cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
 33   34   35   36   37 
ANALISIS PENEMPATAN PEGAWAI BERDASARKAN MERIT SYSTEM PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Supriatna, Dadang
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3991

Abstract

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemrintah daerah untuk mewujudkan “good governance dan “clean government”. Penelitian ini mengambil fokus pada penempatan pegawai berdasarkan merit system pada BKPP Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penempatan pegawai berdasarkan merit system, untuk mengetahui kendala apa saja dalam proses penempatan pegawai dan untuk membuat model penempatan pegawai yang sesuai dengan kondisi di BKPP Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif  dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dekumentasi  hasil yang penulis  dapatkan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala-kendala yaitu: pertama, penempatan pegawai berdasarkan merit system masih belum optimal. Kedua, kendala yang dihadapi dalam penempatan pegawai sebagai berikut: a) Lemahnya aturan hokum dan penerapannya, b) Prinsip transparansi, c) Lemahnya sitem rekruitmen dan seleksi, d) Terkait tingkat kepuasan, dan e) Kurangnya political will. Ketiga, model atau metode penempatan pegawai yang digunakan prosedur yang dilakukan oleh Baperjakat dan PPK.Manfaat adanya regulasi sehingga dalam pelaksanaannya yang mengatur tentang penempatan pegawai dapat berjalan sesuai dengan harapan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA MENURUNKAN AKI DAN AKB DI PUSKESMAS SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI (Studi Empiris pada Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi) Suparman, Ariuni
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara-negara ASEAN seperti Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih cukup tinggi Di Jawa Barat sendiri Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih menjadi permasalahan sampai saat ini. Faktor ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta masyarakat menjadi determinan kematian ibu dan bayi. Di  daerah Jawa Barat yang masih tinggi tingkat Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah Kabupaten Sukabumi. Salah satu wilayah di Kabupaten Sukabumi yang masih tinggi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yaitu di wilayah kerja puskesmas Sukaraja. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. di Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Phenomenology. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kondisi lingkungan ekonomi dan politik mendukung program pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan AKI dan AKB, tetapi untuk  kondisi sosial masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah sehingga menghambat keberhasilan program. Untuk komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah sakit pemerintah dan swasta, Bidan Praktek Mandiri, serta kelurahan-kelurahan berjalan dengan baik. Untuk Sumber daya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana yang sudah baik, nemun perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk Karakteristik Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana Program Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB sudah sesuai dengan kebijakan, bahkan juga sesuai dengan permasalahan yang ada.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KOTA SUKABUMI Mulyadi, Andi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan enam indikator yaitu (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) hubungan antar organisasi, ( 4)) karakteristik pelaku pelaksana, (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan (6) disposisi pelaksana. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan unit analisis pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi Tahun 2019 yaitu Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi, Tim Teknis Perumahan, Pembina asisten, dan masyarakat penerima bantuan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Grandtheory dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan.Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwa untuk melihat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Langkat dapat dilihat melalui variabel berikut: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi, dan (4) kondisi sosial, politik dan ekonomi.
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018 Wiyada, Rezky Angga; Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3494

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang dalam Pilkada 2018, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah daerah diharuskan melakukan singkronisasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes) dan Pembelajaran (learning). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek tujuan telah menunjukan adanya kerja sama antara Permerintah daerah sebagai fasilitator dengan KPU dan BAWASLU, meskipun dalam aplikasinya masih terdapat beberpa kendala di lapangan tekait ksepahaman dan koordinasi seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan kurangnya tingkat keakuratan DPT. Tekait dengan aspek pembelajaran bahwa perjalanan pemilukada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, meskipun pada prosesnya masih terdapat kendala untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut seperti hambatan permsalahan teknis penyelenggaraan terkait tarik ulur kebijakan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).Kata kunci: Stratrgi, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemilu 
KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BIAK Haz, Musdalifah; Rijal, Rijal
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3594

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi kinerja pegawai dan bagaimana Kinerja Pegawai di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Biak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada pendekatan Studi Kasus. Data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder melalui penelusuran dokumen. Peneliti melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif melalui teknik pengelolaan data dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana yakni collection, Condensation, Display, dan Conclusion Drawing/Verification Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai di lingkup kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Biak masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang berorientasi kepada pelayanan prima. Hal ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai baik dari sisi individu/personal, pemimpin maupun sistem kerja yang selama ini diterapkan belum berjalan dengan baik. Ditinjau dari aspek indikator kinerja seperti kuantitas sumber daya manusia/pegawai yang tidak memadai, kualitas pegawai belum cukup baik dalam memberikan pelayanan, waktu kerja yang telah ditentukan dengan kedisiplinan pegawai belum terlihat secara signifikan sehingga pelayanan belum maksimal dan kerja sama yang dilakukan oleh setiap pegawai yang ada dalam mengembangkan organisasi belum maksimal dimana kualitas kinerja pegawai tidak terlihat karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh pegawai baik dari setiap bidang yang ada maupun dari pimpinan.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA BOS TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMPN 4 KOTA SUKABUMI yunus, oktaviani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.3592

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan biaya pendidikan (BOS) terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan datanya adalah kuisioner. Sedangkan untuk metode analisis datanya adalah penelitian ini dilakukan menggunakan analisis statistic asosiatif dan uji kualitas data yang digunakan untuk mengukur kualitas data menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, koefisisen determinasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji regresi, variable keefektifan biaya pendidikan (BOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan koefisien 0,519. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi sudah berjalan efektif terlihat dari hasil perhitungan jawaban responden yang masuk kedalam kriteria sangat tinggi dan indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SMP Negeri 4 Kota Sukabumi banyak yang telah tercapai. Sedangkan   variable prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi, termasuk kedalam kriteria tinggi atau dapat dikatakan baik, tetapi tetap saja tidak luput dari berbagai macam permasalahan yang terjadi baik dari diri siswa maupun guru yang mengajar, seperti bakat, minat, kecerdasan siswa, dan proses pembelajaran yang berpusat hanya pada guru saja sehingga akan memperlambat proses pembelajaran.
TINJAUAN HISTORIS TENTANG PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Supena, Cecep Cahya
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4546

Abstract

Pada saat  diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan   UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada periode pertama berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949), dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan. Begitupun halnya pada periode kedua berlakunya UUD 1945 ( 5 Juli 1959 s.d. sekarang) juga masih pula terjadi beberapa penyimpangan atas ketentuan-ketentuan UUD 1945. Hal itu dikarenakan  kondisi dalam negara  yang masih belum stabil, baik kondisi politik, ekonomi maupun keamanan. Di samping itu juga mengingat keadaan UUD 1945 pada waktu itu masih memiliki kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan, dimana beberapa ketentuan UUD 1945 masih ada  yang  tidak  sesuai dengan perubahan atau perkembangan jaman, baik dalam tingkat nasional maupun global, serta juga karena ada hal-hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang belum diatur dalam UUD 1945. Untuk mencegah terulangnya kembali penyimpangan-penyimpangan itu, maka salah satu  jalan keluarnya adalah dengan cara dilakukannya amandemen UUD 1945, yang sampai dengan saat ini telah dilakukan 4 (empat) kali amandemen UUD 1945, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002
PENGEMBANGAN DESA BERBASIS SMART VILLAGE (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang) Huda, Hafny Aisyatul; Suwaryo, Utang; Sagita, Novie Indraswari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3406

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dari tren pembangunan di era otonomi daerah yang saat ini berlangsung dan menjadikan desa sebagai salah satu ujung tombak/titik sentral pembangunan nasional. Desa Talagasari yang terletak di Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang merupakan desa dengan predikat mandiri, yang telah melakukan transformasi perubahan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan merupakan percontohan bagi desa-desa di Kabupaten Karawang khususnya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pengembangan Desa Talagasari dengan konsep smart village dengan menggunakan aspek smart governance yang dikemukakan oleh Santoso dkk (2019:15) dalam mengeksplorasi pelayanan di Desa Talagasari. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Desa Talagasari sudah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) terlihat dari Akses kemudahan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial facebook dan whatsapp yang membantu koordinasi antara perangkat desa dengan warga masyarakat. Di samping optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, Desa Talagasari dalam pengelolaan dana desa tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat terkait kebutuhan rill dalam berbagai bidang. Guna terpenuhinya transparansi informasi publik Desa Talagasari telah menerapkan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID), yang mana laporan terkait anggaran desa berbentuk soft file (PDF) secara langsung masuk dan disebarkan di group whatsapp yang artinya setiap masyarakat Desa Talagasari dapat melihat laporan perkembangan keuangan desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Dina Octaviana Putri; Dadan Kurniansyah; Rachmat Ramdani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah perkotaan di Indonesia. Termasuk akan kebutuhan ruang terbuka hijau yang keberadaannya mulai berkurang. Kabupaten Karawang sendiri saat ini telah banyak melakukan pembangunan di kawasan perkotaan, yang dimana hal tersebut mengancam ketersediaan ruang terbuka hijau yang saat ini keberadaannya hanya 10% namun berdasarkan Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap kota harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari jumlah luas wilayah kotanya. Untuk memenuhi persentase tersebut maka dalam proses implementasi kebijakan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau menggunakan teori Implementasi Kebijakan dengan melihat dari enam dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN DESA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NAGROG KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Rusmini Rusmini
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3997

Abstract

Penelitian ini mengkaji  masalah yang muncul dalam perjalanan desa Mandiri. Keterbatasan SDM, fasilitas, dan kurangnya pelatihan pra program di Desa Nagrog. Tujuan pelaksanaan program ini, untuk membantu Pemerintah dan Masyarakat mengatasi masalah: permodalan atau dana, pembangunan dan kegiatan padat karya produktif dalam mewujudkan desa mandiri. Metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskritif. Proses pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di desa Mandiri desa Nagrog dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan program desa Mandiri. Dalam proses pengelolaan organisasi dibagi menjadi dua program, yaitu desa Mandiri OKMS dan BUMDes. Tahapan Proses dijelaskan: tahap persiapan kegiatan, tahap implementasi, manajemen organisasi, mekanisme pengiriman bantuan, untuk evaluasi dan pelaporan. Tujuan program Mandiri di desa Nagrog menggambarkan bagaimana manajemen bisnis melalui BUMDes dan bagaimana implementasi proyek infrastruktur yang dikelola oleh OKMS.

Page 36 of 37 | Total Record : 361

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue