Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

Justitia
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ISSN : 23549033 EISSN : 25799398 DOI : -

Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,

Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora" : 8 Documents clear

MASLAHAT DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM Muksana Pasaribu
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Permasalahan penelitian ini adalah, pertama, bagaimana kedudukan dan kehujjahan maslahah mursalah” dalam hukum Islam? Kedua, apakah “maslahah mursalah” ini dapat diterima oleh Ulama Usul Fiqh dalam menetapkan permasalahn dalam hukum Islam? Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data dianalisa dengan teknik induksi dan deduksi. Hasil diperoleh bahwa “maslahah” berkedudukan sebagai bagian dari syariat, yang tidak boleh dikesampingkan meskipun ia tidak disebut dalam nash secara tekstual secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka. Kemudian secara prinsipil ulama Fiqh dapat menerimanya, meskipun dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda. Adakelompok yang langsung dapat menerima, tetapi ada pula yang lebih hati-hati, sebab di khawatirkan, menjadikan “maslahah” sebagai metode penetapan hukum, hanya sekedar memenuhi kehendak hawa nafsu dan akal semata

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Alinapia Alinapia
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan Hakim memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah? Kedua, bagaimana akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah? Metode yang digunakan adalah metode pustaka dan lapangan. Pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah adalah Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dasar pertimbangan tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut adalah tidak berakibat pada anak-anak yangdilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak bertindak dengan i’tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BAGI HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN indra Purba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah yangmenjadi hambatan bagi hakim dalam menetapkan putusan di dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Kedua, apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara pidana dapat mempengaruhi jalannya pemeriksaan dalam pengambilan suatu keputusan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Metode yang digunakan adalah metode pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa banyaknya pengingkaran dari terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara dalam menemukan kebenaran, adalah merupakan hambatan dalam pemeriksaan perkara saat menentukan berat ringannya vonis. Kemudian setiap hambatan yang timbul dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, akan menimbulkan kesulitan dalammelancarkan jalannya sidang pemeriksaan

ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI YANG INGKAR MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (GUGATAN DIKABULKAN) Bandaharo Saifuddin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dalam perkara perdata yang objek sengketanya tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh hakim secara ex officio untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai objek sengketa agar dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat Penulis, yaitu : (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata ? ; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Penggugat Rekonvensi yang ingkar melaksanakan Pemeriksaan Setempat tetapi gugatan dikabulkan?. Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu metode yuridis - normatif yang menggunakan data skunder atau studi kepustakaan

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Syahril Syahril
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah yang menjadipertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan suatu tuntutan pidana atas perkara pidana Penadahan? Kedua, apakah alasan Jaksa Penuntut Umum lebih mendominasi dalam mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa didalam suatu perkara pidana penadahan? Dalam peneltian ini digunakan metode penelitian library research dan field research, yaitu dengan teknik mengumpul data interview dan studi dokumentasi. Dan kemudian akan dilakukan analisa dengan teknik induksi dan deduksi. Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pidana adalah akibat yang ditimbulkan dan bagaimana cara terdakwa melakukannya. Sedangkan alasan Jaksa Penuntut Umum lebih dominan mempertimbangkan tuntutan JaksaPenuntut Umum terhadap terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana penadahan

KENDALA STRUKTURAL DAN KULTURAL PEMBANGUNAN TAPANULI SELATAN (BEBERAPA CATATAN AWAL) Effan Zulfiqar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Permasalahan dalam tulisan ini adalah, pertama, bagaimana cara untukmewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju, sejahtera, sehat, cerdas, beriman dan mandiri berbasis sumber daya manusia pembangun serta sumber daya alam yang produktif dan lestari? Kedua, apakah upaya dalam mengatasi hambatanhambatan yang bersifat struktural dan kultural dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu penelitian dengan memfokuskan bahan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian data dianalisis dengan teknik induksi dan deduksi. Hasil yang diperoleh bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan pemberdayaan masyarakat, mengubah orientasi birokrasi dari yang self serving menjadi serving to the poor dan pembangunan infrastruktur yang menyatukan wilayah Tapanuli Bagian Selatan Sedangkan kendala yang bersifat kultural dalam pembangunan di Tapanuli Selatanpada dasarnya tidak ada hambatan yang mendasar, justru sebaliknya banyak nilainilai budaya yang sangat mendukung

PERUSAKAN PAGAR DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA PERDATA MERUPAKAN TINDAK PIDANA Triswidodo Trisidodo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, alasan-alasan apakah para terdakwa agar proses pidananya dapat ditangguhnya terlebih dahulu sebelum adanya putusan perdata?, Kedua, apakah tindakan perusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata merupakan tindak pidana? Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan berkas perkara Nomor 702/Pid.B/2013/PN. PSP.SBH. Pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata tetap harus ditindak sekalipun putusan perdatanya berbeda hasilnya karena perbuatan itu telah merugikan orang lain sehingga perbuatan merusak seluruh atau sebahagian milik orang lain adalah merupakan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 406 KUHPidana

PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PEGAMAT TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II.B KOTA PADANGSIDIMPUAN Marwan Busyro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Permasalahan penelitian ini adalah, pertama, apakah Hakim Pengawas danPengamat telah dapat berperan sebagai aparat yang berwenang dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu putusan pemidanaan sesuai dengan tuntutan KUHAP ? Kedua, apakah hambatan-hambatan yang ditemui Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugas mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu putusan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Padangsidimpuan? Metode yang digunakan adalah metode pustaka dan lapangan. Pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik pengujian hipotesa induksi dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat belum dapat berperan sebagai aparat yang berwenang dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu putusan pemidanaan sesuai dengan tuntutan KUHAP. Kemudian hambatanhambatan yang ditemui tidak adanya penunjang tugasnya seperti staf untuk membantu tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengawasi dan mengamati perkembangan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dedy Suhendra

Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone
+6281263002196

Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dedy Suhendra

Contact Email dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone +6281263002196

Journal Mail Official justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location Kota padangsidimpuan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dedy Suhendra

Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone
+6281263002196

Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA