Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[COMMUNITY BASED CORRECTION DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Faiz Naufal Najib]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1362-1366
<![CDATA[Community Based Correction adalah suatu konsep yang mengedepankan pidana alternative. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep dan peran CBC dalam sistem pemasyarakatan serta kendala yang dihadapi dalam penerapan CBC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana sebenarnya fakta yang ada dilapangan dan permasalahan yang sedang dibahas yang kemudian dianalisis dengan data yang telah diperoleh untuk memenuhi suatu tujuan dari penelitian tersebut. Jenis penelitian tersebut dirasa cocok untuk digunakan dalam pnelitian ini, karena dirasa dapat memberikan suatu gambaran sehingga pembaca pun nantinya memiliki suatu gambaran akan permasalhan yang sedang dibahas.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MEMBANTU KELANCARAN PROSES PERADILAN PIDANA ANAK PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT ]]>
<![CDATA[Abimanyu Fachry A. A]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1030-1034
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai upaya membantu kelancaran proses peradilan pidana anak dan mengetahui factor yang menjadi kendala Pembimbing Kemasyarakatan sebagai upaya membantu kelancaran proses peradilan pidana anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Studi Kepustakaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini menghasilkan analisis berupa peran pembimbing kemasyarakatan sebagai upaya membantu kelancaran proses peradilan pidana anak tepatnya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI SALAH SATU ALAT PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putri Risna Nurrohmah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2566-2574
<![CDATA[Konfrontasi yang berlangsung di penduduk pada biasanya bisa dituntaskan lewat 2 jalur, yakni litigasi (majelis hukum) serta nonlitigasi (di luar majelis hukum). Penanganan konfrontasi lewat jalur di luar majelis hukum bisa ditempuh lewat sebagian opsi lain. Penanganan konflik lewat jalur alternatif di luar majelis hukum butuh dikembangkan dengan cara energik cocok dengan transformasi serta keinginan penduduk, dimana pengembangan prosedur alternatif bisa diadopsi dari nilai- nilai serta kebajikan lokal warga yang terdapat, alhasil hasil yang digapai bisa penuhi rasa kesamarataan untuk penduduk. Kebajikan lokal yang diartikan yakni nilai-nilai yang terlihat dalam penduduk adat itu sendiri dengan mengaitkan datuk adat ataupun penduduk dalam daerah adat yang menguasai esensial kasus yang dipersengketakan. Tidak hanya itu, ketentuan tercatat yang legal di kawasan adat pula mempengaruhi dalam cara penanganan konflik ini. pelaksanaan alternatif penanganan konflik berlandas kebajikan lokal bisa diamati dari penanganan konflik di kawasan adat di Indonesia. Â ]]>
<![CDATA[MASA PENGENALAN LINGKUNGAN DAN PENYESUAIAN DIRI TAHANAN BARU DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Aldi Prawiratama]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.267-268
<![CDATA[Seseorang yang memasuki fase baru dalam hidup untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya mengharuskan individu menjalani hukuman pidana dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Perlu penyesuaian diri para tahanan baru dalam menjalani kehidupannya didalam Rutan maupun Lapas, maka pihak Rutan mauapun Lapas memberikan program admisi orientasi sebagai pengenalan lingkungan kepada tahanan yang baru masuk untuk pertama kalinya. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian untuk menggambarkan proses/peristiwa yang sedang berlangsung kemudian dianalisa dan disimpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh penahanan terhadap tahanan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama tahap mapenaling terhadap penyesuaian diri tahanan baru.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT : EFEKTIFITAS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB NGAWI ]]>
<![CDATA[Muhammad Alvian Permata]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.396-405
<![CDATA[Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal dan juga adanya peluang serta ancaman pada lingkungan eksternal. Setelah dapat diketahui penulis merumuskan bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk mengupayakan efektifitas terhadap pembinaan narapidana di lembaga kelas IIB Ngawi melalui metode analisis SWOT yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Selain menggunakan analisis SWOTÂ peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan juga studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Pada peneltian ini dihasilkan bahwa program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi cendering pada nilai kekuatan untuk faktor internal dan pada lingkungan eksternal juga menunjukkan skor cenderung terhadap peluang. Melihat data yang dihasilkan maka diperlukan upaya mengembangkan sumber daya Manusia untuk tetap menjaga kekuatan pada Lapas kelas IIB Ngawi.]]>
<![CDATA[PERSELISIHAN KONTRAK BISNIS LEASING ]]>
<![CDATA[ARIANCE STEFANI AGNES OLIN]]>;
<![CDATA[Yosep Peka]]>;
<![CDATA[Rambu Jeni C C Hunga]]>;
<![CDATA[Petrus Talele Mudapue]]>;
<![CDATA[Gregorius Yosep Bere Dole]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Leasing berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan yang menyebabkan perselisihan antara pihak perusahaan pembiayaan (lessor) dengan nasabah (lessee). metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Mediasi menjadi sarana penyelesaian yang efektif karena mengedepankan asas musyawarah, efisiensi, dan keseimbangan hak antar pihak.Kasus FIFGROUP Kupang menunjukkan bahwa mediasi mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[URGENSI PERBAIKAN SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KERUSUHAN ]]>
<![CDATA[Fardhan Wijaya Kosasi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.103-116
<![CDATA[Kasus kerusuhan yang sudah sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kecenderungan kasus kerusuhan sangat meresahkan bagi masyarakat secara umum dan bagi organisasi pemasayarakatan secara khusus. Sistem keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan sudah diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta masih ada beberapa peraturan turunan lainnya yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, namun belum dilaksanakan secara baik oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun oleh petugas sehingga berimplikasi kepada ketidakpuasan bagi Narapidana yang membuatnya memberontak dan melakukan kerusuhan. Sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan seharusnya Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat aman dan nyaman bagi Narapidana untuk mendapatkan program pembinaan dalam upaya untuk mencapai reintegrasi sosial. Menjadi hal yang sangat penting bagi pemasyarakatan untuk memperbaiki sistem keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dengan kebijakan yang baru dan lebih baik mulai dari dasar hukum, pelaksanaan di lapangan sampai sumber daya manusia. Urgensi perbaikan sistem keamanan dan ketertiban bukan saja tentang demi tercapainya tujuan pemasyarakatan untuk mencapai reintegrasi sosial bagi Narapidana tetapi lebih dari itu juga untuk mencapai kepuasan atas pelaksanaan Pemidanaan bagi Narapidana secara manusiawi dengan berdasarkan prinsip hak asasi manusia serta mencegah hal-hal buruk yang besar kemungkinan akan terjadi seperti kasus kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PANGKALAN BUN ]]>
<![CDATA[Fahrizal Aditya Rachman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1243-1249
<![CDATA[Penyandang Disabilitas pada dasarnya harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan baik itu pada saat di persidangan maupun ketika menjalani masa pidana. Sehingga dengan demikian, Penyandang Disabilitas harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan tidak hanya pada tahap pra adjukasi dan ajudkasi, tetapi juga harus menyentuh tahap pasca adjukasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normaitf, dimana hukum di pandang sebagai sebuah sistem yang padu yang meliputi norma-norma hukum, asas hukum, dan aturan-aturan hukum Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di jabarkan dengan sedemikian rupa berdasarkan tolak ukur perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur terkait jaminan perlindungan terhadap terpidana penyandang disabilitas. Namun jaminan perlindungan kepada terpidana penyandang disabilitas itu sendiri terdapat pada perundang-undangan lain dan pada realitanya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun telah menerapkan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[FENOMENA HUBUNGAN SEX PHONE AKIBAT WESTERNISASI: KAJIAN FATWA MUI TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI ]]>
<![CDATA[Yana Desca Ramadani]]>;
<![CDATA[Winda Fitri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2811-2820
<![CDATA[Sex Phone terjadi karena masuknya westernisasi dan pemikiran manusia yang semakin luas dan terbuka. Sex phone ini dapat mengarah pada perzinahan jika dilakukan diluar ikatan pernikahan. Maka untuk mencegah maraknya perzinahan dikeluarkan aturan yaitu Fatwa Mui nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Didapatkan permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana peran Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam membantu mengurangi dan mencegah terjadinya hubungan sex phone di masyarakat serta Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap fenomena hubungan sex phone yang terjadi di masyarakat. Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk membuka pemikiran masyarakat terkait dengan aturan dan pencegahan sex phone Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data dari studi literatur diberbagai media sehingga data yang didapatkan sebagai bahan untuk dikaji dapat terukur dan terarah secara jelas.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Parningotan Malau]]>;
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.547-559
<![CDATA[Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisis perspektif hokum penulisan setifikasi halal dalam upaya perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif betujuan meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum BPJPH belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan LPPOM beserta MUI. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal.]]>
