Jurnal Restorative Justice
Jurnal Restorative Justice is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship
Articles
179 Documents
<![CDATA[KETIDAKADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA KASUS PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Sri Hariati]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i1.2825
<![CDATA[After the divorce, it does not mean that all family's problems have been resolved. Thereleaves the remaining of marital problems such as children (if the couple have children) and property which obtained during marriage. These assets obtained during marriage is called joint property or better known as Gono Gini assets. Disputes over the distribution of joint assets in general, it can be illustrated as the resolution of disputes over sharing of joint assets. This process of sharing Gono Gini’s assets in a divorce case often creates injustice in various aspects, especially in the distribution of shared assets (Gono Gini assets). The method used in this research is that is a qualitative approach with a descriptive narrative method. Data collection in this study ranging from observations, interviews, and and references obtained from various sources in Suralaga Village, Suralaga District. The results of research conducted on the injustice distribution of joint assets in Suralaga Village, Suralaga District, East Lombok Regency shows that Injustice that occurs in the process of sharing joint assets aftee divorce is caused by several factors. Those factors are including the patriarchal ideology culture that is still developing until today. In addition, the injustice that occurs is caused by inheritance legal system which become the basis of decision making. That legal system is indicating discrimination against the existence of women as the dominant party who gets injustice in the process of sharing joint property. so that, this injustice happens as the form of current policy.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA TENAGA KESEHATAN DENGAN PASIEN ]]>
<![CDATA[Rosnida Rosnida]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i1.2841
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian terapeutik antara dokter (tenaga kesehatan) dengan pasien berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta serta akibat hukum perjanjian terapeutik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis, jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa pada perjanjian terapeutik ada sepakat, yang dilakukan oleh orang-orang yang cakap yaitu dokter dan pasien, dimana dokter melakukan upaya untuk mengobati pasien (inspanning verbintenis) bukan kesembuhan pasien (resultaat verbintenis), kedua pihak menghendaki suatu yang halal, karena dengan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh dokter guna menolong pasien yang sakit, pasien juga berkehendak yang halal, yaitu kesembuhan kesehatannya. Perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka semua kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik secara sepihak sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU ]]>
<![CDATA[Rudini Hasyim Rado]]>;
<![CDATA[Nurul Widhanita Y Badilla]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i2.2213
<![CDATA[Keadilan restoratif sebenarnya telah dikenal dalam kenyataan sehari-hari bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai hukum adat di Indonesia. Kearifan lokal yang merupakan mutiara terpendam itu sudah sepatutnya dikaji dan dimodifikasi ulang agar bersinar kembali, menerangi kepudaran dan kegelapan wajah hukum saat ini. Kegelapan wajah hukum saat ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep “restorative justice.” Kedudukan restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan sekalipun masih terbatas dalam sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) serta bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kata kunci: keadilan restoratif; diversi; sistem peradilan pidana terpadu.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MUARA SIJUNJUNG) ]]>
<![CDATA[Lukman firnando putra]]>;
<![CDATA[Alchonity Harika Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i2.2976
<![CDATA[The penitentiary system has an important role in guiding prisoners, so guiding prisoners have several components that work interrelated to achieve a goal. This system, known as the penitentiary system, has an important role in guiding prisoners as a crime prevention effort, because the prisoners have various problems that should receive attention in the form of assistance so that they obtain motivation to live in the future and be able to adjust to the new environment and not become a residif. The purpose of this study is to find out the guidance system, constraints and efforts made by Class IIB Correctional Institution staff in Muara Sijunjung in overcoming problems that arise in the formation of prisoners. The author uses sociological juridical research using primary data obtained through interviews with 2 officials or employees in agencies, and in the form of criminal statistics in the Class IIB Penitentiary Muara Sijunjung and documents. The results of the data analysis are efforts to overcome the problems that arise in the formation of prisoners in the Class IIB Correctional Facility Muara Sijunjung: Over capacity, the government has given remissions which directly can reduce the density of prisoners in Correctional Institutions, Budget, the government seeks to utilize available funds effective and efficient to achieve optimal results in fostering prisoners, human resources, the government should collaborate with other institutions, such as universities that have good religious instruction.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN ASET KERUGIAN NEGARA PERKARA KORUPSI DALAM PEMIKIRAN IUS CONSTITUENDUM ]]>
<![CDATA[Darmawati Darmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i2.3264
<![CDATA[Keberhasilan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi juga dilihat dari tingkat keberhasilan dalam hal pengembalian aset kerugian Negara. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pengembalian aset kerugian negara akibat korupsi dan melihat Pengaturan Pengembalian Kerugian Negara dalam pemikiran ius constituendum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana mengkaji dan menganalisis norma yang terkait dengan pengembalian aset kerugian Negara dalam peraturan perundang-undangan. Hambatan Pengembalian Aset Kerugian Negara akibat korupsi dipengaruhi oleh faktor substansi dan struktur hukum yang masih memiliki celah dalam hal pelaksanaan putusan hakim. Adapun pengaturan mengenai pengembalian kerugian negara di masa yang akan datang yaitu dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menambahkan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP dalam pidana pokok berupa pengembalian kerugian keuangan negara.Kerugian Negara, Korupsi, Ius Constituendum]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdul Jamil]]>;
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i2.3265
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, Teori yang digunakan untuk menganalisisnya yaitu Teori kepastian hukum, tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan alasan karena penulis ingin mengkaji norma yang terkait dengan masalah konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia serta mengamati berbagai perkawinan yang tidak dicatatkan pada Masyarakat Islam Kota Makassar. Penelitian ini temasuk jenis kajian kualitatif yang bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah metode pendekatan socio-legal (socio legal study). Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa Kontruksi hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) masih menimbulkan ambigu dalam penerapannya, dan belum adanya ketegasan dalam penegakannya, sehingga sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Dyva Choirunnisa]]>;
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i2.3285
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan serta mengetahui faktor penghambat rekonstruksi dalam proses penyidikan suatu perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa kedudukan rekonstruksi mengacu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian faktor penghambat yang terjadi yaitu terdapat penyebab internal dan eksternal dimana dalam penyebab internalnya yaitu sumber daya manusia, tersangka, saksi, dan pengamanan ditempat kejadian perkara. Lalu, hambatan eksternalnya berasal dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar yang mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Kepastian Kewenangan Penegakan Hukum Terhadap Advokat yang Obstraction Of Justice Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Iswandy Rani Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3469
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the application of law to lawyers who obstruct and obstruct the course of the investigation process in corruption cases and to find out the limitations of Advocate immunity rights contained in Law number 18 of 2003 concerning Advocates in carrying out their profession as a law enforcer. This study uses a case-related approach from the cases studied, both from talks in the media and from the facts of the trial and a normative juridical approach. The results of this study indicate that there are two criminal rules governing lawyers who obstruct and obstruct the course of the investigation process in corruption cases, namely in article 216 of the Criminal Code and Article 21 of the Corruption Crime Law, investigations, investigations and charges made by the KPK in cases. Advocates who obstruct and obstruct the proceeding of the examination should be null and void if based on statutory regulations and jurisprudence of the Supreme Court's ruling on general criminal charges. thus, advocates have the right to immunity as stated in article 16 of the Advocate Law.]]>
<![CDATA[Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip Gatt/Wto di Indonesia ]]>
<![CDATA[Taufiq, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3473
<![CDATA[The Safeguard measures against the import of wheat flour in accordance with the General Agreement On Tariffs And Trade (GATT / WTO Principles) in Indonesia. This research aimed to investigate whether Indonesia's safeguard measures against the import of wheat flour was in accordance with the Principles set out in the GATT / WTO and how the implementation of such safeguard measures based on GATT / WTO stipulation. The research type was normative, and it used primary and secondary legal materials. The data were analyzed qualitatively using content analysis techniques. The research also applied the case approach, the statute approach and the concept approach. The research result indicated that the Indonesian safeguard measures against the wheat flour import had fulfilled the requirements of both the procedural requirement in the stages of the investigation, notification, and consultation, and the substantive requirement, such as the increases of wheat flour, the serious loss and the cause and effect relationship. The safeguard measures of the trade had been implemented in two forms, i.e. provisional safeguard measures in the form of ad-valorem duty, which was 20% from the value of the imports, and the safeguard measures in the form of quota with the exception of the developing countries whose market share was less than 3% of the total volume of imports or collectively their market share did not exceed 9%. The restriction of the quota had not violated the principle of Prohibition of quantity since the internal wheat flour industry suffered from a serious loss which was difficult to repair as the result of the increase of the wheat flour imports. The exceptions stipulated in article XIX GATT, 1947, had confirmed that if the industry of importing country had suffered from a serious loss as the result of the import increase, then the concerned country may not be subject to this principle.]]>
<![CDATA[Pengangkatan ‘Anak Adat’ Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Jaya Setiawan Sinaga]]>;
<![CDATA[Raymond P. Fenetiruma]]>;
<![CDATA[Handika D. A Pelu]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3621
<![CDATA[Adoption is a common legal event in Indonesia, including in the Malind tribe in Merauke Regency. However, there is something unique in the costumary of Malind tribe where there is a ritual of adopting an adult, even married person who come from outside the Malind tribe, known as anak adat. This study aims to determine the ritual procession of adoption of ‘anak adat’ according to the customary law of the Malind Tribe and to determine the implications that occur in connection with the adoption. The results of this research show that (1) The adoption of customary children in the Malind Tribe is carried out with a traditional ritual that lasts all night and ends with the inauguration of the customary chief who is given the name and clan of Malind and a plot of land from the clan land to own. (2) The implication of the ritual of adopting customary children creates rights and obligations for indigenous children in their status as members of the Malind indigenous community and results in a break in the kinship between the customary child and the previous tribe. Keywords: Adoption; Customary law; Malind Tribe.]]>
