Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[KONTRIBUSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENEKAN PENYALAH GUNAAN NARKOBA ]]>
<![CDATA[Tandi Islami]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1624-1628
<![CDATA[Dengan konsep adanya system pindana yang bertujuan untuk membuat terpinada sebagai warga Negara yang bertanggung jawab serta mengembalikannya ke masyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan dalam tindakan pindana yang dilakukan narapidana, dapat membekali, mempelajari serta menerapkan nilai-nalia yang berbaur serta mengadung pancasila. Menurut dengan adanya undang-undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 tentang hak-hak terhadap narapidana merupakan bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi dalam pengembangan terpadu. Salah satu memperlakukan narapidana Pronvinsi Jambi Kelas II A narkortika dalam konsep pembangunan, serta kondisi jumlah narapidana di penjara kasus narkoba mendominasi di lapas tersebut, baik dengan kategori Bandar maupun pengedar narkoba yang perlu ada perawatan yang lebih komperatif dan berkelajutan. Metode pendekatan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat serta memperhatikan norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yang ada dalam pemasalahan artikel penelitian ini, dalam penulisan penelitian ini bertujuan bagiamana peran Lembaga pemasyarakatan Kelas II Jambi melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan NarkobaTujuan penelitian ini adalah bagaimana kontribusi dari peran lembaga pemasyarakatan menekan narapidana yang terdakwa pengedar narkoba maupun Bandar, agar dapat memberikan sosialiasi terhadap mereka tentang bahaya narkoba dan hukum yang mengatur tentang tindakan yang mereka jalani tersebut, supaya kedepan bisa menjadi lebih baik dan kembali normal sesuai yang diharapkan.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA HIBAH NOTARIS/PPAT DILANDASI ALAS HAK TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1298K/PDT/2019) ]]>
<![CDATA[Issabella Marchelina]]>;
<![CDATA[Yoni Agus Setyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3199-3210
<![CDATA[Seringkali Notaris/PPAT mengabaikan kewajiban sebagai penyandang profesi dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi para pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah akibat hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat adanya akta hibah yang didasarkan pada alas hak yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma-norma hukum positif dan bahan pustaka serta metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Akibat hukum terhadap penerbitan akta hibah yang tidak dilandasi dengan alas hak yang sah ialah batal demi hukum dan Notaris/PPAT yang dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sikapnya yang seolah-olah melakukan kerja sama. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris adalah kesempatan untuk mengajukan gugatan dan meminta pembatalan akta hibah yang telah diterbitkan disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat sahnya untuk melakukan pembatalan akta hibah.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Idfi Juklia]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.185-193
<![CDATA[Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 memuat hak-hak yang harus diterima narapidana tanpa terkecuali, meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan perawatan serta pemberian remisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hal narapidana masih menjumpai beberapa kendala sehingga tidak terlaksana pemenuhan hak narapidana secara optimal.Kendala yang dihadapi pihak Lapas Puwrokerto meliputi keterbatasan petugas, overkapasitas, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Oleh karena itu pihak Lapas harus meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai agar semua narapidana dapat mendapatkan dan merasakan hak yang sama.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Nadila Salim]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1063-1072
<![CDATA[Dispute resolution can be carried out through a litigation process or a non- Dispute resolution can be carried out by means of a litigation process or a non-litigation process. Dispute resolution by means of the litigation process is the process of resolving disputes through the courts. Meanwhile, non-litigation settlement is a dispute resolution process carried out outside the court which often occurs with alternative dispute resolution. There are various ways of resolving non-litigation disputes, especially what will be discussed in this paper is dispute resolution through Mediation. Mediation provisions are regulated in the Republic of Indonesia Court Regulation Number 1 of 2016 Mediation Procedures in Court (Furthermore, it will be carried out with PERMA No. 1 of 2016) which is a substitute for Supreme Court Regulation Number 1 of 2008. . If not through the mediation procedure, the dispute resolution violates the provisions of Article 130 HIR and or 154 Rbg which results in the decision being null and void.]]>
<![CDATA[TINDAKAN EUTHANASIA PASIF OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putri Azzuri]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.717-728
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya tindakan euthanasia pasif oleh dokter terhadap pasien di Indonesia dan bagaimana seharusnya kebijakan formulasi mengenai euthanasia pasif itu diterapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa dokter bisa melakukan euthanasia pasif yang berupa penghentian pemberian pertolongan medis dalam keadaan tertentu dan dilakukan jika memperoleh persetujuan setelah memberi informasi yang lengkap kepada pasien dan keluarganya. Dokter akan diancam dengan Pasal 304 KUHP jika melakukan penelantaran terhadap pasien bukan karena telah melakukan euthanasia pasif. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dalam mengatur euthanasia khususnya euthanasia pasif yang didalamnya memuat tentang bagaimana euthanasia pasif tersebut seharusnya dilakukan dan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia pasif tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) ]]>
<![CDATA[Irvan Sitorus]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2204-2213
<![CDATA[Kasus pemerkosaan akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, hal itu disebabkan oleh banyaknya kasus pemerkosaan yang dilaporkan oleh para korban ke Kepolisian. Tindak pidana pemerkosaan yang sedang ramai terjadi sekarang ini bukan merupakan masalah yang baru, tindakan pemerkosaan ini merupakan hal serius yang harus diambil langkah tegas oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pidana mati ini tidak bertentangan dengan undang undang, hal ini bisa kita lihat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 A, karena itu pasal 28 A dan pasal 28 (i) UUD 1945 harus dihubungkan dengan pasal 28 (j) yang merupakan perkecualian dari lex specialis Bagi penentang hukuman mati, mereka melakukan kesalahan fatal yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dan pembunuhan dilindungi oleh hak ini, akan terjadi situasi yang mengerikan ketika mereka menempatkan pembunuh/penjahat kekerasan di dalam fokus dan melindunginya dengan berbicara “hak untuk hidupâ€.]]>
<![CDATA[PANITERA DAN MASALAHNYA DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Indra Purba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i02.%p
<![CDATA[Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: pertama: apakah keberadaan panitera sebagai pendaping hakim dalam suatu sistem peradilan perdata menyebabkan perlunya penempatan posisi panitera berperan dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan? Kedua, apakah yang merupakan hambatan dalam prakteknya tentang keberadaan panitera sebagai pembantu hakim dalam menyelesaikan suatu perkara? Bahwa antara hakim dengan paniteranya suatu yang merupakan satu kesatuan untuk mewujudkankebenaran dan keadilan dalam putusan hukum ternyata tidak terdapat suatu tata kerja yang seling koordinatif sebagaimana yang diharapkan dalam proses peradilan. Kemudian panitera sebagai unsur memeriksa dan memutus suatu perkara, kiranya belum sepenuhnya menaruh kepercayaan atas kemampuan panitera di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan.]]>
<![CDATA[KUALITAS PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Muhammad Aulia Farhan]]>;
<![CDATA[Beniharmoni Haref]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.38-52
<![CDATA[Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan proses pengadilan pidana, memberikan kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa atau sesuatu yang di sengketakan dengan cara memberikan dengan keterangan secara lisan yang secara pribadi melihat maupun mendengar secara langsung. Dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak kualitas pembuktian dalam memberikan keterangan sebagai saksi merupakan hal yang sangat penting. Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak yang dimana dalam melakukan pembuktian yang tanpa disumpah merupakan alat bukti tambahan, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana diantaranya : jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial; perlindungan psikologis berupa pendampingan; anak bebas memilih pendamping yang dipercaya; proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal; keberadaan pejabat khusus anak dalam proses peradilan; bantuan hukum pada anak.]]>
<![CDATA[KAJIAN APLIKATIF TERHADAP KONTRIBUSI ISLAM DALAM LEGISLASI HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Qori Rizqiah H.Kalingga]]>;
<![CDATA[Nurhimmi Falahiyati]]>;
<![CDATA[Alimuddin Siregar]]>;
<![CDATA[Melvin Serlina Wati Gulo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.344-351
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kajian aplikatif terhadap kontribusi Islam dalam legislasi hukum nasional. Tujuan penelitian adalah agar pembaharuan hukum Islam di Indonesia dilaksanakan guna menampung hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebab Islam sebagai Rahmatan lil ‘alamiin jika diartikulasikan dalam kehidupan ini sesuai dengan kelayakannya tentu akan membawa kemashlahatan yang besar dalam berbagai dimensi kehidupan manusia termasuk di Indonesia yang memiliki karakter pluralitas agama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif (socio-legal) dan objek yang diteliti adalah kontribusi Islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, setidaknya dari segi ruh atau jiwanya terhadap legislasi hukum baik nasional maupun internasional yang dalam hal ini Hukum Islam menempati posisi strategis dalam membumikan asas-asas Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia.Kata kunci : Kontribusi Islam, Legislasi, Hukum Nasional]]>
<![CDATA[TINDAK LANJUT PIDANA KEPADA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN KRIMINAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Andika Ihza Mahendra]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.194-202
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang tindak kriminal yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji tindak lanjut pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, berita, peristiwa, dan aktivitas secara perorangan atau kelompok. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab narapidana melakukan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan, jenis tindak pidana terhadap pelaku kriminal di Lembaga pemasyarakatan, dan upaya petugas melakukan penanganan perbuatan kriminal di Lembaga pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan menghasilkan jenis atau bentuk tindak pidana concurcus yaitu dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan dan analisa dalam memberikan perlakuan yang tepat terhadap narapidana yang melakukan tindak kriminal di Lapas maupun Rutan dengan ditempatkan di sel pengasingan dan pencabutan register f berupa pencabutan hak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti besyarat, dan bebas bersyarat.]]>
