cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sigar P. Berutu
Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Ilmu Hukum Prima
Published by Universitas Prima Indonesia
ISSN : 20885288     EISSN : 26142244     DOI : https://doi.org/10.34012
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ilmu hukum prima merupakan salah satu sumber bacaan yang sangat penting bagi kita untuk mengupdate informasi-informasi hukum yang terbaru. Hal ini disebabkan karena jurnal hukum biasanya memuat informasi mengenai hukum yang kontemporer dan up to date. Informasi yang disajikan dalam jurnal tidak menyerupai berita seperti yang dapat kita temukan pada halaman koran namun juga memuat analisa-analisa terhadap suatu masalah hukum yang sangat baik untuk menambah khasanah berpikir kita sekaligus sebagai bahan diskusi yang cukup menarik.
Arjuna Subject : -
Articles 250 Documents
 15   16   17   18   19 
URGENSI HUKUM PADA PENDERITA KELAINAN SEKSUAL (BDSM DAN HOMOSEKSUAL) atiqah balqis, Ainun agustina
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5680

Abstract

Sufferers of BDSM and homosexual mental disorders are at great risk of being involved in criminal acts, but there is no law that specifically regulates criminal acts committed from BDSM and homosexual activities. The aim of this research is to determine the extent of legal urgency required for perpetrators of criminal acts who have sexual disorders which are included in mental disorders because Article 44 of the Criminal Code only regulates reasons for forgiveness for ODGJ. This research uses qualitative research methods and a descriptive approach and uses normative data collection techniques. The results of the research obtained are that there are no monetary crime laws regulating sexual disorders, especially BDSM, however, the crime of sodomy can be charged under the obscenity article of the Criminal Code and the Child Protection Law. Perpetrators of criminal acts who have sexual disorders are also subject to law because they do not fulfill the elements stated in Article 44 of the Criminal Code.
Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan Heru Romadhon, Ahmad; Miarsah, Fajar Rachmad Dwi; Rodhli, Octavina Putri
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5818

Abstract

This study aims to measure the level of legal awareness in society as an effort to strengthen inclusive and peaceful communities to support the achievement of sustainable development goals. The results of the questionnaire involving respondents from various backgrounds showed that 70% of the community had basic knowledge of the law, while 25% felt they did not have adequate access to legal information. Age and education levels influenced the level of legal awareness, with respondents aged 30-45 years and those with higher education showing a better understanding of the law. Law enforcement that was considered uneven was felt by 65% ​​of respondents as a major challenge, while 80% of respondents believed that higher legal awareness could contribute to the achievement of sustainable development. These results indicate an urgent need to improve legal education and socialization, especially for groups who are less exposed to legal information, in order to build a more just, inclusive, and peaceful society.
PERAN BPOM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI YANG JELAS TERHADAP MAKANAN TIDAK BERLABEL OLEH UMKM DI DESA JARIN Septi, Nurdini Dwi; Soleh, Moh
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5829

Abstract

Edict No. 31, issued in 2018 by the Bureau of Food and Drug Scrutiny, mandates that all consumable items display a vital data label. The National Agency for Food and Drug Supervision (BPOM) is pivotal in advancing micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) throughout Indonesia. A Distribution Certification granted by BPOM is the primary condition allowing a product to bear the BPOM emblem on its packaging, signaling that the item has undergone a rigorous assessment and holds consumer-safe contents. This badge of approval bolsters public confidence in MSME goods, potentially amplifying their market stance and contributing to MSME economic growth. This research aims to delve into the regulations surrounding labeling food products by MSME operators in Jarin Village.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Apolonius, Robin; -, Rahman; Indara, Rona; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5882

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana “pengguna” narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana “pengedar” pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANANKESEHATAN TELEMEDICINE PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA Hartono, Benny; Kurniawan, Ridha; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i1.5883

Abstract

Kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk-beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa- apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya pada dokter, dokter ditempatkan sebagai pelindung dan pasien ditempatkan sebagai klien. Saat ini bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke bentuk kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatu dikomunikasikan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini lazim disebut dengan persetujuan tindakan medik (Informed consent) sehingga tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas di kalangan dokter semakin mengemuka Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif.penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara umum telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan mengintegrasikan ke dalam teknologi pendukung. Termasuk teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis. Keywords: Perlindungan, hukum, pasien, Telemedicine, covid-19
URGENSI HUKUM PADA PENDERITA KELAINAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DI PROVINSI JAMBI Rizki, Mutia; Indara, Rona
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5884

Abstract

untuk mengetahui Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi dan Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Rumusan masalah : Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi, Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak perusakan hutan yang dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang- Udanng Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kata kunci: Penegakan hukum, Pembalakan liar, sumber daya alam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BRAND FASHION YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL Treynando, Chrisandi; Syazali, Emir Adzan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.5885

Abstract

Hak kekayaatn intelektual terbagi menjadi Hak cipta, Desaian tata letak sirkuit terpadu, paten desaian Industri, merek dan varietas tanaman. Salah satunya Haki bagi pelaku usaha yang menjadi problematika dalam menjalankan usahanya yang bersfiat komersial dalam hal ini pertama ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. penerapan hukum terhadap perlindungan pelaku usaha merupakan hal yang sangat fundamental dikarenakan mempunyai korelasi perlindungan hukum terhadap atas ciptaannya atau karyanya sendiri. penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan dasar hukum terhadap pelaku usaha brand fashion yang memiiki Hak Kekayaan Intelektual, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha,Brand Fashion, Hak Kekayaan Intelektual.
UPAYA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI (POLDA JAMBI) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI Utama, Muhammad gema; Kurniawan, Rida
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian ialah faktor lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, serta faktor persepsi terhadap keterampilan.Sedangkan pada upaya yang dilakukan polda jambi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, dan upaya represif dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil yang didapatkan diharapkan agar aparat kepolisian khususnya Polda Jambi untuk dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli minimal 2x24 jam serta melengkapi sarana dana prasarana dalam melakukan tugas rutinitasnya.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Rusady, Muhammad Imron; Irawan, Agus
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5887

Abstract

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat desa tentu mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Suka Damai, bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Suka Damai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Suka Damai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Empiris, penggunaan Pendekatan, Sosiologis, Antropologis, dan Psikologis Hukum, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Suka Damai yaitu Kepala Desa Suka Damai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan Camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian Perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum respresif dapat melalui dua cara, yaitu upaya administrasif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perangkat Desa, Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 Hendri, Hadi; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5889

Abstract

Perlindungan hukum dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja di Indonesia. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah tersebut di Indonesia. Abstrak ini bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang ini menetapkan berbagai kewajiban bagi pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselematan Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum. perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Keamanan dalam melakukan pekerjaan tercermin dari kondisi yang aman di lingkungan kerja, penggunaan alat kerja yang tepat, serta pengendalian bahan kerja melalui sistem manajemen yang efektif. Kata kunci: Undang-Undang, Keselamatan, Kesehatan, Pekerja, Perusahaan, Pemerintah.

Page 17 of 25 | Total Record : 250

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA More Issue