cover
Contact Name
Hakimatul Mukaromah
Contact Email
hakimatul.m@ft.uns.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
desakota@mail.uns.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Desa-Kota : Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman
ISSN : -     EISSN : 26565528     DOI : -
Desa-Kota, adalah jurnal perencanaan wilayah, kota, dan permukiman, yang tujuan utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman tentang kondisi perkotaan, perdesaan, dan kewilayahan, serta perubahan dan dinamika yang terjadi di area tersebut, baik dari perspektif empiris, teoretis, maupun kebijakan.
Arjuna Subject : -
Articles 96 Documents
Penerapan Karakteristik Pemadatan Guna Lahan Campuran menuju Konsep Kota Kompak di Indonesia Refina Mahargita; Ninik Suhartini
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.68855.181-191

Abstract

Konsep mengenai compact city atau kota kompak digagas oleh dua matematikawan, Dantzig dan Saatay pada tahun 1973, yang melakukan kritik terhadap penggunaan sumber daya perkotaan agar lebih efisien. Selain itu, kota kompak yang merupakan pendekatan perencanaan dan perancangan kota ini telah dikenal luas di kalangan pendukung gerakan new urbanist dan smart growth. Paperl ini akan membahas bagaimana konsep kota kompak mampu menjawab pembatasan perluasan wilayah pinggiran kota melalui karakteristik yang padat, dengan penggunaan lahan campuran dan penggunaan transportasi publik. Dalam paper ini akan dibahas pula argumen keberpihakan maupun ketidakberpihakan dari berbagai tinjauan mengenai penerapan konsep kota kompak. Selanjutnya, akan dibahas konsep kota kompak yang diterapkan Kota Amsterdam sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam mencapai pembatasan perluasan wilayah melalui pemadatan guna lahan campuran. Kemudian, dilakukan kajian mengenai konsep kota kompak di Kota Amsterdam jika diterapkan di Indonesia.
Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Klaten (Studi Kasus: Kelurahan Bareng dan Desa Merbung) Tri Wahyuni; Kusumastuti Kusumastuti; Candraningratri Ekaputri Widodo
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.72867.125-139

Abstract

Permukiman kumuh merupakan salah satu prioritas nasional menurut UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025. Permukiman kumuh ditentukan dari kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Pemerintah Indonesia menangani permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuhatau KOTAKU. Keberhasilan dari program KOTAKU dilihat dari ketercapaian tujuan program yang terangkum dalam nilai pada Key Performance Indicators (KPI). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan luasan kumuh terluas di Indonesia, dimana Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di dalamnya yang paling berhasil mengurangi luas permukiman kumuh sebesar 88,7% hingga tahun 2021. Dua kelurahan/desa yang memiliki indeks tercepat dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten ini ialah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten di kedua desa tersebut yang dilaksanakan dengan pola pemugaran. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan tekniik analisis skoring. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan program di Kelurahan Bareng adalah struktur kelembagaan, status legalitas lahan, ketersediaan lahan, karakteristik kebijakan, anggaran, tahapan pelaksanaan program, dan kinerja Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Di sisi lain, faktor-faktor pendukung di Desa Merbung adalah partisipasi masyarakat, struktur kelembagaan, ketersediaan lahan, status legalitas lahan, anggaran, semua tahapan pelaksanaan program, pemeliharaan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat.
Kesesuaian Kawasan Stasiun Transit Tugu Yogyakarta berdasarkan Konsep Transit Oriented Development Zhaza Az-Zahrawaani Gunawan; Nur Miladan; Bambang S Pujantiyo
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.72195.51-66

Abstract

Transit Oriented Development (TOD) merupakan konsep pengembangan kawasan yang berorientasi pada transportasi berkelanjutan, efektif, dan efisien. TOD dinilai menjadi salah satu solusi paling efektif untuk mengatasi kemacetan. Stasiun Tugu terletak di pusat Kota Yogyakarta serta dekat dengan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Hal tersebut menjadikan Kawasan Stasiun Tugu berpotensi dikembangkan menjadi kawasan TOD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian Kawasan Stasiun Transit Tugu berdasarkan konsep TOD. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis skoring dan deskriptif untuk menghitung nilai kesesuaian kawasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, interpretasi peta, dan studi dokumen. Fokus penelitian ini adalah mengukur kesesuaian fisik kawasan terhadap konsep TOD yang dilihat dari jalur pedestrian ramah pejalan kaki, interkoneksi jaringan jalan, guna lahan campuran, densitas kawasan, tempat parkir, ruang terbuka, dan moda angkutan umum massal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan stasiun transit Tugu memiliki nilai kesesuaian 36% sehingga masuk ke dalam kategori kesesuaian sedang berdasarkan konsep TOD. Oleh karena itu, Kawasan Stasiun Transit Tugu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi kawasan TOD. Diperlukan peningkatan, integrasi, dan pemenuhan terhadap setiap variabel konsep TOD dalam pengembangannya.
Pengembangan Kota Wisata di Kawasan Hutan Konservasi Kecamatan Sekotong, Nusa Tenggara Barat Lalu Akhmad Farhan; Imam Buchori; Suzanna Ratih Sari
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.72917.140-154

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor cepat tumbuh yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecamatan Sekotong merupakan contoh daerah yang memiliki potensi wisata berkat adanya pariwisata pesisir yang ditunjang oleh peningkatan aksesibilitas pasca pengesahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Kecamatan Sekotong sebagai kota wisata. Namun, pertumbuhan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi konservasi dan kelangsungan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Sekotong. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan skema Public-Private-People Partnership yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kota wisata berkelanjutan di Kecamatan Sekotong. Penelitian ini perlu dilakukan atas dasar belum banyaknya kajian yang membahas pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Sekotong secara komprehensif dan mengkaji rencana tindakan konservasi alam yang diperlukan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kota wisata berkelanjutan dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui foto udara, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Hasil analisis diintegrasikan dan diimplementasikan dalam rencana pelaksanaan dengan menggunakan skema Public-Private-People Partnership. Hasil akhir penelitian ini adalah skema pengembangan kota wisata berbasisPublic-Private-People Partnership yang memperhatikan kelestarian alam di sekitarnya. Skema ini secara legal akan diakui sebagai Kerja Sama Usaha (KSU) dan berlaku selama 35 tahun. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara keilmuan menjadi tolok ukur penerapan Public-Private-People Partnership dalam pengembangan destinasi wisata di Indonesia serta menjadi inspirasi bagi penulisan karya-karya tulis ilmiah baru dengan tema serupa.
Preferensi Bermukim Buruh Industri Besar di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Fiki Octavia; Hakimatul Mukaromah; Isti Andini
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.72229.38-50

Abstract

Hinterland Kota Surakarta merupakan wilayah yang strategis dalam pengembangan sektor industri, dimana salah satunya adalah di Kabupaten Sukoharjo. Menurut Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038, di Kabupaten Sukoharjo terdapat kawasan yang perkembangannya sangat pesat, yaitu Kecamatan Grogol. Perkembangan pesat di Kecamatan Grogol ini ini mengundang banyak pendatang untuk bekerja sebagai buruh industri yang kemudian tidak dapat mengakses perumahan formal sebagai akibat kurangnya penyediaan rumah formal bagi buruh industri. Dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda, para pendatang mengakses perumahan dengan preferensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam preferensi untuk bermukim pada buruh industri besar di Kecamatan Grogol. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan kuesioner, serta pengumpulan data sekunder melalui pengumpulan data instansional dan studi literatur. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis faktor. Hasil analisis yang mendapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi buruh industri dalam menentukan lokasi bermukim adalah faktor kondisi rumah dan kualitas lingkungan, faktor kenyamanan lingkungan dan jarak tempat kerja, faktor keamanan mengakses layanan umum, serta yang terakhir adalah faktor sarana dasar. Faktor dominan yang mempengaruhi buruh industri besar di Kecamatan Grogol dalam memilih tempat tinggal adalah faktor kondisi rumah dan kualitas lingkungan.
Kesesuaian Realisasi Program Pemanfaatan Ruang dengan Indikasi Program dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mbay Nevi Vilianty Hamid
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.69004.28-37

Abstract

Kawasan Perkotaan Mbay merupakan ibu kota Kabupaten Nagekeo yang merupakan pusat berbagai aktivitas masyarakat. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mbay diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037. Di  Kawasan Perkotaan Mbay, terdapat permasalahan banjir di kawasan permukiman akibat tidak tersedianya saluran drainase dan meluapnya air sungai. Berdasarkan data indikasi program untuk jangka lima tahun, terdapat program pembangunan saluran drainase dan normalisasi sungai. Akan tetapi, kondisi aktual berbeda dengan rencana. Pembangunan drainase belum tuntas terlaksana dan program normalisasi sungai tidak terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian realisasi program pemanfaatan ruang dengan indikasi program yang terdapat dalam RDTR Kawasan Perkotaan Mbay antara tahun 2018-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa data realisasi program pemanfaatan ruang dan indikasi program tahun 2018-2021 yang bersumber dari instansi/dinas terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk data realisasi program dan dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Mbay untuk data indikasi program. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan membuat matriks persandingan program pemanfaatan ruang yang mengacu pada matriks persandingan program dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. Hasil penelitian menemukan nilai kesesuaian program pemanfaatan ruang sebesar 54,39% yang termasuk dalam klasifikasi tingkat kesesuaian kurang berkualitas. Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang tahun 2018-2021 belum sesuai dengan Rencana Pola Ruang dan Rencana Struktur Ruang dalam indikasi program RDTR Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037.

Page 10 of 10 | Total Record : 96