Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) MELALUI JALUR NEGOSIASI (STUDI KASUS TUMPAH NYA MINYAK DI LAUT KARAWANG) ]]>
<![CDATA[Komala Sridewi Lestari]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.651-660
<![CDATA[tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan dan ganti rugi dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada masyarakat sebagai korban pencemaran lingkungan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Kegiatan pertambangan di Laut Utara Kabupaten Karawang memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan dan negara. Tetapi Akibat pencemaran lingkungan yang terjadi Dari kejadian itu tidak ada lagi keuntungan, melainkan timbulnya kerusakan dan kerugian yang sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai korban pencemaran lngkungan. Maka dari itu penyelesaian sengketa dalam kasus ini adalah (non litigasi) penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur negosiasi. Yang menghasilkan sebuah keputusan adanya konpensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat tumpahnya minyak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian di lakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. ]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM ERETAN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Fitria Ma’sum]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.351-358
<![CDATA[Pemberian Wakaf yang dilakukan tanpa proses yang sah dan benar menurut Undang-Undang dan hukum yang berlaku rentan mengalami sengketa dikemudian hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya sengketa tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata cara wakaf yang sah dan diakui berdasarkan Hukum Perdata serta proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normative yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang dan Pendekatan terhadap kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara lisan serta terdapat akta yang dituangkan dalam akta ikrar Wakaf oleh PPAIW yang nantinya akan didaftarkan atas nama Nazhir kepada Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Annisa Chaerani]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1844-1854
<![CDATA[PHK ialah pemutusan hubungan kerja dikarenakan faktor tertentu yang pada akhirnya berdampak pada kewajiban dan hak diantara pengusaha dan karyawan/pekerja. Bentuk PHK ialah: Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengusaha. Pemutusan hubungan kerja melalui pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja Adalah Batal demi Hukum. Pemutusan Hubungan Kerja melalui pengadilan. Unsur-unsur yang tujuan memutuskan hubungan kerja yang dilaksanakan oleh pengusaha ialaj untuk motif yang terkait atau ada pada karyawan swasta. Pertimbangan yang terkait dengan perilaku pekerja dan motif yang terkait dengan arahan perusahaan berarti untuk kelangsungan perjalanan perusahaan. PHK yang dilaksanakan oleh pengusaha terlihat berdasarkan Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dilihat dari kasus-kasus yang terkait dengan kerja keras selama pandemi covid-19 tampaknya menunjukkan posisi hukum yang rentan dalam menjawab masalah ini. Ingin ada kebersamaan pada pembuatan solusi untuk menuntaskan permasalahan ini, terutama dalam kasus pemotongan proses sepihak yang terjadi di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN E-COURT DAN E-LITIGATION PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Anggita Yulistia]]>;
<![CDATA[Karina Luana Pramesti Widodo]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1532-1539
<![CDATA[Sistem Peradilan Indonesia diselenggarakan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pada pelaksanaanya masyarakat masih sulit dalam berproses di pengadilan karena rumit dan membutuhkan waktu lama. Dengan itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif sesuai ketentuan perundang – undangan di Indonesia. Hasil dari pembahasan ini, bahwa Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tetang Adminstrasi perkara (e- court) dan Persidangan (e-litigation), mengenai penyelenggaraan di Pengadilan TUN bertujuan untuk pelayana adminstrasi perkara dan pesidangan di pengadilan agar lebih efektif. Tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang belum merujuk pada asas sederhana,cepat dan biaya ringan. Kendala dan hambatannya seperti, Sarana dan Prasarana yang masih kurang, serta belum terbiasanya menggunakan sistem e-court dan e-littigation.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DIVERSI TINGKAT PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN (STUDI KASUS KLIEN ANAK BAPAS KELAS II PALU) ]]>
<![CDATA[Mohamad Rifky]]>;
<![CDATA[Umar Anwar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3106-3112
<![CDATA[Upaya diversi yang difasilitasi Aparat Penegak Hukum dikatakan gagal ketika tidak tercapai kesepakatan diversi antara anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Kegagalan dalam upaya diversi ini disebabkan beberapa factor yaitu faktor keluarga dan masyarakat, factor kondisi fisik dan ekonomi, faktor penegak hukum, dan factor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab dan cara mengatasi hambatan kegagalan diversi tingkat penuntutan pada tindak pidana penganiyaan yaitu dengan upaya menggandeng tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah setempat untuk Bersama menegahi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang menggunakan fakta empiris yang di dapat dari perilaku manusia, yaitu perilaku verbal yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan atau observasi secara langsung. jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang mana data primer di dapat dari wawancara dan data sekunder atau data kepustakaan yang didapat dari jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.]]>
<![CDATA[POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN TARGET KEBERHASILAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Edo Dryan Hardianto]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.93-104
<![CDATA[Pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur tidak terlepas dari sebuah dinamika. Dalam penelitian ini yang menjadi lokus penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Timur. Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat tujuan dilaksanakannya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu yang pertama memberikan narapidana pengalaman serta meningkatkan keterampilan. Yang kedua yaitu diharapkan narapidana dapat termotivasi dan kemampuan yang sebelumnya dimiliki dapat digunakan kembali. Agar terlaksananya tujuan tersebut, terdapat factor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pembinaan tersebut yaitu petugas pemasayarakatan (pembina), sarana dan prasarana dan narapidana itu sendiri. Dalam penelitian ini pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Jawa timur belum berjalan dengan maksimal karena adanya hambatan. Dalam pelaksanaan nya terdapat hambatan di lapangan yaitu anggaran untuk pembinaan yang lumayan banyak, sarana prasarana, sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan serta narpidana yang menjalani pembinaan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI FACEBOOK PADA KABUPATEN SIMEULUE ]]>
<![CDATA[Furhamdi Riaki]]>;
<![CDATA[Nelvitia Purba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.974-984
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang bagaimana yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook, dan untuk mengetahui hubungan antara pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan facebook, serta untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook melalui (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Snb). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sinabang dengan wilayah kewenangan sekitar Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memperoleh data dengan melakukan wawancara (interview) dan memberikan kuesioner kepada narasumber, serta mengambil data ke perpustakaan yang relevan yaitu: buku-buku, putusan hakim, serta peratuaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa terjadinya pencemaran nama baik di facebook diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan terdakwa terhadap peratuan perundang-undangan yang ada, dan faktor emosi dari terdakwa itu sendiri yang tidak terkontrol dengan baik. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook berdasarkan kasus yang terjadi di Simeulue dijatuhi hukuman penjara sepuluh bulan Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLAIM NASABAH PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI) ]]>
<![CDATA[Bonita Bonita]]>;
<![CDATA[Maharani Nurdin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.619-631
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap klaim nasabah produk investasi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau yang lebih dikenal dengan unit link, mengingat hingga saat ini masih banyak terjadi kegagalan klaim yang diajukan oleh nasabah atas produk tersebut. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman nasabah atas risiko produk unit link serta minimnya informasi yang disampaikan perusahaan asuransi saat menawarkan produknya. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim nasabah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)? dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah jika terjadi kegagalan pembayaran dalam klaim asuransi?. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian Perundang-Undangan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Juwanita Dewi]]>;
<![CDATA[Dudi Warsudin]]>;
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1578-1589
<![CDATA[Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan selalu membutuhkan kehadiran dari manusia lainnya. Telah menjadi sifat alami dari seorang manusia untuk menyukai lawan jenisnya dalam hal ini laki-laki menyukai perempuan dan begitupun sebaliknya. Sebagai makhluk yang memiliki moral etika dan menjunjung tinggi perintah-perintah dalam ajaran-ajaran agama, maka sifat menyukai lawan jenis kemudian di benarkan dalam satu ikatan yang disebut dengan perkawinan.Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam perjalanan kehidupan, pasangan suami istri seringkali mendapatkan berbagai macam permasalahan. Tidak jarang permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan hubungan antara suami dan istri menjadi renggang dan kemudian menimbulkan suatu perceraian. Peristiwa perceraian tentu akan menimbulkan dampak yang luar biasa besar terutama dalam hal hubungan dua keluarga. Selain itu pula perceraian dapat memberikan dampak negative terhadap pertumbuhan dan kehidupan seorang anak. Oleh karena itu rencana pasangan suami istri untuk melakukan perceraian harus dipersulit dengan berbagai macam cara diantaranya dengan melalui proses mediasi, yang mana dalam proses mediasi tersebut pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian kembali berkomitmen untuk membangun hidup bersama dengan lebih baik.Proses mediasi di Pengadilan agama tentu harus lebih di optimalkan mengingat angka perceraian yang semakin meningkat pasca terjadinya penyebaran wabah Covid 19.           Adapun masalah-masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi Serta Bagaimana proses optimalisasi  dalam kegiatan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi ?           Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Faktor-fakitor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi adalah faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama serta kurang optimalnya dalam proses mediasi. Kemudian optimalisasi terhadap proses mediasi haruslah dilakukan mengingat angka perceraian di Kabupaten Sukabumi begitu tinggi.]]>
<![CDATA[KENDALA STRUKTURAL DAN KULTURAL PEMBANGUNAN TAPANULI SELATAN (BEBERAPA CATATAN AWAL) ]]>
<![CDATA[Effan Zulfiqar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i04.%p
<![CDATA[Permasalahan dalam tulisan ini adalah, pertama, bagaimana cara untukmewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju, sejahtera, sehat, cerdas, beriman dan mandiri berbasis sumber daya manusia pembangun serta sumber daya alam yang produktif dan lestari? Kedua, apakah upaya dalam mengatasi hambatanhambatan yang bersifat struktural dan kultural dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu penelitian dengan memfokuskan bahan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian data dianalisis dengan teknik induksi dan deduksi. Hasil yang diperoleh bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan pemberdayaan masyarakat, mengubah orientasi birokrasi dari yang self serving menjadi serving to the poor dan pembangunan infrastruktur yang menyatukan wilayah Tapanuli Bagian Selatan Sedangkan kendala yang bersifat kultural dalam pembangunan di Tapanuli Selatanpada dasarnya tidak ada hambatan yang mendasar, justru sebaliknya banyak nilainilai budaya yang sangat mendukung]]>
