Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Dea Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[Aditya Oktavianto]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2593-2604
<![CDATA[Sumber daya alam, termasuk kehutanan, negara perli mengelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi. Pada praktiknya banyak pihak yang secara melawan hukum memanfaatkan hasil hutan dalam hal ini menebang pohon untuk keuntungannya tanpa memiliki izin. Maka dari itu Penulis mencoba menjawab permasalahan tentang bagaimana bentuk penegakkan hukum terhadap tindakan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dan bagaimana penyelesaian tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak memiliki perizinan. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini berpa penelitian hukum normative berfokus pada norma-norma hukum postif, jurnal-jurnal hukum dan studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/LH/2021/PN Tbn sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasahnya terdakwa dan para pihak yang turut serta melakukan penebangan pohon jati tanpa izin ini mengakibatkan kerugian lingkungan, dilihat dari kausalitasnya. Perbuatan ini bukan merupakan salah satu delik yang diharuskan terlebih dahulu dilakukan ranah hukum administrasi, namun menggunakan asas premium remidium.]]>
<![CDATA[POLITICS OF THE DEATH PENALTY IN CORRECTIONAL PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Afan Rifanizar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.290-301
<![CDATA[The application of capital punishment is very much reaping the pros and cons, especially for countries that have a retention of understanding with abolitionist countries in viewing the sentence. In Indonesia, the death penalty has increased especially after the government's seriousness in combating drug crimes and terrorism. The research method used by researchers in this study is a normative legal research method by examining several scientific literatures such as scientific journals, books, government agency data reports combined with related news by trusted media. This study aims to provide an analysis of the rules of the death penalty in a human rights perspective by comparing it with the concept of correctional facilities, as well as providing more knowledge to the public and can be used as material that can be considered for policy makers in the application of criminal justice.]]>
<![CDATA[ANALISIS SENGKETA KEPEMIMPINAN PARTAI DEMOKRAT ]]>
<![CDATA[Akmal Latansha Effendi]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.430-435
<![CDATA[Dalam kajian ini menunjukan bahwa, pertama, konflik internal yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat dimulai dengan adanya informasi terkait isu pengambilalihan kepemimpinan partai yang diterima oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Hal tersebut ia sampaikan kepada publik sembari menyebutkan bahwa ada beberapa pihak yang berasal dari internal partai, dan ada pihak eksternal yang berada di lingkaran Istana (pemerintah). Kedua, terjadi perpecahan dalam tubuh Partai Demokrat yang membagi kubu kedalam 2 golongan, yakni pihak yang tetap mendukung Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, dan pihak yang mendukung Ketua Umum hasil pemilihan pada KLB di Serdang; Moeldoko. Ketiga, mengenai mekanisme pengadaan Kongres Luar Biasa menurut AD/ART yang berlaku didalam partai demokrat. Keempat, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa menurut AD/ART dan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik]]>
<![CDATA[UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM KEADAAN HAMIL ]]>
<![CDATA[Jhody Raehandi Ramadhan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1269-1275
<![CDATA[Pemberian hak kepada narapidana merupakan hal yang harus di penuhi terutama kesehatan narapidana yang pada umumnya banyak mengalami berbagai macam penyakit. Serta masih bercampurnya tempat narapidana laki-laki dan perempuan di Lapas umum yang hanya di bedakan dengan lokasi Blok yang di khususkan untuk perempuan. Hal ini menjadi faktor utama adanya pelayanan kesehatan bagi narapidana khususnya narapidana perempuan yang memiliki perhatian khusus apabila saat hamil atau merawat bayi. Maka dari itu di lakukan pemberian pelayanan khusus bagi narapidana perempuan yang sedang hamil atau merawat bayi. Maka dari itu di bedakannya Lapas umum dan Lapas khusus perempuan karena akan mempermudah dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Selain itu adanya petugas yang berkompeten dalam bidang kesehatan sangat penting Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda di karenakan kebutuhan reproduksi wanita lebih kompleks dan memiliki siklus yang berbeda dibandingkan pria.. Maka dari itu di butuhkan dokter atau bidan yang memang berkompeten dalam bidangnya dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANAH ASET MILIK PT KAI OLEH PIHAK KETIGA DI DAOP VIII SURABAYA ]]>
<![CDATA[Lina Lina]]>;
<![CDATA[Agus Supriyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2839-2848
<![CDATA[Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas status dan hak kepemilikan tanah, Indonesia telah mengatur secara yuridis aspek kepemilikan tanah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Meskipun demikian, konflik penguasaan tanah masih kerapkali terjadi. Di antara sekian banyak pihak yang terlibat dalam konflik penguasaan tanah, PT Kereta Api Indonesia merupakan salah satu pihak yang paling sering terlibat dalam sengketa penguasaan tanah, mengingat perusahaan ini memiliki aset kepemilikan berupa tanah yang dimanfaatkan sebagai jalur transportasi kereta api dan menunjang pekerjaan utamanya sebagai penyelenggara transportasi kereta api di Indonesia. Dalam beberapa kasus, khususnya yang terdapat sangkut pautnya dengan tanah-tanah yang berada di tanah aset milik PT Kereta Api Indonesia, secara yuridis PT KAI masih memegang status kepemilikan atas tanah-tanah tersebut. Namun untuk memberikan nilai ekonomi dan nilai manfaat yang lebih banyak, beberapa masyarakat memanfaatkan tanah tersebut sebagai tempat tinggal, tempat aktivitas perekonomian, dan tempat-tempat kegiatan kemasyarakatan. Hal ini terjadi salah satunya di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Kec. Gedeg yang masuk ke dalam DAOP VIII Surabaya. Untuk membahas aspek hukum dari permasalahan tersebut, peneliti membagi fokus ke dalam dua poin, yakni mekanisme penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat selaku pihak ketiga dan status hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah PT KAI oleh masyarakat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada).]]>
<![CDATA[OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG, FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK ]]>
<![CDATA[Rafi Rizaldi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.628-640
<![CDATA[Penjatuhan sanksi pidana penjara yang berlebihan menyebabkan over kapasitas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia.   Peningkatan jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia menyebabkan tidak optimalnya tujuan dari pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini akan membahas faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak over kapasitas yang dilakukan lapas kelas II A Cikarang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode penelitian studi literature. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab over kapasitas lapas antara lain penahanan pra persidangan yang berlebihan, kebijakan sanksi pidana kasus narkoba dan minimnya akses terpidana kepada advokat. Lapas Cikarang melakukan upaya-upaya penanggulangan dampak akibat over kapasitas seperti program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi over kapasitas, pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan lapas dan melindungi kesehatan fisik dan mental punghuni serta pengunjung]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SUKU KAWEI DI KABUPATEN RAJA AMPAT ]]>
<![CDATA[Jefri Eriks Dimalouw]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.684-693
<![CDATA[Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberlakukan oleh ketua adat di Desa Salio dan desa selpele di kabupaten Raja Ampat dan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam pidana namun diselesaikan dengan hukum adat, dan sanksi apa saja dapat memberikan kepada pelaku tindak pidana di Suku Kawei. Penelitian ini tentang norma hukum adat dengan sanksi  yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di masyarakat hukum adat suku kawei adalah yurisdis empiris (social legal) dengan mengkaji hukum norma adat dan hukum positif. Dapat di simpulkan bahwa Sanksi yang berlaku di hukum adat suku kawei meliputi: sanksi Teguran atau nasehat,Ganti rugi berupa piring, kain dan uang, Pengusiran dari daerah asal /pemutusan jabatan, Perampasan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana seperti alat yang digunakan untuk mencuri hasil laut, Sanksi yang di berikan oleh Alam/Tuhan Namun dimulai dengan cara membuat upacara adat. Sanksi tersebut diputusakan di peradilan Pidana Adat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Muhammad Khemal Andhika]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.450-459
<![CDATA[Anak adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya dipelihara, diberikan pembinaan dan bimbingan. Kehidupan sosial masyarakat saat ini tidak sedikit fenomena mengenai pemidanaan anak, meskipun ada upaya diversi namun hal ini tidak; berlaku bagi anak yang sudah menjadi residivis. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak dan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Pontianak terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, Pola pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang mana pembinaan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Dalam pelaksanaan pembinaan tidak ada perbedaan proses pembinaan terhadap residivis anak dengan non residivis baik dari tahapannya maupun dari pola pembinaannya. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Yusup Parsoran Togatorop]]>;
<![CDATA[Lenny Husna]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1876-1890
<![CDATA[Each type of waste has a different method of management and must be appropriate to its type so as not to create problems in the community. The growing population of the land is having an impact on increasing the amount of waste generated by the community. Loss No. The 2013 Problem Formulation examines how to review the overall Waste Management Implementation System in Bottom City from 11 and what factors influence Waste Management in Bottom City that examines the theory, responsibility, and environment of waste management implementation. It is used as a practical sociological approach to the Batam City Environmental Services Office and the community with direct maintenance data collection techniques. The data collected and the information are qualitatively descriptive analyzes, i.e. it is a method of analyzing the data, collecting and selecting the data obtained from the research according to its quality and truth and then specifically evaluating it]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN YANG MENINGKAT AKIBAT COVID-19 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Nindya Febrina Nurhapsari]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1562-1573
<![CDATA[Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif kepada negara berkembang khususnya Indonesia. Dengan adanya wabah ini, Merosotnya sektor perekonomian di Indonesia mempengaruhi masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran khususnya Daerah Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2020-2021 sekitar 200.000 ribu orang menganggur dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja, melemahnya sektor industri, dan angkatan kerja baru. Hal ini merupakan permasalahan besar bagi Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dengan sigap melakukan kerjasama dengan Perusahaan setempat untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara memberi bantuan sembako, memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan Bersertifikat hal ini guna untuk memberikan peluang kerja kembali untuk masyarat lokal daerah tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu metode yuridis normatif Jenis data dan sumber yang digunakan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier]]>
