Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN OVER CROWDID PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PINRANG ]]>
<![CDATA[Achmad Khairi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.216-221
<![CDATA[Rumah Tahanan Negara merupakan suatu unit pelaksana teknis yang digunakan untuk melakukan suatu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimana pada Undang-Undang tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tata peradilan pidana yang ada di Indonesia.  dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang terbukti telah terjadi over crowdid, berdasarkan data yang terdapat dan diperoleh pada sistem data base Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Tentunya ini menimbulkan suatu upaya Bagaimana cara mencegah dan menangani terjadinya over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dimasa yang akan datang, dan tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana dampak negative yang ditimbulkan oleh over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Tentunya dalam masalah ini menggunakan pendekatan Teori Hak asasi manusia dan teori pemidanaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM TATA RUANG PERKOTAAN PADA KAWASAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Shinta Anggi Yustika]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1087-1094
<![CDATA[Melihat pentingnya kedudukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan Perumahan ABC di Desa Pinayungan Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perumahan sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman yang mensyaratkan proporsi Ruang Terbuka Hijau dikawasan perumahan minimal 10% dengan luas Ruang Terbuka Hijau mencapai 11% dari luas wilayah kawasan perumahan dengan perhitungan ditiap kegiatan.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI TINGKAT RESIDIVISME NARAPIDANA TERHADAP PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Rizky Fauzan Harahap]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.755-761
<![CDATA[Warga binaan yang mendapatkan asimilasi seharusnya mereka yang benar-benar dapat diyakinkan sudah menjadi orang baik sebagai bentuk keberhasilan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, namun kenyataanya saat ini Narapidan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 justru kembali berulah dengan melakukan tindak kriminal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Residivisme Narapidana Asimilasi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Studi Kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa napi yang dibebaskan kembali melakukan aksi pidana, diantaranya pencurian dan narkoba, faktor penyebab terbesar adalah belum bisa menafkahi diri disaat kondisi ekonomi di tengah Pandemi Covid-19, namun presentasi tindak kriminalitas narapidana yang baru dibebaskan tergolong rendah sekitar 0.39% dan masih dapat diatasi oleh Pemerintah. Pemerintah telah menetapkan kebijakan agar narapidana tetap menjalankan perintah untuk berada di rumah dan apabila kembali berulah langsung ditangkap dan diperpanjang masa tahanan nya sebagai akibat dari perbuatannya yang merugikan masyarakat. ]]>
<![CDATA[KEKUATAN PERJANJIAN SERTA HAK PARA PIHAK DALAM PERUBAHAN PUTUSAN ARBITRASE SENGKETA BISNIS ]]>
<![CDATA[Yoshua Yoshua]]>;
<![CDATA[Herlin Sobari]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2236-2253
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui serta menjabarkan bagaimana kekuatan perjanjian arbitrase dalam segketa bisnis dan mengenai batalnya perjanjuan arbitrase, untuk mendapatkan suatu data dalam penulisan ini, maka dilakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian baik yang bersifat normatif berupa karya ilmiah. Pemerintah mengesahkan UU Nomor 30 Tahun 1999 pada tanggal 12 Agustus 1999, sehingga ketentuan arbitrase di IR, Rv dan RBg dinyatakan tidak berlaku, seperti perjanjian hukum lainnya, perjanjian arbitrase hanya bisa diubah atau ditambahkan oleh kedua belah pihak atau lebih, pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara para pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara para pihak dalam perjanjian bisa dimodifikasi dan ditambahkan setiap saat sebelum arbiter mengambil keputusan. Arbiter tidak memiliki hak untuk mengubah konten perjanjian. Segala perubahan dan amandemen harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, dan jika kesepakatan dicapai dalam bentuk kontrak, maka amandemen dan amandemen tersebut juga harus menjadi kontrak untuk kegiatan komersial, para pelaku usaha telah mulai mengantisipasi atau setidaknya mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa.]]>
<![CDATA[PEMEKARAN DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Alinapia Alinapia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i01.%p
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan empiris. Penelitiandeskriptif analitis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan fungsi hukum dalamkonsteks pengaturan tentang perangkat hukum yang mengatur tentang pemekaran dan otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan deskririptif empiris dimaksudkan untuk pengungkapan kenyataan secara faktual yang terjadi atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah di Sumatera Utara dan implikasinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Utara. Hasil penelitian ditemukan bahwa perangkat hukum yang mengatur pemekaran daerah dan otonomi daerah adalah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah di Sumatera Utara adalah eforia demokrasi, jatuhnya orde baru ke orde reformasi, sehingga terjadi pergeseran pemahaman bahwa dengan pendeknya rentang pelayanan akan terjadi kesejahteraan masyarakat. Disamping faktor lain seperti; luas daerah, budaya, marga (suku) dan faktor historis suatu daerah. Kemudian pelaksanaan pemekaran di Sumatera Utaraberjalan dengan baik, demikian juga implikasi pemekaran daerah terhadappelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti bahwa di daerah penelitian sudah ada daerah pemekaran yang dianggap sebagai daerah otonom bisa (Kabupaten Serdang Bedagai), dan kedua daerah penelitian tersebut juga merupakan daerah sepuluh besar terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan satu lagi daerah pemekaran kota terbaik di Sumatera Utara (Kota Padangsidimpuan)]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH PERUMNAS TELUK JAMBE ]]>
<![CDATA[Eka Susanti]]>;
<![CDATA[Pamungkas Satya Putra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.72-80
<![CDATA[Perlindungan hukum dan permasalahan masyarakat terkait sampah di kawasan Teluk Jambe Perumnas menjadi sumber utama bagi masyarakat sekitar. Karena sampah merupakan hal sepele yang sering dianggap enteng oleh masyarakat namun berdampak negatif jika dibiarkan berserakan / menumpuk di sekitar kita dan berdampak positif jika dimanfaatkan atau didaur ulang secara maksimal. Dalam hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Nomor 5 / PRT / M / 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil pembahasan dalam penelitian meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian, diantara partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan adalah dengan memberi kontribusi tenaga dalam bentuk kerja sukarela. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Perumnas Kota Karawang bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran tentang proses perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga. (2) menginventarisasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan pengelolaan sampah.]]>
<![CDATA[PERAN KODE ETIK ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG KURATOR ]]>
<![CDATA[Ryan Nathanael]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dalam pelaksanaan tugas dan kekuasaan kurator di bidang Kepailitan. Dalam konteks ini, isu utamanya adalah masih adanya kelemahan dalam penerapan kode etik yang bisa menyebabkan kurator berisiko menyalahgunakan kekuasaan atau terkurung dalam konflik kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kode etik dapat memperkuat integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas kurator dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pendekatan yang digunakan pada metode ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka melalui buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kode etik AKPI berperan sebagai panduan moral dan ukuran perlilaku profesional yang memandu kurator dalam menjalankan tugas administratif, pengelolaan, dan penyelesaian harta pailit. Penerapan kode etik yang konsisten mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat, meskipun masih diperlukan pengawasan, pembinaan, dan pendidikan yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[PENGARUH PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Rendy Pratama Putra]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.220-226
<![CDATA[Residivisme yang merupakan perbuatan pengulangan kejahatan  yang dilakukan oleh residivis adalah sebuah realita kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat yang cukup memprihatinkan saat ini. Tiap tahunnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang terjadi peningkatan jumlah napi residivis. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya residivisme, salah satu faktornya adalah mengenai pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan. Narapidana residivis yang dibina terdapat dua pembinaan yaitu program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian yang merupakan program yang berfokus pada pembinaan karakter narapidana, sedangkan program pembinaan kemandirian adalah program pelatihan intelektual dan kerja narapidana. Berdasarkan pembahasan artikel ini, pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Palembang sudah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedural. Program pembinaan mental spiritual yang diberikan kepada narapidana residivis telah memberikan efek perilaku dan karakter narapidana residivis, diharapkan dapat menekan angkat residivisme dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dengan signifikan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DAMPAK PENCEMARAN AIR TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH POPONCOL KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Alprita Cersia Lobo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1386-1394
<![CDATA[Pencemaran merupakan tercampurnya bahan-bahan yang mampu membuat kerusakan yang dapat berdampak pada keberlangsungan mahluk hidup di sekitar. Pencemaran yang terjadi khususnya adalah pencemaran air. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini, dan populasi manusia yang meningkat maka semakin banyaknya juga teknologi yang dipakai, khususnya di dalam kehidupan kita saat ini, untuk menunjang taraf hidup manusia maka adanya pendirian pabrik-pabrik di sekitar, khususnya di kota Karawang ini. Begitu banyak pabrik-pabrik yang di dirikan dan begitu pula banyaknya pembuangan limbah yang dilakukan, limbah B3 yang mengalir di buang ke sungai Citarum dan dapat berdampak pada pencemaran air. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lingkungan Hidup dan beberapa peraturan lainnya mengenai pencemaran air menjadi patokan bagi siapa saja yang melakukan pencemaran harus mendapatkan sangsi yang tegas. Metode penelitian yang digunakan adalah didasarkan pada tinjauan Yuridis normatif dimana menelah teori dan data dari peraturan-peraturan data kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain serta Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa di sungai citarum sendiri telah terjadi kecenderungan penurunan kuantitas dan kualitas air.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK PADA TAHAP DIVERSI ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizky Poernomo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1047-1056
<![CDATA[Pendampingan anak merupakan salah satu tugas petugas masa percobaan yang ditujukan kepada klien anak. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki keistimewaan hukum untuk mendapatkan Diversi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pelaksanaannya, hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan Diversi seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Tuntutan pidana di Lembaga Pemasyarakatan masih sering dikenakan kepada anak yang belum tentu demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Diversi dapat dilakukan dengan campur tangan Petugas Percobaan untuk menyamakan persepsi tentang hukum kepada korban, pelaku, keluarga korban, dan keluarga pelaku serta aparat penegak hukum. Intervensi yang dilakukan dapat berupa sosialisasi mengenai hukum yang berlaku tentang peradilan pidana anak dan tujuan dari Diversi. Oleh karena itu, petugas masa percobaan memiliki peran yang sangat penting dalam pendampingan anak khususnya pada tahap Diversi untuk mencapai hasil yang terbaik bagi anak dan semua pihak.]]>
