cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ensiklopedia Education Review
Contact Email
ensiklopediaeducation@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ensiklopediaeducation@gmail.com
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Ensiklopedia Education Review
Published by Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
ISSN : 26570297     EISSN : 26570289     DOI : -
Core Subject : Education,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Jurnal yang menerbitkan artikel di bidang ilmu pendidikan di Indonesiam baik dalam bahasa Indonesia ataupn bahasa PBB. Jurnal terbit selama 3 kali dalam satu tahun, yaitu di Bulan April, Agustus, Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 377 Documents
 22   23   24   25   26 
HARMONISASI MATERI MUATAN BERDASARKAN NILAI DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI INDONSESIA Sherly Kurnia Fitri
Ensiklopedia Education Review Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 No 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v4i3.1586

Abstract

Regional regulations are products of laws and regulations that arise as a result of regional autonomy policies according to the principle of decentralization so that regions have more or less the desire to advance their regions by issuing regional regulations that benefit their regions. Human rights content material in this case plays a very important role so that the ego advances the area so that it continues to run according to the rules and does not eliminate harmony with other laws and regulations or above. This study will discuss harmonization of content based on human rights values and principles in the formation of regional regulations in Indonesia using normative juridical research methods. The results of the study found that the Directorate General of Legislation of the Ministry of Law and Human Rights in its implementation relied on the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights plays a role in the planning and formation of regional legislation products so that these regional legislative products remain within the unity of the national legal system which is subject to the values and principles of human rights. In particular, the Legal Sector has the task of carrying out activities in the field of preparing legal planning materials, and fostering legal documentation and information networks and coordinating regional legislation programs in accordance with applicable laws and regulations.Keywords: Harmonization, Values, Principles, Human Rights, Regional Regulations
PENGARUH PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Mia Siratni
Ensiklopedia Education Review Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 No 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v4i3.1582

Abstract

Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntutan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Maka Hukum Adat yang tradisional itu tidak statis. d) Konkrit, Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit, artinya nyata, Dapat dirasakan oleh panca indra. e) Terang, dan tunai, Terang artinya tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain, misalnya pada “ijab kabul”, pemberian panjer dan peningset sebelum terjadinya jual beli dan perkawinan. Tunai artinya setiap ada perbuatan hukum terjadi secara bersamaan antara penyerahan dengan penerimaan. f) Dinamis dan plastis, Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan plastis dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. g) Tidak dikodifikasi, Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya, h) Musyawarah dan Mufakat, Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat, menurut Koesnoe, sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang malalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah. Hal-hal lama yang tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok. Ciri-ciri kebersamaan, tradisional, dinamis, plastis, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat adalah saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.Kata Kunci: Perkembangan, Politik Hukum, Adat, Islam, Ketetanegaraan.
PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN CYBERLAW Sri Agustini
Ensiklopedia Education Review Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 No 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v4i3.1587

Abstract

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang internet, tentunya akan membawa dampak positif dan negatif. Dengan internet pekerjaan manusia menjadi mudah dan efisien. Contohnya dalam transaksi dan perdagangan melalui internet (E- commerce). E-commerce sendiri adalah perdagangan elektronik atau penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem  elektronik  internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Eko Hariyanto
Ensiklopedia Education Review Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 No 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v4i3.1583

Abstract

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia determines that Indonesia is a country based on law. To realize these ideals, the entire community and institutions that play an important role in the Unitary State of the Republic of Indonesia must work hard, because creating a rule of law that complies with legal principles is not easy. One of the important instruments in realizing a rule of law state is Legislation, because Legislation is an instrument which is a direct reference in law enforcement. Legislation is a reflection of the embodiment of the concept of a rule of law that has been promoted by the founders of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Laws and regulations are needed by the people of Indonesia because these laws and regulations are rules that can guarantee life as a rule of law for all levels of society. The main purpose of forming laws and regulations is not only to create codification of the norms and values of life that have settled in people's lives but to create modifications or changes in people's lives.Keywords: Formation, Legislation, Indonesia.
PELAKSANAAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA Abdul Hijar Anwar
Ensiklopedia Education Review Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 No 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v4i3.1584

Abstract

The provisions for polygamy as contained in article 58 paragraph (1) meet the requirements specified in article 5 of Law no. 1 of 1974. However, Article 58 adds conditions: the wife's consent and the certainty that the husband is able to guarantee the necessities of life for his wives and their children. The wife's consent is subject to exceptions as stated in Article 58 paragraph (3) if it is impossible for the wife or wives to be asked for their consent and cannot become parties to the agreement or there is no news from them for at least two years or other reasons that have been assessed by the judge. , then polygamy can be done without the consent of the wife. Article 59 In the event that the wife does not want to give consent, and the application for permission to have more than one wife is based on one of the reasons stipulated in Article 55 paragraphs (2) and 57, the Religious Courts can determine the granting of permission after examining and hearing the wife concerned in the trial of the Religious Courts, and against this determination the wife or husband can appeal or cassation. Thus, based on the description above, we can draw the conclusion that the legal provisions in the KHI in the case of regulating polygamy are moderate, namely by not closing the door to polygamy tightly and not opening it wide. Reflection of a moderate attitude towards the legal provisions contained in the Compilation of Islamic Law (KHI), namely giving authority to polygamy cases.Keywords: Polygamy, Marriage Law, Indonesia.
PEMBIARAN PERILAKU MEROKOK PADA ANAK SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI ANAK UNTUK TUMBUH DAN KEMBANG SECARA SEHAT Benget Hasudungan Simatupang
Ensiklopedia Education Review Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Agustus 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v4i2.1680

Abstract

Children's rights are guaranteed in Constitution to grow in Article 28B paragraph 2. Teenage smokers in Indonesia are increasing every year. They are generally produced from parents or environmental smokers. This is a threat to the nation's next generation because smoking behavior causes health problems and acute illness. This research method is normative legal research with an approach to statutory regulations related to children's human rights to grow and develop in a healthy and optimal manner. The law does not clearly regulate protection so that children avoid smoking behavior but in Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Security of materials containing addictive substances in the form of tobacco for health there are special provisions so that a child (under 18 years) and pregnant women protected from addictive substances in the form of prevention activities, restoration of physical and mental health and social recovery. Factors that can encourage a child to become an active smoker are usually determined by the environment in which the child grows and develops. Such as easy access for someone to get cigarettes at relatively cheap prices and influence from peers or unhealthy associations. Efforts that can be made so that children avoid smoking behavior really need the participation of parents in taking the right approach for their children and firm action from the government in taking action against violators of provisions in laws and regulations. it is necessary to strictly regulate the prohibition of active smoking behavior towards children in a law with a rehabilitation paradigm.Keywords: Child Smoking Behavior, Human rights violations, Healthy Growth. 
HUBUNGAN GENDER TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP PADA MATERI SEL PESERTA DIDIK KELAS XI IPA3 Indrawati Indrawati
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 No 1 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i1.1681

Abstract

The ability to understand concepts in learning needs to be emphasized because there are still many students who do not understand cell material in biology subjects. Cell material is material that is considered difficult for students, especially regarding cell structure for both female students and male students. The purpose of this study was to determine the relationship between the ability to understand concepts and students' gender regarding cell material. The research was conducted at SMAN I Pasirpenyu in class XI IPA which consisted of 34 students. This study uses a quantitative associative method. The data collection technique in this study was in the form of a written test. The data analysis technique uses three main steps, namely data description, assumption test and conclusion drawing. The results of the descriptive study showed that the average test result for the ability to understand the concept of female students was 78,143 while the average test result for the ability to understand the concept of male students was 72,077. The results of the hypothesis test using the correlation test obtained a value of Sig (2-tailed) <0.05). This shows that H1 is accepted, this means that there is a relationship between the ability to understand concepts and the gender of students.Keywords: Gender; Concept Understanding Ability; Cell.
MENCEGAH PENYAKIT PARKINSON KEPADA GURU PENDIDIK SEKOLAH DASAR YANG BERUSIA DI ATAS 50 TAHUN Hutajulu, Maria Margareta
Ensiklopedia Education Review Vol 2, No 1 (2020): Volume 2 No.1 April 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i1.1682

Abstract

Abstract: Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder commonly affecting older individuals, including elementary school teachers aged 50 and above. This study aims to address the problem of elementary teachers' vulnerability to Parkinson's disease at age 50 and explore preventive solutions. Risk factors such as occupational stress, environmental exposure, and lifestyle were examined to understand their role in developing Parkinson’s in teachers. Recommendations include adopting a healthy lifestyle, effective stress management, and routine health check-ups to reduce risk. This research aims to provide preventive insights beneficial for teachers.Keywords: Disease, Parkinson's, Teacher Educator, Elementary School, 50 Years.
TINJAUAN ATAS PARIWISATA DAN PERLINDUNGAN HUKUM DAFTAR BIDANG USAHA TERTUTUP TERBUKA UNTUK INVESTASI Gokma Toni Parlindungan S; Erniwati Erniwati
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 No 1 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i1.1683

Abstract

The existence of tourism in an area can be said to be a complex phenomenon in society. Here there is an attraction between tourist areas that have an attraction, the community or local residents, and the tourists themselves. Each tourist area certainly has its own charm to be visited by tourists. The problem of the attractiveness of tourist destinations really depends on the tastes of the tourists themselves, so managers or the local community must indirectly try to meet the tastes of visitors so that tourism in their area can be well received and enjoyed by tourists. The existence of trade both nationally and internationally ultimately encourages the growth of industries such as hotels, recreation areas and culinary tourism, of course. This is the main activity of regional tourism development. Not only culture is being sold, but also local wisdom and regional uniqueness. Modern tourism destinations are very complex and very capitalistic, thus modern tourism management must use accurate and measurable business management. The objective of organizing investment can only be achieved if the supporting factors hindering the investment climate can be overcome, among others by improving coordination between central and regional government agencies, creating an efficient bureaucracy, legal certainty in the investment sector, highly competitive economic costs, and a conducive business climate in the field of employment and business security. Determination of business fields, both closed and open for investment purposes has a very important meaning in the framework of investment in Indonesia. Keywords: Tourism, Legal Protection, Investment.
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Eviandi Ibrahim
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 No 1 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i1.1684

Abstract

This research was conducted to analyze the role of community empowerment institutions (LPM) as partners for the Nagari Sarilamak government, Harau sub-district, Lima Puluh Kota district. In this study the author uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach means that apart from looking directly at the review of people's understanding of the settlement of traffic accident cases, the author also looks directly at what is happening in the field. The results of this study are the Role of Community Empowerment Institutions (LPM) in the Position of Community Empowerment Institutions (LPM) as partners of the Nagari Government. Community Empowerment Institute (LPM) Is a forum formed on the initiative of the community as a working partner of the Nagari Government in accommodating and realizing the aspirations and needs of the community in the field of development. This role can be seen in Permendagri Number 18 of 2018 to be precise in articles 4 and 5. The lack of participation of the Nagari community in activities planned by the Community Empowerment Institute (LPM) especially in the implementation of Nagari development planning, because Nagari Sarilamak is the center of the strategic area of the Regency Capital (IKK), of course this has an impact on social problems such as poverty, unemployment, slum areas and high population movements, this is where there are obstacles for the Community Empowerment Institution (LPM) in its role as a partner for the Nagari Sarilamak Government to reach out and establish working relationships with community as a whole. Improving Human Resources (HR) for the Board of Community Empowerment Institutions (LPM) namely as training, Technical Guidance on Community Empowerment Institutions) in order to increase the knowledge and experience of the Management of Community Empowerment Institutions (LPM).Keywords: Role, Institution, Community Empowerment, Work Partners, Government.

Page 24 of 38 | Total Record : 377

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025): Volume 7 No 3 Desember 2025 Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Agustus 2025 Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 April 2025 Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Desember 2024 Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 1 April 2024 Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Agustus 2024 Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Desember 2023 Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No 2 Agustus 2023 Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 No 1 April 2023 Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 No 3 Desember 2022 Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Agustus 2022 Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 No 1 April 2022 Vol 3, No 3 (2021): Volume 3 No.3 Desember 2021 Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 No. 2 Agustus 2021 Vol 3, No 1 (2021): Volume 3 No.1 April 2021 Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020 Vol 2, No 2 (2020): Volume 2 No.2 Agustus 2020 Vol 2, No 1 (2020): Volume 2 No.1 April 2020 Vol 1, No 3 (2019): Volume 1 No.3 Desember 2019 Vol 1, No 2 (2019): Volume 1 No.2 Agustus 2019 Vol 1, No 1 (2019): Volume 1 No.1 April 2019 Vol 1, No 1 (2019): Vol. 1 No.1 Maret 2019 More Issue