cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 168   169   170   171   172 
TERAPI BIMBINGAN KEROHANIAN BAGI KESEMBUHAN PECANDU NARKOBA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANGKALAN MADURA Kingkin Nendra Fibiyanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.262-273

Abstract

Lapas ataupun Rutan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Keberhasilan dalam suatu lapas dalam membina warga binaan pemasyarakatannya yaitu ketika warga binaan keluar dari Lapas kembali ke masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat serta menjadi manusia seutuhnya. Tujuan penulisan ini yaitu untuk memberikan wawasan terhadap pembaca tentang pembinaan spiritual kerohanian bagi pecandu narkoba pada warga binaan serta bagaimana pelaksanaannya di Lapas maupun Rutan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis teks. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan spritual kerohanian yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian pada warga binaan agar menjadi lebih baik untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi masyarakat ketika keluar dari Lapas ataupun rutan nanti. Pembinaan spiritual terdiri dari pemberian arahan tentang kerohanian, memberikan ilmu pengetahuan keagamaan agar dapat menambah keimanan dan ketaqwaan para warga binaan
Rekonstruksi Kriteria Substantif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Urgensi Penempatan Nilai Bela Negara Khofifah Hasanah Pane; Widianingrum Widianingrum; Slamet Tri Wahyudi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.555-565

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana utama rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Proses rekrutmen calon anggota DPR RI harus memperhatikan aspek elektabilitas dan integritas secara seimbang. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan kualifikasi anggota DPR RI dalam peraturan perundang-undangan saat ini dan menilai kemungkinan nilai bela negara dijadikan sebagai kualifikasi substantif dalam perspektif hukum tata negara. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi kriteria substantif anggota DPR RI dengan menempatkan nilai bela negara sebagai bagian integral dalam proses seleksi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih minim menekankan pada aspek substantif, dan belum mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang menjadikan nilai bela negara sebagai bagian dari syarat substantif bagi calon anggota DPR RI untuk menjamin integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen kebangsaan mereka.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK PADA UPT LPKA KELAS I PALEMBANG Yoga Pratama Fitrianto; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.8-17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa itu hakikat anak, perlindungan hukum terhadap anak, dan hak-hak anak selama menjalani masa pidananya di LPKA. Penelitian ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Palembang. Walaupun anak sedang menjalani pidana di LPKA akan tetapi anak harus mendapat perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak yang sewajarnya didapatkan oleh anak selama mereka menjalani pidana di LPKA. Sistem Perlindungan hukum bagi anak di LPKA yang termuat dalam UU No. 11 Th. 2012 tentang SPPA, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang sumber data utamanya di ambil dari obyek secara langsung di daerah peneliti. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Setelah mengetahui hak-hak apa saja yang akan di dapati AndikPas (Anak didik Pemasyarakatan) kemudian pelaksanaan untuk menerapkan hak-hak tersebut. Ada juga hak-hak yang belum terpenuhi karena mengalami kendala atau hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan hak-hak AndikPas tersebut
METODE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Dian Nurul Sholihat; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1551-1559

Abstract

Pada hakikat nya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan dua tahapan yakni non litigasi pada luar peradilan dan tahapan litigasi di dalam peradilan. Pada umumnya tahapan litigasi akan memberikan hasil kesepakatan pertentangan yang belum melibatkan kepentingan bersama dikarenakan pentingnya saling bertumpu Penyelesaian sengketa ini memberikan hasil di peradilan yang relatif mengakibatkan permasalahan yang baru mahal memakan waktu lama menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang berselisih serta tidak responsif. Dengan tahapan penyelesaian persengketaan pada luar peradilan akan memberikan hasil kesepakatan sama-sama menang atau win-win solution terlindungi dari prosedur administrasi yang sangat lambat, rahasia yang terjamin, terlindunginya dari mekanisme administrasi yang lambat,  hubungan akan terjalin dengan baik di antara pihak yang berselisih juga biaya yang relatif murah. Arbitrase ialah mekanisme penyelesaian sengketa perdata pada luar peradilan umum. Cara penyelesaiannya didasari dalam kesepakatan dan lipase yang disusun dengan tertulis oleh para pihak yang berselisih. Syarat pokok dalam melaksanakan arbitrase  ialah  kewajiban pihak yang berselisih dalam menyusun kesepakatan dengan tertulis atau dalam hal ini disebut klausul arbitrase serta selanjutnya menyepakati prosedur dan hukum tentang seperti apa keduanya menyelesaikan persengketaan. Penuntasan arbitrase banyak dipergunakan pada persengketaan Niaga. Perkembangan keuangan perdagangan atau niaga dan industri skala internasional dan nasional yang semakin meningkat para era globalisasi ini telah membawa kemajuan pada bidang industri dan ekonomi.
PENDEKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI OVERCAPACITY Yokevind Petrus Tarigan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1214-1225

Abstract

Overcapacity sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar, permasalahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak baik terhadap para narapidana maupun negara, Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah implikasi overcapacity terhadap Lembaga pemasyarakatan di indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni dengan studi kepustakaan,di tarik kesimpulan bahwa permasalahan Overcapacity disebabkan oleh beberapa faktor, baik permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak memadai hingga masih minimnya pidana yang non-penjara, serta pandangan stigma “penjahat” dari masyarakat yang turut membentuk seseorang untuk kembali menjadi residivice, kemudian overcapacity berdampak pada kesehatan fisik dan mental para narapidana, tercatat banyak narapidana yang meninggal baik faktor penyakit maupun bunuh diri, selain itu juga berdampak besar terhadap anggaran yang kian bertambah setiap tahunnya. Kata Kunci: Lapas; Tahanan; Kapasitas Lapas; Overcapacity.
TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA Ali Rahmad; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.512-520

Abstract

Perjanjian waralaba minimal melibatkan dua pihak, yang dapat berupa badan hukum atau organisasi yaitu pemberi waralaba, yang memberikan produk atau mereknya dalam waralaba kepada entitas lain (penerima waralaba) yang dipilih oleh pemberi waralaba yang sama untuk beroperasi atas namanya. Perjanjian Waralaba, merupakan sebuah perjanjian yang mencakup sejumlah kewajiban tetap, di mana perusahaan-perusahaan independen bertanggung jawab satu sama lain untuk bersama-sama mendorong dan mengembangkan perdagangan dan melakukan layanan sesuai dengan kewajiban tertentu. Secara yuridis, perjanjian waralaba ini sudah diatur pada PP Nomor 16 tahun 1997 mengenai waralaba yang sudah digantikan oleh PP Nomor 42 tahun 2007, Kepmenperind RI Nomor 256/MPP//KEP/7/1997 mengenai “Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Perdaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006. Didalam melaksanakan perjanjian waralaba terdapat beberapa asas perjanjian yaitu (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) asas konsesualisme, (3) asal kepercayaan, (4) asas kekuatan mengikat, (5) asal persamaan hukum, (6) asas keseimbangan, (7) asas kepastian hukum, (8) asas kepatutan, dan (9) asas kebiasaan.
Strategi Satpolairud Polres Kep. Meranti Dalam Pencegahan Transnasional Crime Penyeludupan Narkotika Yogi Pratama; Muhammad Zulherawan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Kepulauan Meranti dalam mencegah kejahatan transnasional berupa penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas peredaran narkotika lintas negara. Kondisi geografis yang didominasi perairan serta banyaknya pelabuhan tidak resmi menjadi celah yang dimanfaatkan sindikat narkotika internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan personel Satpolairud dan masyarakat pesisir, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah Situational Crime Prevention (SCP) yang diimplementasikan melalui pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), meliputi pengawasan alami, pengendalian akses, penguatan teritorial, pemeliharaan lingkungan, dan dukungan aktivitas.
EVALUASI IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUTAN KELAS IIB GRESIK Adi Pratama Saputra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.204-212

Abstract

Narapidana Lanjut Usia termasuk kategori kelompok rentan, hal tersebut membuat pihak unit pelaksana teknis yang mengemban tugas sebagai pembina narapidana harus memperhatikan betul kondisi narapidananya terutama narapidana lanjut usia. Tidak hanya itu, lanjut usia dapat dibilang lebih rentan karena kondisi fisik, mental dan sosial semakin menurun yang dikarenakan faktor usia, penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi pelayanan kesehatan yang diberikan unit pelaksana teknis Rutan kelas IIB Gresik dalam menangani masalah kesehatan narapidana lanjut usia dikarenakan Pelayanan Kesehatan sendiri merupakan salah satu hak yang didapatkan narapidana sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan karena data yang didapatkan berdasarkan dari wawancara dengan narapidana lansia sendiri serta mengevaluasi data yang telah dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan apa saja yang kurang dalam implementasi tersebut.
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 155/PDT.SUS-PHI/2021/PN.BDG Elgi Hikmat Syah; Imam Budi Santoso
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1730-1743

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam penerapannya telah diatur pada UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengatur perihal alasan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Namun, dalam perkara PHK oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya nyatanya terdapat kekeliruan dalam memutus hubungan dengan pekerja, sehingga penulis tertarik untuk membahas perihal PHK karena alasan sakit dan indisipliner berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis apakah terdapat kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari permasalahan dan metode yang digunakan, menghasilkan bahwa terdapat kekeliruan tergugat dalam memutus hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan sakit adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum, sedangkan PHK karena indisipliner sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan, meskipun demikian perusahaan tetap berkewajiban membayar kompensasi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan keadilan
MEMVERIFIKASI PENGARUH ANTARA KNOWLEDGE MANAGEMENT DENGAN PEMBERDAYAAN SDM DALAM PELAKSANAKAAN BEBAN KERJA PETUGAS PEMASYARAKATAN Reza Purwandana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1412-1418

Abstract

Adanya permasalahan – permasalahan antara petugas di Lemabaga Pemasyarakatan karena perselisihan faham keorganisasian maka pada penelitian ini, peneiliti akan mencari apakah ada hubungan antara permasalahan pengetahuan pada petugas pemasyarakatan dikaitkan dengan teori Knowledge Management dengan teori Human Resource Management. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan lokasi Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Samarinda, dengan jumlah responden 40 orang. Menghasilakan sejumlah uji data yang valid dan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara Knowledge Management dengan Human Resource Management.

Page 170 of 177 | Total Record : 1767

 168   169   170   171   172 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue