Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[POLA PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Josua Ignatius Manik]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.971-978
<![CDATA[Pembinaan merupakan suatu program yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan  untuk menyiapkan narapidana agar dapat kembali ketengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima narapidana tersebut secara utuh dan tanpa ada rasa penolakan dari masyarakat terhadap narapidana tersebut,sehingga narapidana tersebut dapat melanjutkan kembali kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat sebagaimana biasanya. Dalam tulisan kali ini pembinaan narapidana tidak hanya di lakukan bagi narapidana laki-laki saja tetapi pembinaan juga di lakukan bagi narapidana perempuan yang minoritas keberadaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Tentu saja pola pembinaan yang di lakukan bagi narapidana perempuan berbeda dengan pola pembinaan bagi narapidana laki-laki. Pola pembinaan yang di rancang oleh Lembaga Pemasyarakatan sendiri berfungsi untuk mengembalikan keberfungsian social narapidana pasca menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan narapidana perempuan ini tidak lepas dari peran petugas pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam proses pembinaan narapidana ini juga di lakukan secara bertahap, agar narapidana perempuan dapat segera mengerti dan segera sadar selama narapidana ini menjalankan masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk itu sangat di perlukan peran dari petugas pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana perempuan ini selama mereka menjalankan masa pidananya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Tiyas Amelina]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2508-2517
<![CDATA[Indonesia sebagai negara yang terus mengembangkan pembangunan nasional baik di bidang perekonomian, sosial, maupun budaya nya. Perbankan merupakan salah satu bentuk perkembangan Indonesia di bidang perekonomian antara nasabah dengan pihak bank untuk bersaing dalam permodalan nasabah. Di dalam dunia perbankan pasti proses kegiatannya tidak selalu berjalan dengan baik, ada saja hambatan dalam proses kegiatan nya yang biasa disebut dengan sengketa. Penyelesaian sengketa dalam dunia perbankan terutama perbankan syariah dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi, namun pada kenyataannya masyarakat lebih memilih jalur non litigasi yaitu melalui arbitrase. Untuk itu, artikel ini memiliki tujuan untuk para pembaca mengetahui terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan secara non litigasi khususnya melalui jalur arbitrase sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, artikel ini juga bertujuan agar para pembaca mengetahui dan Memahami terkait kekuatan hukum pada putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam dunia perbankan disini sangat cocok, karena selain menjaga kerahasiaan bagi pihak yang bersengketa juga efisien dan efektif pelaksaannya. Juga putusannya tersebut memiliki kekuatan hukum yang besifat final dan mengikat.]]>
<![CDATA[HUKUM PENGAMANAN DALAM MENCEGAH TERJADI KONFLIK ANTAR NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Ricky Kurniady]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.186-200
<![CDATA[Kewenangan kepala lembaga pemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan keamanan.peran petugas dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban baik itu konflik tahanan atau narapidana, petugas sebagai syarat multak demi mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam suasana yang harmonis dengan seluruh penghuni. Selain petugas, demi terciptanya suasana aman harus didukung pula dengan peranan narapidana dalam menjaga lingkungan yang tertib bebas dari kerusuhan dan meminimalkan peredaran barang barang yang dilarang masuk kedalam lapas. Hal ini juga mewujudkan petugas berhasil dalam melakukan pola pembinaan yang baik kepada narapidana agar mereka mengikuti aturan aturan yang ada dilapas.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN ]]>
<![CDATA[Fatimah Rahman]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.330-339
<![CDATA[Narapidana yang sedang mengalami hukuman memperoleh hak sebagai warga negara termasuk dalam bidang kesehatan. Hal ini diamanatkan dalam pasal 25 ayat (1) DUHAM. Dengan demikian, kegiatan perawatan berupa layanan kesehatan bagi narapidana merupakan hak mendasar bagi mereka. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf d UU Nomor 12. Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa narapidana memiliki hak dalam memperoleh perawatan, dukungan kesehatan dan makanan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis Lingkungan Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Klaten menunjukkan strategi agresif yang terletak pada kuadran I sehingga Lapas Kelas IIB Klaten dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dilakukan dengan memaksimalkan seluruh faktor kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. ]]>
<![CDATA[Pengabaian Putusan Hakim PTUN dalam Sengketa Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Perning, Kabupaten Nganjuk ]]>
<![CDATA[Erma Rahmawati]]>;
<![CDATA[Felycia Jessyca Maulana]]>;
<![CDATA[Amelia Rizkia Salsanila]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengabaian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan dalam sengketa pengangkatan perangkat desa di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Secara normatif, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mewajibkan pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, Namun, hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan belum efektif karena tidak adanya mekanisme teknis eksekusi dan sanksi tegas. Penundaan pelaksanaan putusan PTUN Surabaya oleh Kepala Desa Perning menjadi contoh konkret pengabaian. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan eksekusi putusan PTUN untuk mewujudkan kepastian hukum dan supremasi hukum dalam administrasi pemerintahan.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DENGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIGLI ]]>
<![CDATA[Evi Handayani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.55-61
<![CDATA[Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rutan atau Lapas akan berbeda keadannya dibandingkan dengan tempat lain di luar Rutan atau Lapas. Meningkatnya risiko munculnya berbagai penyakit di Rutan dan Lapas dikarenakan pola hidup dan kebersihan mereka yang cenderung rendah ini diakibatkan oleh para tahanan dan narapidana yang berada di dalam satu Lapas atau Rutan yang hidup bersama secara bergerombolan. Dalam Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana yang salah satunya berbunyi narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Saat ini Indonesia termasuk negara yang memiliki angka tinggi yang terkonfirmasi positif Covid-19. Lingkungan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berpotensi resiko tinggi dalam penularan penyakit termasuk Covid-19. Hal ini disebabkan kondisi UPT Pemasyarakatan yang padat, wargabinaan hidup bersama dilingkungan yang tertutup, serta kondisi yang overcrowded menyebabkan penularan Covid- 19 di UPT Pemasyarakatan lebih tinggi dibandingkan di masyarakat. Rutan Kelas IIB Sigli merespon secara cepat dalam mengatasi penularan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di area Rutan. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang disosialisasikan dan diajarkan sesuai dengan protokol kesehatan nasional. Upaya kegiatan ini memberikan banyak pengetahuan tentang kebersihan dan kesehatan yang berguna bagi warga binaan pemasyarakatan dan lingkungan huniannya]]>
<![CDATA[FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK PELAYANAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Kurniawan Tri Pamungkas]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1586-1594
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan sebagai penyelenggara kegiatan pembinaan bagi narapidana memiliki peran penting dalam pemenuhan hak pelayanan narapidana terkhusus narapidana penyandang disabilitas. Dalam proses pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas tentunya terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi berjalan suatu proses pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas. Dalam penelitian kali ini, penulis berusaha mencari tau tentang hak pelayanan narapidana penyandang disabilitias di dalam Lapas, pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan narapidana penyandang disabilitas di Lapas, dan beberapa faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas. Metodologi yang digunakan merupakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan berbagai pendekatan peraturan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa penyandang disabilitas sangat rentang akan tindakan diskriminasi. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak pelayanan narapidana disabilitas yaitu terdapat pada anggaran sarana dan prasarana, sumber daya dalam melaksanakan pelayanan, serta peraturan perundang-undang yang belum mencantumkan terkait pelayanan khusus terhadap narapidana disabilitas.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM WARIS TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA JOGOPATEN ]]>
<![CDATA[Fitrohtul Khasanah]]>;
<![CDATA[Muhajir Muhajir]]>;
<![CDATA[Akhmad Muhaini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2757-2765
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Jogopaten mengkaji tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat, banyak ditemukan penundaan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan. Penundaan tersebut seolah-olah tidak menjadi suatu kekhawatiran di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan karena masih hidupnya salah satu orang tua dari anak pewaris, yaitu suami atau istri pewaris. Salah satu orang tua yang masih hidup tersebut masih memiliki tanggungjawab untuk membiayai pendidikan anak pewaris yang belum selesai menempuh jenjang pendidikan, ahli waris masih dalam kaadaan berkabung, dan masih ada salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum menikah. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan, dan dianalisis melalui hukum Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten tidak diperbolehkan karena tidak ada ‘uẑur syar’i yang dapat dijadikan alasan untuk diperbolehkan menurut Hukum Islam.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UU NO 12 TAHUN 1995 MENGENAI CAPAIAN TUJUAN PEMASYRAKATAN MELALUI LAPAS TERBUKA ]]>
<![CDATA[Agus Eka Mahardika]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.481-493
<![CDATA[Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan amanat UU No 12 Tahun 1995, Permasalahan yang sering dijumpai saat ini adalah overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan karena jumlah WBP tidak sebanding dengan kapasitas yang ada. Sehingga pembinaan yang berlangsung tidak maksimal, permasalahan ini seakan bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang minim akan WBP. Selain melakukan pembinaan lapas juga berperan dalam melakukan re-integrasi WBP ke masyarakat, tujuannya agar ketika bebas kelak warga binaan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pemasyrakatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, permasalahan saat ini adalah bagaimana menanggulangi overcrowding serta upaya pencapaian tujuan pemasyarakatan melalui Lapas terbuka. Dalam pembahasan ini menggunakan jenis penelitian hukum yiridis empiris dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaan kenyataanya yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam mengatasi overcrowding dan capain tujuan pemasyrakatan melalui Lapas Terbuka yang masih belum optimal.]]>
<![CDATA[PROSES REBOISASI HUTAN BEKAS PEMUKIMAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DIKECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Cece Suryana]]>;
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.582-588
<![CDATA[Manusia merupakan makhluk sosial yang akan terus membutuhkan kehadiran manusia lain. kenyataan tersebut membuat manusia akan terus menerus hidup secara berkelompok. Agar terwujudnya suatu ketertiban dan keamanan ditengah-tengah kelompok tersebut maka harus diperlukan suatu peraturan yang dapat mengikat para individu sehingga para individu tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Interaksi yang terus menerus berlangsung sekian lama antar manusia menimbulkan suatu kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut akan menjadi suatu hukum yang ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Jika kebiasaan tersebut terus menerus di junjung tinggi dan dianggap sakral maka kebiasaan tersebut akan menjadi hukum adat yang dianggap magis dan akan diberikan sanksi bagi para pelanggarnya.Salah satu masyarakat di Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat adalah masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang berada di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.Salah satu hukum adat yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar adalah pola kehidupan berpindah-pindah tempat (nomaden) setiap kali perpindahan ke pemimpinan kepala adat atau pada saat kepala adat mendapatkan wangsit atau petunjuk agar masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar melakukan perpindahan atau migrasi. Dalam realita ini penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu bagaimana proses perpindahan tempat atau migrasi yang dilakukan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dari satu wilayah ke wilayah lainnya.kedua bagaimana proses rehabilitasi hutan bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis serta metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa harus dilakukan reboisasi atau pemulihan terhadap wilayah bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar demi keberlangsungan kualitas lingkungan hidup.]]>
