cover
Contact Name
irland fardani
Contact Email
irland.fardani@unisba.ac.id
Phone
+628562257785
Journal Mail Official
planologi@unisba.ac.id
Editorial Address
Jl. Tamansari no 1 Bandung, Jawa Barat
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
ISSN : 14120690     EISSN : 28088123     DOI : https://doi.org/10.29313
Core Subject : Social, Engineering,
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota adalah sebuah jurnal yang dikembangkan oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota - Fakultas Teknik - Universitas Islam Bandung. Dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota berisikan beberapa topik dituliskan, yaitu : 1. Perencanaan Desa / Perdesaan 2. Perencanaan Kota / Perkotaan 3. Perencanaan Transportasi 4. Perencanaan Parwisata 5. Perencanaan Lingkungan 6. Kebencanaan 7. Sistem Informasi Geografi (SIG)
Articles 214 Documents
Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Taman Kiara Artha Terhadap Pengunjung dan Pelaku Usaha Kusumo Wardani, Bayu; Mutia Ekasari, Astri
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.593

Abstract

Pentingnya peranan ruang terbuka bagi kehidupan masyarakat menjadi menjadi salah satu alasan yang mendasari Pemerintah Kota Bandung mekakukan pembangunan taman kota. Hal itu dilakukan untuk menarik masyarakat agar dapat memanfaatkan taman kota sebagai ruang publik dan juga untuk mengurangan pemanfaatan taman kota yang cenderung menyimpang dari fungsinya. Dengan hadirnya Taman Asia Afrika yang merupakan salah satu taman kota yang dapat dijadikan sebagai ruang terbuka publik yang dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang untuk melakukan berbagai aktifitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat pembangunan Taman Asia Afrika untuk mempertahankan fungsi taman yaitu sebagai ruang publik yang memiliki peranan utama dalam menyelaraskan pola kehidupan manusia dari segi sosial maupun ekonomi terhadap pengunjung dan pelaku usaha di sekitar taman. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor manfaat sosial ekonomi adalah faktor paling penting dengan bobot mencapai 44,8%, faktor kedua terpenting adalah terevaluasinya fungsi taman dengan bobot mencapai 40,1%, dan terakhir faktor teridentifikasinya karakteristik eksisting taman 15,1%. Lalu dilihat dari output hasil pengolahan data dengan Expert Choice 11 yang disebut pada tampilan dinamis yang berisian antara kriteria atau Dynamic Sensitivity. Subkriteria mencapai bobot paling tinggi adalah sarana rekreasi 13,6% diikuti dengan sarana bermain anak 10,1% yang merupakan kriteria manfaat sosial. Sedangkan subkriteria mencapat bobot tinggi dari kriteria manfaat ekonomi adalah peningkatan tenaga kerja 3,3% serta mendorong kegiatan usaha 2,9%.
Kajian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Gunungapi Sinabung Firdaus Malik, Dhahnel; Hindersah, Hilwati; Chamid, Chusharini
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.594

Abstract

Gunungapi Sinabung mengalami kembali erupsi pada Tahun 2010, sejak erupsi pertama pada Tahun 1600. Erupsi tersebut menyemburkan debu vulkanik setinggi 3 sampai 5 kilometer dan gempa bumi vulkanis hingga 100 kilometer di sekitar Gunungapi Sinabung. Letusan tahun 2010 – 2017 telah mengubah sebagian tutupan lahan di kawasan ini. Beberapa lahan pertanian dan permukiman tertutup material letusan gunungapi mencapai sekitar 757 Ha. Mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah menetapkan radius 3 hingga 5 Km sebagai kawasan lindung yang sebelumnya merupakan kawasan budidaya. Saat ini, penggunaan lahan didominasi oleh kegiatan perkebunan dan hortikultura. Penelitian ini bertujuan merumuskan arahan pemanfaatan ruang yang mampu mendorong upaya pengurangan risiko bencana pada Kawasan Gunungapi Sinabung dan sekitarnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis analogi, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan pada kawasan rawan bencana letusan gunungapi pemanfaatan ruang yang merupakan kawasan lindung, pemanfaatannya masih dapat dilakukan kegiatan budidaya secara terbatas serta menerapkan peraturan zonasi untuk dapat membatasi pembangunan di daerah berisiko dan meminimalkan potensi hilangnya korban jiwa dan properti.
Pengembangan Kawasan Minapolitan di Wilayah Pesisir Kabupaten Karawang Menggunakan Konsep Sharing Economy Hanif Robani Herdiat, Kingkin; Frida Sebayang, Asnita
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.596

Abstract

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Karawang sudah meluncurkan program minapolitan, salah satunya dengan sudah disusunnya Master plan pengembangan kawasan perikanan terpadu (minapolitan), kemudian dalam keputusan Bupati Karawang No 523/Kep.399 - Hukum/2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Industrialisasi Perikanan Budidaya Tahun 2014. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan minapolitan di wilayah pesisir ini adalah masih dianggap sebagai sebuah proyek, kurangnya informasi benih, pakan, pemasaran dan kurangnya pengetahuan SDM. Saat ini konsep Sharing Economy sebagai model ekonomi yang sudah banyak diterapkan, dimana orang atau sekelompok orang mampu menghasilkan uang dari sumber daya miliknya yang diutulisasi sehingga memberi jasa bagi orang atau sekelompok orang lain, melalui pelantara online. Hasil analisis penelitian pada penentuan pusat kawasan Kecamatan Cilamaya Wetan belum layak untuk ditetapkan sebagai kawasan minapolis karena belum menjalankan fungsinya dengan sesuai yaitu sebagai kawasan minapolis. Adanya gap antara kenyataan dan harapan pada sarana penunjang minapolitan dan sarana ICT, hasil analisis potensi Sharing Economy menunjukkan masyarakat dinilai belum siap untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan berbasis ICT karena masyarakat belum mahir untuk mengaplikasikannya, sedangkan pada ketersediaan fasilitas ICT masih belum merata dan perlu untuk ditingkatkan. Pengembangan kawasan minapolitan di wilayah pesisir karawang menggunakan konsep Sharing Economy memiliki 3 (tiga) strategi utama yang dapat dilakukan yaitu harus mengembangkan pengolahan dan produksi budidaya ikan bandeng, peningkatan penguatan kelembagaan (UPP) untuk menjalin kerjasama antar kelompok dan pemerintah di bidang teknologi, dukungan pembangunan sarana dan prasarana minapolitan serta fasilitas ICT (penguasaan ICT) oleh SKPD di Kabupaten/Kota.
Strategi Peningkatan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi Secara Berkelanjutan Mustikawati, Ika
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.597

Abstract

Air merupakan faktor penting dalam membentuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberlanjutan penyediaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang menjadi isu strategis. Sementara itu, kebutuhan air bersih terus meningkat berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber air. Studi ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan pelayanan air bersih Kota Cimahi secara berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta metode analisis kuantitatif. Hasil kajian ini strategi yaitu: (1) strategi teknis meliputi: optimalisasi pemanfaatan sumber air, pembangunan intake, pemanfaatan sumber air lainnya, pengendalian pada hulu sungai, dan memperluas cakupan pelayanan; (2) strategi lingkungan meliputi: pengamanan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas serta kuantitas air sungai, monitoring dan evaluasi rutin setiap 6 bulan terhadap kualitas dan kuantitas air sungai, penerapan teknologi pengolahan air baku, dan peningkatan jam operasional; (3) strategi sosial meliputi: kebijakan harga, penetapan tarif (harga) air, ketersediaan membayar retribusi dan biaya penyambungan dan peningkatan investasi bagi pihak swasta, serta (4) strategi kelembagaan meliputi peningkatan kinerja, membentuk lembaga pengelola air bersih, merumuskan hubungan kelembagaan yang kondusif, peningkatan kerjasama lintas daerah, dan pelibatan kerjasama dengan pihak swasta.
Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Perumahan Taman Manggis Permai di Kota Depok Naufal Farhan; Adianto, Joko
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v17i2.1522

Abstract

Saat ini, semakin banyak orang yang memilih tinggal di Kota Depok. Hal tersebut mengakibatkan jumlah perumahan di Kota Depok bertambah. Peningkatan tersebut tentunya haruslah diiringi pula dengan fasilitasnya yang memadai karena memengaruhi kehidupan warganya dengan meningkatkan taraf hidup mereka sehingga harus ada sekaligus berkualitas. Jadi, pendatang yang ingin bertempat tinggal di perumahan yang berlokasi di Kota Depok haruslah mencari informasi terkait fasilitasnya terlebih dahulu agar tidak terkena masalah seperti yang terjadi di perumahan Taman Manggis Permai. Di jalanan perumahan Taman Manggis Permai, terdapat tanda silang berwarna biru hingga terjadi peristiwa kemalingan. Tanda tersebut dianggap sebagai kode untuk rumah yang menjadi target sasarannya. Fasilitas perumahannya memengaruhi peristiwa tersebut, terutama bidang keamanan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui ketersediaan dan kualitas fasilitas perumahan tersebut melalui penelitian. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Metode tersebut fokus pada pengamatan mendalam terhadap kondisi yang terjadi begitu saja tanpa adanya intervensi dari peneliti sehingga sesuai untuk meneliti fasilitas perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perumahan Taman Manggis Permai dan RTnya terdiri dari berbagai fasilitas. Sebagian besar fasilitas tersebut memiliki kekurangan. Semua warga perumahan Taman Manggis Permai harus memperbaiki semua fasilitas tersebut.
Modal Sosial Pemuda Bagi Keberlanjutan Wisata Budaya di Kota Cirebon Puspitasari Rochman, Gina; Ziauddin Mas'ud, Muhammad
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v17i2.1564

Abstract

Modal sosial berkontribusi terhadap peningkatan keberlanjutan pembangunan di sektor pariwisata. Modal sosial memacu kolaborasi antar pemangku kepentingan tanpa mengenal usia, profesi, maupun gender. Berkaitan dengan itu, pemuda sebagai generasi yang cenderung lebih adaptif terhadap arus perkembangan pengetahuan dan teknologi potensial berperan dalam keberlanjutan pembangunan. Kota Cirebon dikenal melalui sejarah dan budayanya yang masih terpelihara hingga kini dan ditunjukan dengan keberadaan keraton – keraton yang berkembang menjadi destinasi wisata. Di sisi lain, perkembangan budaya di Kota Cirebon sendiri mulai luntur akibat masuknya budaya asing yang mempengaruhi generasi muda. Studi ini bertujuan mengukur tingkat modal sosial pemuda bagi keberlanjutan wisata budaya di Kota Cirebon. Pendekatan studi menggunakan statistik deskriptif dengan metode analisis skoring berdasarkan hasil kuesioner. Kuesioner skala linkert digunakan terhadap 100 responden yang dipilih secara random dengan kriteria yakni penduduk Kota Cirebon berusia 18 – 35 tahun. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa tingkat modal sosial pemuda bagi keberlanjutan wisata budaya di Kota Cirebon dikatakan cukup/sedang (75,16%). Hasil ini berdasarkan penilaian terhadap faktor tingkat pengetahuan budaya sangat tinggi (82,6%), tingkat jejaring sosial sangat rendah (70,8%), tingkat kepercayaan tinggi (78,2%), tingkat hubungan timbal balik (76,2%), dan tingkat interaksi sosial (68%). Dengan demikian, pemuda Kota Cirebon memiliki sumber daya atau kekuatan untuk berperan memelihara keberlanjutan budaya di Kota Cirebon, tetapi belum ada tindakan kolektif maupun kontribusi yang berdampak. Untuk itu, perlu ditingkat komunikasi dan kolaborasi pemuda dengan pihak keraton (pengelola wisata budaya), serta pemerintah daerah sehingga pariwisata budaya di Kota Cirebon lebih berkelanjutan dan dapat bersaing.
Kajian Kinerja Lalu Lintas Akibat Rencana Pembangunan LRT di Kota Medan Suranto
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v17i2.1625

Abstract

Pembangunan LRT dipercaya sebagai solusi untuk mengurai kemacetan di Kota Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja arus lalu lintas di sepanjang area proyek pembangunan LRT Medan salah satunya adalah perencanaan rute LRT di Jalan Gatot Subroto (Simpang Jalan Iskandar Muda – Simpang Jalan Ayahanda) yang terjadi penyempitan akibat rencana pembangunan LRT di Kota Medan. Koridor LRT yang direncanakan total panjang jalur adalah 53,76 Km. Panjang bentang jalur Penelitian yang diambil adalah ± 1 km, dengan populasi penduduk kota Medan setiap tahun-nya bertambah 1,45%, data pada akhir tahun 2020 penduduk kota Medan berjumlah 2,435,252 orang. Penelitian ini menggunakan metode PKJI 2014. Kajian dilakukan dengan pengamatan selama 9 jam/hari, dibagi pada pukul 6:00-9:00, 11:00-14:00, dan 16:00-19.00. Hasil LHR penelitian pada hari Minggu 4488 skr/jam dan hari senin 3428,4 skr/jam. Hasil kinerja ruas jalan apabila rencana proyek LRT berlangsung adalah kapasitas 8962,27 skr/jam, derajat kejenuhan rata-rata 0,44, kecepatan arus bebas 52,57 Km/jam, kecepatan waktu tempuh rata-rata 71,90 detik , tingkat pelayanan di hari minggu B dan hari senin C. Hasil pengamatan langsung di lapangan mendekati dengan hasil penelitian yang berarti rencana pembangunan LRT Medan sudah layak untuk dilaksanakan.
Analisis Keberlanjutan Desa Wisata Petingsari Menggunakan Metode Multidimensional Scalling (MDS) dengan Pendekatan Rap-Tour: Studi Kasus Dusun Pentingsari, Provinsi D. I Yogyakarta Ihsan Mukhlisin; Trimarstuti, Jeki
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 18 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v18i1.1626

Abstract

Provinsi D. I. Yogyakarta dikenal sebagai provinsi dengan jumlah pariwisata terbanyak ke dua di Indonesia. Di Provinsi D. I. Yogyakarta terdapat banyak Desa Wisata dan salah satu lokasi yang paling dikenal wisatawan adalah Desa Wisata Pentingsari yang terletak di Dusun Pentingsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Keberhasilan Desa Wisata Pentingsari tidak luput dari keberhasilan masyarakat Dusun Pentingsari dalam mengelola Desa Wisata Pentingsari yang berbasis konsep Community Based-Tourism. Hal tersebut hendaknya mampu untuk dipertahankan di masa depan, mengingat Desa Wisata Pentingsari merupakan salah satu ikon pariwisata yang berbasis nuansa kawasan pedesaan di Provinsi D. I Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan Desa Wisata Pentingsari dalam mengembangkan desa wisatanya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data secara primer dan sekunder. Jumlah responden sebanyak 80 orang yang semuanya adalah masyarakat Dusun Pentingsari. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Multidimensional Scaling (MDS) dengan pendekatan Rap-Tour pada 3 (tiga) dimensi yaitu Ekologi, Ekonomi, dan Sosial. Hasil analisis menggunakan Multidimensional Scaling dengan pendekatan Rap-Tour pada ketiga dimensi menunjukkan indeks keberlanjutan Desa Wisata Pentingsari dinilai cukup berkelanjutan dengan nilai rata-rata dari ketiga dimensi adalah 65,336% pada selang 51-75. Analisis Monte Carlo dengan 25 kali pengulangan menunjukkan bahwa bahwa nilai status keberlanjutan Desa Wisata Pentingsari pada selang kepercayaan 95% didapatkan hasil yang tidak banyak mengalami perbedaan antara hasil analisis MDS dengan analisis Monte Carlo (< 5%).
Implikasi Pengembangan Perumahan "Pola Cluster" Terhadap Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan di Kecamatan Katapang Sofiaty, Evy; Hendrakusumah, Ernawati; Syaodih, Ernadi
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v17i2.1641

Abstract

Di Jawa Barat persentase penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS 2020, diprediksi pada tahun 2025 penduduk perkotaan akan mencapai 83,1%, tahun 2030 mencapai 86,6% dan pada tahun 2035 persentase penduduk perkotaan di Jawa Barat mencapai 89,3%. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan, maka pemenuhan kebutuhan perumahan mengalami peningkatan. Didalam pemenuhan pembangunan perumahan berkaitan erat dengan pertimbangan akses terhadap fasilitas. Akan tetapi disisi lain pembangunan perumahan baru yang ada, tidak selalu di imbangi dengan adanya penyediaan infrastruktur PSU yang sesuai dan hal tersebut dapat dijumpai pada perumahan pola cluster < 10.000. Salah satu kawasan yang banyak terdapat sebaran perumahan pola cluster < 10.000 yakni Kecamatan Katapang di Kabupaten Bandung. Didalam studi dilakukan untuk melihat keterpaduan PSU di sekitar kawasan perumahan pola cluster. Pendekatan yang dilakukan yaitu campuran, agar memberi pemahaman dan hasil akhir yang lebih baik dalam mengetahui implikasi pengembangan perumahan pola cluster terhadap keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum. Analisis yang digunakan yaitu Analisis Perkiraan Kebutuhan Pengembangan Sarana Fasilitas, Cakupan Pelayanan Fasilitas, Customer Satisfaction Index (CSI), Deskriptif Evaluatif dan Triangulasi. Dari hasil Analisa didapatkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan penambahan PSU di beberapa perumahan pola cluster, serta kurang terpadunya PSU wilayah yang ada karena berada di luar kriteria cakupan pelayanan yang ditetapkan oleh SNI 03-1733-2004.
Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Kota Bandung Mahardika, Galih; Syaodih, Ernady; Chofyan, Ivan
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 18 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v18i1.1642

Abstract

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Bandung semakin tinggi, yang tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Menindaklajuti penerapan Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu dibuat Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Daerah Kota (Studi Kasus: Kota Bandung). Arahan kebijakan KP2B Kota Bandung sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di 3 kecamatan. Namun belum eksplisit menyebutkan KP2B, detail lokasi dan luasannya baru berupa arahan kecamatan. Penelitian ini menggunakan metoda Analisa overlay dan SWOT. Dari hasil analisa overlay Kecamatan Mandalajati tidak dapat lagi dimasukan kedalam usulan KP2B karena sudah beralih fungsi menjadi Lahan Pemakaman. Lokasi KP2B yang sesuai dan dapat dipertahankan adalah yang berlokasi di Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Cibiru. Diperlukan penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) secara eksplisit dalam batang tubuh maupun peta perda Revisi RTRW Kota Bandung agar memiliki kekuatan hukum.