Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI DANA TALANGAN HAJI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL) ]]>
<![CDATA[Taufiqur Rohim, Ahda Alfian]]>;
<![CDATA[Fathurrohman, Sholahuddin]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7609
<![CDATA[Dana Talangan Haji adalah bentuk pinjaman yang diberikan kepada individu dengan tujuan membantu mereka dalam memenuhi biaya perjalanan Akibat banyaknya masyarakat yang memanfaatkan dana talangan haji, muncul beberapa masalah, termasuk peningkatan jumlah jemaah haji yang tidak nyata. Ini terjadi ketika individu mendapatkan nomor antrean haji tanpa memiliki tabungan yang mencukupi untuk membayar biaya pendaftaran. Situasi ini menyulitkan pemerintah dalam memproyeksikan jumlah jamaah yang akan melakukan perjalanan haji. Salah satu kasus yang terjadi di masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Wilayah Blitar Jawa Timur, Sebagaimana dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, Sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam thesis ini yaitu,(1) Bagaimana pelaksanaan dana talangan haji dalam sengketa ekonomi syariah studi putusan nomor 333/Pdt.G/2014/PA.BL.? (2) Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Pelaksanaan Dana Talangan Haji Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL? Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) dalam implementasi dana talangan haji perkara Ekonomoi Syariah No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tampak bahwa pihak KBIH lalai dalam menjalankan kerjsama dengan pihak Bank Syariah Mandiri selaku pemberi dana talangan haji dengan dalih akad wadiah Yad Adhamanah yang mana bahwa akad tersebut tidak tercantum di dalam Perjanjian Kerjasama Maupun ketentuan DSN/MUI. (2) Dalam Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tersebut telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam penilaian ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam memutus perkara ini berdasarkan alat bukti dan dalil-dalil yang di ajukan oleh pihak penggugat kabur dan sanggahan dari pihak tergugat lebih jelas, dalam demikian hakim menolak seluruh gugatan yang di ajukan oleh penggugat.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995) ]]>
<![CDATA[Mubarok, Dzikri]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6807
<![CDATA[Dalam sistem kewarisan Islam yakni dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris, diantaranya adalah harus beragama Islam, jadi apabila pewaris tidak beragama Islam, maka ia tidak memiliki hak mewaris lagi, hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang artinya ; “orang Islam tidak dapat mewarisi harta non muslim begitu juga sebaliknya”. Kemudian dari adanya permasalahan tersebut Mahkamah Agung, membuat Putusan Yurisprudensi Nomor 368/K/AG/1995, yang menentukan bahwa anak kandung yang tidak beragama Islam mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum waris islam,yang tidak memperbolehkan ahli waris yang berbeda agama (Non Muslim) mendapatkan bagian dari harta waris, begitu juga dengan KHI 209 yang menjelaskan wasiat wajibah,bahwa wasiat hanya dapat di berikan kepada anak angklat atau orang tua angkat. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian Legal Research/Normatif yang didalamnya menitik beratkan analisis yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 368/K/AG/1995. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode Legal Research/Normatif, didapatkan kesimpulan bahwa Wasiat Wajibah hanya diperbolehkan bagi mereka yang beragama Islam saja, karena Hukum islam ataupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai diperbolehkannya Pemberian Harta Waris melalui Wasiat Wajibah kepada ahli waris beda agama, dan bahwa putusan hakim rasa keadilan dan menjamin kemaslahatan umum sesuai dengan substansi Maqasid Al-Syari’Ah yaitu mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dan apabila dalam kewarisan haknya telah gugur, maka bentuk perlindungan yang dapat menghindari perasaan ketidakadilan adalah wasiat wajibah, dan sebagai suatu alternatif penyelesaian untuk mengatasi persoalan ahli waris yang telah kehilangan hak khususnya dalam Ahli waris yang berbeda agama.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2018/Pn Tng) ]]>
<![CDATA[Ulum, Muhammad Bahrul]]>;
<![CDATA[Fahrezi, Mahfudz]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7612
<![CDATA[Pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika menjadi fokus penting dalam hukum pidana, khususnya di Indonesia, karena dampak seriusnya bagi individu dan masyarakat. Penelitian ini meninjau pemidanaan melalui analisis putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2106/PID.SUS/2018/PN TNG. Tinjauan yuridis pada putusan tersebut mencakup proses hukum dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman, serta relevansi dengan perundang-undangan yang berlaku. Aspek-aspek seperti ketentuan pidana, bukti-bukti, dan pertimbangan hukum menjadi subjek kajian penting. Putusan tersebut menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaanan narkotika. Dalam putusan tersebut, upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika tidak selalu dapat dilakukan meskipun terdakwa terbukti bersalah. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum pidana narkotika, norma hukum Indonesia, dan dapat membahayakan diri sendiri serta orang lain. Meskipun demikian, upaya rehabilitasi tetap menjadi penting dalam penanganan kasus penyalahgunaanan narkotika untuk mengurangi risiko kambuhnya perilaku tersebut di masa depan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (Studi di Kota Kediri) ]]>
<![CDATA[Indriyanto, Anang]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7621
<![CDATA[Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terhadap Rencana Tata Ruang, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor adalah menjadi dasar untuk Peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha bagi Pelaku Usaha. Dalam Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui sistem elektronik KKPR yang terintrgrasi didalam sisterm Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dalam pelaksanaannya masih belum optimal, beberapa permasalahan dalam penerbitan KKPR berusaha masih terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian terhadap peraturannya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mencari penyebabnya baik melalui pengumpulan data primer atau data sekunder yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil data penelitian didapatkan beberapa permasalahan terhadap produk KKPR berusaha bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan berusaha dan pemanfaatan ruangnya yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga data hasil penelitian tersebut perlu dilakukan analisa dan kajian berdasarkan peraturan perundangan, teori hukum maupun azas-azas hukum untuk bisa menemukan penyebab-penyebabnya dalam rangka perbaikan sistem dan peraturan terkait guna menciptakan kemudahan dalam proses pengurusan penerbitan KKPR berusaha bagi pelaku usaha dan peningkatan ekosistem investasi yang mendatangkan peningkatan dibidang ekonomi dan kesejahteran masyarakat.]]>
<![CDATA[REFORMA AGRARIA TERHADAP TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. HARTA MULIA DI KABUPATEN BLITAR ]]>
<![CDATA[Rinto Syahputra, Mochamad Zanu]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7622
<![CDATA[Tanah negara bekas hak guna usaha yang belum dimohonkan perpanjanganan hak baru menjadikan tanah tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Hal demikian menjadikan tanah negara bekas hak menjadi objek reforma agraria. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan undang-undang atau lazim disebut statue approach, pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Tanah negara bekas hak guna usaha menjadi salah satu objek reforma agraria terkait dengan penataan dan pemerataan pendistribusian hak atas tanah, Pelaksanaan reforma agraria tanah negara bekas hak guna usaha PT. Harta Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Blitar dimulai dengan pendekatan yang intens dari Tim GTRA Kabupaten Blitar kepada masyarakat, yang kemudian dilakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah. Sebagai persyaratan reforma agraria Pemerintah Daerah memberikan syarat terkait adanya keadaan Clean dan Clear. Keadaan yang demikian dimaksudkan untuk menjaga kondusifitas para pihak yang terlibat serta tanah yang menjadi objek reforma agraria. Upaya untuk reforma agraria tanah negara bekas hak guna usaha hingga penelitian ini dibuat masih berjalan dan belum menemukan titik terang. Tata Kelola Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha Perkebunan PT. Harta Mulia Kabupaten Blitar sepenuhnyan menjadi kewenangan Presiden melalui Kementerian ATR/BPN dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata kelola tanah negara bekas hak guna usaha dilakukan dengantetap memperhatikan skala prioritas serta kepentingan yang lebih mendesak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BPR KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI KASUS DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA NGUNUT) ]]>
<![CDATA[Rofik, HIdayatur]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7615
<![CDATA[Maraknya perjanjian kredit sebagai salah satu lini prekonomian yang dibutuhkan di Masyarakat menjadikan hadirnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung yang menjadi bagian dari BPR Nusamba Group. Namun hal yang demikian tetap memiliki potensi terhambatnya perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur, sehingga perjanjian kredit sulit terlaksana pun bank menjadi harus memutar strategi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Penelitian ini hadir untuk meganalisis pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung dan menganalisis bentuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung didasarkan pada SOP yang ada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung yang dibuat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dan juga Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan, dengan jenis jaminan yang dapat diagunkan berupa benda bergerak,benda tidak bergerak, hingga pada surat berharga. Dan bentuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah berupa terjadinya kredit macet.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI ]]>
<![CDATA[Albar Syakir, Muchammad]]>;
<![CDATA[Karyoto, Karyoto]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7610
<![CDATA[Bahwa pentingnya keberadaan Kantor Urusan Agama dalam berbagai urusan keagamaan terlebih pernikahan atasmu perkawinan menjadikan perannya yang penting pula di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum syarak serta sesuai dengan apa yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri adalah para wali yang enggan untuk menjadi wali nikah pada pernikahan atau perkawinan yang akan dilaksanakan calon mempelai dengan alasan-alasan atau dasar-dasar yang tidak sesuai dengan hukum syara’ sehingga menghambat adanya pelaksanakan perkawinan atau pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA- MENYEWA TERHADAP BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PD BPR BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI ]]>
<![CDATA[Marzuki, Ismail]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7618
<![CDATA[This study examines the implementation of lease agreements for regional assets between the Kediri District Government and the Regional Bank of Kediri District (PD BPR). The research method employed is socio-legal jurisprudence with descriptive analysis. Primary data includes Civil Code, Agrarian Law, and regulations, supplemented by secondary data from books, journals, and other documents. Data were collected through interviews and document studies. The findings indicate that lease agreements are conducted annually between the Kediri District Government and PD BPR Kediri District. The lease period is one year, with agreed-upon prices updated annually. The Kediri District Government proposes annual rent increases, which are negotiated and incorporated into the lease agreement. Land management is leased for public interest and regional revenue. The Kediri District Government grants the right to use land and buildings for a specific period without ownership rights. Lease agreements are renewed annually to determine rental prices. Ownership rights for school building construction remain with the Kediri District Government, with PD BPR Kediri District acting solely as a lessee.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS BNN KABUPATEN KEDIRI) ]]>
<![CDATA[Wirayudha, Alfred Sendyta]]>;
<![CDATA[Makhali, Imam]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7611
<![CDATA[Kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan transnasional yang melibatkan kartel internasional terorganisir. Pengaturan terkait tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat 27 bab dan 155 pasal terkait pengaturan narkotika, meliputi peraturan umum, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi, dan kejahatan. ketentuan, termasuk ketentuan peralihan. BNN kabupaten kediri sendiri setidaknya mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan narkotika, yang menjadi banyaknya pertanyaan dimana proses penyidikan yang dilakukan ini sesuai prosedur yang dilakukan seperti pihak kepolisian sedang menyelidiki dalam perkara kejahatan pada umumnya. Penelitian hukum ini adalah penelitian Social Legal Research atau Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Upaya pelaksanaan penyidikan menurut Undang-Undang Noor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negri Sipil. enyidik Badan Narkotika Nasional, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan saling berkoordinasi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri tidak memiliki hambatan yang cukup berarti. Namun dengan luasnya wilayah Kabupaten Kediri sedikit membutuhkan ekstra waktu dan tenaga manakala proses penyidikan berlangsung.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PERKARA NOMOR: 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr) ]]>
<![CDATA[Matsnal Hakim, Muassisil Husna]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7619
<![CDATA[Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian akan berpengaruh dalam harta perkawinan yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Harta bersama biasanya baru dipersoalkan oleh pasangan suami isteri ketika adanya putusan perccerian dari pengadilan. Bahkan dalam proses pembagian harta bersama sering terjadi keributan dikarenakan masing-masing pihak mengklaim bahwa harta ini dan itu merupakan bagian atau hak-hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi hukum Islam, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara oembagian harta bersama akibat perceraian dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksaan pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomro 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 sampai 37, Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai 97. Apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tidak bisa secara damai maka dapat menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr menyatakakan bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dan satu uni kendaraan roda 4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama diantaranya kehadiran pihak Tergugat, ada dendam yang tidak terselesaikan, faktor orang luar yang ikut masuk dalam masalah harta bersama seperti ibu, ipar, dsb. Selain itu terdapat pula hambatan berupa unsur non hukum dengan menghalang-halangi atau memperumit proses pembagian harta bersama sehingga pengadilan kemudian melakukan langkah selanjutnya berupa eksekusi]]>
