Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Yorram Widyatama]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.144-151
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi narapidana menjalani masa pidana akibat dari perbuatannya untuk menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali di dalam kehidupan bermasyarakat. Selama menjalani masa pidana, hak dasar hidup narapidana sebagai seorang manusia sekaligus warga negara tetap harus dipenuhi. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Artikel ini menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pejabat bagian perawatan, tenaga kesehatan, dan narapidana. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas kelas IIB Klaten sudah memenuhi Hak Asasi Manusia namun mempunyai keterbatasan teknis di berbagai aspek.]]>
<![CDATA[FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Pranjono Pranjono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.678-684
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja dan upaya-upaya penanggulangan perilaku seks bebas di kalangan remaja khususnya di kota Padangsidimpuan.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara beberapa pihak yang terkait dan metode kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dengan perilaku seks bebas. Hasil penelitian diperoleh yaitu 1) faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas di kalangan remaja disebabkan kurangnya pemahaman tentang agama sehingga keimanannya menurun, kebiasaan menonton video porno,2) faktor pergaulan bebas dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar para remaja tidak terlibat dalam perilaku seks bebas menggunakan upaya Pre Emtif dan represif.]]>
<![CDATA[LEGALITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DALAM KONSEP CYBER NOTARY DI MASA DARURAT KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Rezky Aulia Yusuf]]>;
<![CDATA[Nur Azisah]]>;
<![CDATA[Muhammad Aswan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1344-1360
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan cyber notary di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas dan bernilai sebagai akta di bawah tangan. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang cyber notary dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kecuali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.]]>
<![CDATA[KONSTRIBUSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PERBERDAYAAN TERHADAP MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED CERRECTIONS) ]]>
<![CDATA[Harizon Noprizal]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2925-2929
<![CDATA[Community based correction merupakan bentuk program dalam pembinaan bagi setiap narapidana sewaktu mereka menjalani sisa pidandanya di dalam lembaga permasyarakatan, kemudian mereka diberi kesempatam untuk kembali atau bersosialisi kembali ke lingkungan masyarakat dengan pengawasan atau supervise tertentu. Dengan bertujuan untuk melaksanakan program opresional lapas terbuka dipelukan 5 (lima) prinsip dasar, yang diantaranya sebagai berikut: prinsip pertama narapidana harus memilki kesempatan untuk memperbolehkan kerjaan, prinsip yang kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu sebelum turun langsung ke tengah masyarakat, prinsip ketiga narapidana tidak boleh di eksploitasi, prinisip keempat system pengamanan harus minimum, kemudian yang terakhir tanggung jawab pemindahan terhadap narapidana.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR, 473/PID.B/2008/PN.PSP TENTANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ]]>
<![CDATA[Indra Purba Harahap]]>;
<![CDATA[Sutan Siregar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.738-747
<![CDATA[Research on the verdict issued or handed down by the Judge of Padangsidimpuan District Court against the perpetrator with the title of the study then the formulation of this research problem is, how does the Judge impose the penalty on the perpetrator of the crime participating in the theft by ballast according to the Verdict of padangsidimpuan District Court Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp? and what is the dominant factor why a person wants to participate in helping to commit a crime of theft by ballast in the District Court area of Padangsidimpuan? The research method that the authors used in the writing of this study is descriptive research and normative research which is the study that is done with the results of the author's interview with the respondent and also conducts research on the data and files related to this research and also through a ruling of the Padangsidimpuan District Court Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp which has legal force fixed by doing Field Research and Field Research. The judge sentenced the perpetrator of the crime of participating in the theft by ballast according to the District Court's Verdict padangsidimpuan Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp where the sentence was handed down and based on Article 363 paragraph (1) to 3, 4 and 5 with a sentence of one year and cut with during the period of detention both against the person who participated in committing the crime of theft with a ballast and that is the dominant factor because a person wants to do the role of helping to commit a crime of theft in the jurisdiction of padangsidimpuan District Court is due to the fact that poverty expects rewards and the resentment]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA ]]>
<![CDATA[Ria Fibriyani]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.767-776
<![CDATA[Perusahaan sebagai kontrak bisnis antara franchisor dan frachisee yang dalam persiapannya sebagian waktu meminta penyelidikan. Penyelidikan terjadi mengingat cara keuntungan dan tanggung jawab mereka tidak terpenuhi. Asosiasi penyelesaian diskusi dapat memilih ketua yang sah atau pembentukan pemimpin yang tidak sah. Bagaimanapun juga, mengingat kesesuaian bisnis, diskusi harus diselesaikan sehingga masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk menangani penyelidikan. Isu-isu dalam penilaian ini adalah komponen-komponen yang dapat muncul membahas landasan dan kecukupan pengambilan keputusan tujuan inkuiri untuk memutuskan landasan inkuiri. Jenis penilaian yang digunakan oleh peneliti adalah normalisasi investigasi yang sah. Penilaian semacam ini adalah investigasi ekspresif. Kelengkapan pemeriksaan ini adalah komponen-komponen yang didasari pertanyaan penjelasan adalah adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dan dipenuhi, dan umumnya terjadi karena pengawasan dan penghentian yayasan yang diakui tidak memberikan keuntungan atau menyebabkan salah satu get- bersama. Demikian juga, ada hasil yang diharapkan dari tidak menjaga kepastian yang telah diambil sebelumnya.]]>
<![CDATA[PENGARUH PELAYANAN PERIZINAN TERHADAP INVESTASI : KAJIAN GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Muhyi Mohas]]>;
<![CDATA[Mohamad Fasyehhudin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.429-439
<![CDATA[Pelayanan perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak terlepas dari berbagai permasalahan sehingga berdampak kepada permasalahan investasi. Penelitian ini bertujuan: (1). Menganalisis apakah yang menjadi permasalahan dalam perizinan; dan (2). Menganalisis mengenai pengaruh pelayanan Perizinan terhadap Investasi : Kajian Good Governance dan Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode normative legal research. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelayanan perizinan tidak terlepas dari berbagai permasalahan, misalnya peraturan yang tidak jelas dan seringkali berubah-ubah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, birokrasi yang masih bertele-tele. PP No. 24 Tahun 2018 mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaan sistem tersebutpun masih banyak kendala. Investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum. Semakin besar tingkat kepastian, maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil.]]>
<![CDATA[KONSEP SANKSI KATULAK DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT MIDUANA DI HUBUNGKAN DENGAN TINGKAT STABILITAS KEAMANAN DI DESA BALEGEDE KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Tarya Sonjaya]]>;
<![CDATA[Yana Kuspiana]]>;
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>;
<![CDATA[Haekal Fauzi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.614-623
<![CDATA[Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Miduana yang meyakini adanya sanksi yang tidak  tertulis yang disebut dengan Katulak, dimana keyakinan terhadap sanksi Katulak ini, masyarakat adat Miduana memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat Miduana. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat Miduana mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)]]>
<![CDATA[HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT STRESS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Ivandi Tegar Kurniawan]]>;
<![CDATA[Kusmiyanti Kusmiyanti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1646-1653
<![CDATA[Manusia cenderung memandang setiap permasalahan hidup merupakan masalah besar yang hanya dialami oleh dirinya sendiri. Kondisi inilah yang membuat para narapidana mengalami stres yang dapat menyebabkan narapidana memiliki kesehatan mental yang buruk atau rendah. Bunuh diri bukan suatu fenomena baru di dalam lapas. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat 80 narapidana yang bunuh diri di dalam lapas. Cara untuk menanggulangi kasus bunuh diri di lapas karena stres dengan memberikan dukungan keluarga bagi narapidana karena dengan adanya dukungan yang diberikan oleh keluarga narapidana tidak akan merasa kesepian dalam menjalankan hidup di dalam lapas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada 48 WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Purwkerto sebagai responden. Hasil penelitian, diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0.008 0.05 yang berarti ada hubungan signifikan antara dukungan keluarga dan tingkat stres warga binaan pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI PENGHAPUSAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN KETAT (STRICT LIABILITY) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurfauzah Maulidiyah]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>;
<![CDATA[Lalu Parman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3240-3252
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ide dasar penghapusan strict liability dalam undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan menganalisis konsekuensi penghpusan asas strict liability terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diperolehIde dasar penghapusan asas strict liability dalam Persoalan terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, didasarkan pada tidak adanya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban. adanya penghapusan perizinan kegiatan usaha lingkungan dalam UU Cipta Kerja sangat berdampak pada lingkungan hidup. ide penghapusan konsep asas strict liability terhadap tindak pidana kehutanan dalam UU Cipta Kerja akan melemahkan penegakan hukum terhadap suatu korporasi yang membahayakan lingkungan sehingga atas dasar penghapusan frasa tersebut dapat mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memelihara kestabilan lingkungan hidup dan kehutanan. Konsekuensi penghapusan asas strict liability dalam UU Cipta Kerja. dimasa mendatang selain dari merusak hutan, kebakaran hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu bahwa kasus kebakaran hutan mempunyai dampak yang negatif dimasa yang akan datang dalam sejumlah aspek antara lain, ekonomi, ,kesehatan serta lingkungan hidup.Seperti Akibat kebakaran hutan, masyarakat mengalami kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian, penghidupan dan identitas masyarakat. Tidak hanya itu, ada juga kerugian ekologi, seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan.]]>
