cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 167   168   169   170   171 
EFEKTIVITAS LEMBAGA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Farida Ika Kristiannty; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.945-954

Abstract

Indonesia adalah negara yang dalam pengembangannya mengedepankan aspek persekitaran. Kerosakan persekitaran yang mempengaruhi manusia, sehingga hak untuk persekitaran yang baik dan sihat diabaikan. Kehidupan manusia dan persekitarannya adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi duit syiling yang saling berkaitan antara satu sama lain. Persekitaran yang baik dan sihat akan baik untuk manusia sendiri. Keadaan persekitaran di dunia, termasuk Indonesia, mengalami penurunan atau kemerosotan kualitas lingkungan. Ini disebabkan oleh manusia dengan merosakkan dan mencemarkan alam sekitar yang memberi kesan negatif kepada manusia lain. Kerosakan dan pencemaran alam sekitar akanmemberi kesan kepada hak terhadap persekitaran yang baik dan sihat. Persekitaran yang menjadi baik atau buruk akan mengganggu susunan sosial itu sendiri. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang akan membincangkan keberkesanannya dalam penyelidikan ini.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA MASA COVID 19 Dian sari Pusparani Ningtiasih; Kayus Kayowuan Leoleba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.587-598

Abstract

Pada wabah yang telah melanda di seluruh dunia masih banyak sekali terjadi perbuatan pidana yang terus ada terutama di tengah pandemi COVID-19, masalah pidana yang dilakukan anak, lebih khusus tindak pidana kekerasan seksual, meninjau lebih jauh faktor penyebab kenakalan anak  merupakan hasil dari interaksi sosial yang buruk, maka seharusnya anak tidak dipandang sebagai pelaku kejahatan layaknya penjahat dewasa. Menempatkan anak didalam penjara atau lembaga pemasyarakatan bukan merupakan suatu tindakan yang tepat. Penelitian ini mengangkat faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19 dan betuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19. Penulis dalam penelitian ini mengangkat metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan pedekata kasus. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak asasi anak menjadi perhatian penting. Melalui diversi maka perlindungan atas hak-hak asasi anak itu kiranya dapat tercapai.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR Najamuddin Najamuddin; Amiruddin Amiruddin; Rina Khairani Pancaningrum
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2096-2106

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis konsep lahirnya perjanjian jaminan fidusia dan kriteria perbuatan yang dapat dipidana terhadap kreditur dan debitur. Metode penelitian normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa lahirnya Perjanjian Jaminan Fidusssia pada tanggal dicatatkannya Jaminan Fidusia pada Buku  Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Lahirnya jaminan fidusia menjadikan penerima fidusia sebagai pemilik benda jaminan fidusia, dan pemberi fidusia sebagai peminjam pakai atau peminjam penggati atas benda jaminan fidusia. Dan kriteria perbuatan yang dapat dipidana terhadap kreditur dan debitur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjajian Jaminan Fidusia dikenakan pidana antara kreditur dan debitur sama-sama di mungkinkan diterapkan Pasal 35. Sedangkan Pasal 36 hanya dapat dikenahkan hanya kepada debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari kreditur.
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DALAM MEDIA MASSA SEBAGAI WUJUD KETIDAKBERPIHAKAN KORBAN Mega Fadhillah Chaidir; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1809-1817

Abstract

Tulisan ini membahas isu tentang pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan dampak yang ditimbulkan terhadap anak. Dalam pengaturan hukum, anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan salah satunya adalah kekerasan seksual. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sebagai bentuk perlindungan anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Satria Adhi Prana; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3413-3418

Abstract

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satu klaster yang menjadi perhatian ialah ketenagakerjaan terutama PKWT. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah perubahan dan penghapusan sebagian Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja PKWT dan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja PKWT.
PENGAWASAN KLIEN ASIMILASI OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI BAPAS KELAS IIA MAGELANG) Harfa Sina Atmaji
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.80-89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanakan pengawasan klien asimilasi dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Metode yang digunakan adalah  deskriptif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan serta data dari Sistem Data Base Pemasyarakatan. Pengawasan klien yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalani asimilasi pada pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan cara daring (video call,chatting atau video conference) . Selama proses pelaksanaan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi beberapa kendala seperti; klien tidak memiliki Handphone atau sarana komunikasi, hilang kontak dengan klien/penjamin karena penerimaan klien dilakukan dengan online serta klien tidak datang langsung ke kantor Balai Pemasyarakaratan dan tidak jarang pula Pembimbing Kemasyarakatan yang mendapatkan bahwa nomor dari klien/penjamin yang diberikan pihak Lapas/Rutan susah ataupun tidak dapat dihubungi, kendala jaringan internet maupun sinyal yang kurang lancar karena kondisi letak tempat tinggal klien terpencil jauh dari jangkauan sinyal.
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BATAM Nova Shafitri; Zuhdi Arman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1247-1259

Abstract

Pemerintah daerah  kota Batam dalam mengatasi percepatan  penyebaran virus corona disease (COVID 19) mamka walikota mengeluarkan peraturan daerah yang tertulis dalam perwako nomor 49 tahun 2020 yang bertujuan untuk mengintruksikan kepada masyarakat supaya ikut serta mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apa peranan satuan polisi pamong praja di kota Batam dalam menjalankan efektivitas peraturan daerah tersebut, serta menghimbaukan tentang disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat kota Batam. Metode penelitian penulis menggunakan hukum empiris, hasil penelitian bahwa satuan polisi pamong praja melakukan patroli gabungan kelapangan terhadap intansi lainnya secara rutin disetiap kecamatan yang terdapat di Kota Batam, dan ditemukan kendala bahwa masih banyak masyarakat yang menghiraukan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak. Tapi hal tersebut dapat di atasi oleh satpol pp yang melakukan pengawasan secara rutin dan dengan ketegasan pimpinan satpol pp dalam menangani masyarakat yang tidak taat aturan
OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBANTU PEMBERIAN RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA Christian Goklas; Beniharmoni Harefa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.892-905

Abstract

Perdagangan anak merupakan hal yang tidak bisa ditolerir karena melanggar hak asasi anak khususnya di Indonesia. Tindak pidana perdagangan anak dapat mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya serta yang paling dirugikan. LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK. Hak korban diantaranya ada pemberian restitusi serta bantuan lainnya kepada korban. Dalam Penelitian ini penulis akan menggambarkan proses pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK yang meliputi mekanisme dan kendalanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah peran dan mekanisme pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam tindak pidana perdagangan anak dan kendala apa saja yang terjadi pada LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan anak.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Zaldi Aryana; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2425-2440

Abstract

Pertukaran jual beli berbasis web telah mengubah pertukaran jual beli biasa, yang di mana pertukaran jual beli antara penjual dan pembeli yang baru-baru ini dilakukan secara langsung menjadi pertukaran bundaran. Salah satu bursa jual beli berbasis online yang sedang mengisi di Indonesia adalah Shoppe. Pemerintah dan Pengelola situs Shoppe telah memastikan hak pembeli melalui undang-undang dan melalui perjanjian elektronik, namun masih banyak contoh pembeli yang terhalang dalam pertukaran elektronik ini. Masalah yang diteliti adalah mengenai pedoman mengenai keamanan pembelanja di bursa elektronik di Indonesia, Perlindungan Hukum bagi pembeli yang terhalang dalam melakukan transaksi jual beli bursa di halaman web belanja online shoppe, kewajiban pengurus website belanja Shoppe atas musibah yang dialami oleh pelanggan saat melakukan pertukaran jual beli melalui tujuan belanja online shoppe. Teknik pengumpulan informasi adalah informasi dari berbagai sumber pemahaman, seperti undang-undang, buku, buku harian logis, dan web yang nilainya dapat diterapkan pada masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh, menunjukkan bahwa pedoman mengenai keamanan pembeli di bursa elektronik di Indonesia telah diwajibkan sebagaimana mestinya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diakui melalui jaminan individu nasabah. informasi, kebutuhan yang sah untuk pertukaran bisnis berbasis web, ketentuan standar, dan rencana sehubungan dengan objek pertukaran bisnis internet.
Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo) Moch Agung Bachtiar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i1.103-115

Abstract

Pembinaan kemandirian  narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo memiliki tujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya kembali sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional serta agar narapidana tidak melakukan tindak residivis narkotika. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo terhadap narapidana yang melakukan tindak kejahatan residivis narkotika.  Metode Penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara analisis permasalahan yang dikemukakan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang sumbernya berasal dari narasumber atau responden, dan data sekunder yang sumbernya berasal dari perundang-undangan, hasil karya dari kalangan umum dan berbagai litelatur yang mendukung penelitian ini. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo merupakan suatu program yang menyatukan berbagai metode yang meliputi aspek sosial, media, keterampilan dan kerohanian, yang bertujuan agar narapidana narkotika residivis menjadi kepribadian manusia yang lebih baik lagi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya

Page 169 of 177 | Total Record : 1767

 167   168   169   170   171 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue