Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
52 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
52 Documents
clear
<![CDATA[MENGENAL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA MEDIASI ]]>
<![CDATA[Dhea Dwi Lestari]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.416 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1710-1719
<![CDATA[Mediasi hubungan industrial sendiri adalah penyelesaian perselisihan tentanghhak, perselisihanntentangkkepentingan,pperselisihan tentang pemutus atau pengakhiran pekerjaan serta perselisihannantara serikat buruh serta serikat pekerja dalam sebuah perusahaan dengan melalui proses musyawarah antara serikat pekerja atau serikat buruh yang dimediasi oleh setidaknya satu atau lebih mediator yang tidak memihak siapa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediasi tersebut dibantu oleh seorang perantara atau disebut mediator yang merupakan pegawai instansi pemerintah, bertanggunggjawab atas masalah ketenagakerjaaan yang memenuhi prasyarat sebagaiimediator yang dipilih dan ditetapkan oleh Menteri untuk ditugaskan melakukan mediasi dan yang berkewajiban memberikan bimbingan yang tersusun dan tertulis pada pihak yang sedang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan tentang haknya, perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh hanya dalam sebuah perusahaan, serta penyelesaian hubungan kerja dan Kepentingannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT DALAM PELAKSANAAN PERAWATAN TAHANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG ]]>
<![CDATA[Dwika Aldho Gustamajaya]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.625 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1400-1411
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dari kekuatan dan kelemahan yang ada didalam rutan serta kemungkinan peluang dan terjadinya ancaman dari faktor internal dan eksternal, dan juga merumuskan strategi dalam pelaksanaan perawatan terhadap para tahanan yang berada di dalam Rutan Kelas I Cipinang atau di sebut Ruci dengan melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Dilakukan dengan metode penelitian deskriptif yang dimana menggunakan teknik pengumpulan pada data menggunakan observasi, dan assesment. Teknik menganalisis data yang diopergunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menggunakan alat analisis SWOT, maka dapat menggunakan alternatif strategi- strategi berikut : Strategi SO: Pemanfaatan alat kesehatan yang berada dirumah sakit terdekat untuk membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan, Mengembangkan SDM, Pengembangan skala pemasaran produk bimbingan kerja. Strategi WO: Pengembangan skala pemasaran produk bimbingan kerja, Penambahan tenaga ahli. Strategi ST: Menjamin kualitas produk bimbingan kerja, Pengembangan motivasi tentang produk bimbingan kerja. Strategi WT: Pengembangan SDM.]]>
<![CDATA[FAKTOR PSIKOLOGIS YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN MENTAL PADA NARAPIDANA LANSIA DI RUTAN KELAS II B TRENGGALEK ]]>
<![CDATA[Rindy Nawang Sari]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.54 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1629-1636
<![CDATA[Keberadaan narapidana lansia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Maupun Rumah Tahanan tentunya menimbulkan dampak tersendiri terhadap kesehatan mental narapidana itu sendiri. Dengan permasalahan pada setiap UPT yang di tempati oleh narapidana lansia tentunya berbeda juga permsalahan yang dihadapi. Disini dimana lansia termasuk dalam kelompok rentan yang harus mendapat perlakuan khusus terhadap dirinya juga menjadi sebuah kondisi terhadap kesehatan mental terhadap narapidana lansia. Lansia mempunyai resiko tinggi terhadap gangguan mental seperti depresi, karena bertambahnya usia bertamabah pula kecenderungan depresi. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan mental narapidana lanjut usia (Lansia). Kondisi mental narapidana lansia juga bergantung pada peran petugas dalam pemenuhan kebutuhan narapidana lanjut usia yang dapat memelihara kemampuan fisik,mental, dan sosial.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK TIDANA PEMBUNUHAN DI KAMPUNG ADAT BADUY ]]>
<![CDATA[Robbi Fahmi]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.85 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1843-1848
<![CDATA[Untuk mengatur kehidupan masyarakat, Indonesia memiliki aturan yang bersifat mengikat. Kejahatan adalah masalah yang berkaitan erat dengan aturan yang menekankan masalah kriminalisasi (kebijakan kriminal) yang didefinisikan sebagai proses penentuan tindakan orang-orang yang tidak bertindak awalnya kriminal ini, proses penentuan ini adalah soal di luar ruang lingkup undang-undang. diri sendiri. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi sehingga perbuatannya menjadi larangan. Pembunuhan merupakan peristiwa menghilangkan nyawa orang lain. KUHP juga mengatur tentang pembunuhan yaitu pada Pasal 338. Hukum Pidana Adat menyangkut sosial dan keadilan masyarakat, yakni kebiasaan yang sudah terjadi berulang-ulang. Pidana Adat Baduy erat dengan upaya terakhir untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Hukum pidana formil adat Baduy menerapkan asas upaya terakhir sehingga dalam peradilan hanya menyelesaikan di tingkat keluarga.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ansyari]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.562 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1540-1547
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat bagi narapidana untuk menjalani hukuman, tetapi juga menjadi tempat dimana mereka dapat mengembangkan diri, salah satunya adalah untuk untuk melatih keterampilan dalam bidang kewirausahaan sebagai bekal yang akan diperlukan dalam melanjutkan kehidupan nya sesudah menjalani masa pidana. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam berwirausaha kepada narapidana sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Pendidikan Kewirausahaan terhadap minat dan ketertarikan narapidana dalam berwirausaha. Penelitian ini menggunakan metode empiris – deskriptif dengan menggunakan pedekatan kualitatif. Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat narapidana dalam berwirausaha. Dari penelitian ditemukan fakta bawha adanya hubungan positif antara pemberian pendidikan kewirausahaan dengan timbulnya ketertarikan narapidana untuk berwirausaha, semakin baik pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan maka semakin efektif untuk menimbulkan ketertarikan narapidana untuk berwirausaha.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Bobbi Cristan Sembiring]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.073 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1764-1772
<![CDATA[Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS), pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari proses peradilan untuk melakukan pembinaan kepada narapidana yang telah diputus masa pidanannya dalam putusan pengadilan. Sebagai seseorag yang telah melanggar hukum, mereka akan mendapatkan pembinaan untuk merubah pola pikir, sikap, juga perilaku mereka menjadi lebih baik dari segala aspek hidup, kehidupan, serta penghidupannya. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sebagai Lembaga pemasyarakatan yang didalamnya terdapat proses terintegrasi dan berkesinambungan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan bersama Pembimbing Kemasyarakatan dimana setiap narapidana juga berkewajiban untuk menjalani proses pembinaan yang telah disusun. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kendala yang belum mampu menunjang keoptimalan pembinaan di Lapas, mulai sarana overcapacity, prasarana, terbatasnya anggaran juga petugas pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan]]>
<![CDATA[ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK ]]>
<![CDATA[Alfida Novianti Anwari]]>;
<![CDATA[Imanudin Affandi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.607 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1449-1457
<![CDATA[Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang. Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang yang dibagi menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian sengketa merek dapat dilaksanakan melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Segketa. Dalam penyelesaian sengketa, arbitase memiliki kelebihan serta kekurangan. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitan hukum yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teknis deskripsi analisis, yaitu melalui analisis bahan hukum dan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual terhadap pelanggaran merek.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MENGATASI STRES PADA NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Nia Ananda Yusriani]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.978 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1676-1682
<![CDATA[Fenomena stres pada Narapidana adalah hal biasa terjadi. Ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya maka salah satu yang dirasakan adalah stres terhadap hukuman yang harus dijalani.Setelah Narapidana dimasukkan kedalam rumah tahananNegara (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) ia mulai merasakan kehilangan kebebasannya seperti kurangnya waktu besukan, menyesal dengan kesalahan yang telah dilakukan,kehilangan pasangannya, keterpisahan dengan keluarga, label ingkungan, kehilangan pekerjaannya, dan sulitnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru sesame teman Narapidana, sanitasi yang tidak memadai, kepadatan penduduk, fasilitas rekreasi yang buruk. Oleh karena itu diperlukan peran professional dalam hal ini profesi psikolog atau konselor.]]>
<![CDATA[PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Calvin Anjar Firdaus]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.668 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1595-1600
<![CDATA[Penelitian ini didasari dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak dan berkembangnya sistem peradilan pidana di Indonesia. Penanganan masalah anak harus ditangani secara terpisah dari kejahatan orang dewasa. Oleh karena itu, satu hal yang membedakan jalur hukum yang dilalui orang dewasa dan anak adalah keberadaan balai pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi lembaga yang membimbing klien untuk dapat berinteraksi kembali dengan seluruh masyarakat Balai pemasyarakatan merupakan lembaga yang berfungsi untuk meberikan bimbingan kepada narapidana, termasuk anak-anak dengan cara memberi segala informasi yang dibutuhkan, memberikan pemahaman dan beberapa fungsi dan tugas lainnya agar anak tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan mampu diterima kembali dilingkungan sekitarnya Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran dan proses yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan dalam menangani anak-anak yang mempunyai masalah dengan hukum dan apakah sudah terlaksana dengan benar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dan tugas balai pemasyarakatan tersbeut belum bisa terlaksana dengan maksimal dan tidak banyak ditemukan perbedaan antara sistem pidana anak-anak dan orang dewasa. Padahal anak-anak memiliki keistimewaaan dalam hukum dan telah banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan.]]>
<![CDATA[PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DALAM MEDIA MASSA SEBAGAI WUJUD KETIDAKBERPIHAKAN KORBAN ]]>
<![CDATA[Mega Fadhillah Chaidir]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.091 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1809-1817
<![CDATA[Tulisan ini membahas isu tentang pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan dampak yang ditimbulkan terhadap anak. Dalam pengaturan hukum, anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan salah satunya adalah kekerasan seksual. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sebagai bentuk perlindungan anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.]]>
