KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ASING DI INDONESIA Windy Yolandini; Mada Apriandi
Lex LATA Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i1.555

Abstract

Salah satu unsur yang diperlukan dalam melakukan perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa perjanjian. Secara tegas penggunaan Bahasa Indonesia khususnya dalam kontrak asing dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan. Namun, Undang-undang ini tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang  menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia, sehingga timbulnya sengketa mengenai akibat dari perbuatan hukum tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya tidak dapat dikatakan batal demi hukum hal ini dikarenakan suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1320, pasal 1335, dan pasal 1337 KUHPerdata
SOCIAL PERMISSIVE REASONING AS INHERITED POVERTY (CRITICAL VIEW OF A POLITICAL DYNASTY PRONE TO CORRUPTION) Amalia Syauket; Nina Zainab
Lex LATA Vol. 1 No. 3 (2019): November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v1i3.562

Abstract

Political Dynasty and Corruption are like two inseparable things. In Indonesia, political dynasty has been growing since the era of reformation, right after the implementation of regional autonomy system which enables the continuation of local politics succession directly. At 2018 regional election, there were five provinces with candidates from political dynasties such as: Banten, South Sumatera, West Java, East Java, and West Kalimantan.As a causality relation, corruption is the outcome and permissive behavior is the cause. In the Province of Banten, corruption occurs due to the permissive behavior stemmed socially ad structurally in the society. One of the influence of the permissive behavior towards corruption is the level of education. The lower it is, the higher the level of poverty, thus more permissive they are towards corruption, as well as the society’s lack of knowledge about negative effects of political dynasty. The people in Banten seems don’t fully acknowledge that political dynasty is degrading the essence of democracy and prone to corruption practice. In 2016, Banten helds sixth position in Indonesia in their level of poverty, and the second lowest in Java. Based on statistical data, until 2017 the amount of people with poverty in the cities and rural areas has increased.This research used qualitative research method in explanative manner, where the target of this research was to explain the social permissive reasoning phenomenon in the society of Banten as an inherited poverty of a political dynasty which prone to corruption, with several facts that supported data and research analysis which can be used to understand issues derived from such phenomenon.
Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik Safitri Indriani; Joni Emirzon
Lex LATA Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i1.565

Abstract

Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum. Abstract: The development of information technology law has been driven by the convergence of telocommunication and informatics technology and one of them is to encourage the birth of an alternative for conducting business activities known as electronic trading (hereinafter referred to as e-commerce). In conducting transactions both conventional and through electronic media will cause rights and obligations for each party concerned, but not all parties do not commit defaults, if a default occurs then it must be equipped with electronic evidence, but if there is a default and has reached the stage of default the trial in court the role and authority of the judge who will determine the evidence is rejected or accepted. From the description, the problem that will be discussed is how the legal criteria that determine that electronic mail can be located as authentic evidence. The research method used is a normative research method, to produce arguments, theories, new concepts, interpretations as prescriptions in solving problems using deductive thinking logic. The results of this study indicate that the criteria are determined by the law whose proof is based on reliability and neccesite. The conclusion from the study is that electronic evidence can be accepted if it meets the criteria specified by the law.Kata Kunci: Electronic Transaction, Electronic Evidence, Proof.
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUSI TANAH ATAS PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 213/Pdt.Bth/2017/PN PLG) Fiskarina Eka Rianti
Lex LATA Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i1.566

Abstract

Abstract:Basically, court proceedings can be carried out directly by parties who feel disadvantaged. A person or civil legal entity that feels that his interests have been impaired by a decision of the Chair of the District Court may file a written claim with the competent court. The injured party is not involved in a case, which is referred to as a third party. Which in this study the third party filed a derden verzet resistance to the district court in order to defend their rights in the case of seizure of the execution of the land that was the object of the dispute in the case. With which is the main problem in this study regarding the application of the principle or principle of prudence of judges in giving a fairest consideration to the parties, especially third parties, then the judge's consideration of Pekara No.213 / Pdt.Bth / 2017 / PN. PLG which is the subject of analysis in this study, also relates to the derden verzet resistance proposed by third parties in order to obtain justice, as well as the concept of the regulation of confiscation of execution in the future so as not to harm third parties. This study uses a research method that is normative legal research, which is based on the results of research applications submitted by third parties can not be accepted by the judge on the basis that the third party should submit an ordinary resistance is not derden verzet on the seizure imposed by the judge. Of course it does not provide justice for third parties, because judges are less careful and less careful in considering the main points which are argued on the basis of resistance proposed by third parties in the Palembang District Court.Keywords: Resistance, Derden Verzet, Third Party, District Court, Confiscation of Execution.
MODEL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PIDANA UANG PENGGANTI Nandang Sambas; Ade Mahmud
Lex LATA Vol. 2 No. 3 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i3.568

Abstract

Tujuan utama pembayaran pidana uang pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang wajib dibayarkan terpidana sesuai dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Pidana uang pengganti semestinya dibayar untuk mengembalikan kerugian negara secara utuh, tetapi eksekusi uang pengganti terbentur persoalan yuridis yang memberi ruang terpidana mengganti dengan menjalani pidana subsider. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Kendala yang mempengaruhi proses pembayaran pidana uang pengganti meliputi pertama, Undang-Undang c.q Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua,  penegak hukum tidak segera melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan uang/aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga, modus operandi pelaku melalui pencucian uang. Model penegakan hukum progresif mengembalikan kerugian negara adalah mengubah paradigma penegak hukum bahwa sanksi pidana yang tepat adalah sanksi yang berorientasi pada uang/aset hasil korupsi (follow the money and asset recovery) dengan melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan diikuti dengan putusan kewajiban membayar uang pengganti tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara sehingga tetap membebankan tanggung jawab hukum kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR : 372/PID.SUS/2014/PN.MRE Rian Destami; Nashriana Nashriana
Lex LATA Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i1.569

Abstract

Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia). Dalam konteks penegakan hukum, maka proses yang harus di jalani oleh setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus diproses dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Yang menjadi permasalah tersebut adalah mengapa restorative justice tidak digunakan menjadi aspek keadilan di muka hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan di bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre ?, 2) Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah, menjelaskan dan menganalisis proses bekerjannya hukum dalam Putusan Hakim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. Dari hasil peneitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre yang di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri Muara Enim, belum mempertimbangkan prinsip restorative justice dalam pertimbangan hukumnya. Hal tersebut karena prinsip restorative juctice belum dijadikan aturan dalam Undang-undang Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan termasuk juga belum ada pengaturannya di dalam Undang-undang Hukum acara Pidana. 2) Faktor yang menghambat yang ditemukan peneliti terkait dengan penggunaan prinsip restorative justice di dasarkan pada faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis bersumber dari Undang-undang dan Penegak Hukum. Pertama, faktor undang-undang yang berkaitan dengan prinsip restorative justice belum mendapat pengaturannya, sehingga aparat penegak hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali penyelesainnya tetap berpijak kepada peraturan yang ada atau masih berlaku. Kedua, faktor penegak hukum dalam kaitannya dengan prinsip restorative justice ditingkat penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di pengadilan, tidak pernah melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak yang dilibatkan untuk duduk bersama dalam menyelesaikan proses hukum yang sedangkan ditangani. Kemudian faktor non yuridis berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan pertimbangan psikologis. Kata Kunci : Prinsip restorative justice, Lanjut usia (lansia), Sistem Peradilan Pidana.
KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA Krido Daru Adwiria; Ridwan Ridwan
Lex LATA Vol. 1 No. 3 (2019): November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v1i3.582

Abstract

Penelitian ini berjudul Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Sumatera Selatan. Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi oleh Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Wilayah Sumatera Selatan. Kemudian permasalahan Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum Normatif empiris. Bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Bahan tersebut akan dianalisis dengan deskriptif analisis dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Memiliki Tugas dan Fungsi di bidang masing-masing, Pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan dilakukan usaha Desiminasi Informasi dan kegiatan pencegahan melalui Advokasi, Bidang Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis Treatment, Bidang Pemberantasan dilakukan Upaya Paksa berupa Penangkapan, Penahanan, Penyitaan oleh Penyidik BNN.Kata Kunci: Kewenangan, Badan Narkotika Nasional, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, Sumatera Selatan.
PENERAPAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DAN PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA INDONESIA TERKAIT PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Derry Angling Kesuma
Lex LATA Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i1.583

Abstract

Mekanisme pengembalian aset (Asset Recovery Mekanism)  hasil kejahatan Tipikor yang dilarikan ke luar negeri berdasarkan Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi (UNCAC), yaitu: pelacakan, aset yang sudah dilacak dan diketahui kemudian dibekukan, aset yang dibekukan lalu disita dan dirampas oleh badan berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset tersebut diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu. Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkotika dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (money laundering), dan termasuk didalamnya adal tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui Mutual Legal Assistance, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (double criminality) saja yang memerlukan penanganan melalui Mutual Legal Assistance.Kendala Dan Penghambat Utama Dalam Pengembalian Aset (Asset Recovery)  hasil kejahatan tipikor yang dilarikan ke luar negeri antara lain yaitu: Perbedaan sistem hukum; Perbedaan terminologi dan definisi; Sistem kerahasiaan perbankan; Perjanjian antarnegara; UNCAC Tahun 2003 belum secara memadai berkontemplasi dalam peraturan perundangundangan di Indonesia; Mekanisme dan prosedur panjang, biaya besar, dan sumber daya manusia yang tidak limitatif; Memerlukan putusan pengadilan yang dapat menghubungkan antara aset yang bersangkutan dengan tindak pidana; Penyalahgunaan kekuasaan; Ketidak bersediaan negara maju untuk membantu upaya pengembalian asset; Lemahnya kerja sama antarinstitusi terkait pengembalian aset; Lemahnya kemauan politik dan komitmen pemerintah.Kata Kunci : Kejahatan Ganda, Pengembalian Aset, Kejahatan

Page 25 of 39 | Total Record : 384

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026 Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Maret 2022 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): November 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): November 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): November 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): Maret 2019 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue