cover
Contact Name
Sitna Hajar Malawat S.AP M.AP
Contact Email
sitna.shm@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sitna.shm@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : 25491865     DOI : -
Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian dan tulisan ilmiah dengan fokus ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN Ridwan Sya'rani
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.13855

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. Problematika pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada Sumber daya manusia sebagai motor penggerak kelembagaan KPH yang dalam proses pengelolaannya belum pernah teridentifikasi dengan komprehensif, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTURKTUR DI DESA ARANIO KECAMATAN ARANIO KABUPATEN BANJAR Widiati Widiati
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.12420

Abstract

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastiktur desa aranio kecamatan aranio kabupaten banjar sudah menjalankan peran dengan optimal, berikut penulis simpilkan :kepala desa dalam aspek perencanaan pembangunan sudah melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari masyarakat, aparat kepolisian, aparat TNI serta tokoh adat, dan tokoh agama yang dilaksanakan di balai desa dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).Untuk aspek memberikan pengarahan, kepala desa telah memberikan arahan kepada aparat desa untuk mensukseskan semua program pembangunan supaya tujuan pembangunan terlaksana dengan cepat dan tepat, mengajak masyarakat untuk berkerjasama atau berpartisipasi (berupa pemikiran, tenaga, atau lainnya) dalam pembangunan infrastuktur, sebelum itu telihat bahwa kepala desa mengarahkan aparat desa dalam memberikan masukan guna menyelaraskan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.Dan untuk aspek pengambilan keputusan, kepala desa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dimana dilakukan pada setiap rapat musyawarah, berupa ide, pemikiran serta masukan dan saran yang di berikan oleh masyarakat desa aranio, meskipun tidak semua kritik dan saran diterima/dilaksanakan oleh kepala desa, mengingat banyaknya kritikan dan saran maka dari itu pemerintah desa memilih kritik/saran mengenai pembangunan yang sedang berlangsung saja.Sedangkan untuk aspek koordinir dan pengawasan, pada peran ini kepala desa berkoordinasi dengan BPD Aranio sebagai mitra kerja dan dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan selain itu kepala desa telah melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dan melakukan pengecekan kondisi lahan secara berkala  hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi yang akan dibangun sudah siap atau belum untuk dilaksanakan, selain itu kepala desa juga memastikan kualitas material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa menggunakan bahan yang standart bertahan cukup lama.
PERAN ANGKATAN LAUT INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN BLOKADE LAUT DI BAWAH KENDALI ORGANISASI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA Oktavia, Ola; Mahroza, Jonni; Prakoso, Lukman Yudho; Patmi, Sri; Tasdik, Tasdik
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.14220

Abstract

Artikel ini menggali peran krusial yang dimainkan oleh Angkatan Laut Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan global melalui implementasi blokade laut yang diatur oleh PBB. Dengan mempertimbangkan status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keberadaan luas perairan yang dimilikinya memperkuat urgensi pengelolaan keamanan maritim di bawah pengawasan PBB. Tulisan ini secara rinci akan mengekspos bagaimana kerjasama yang ditekankan dengan PBB dalam konteks blokade laut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat tingkat keamanan global serta melindungi kepentingan maritim Indonesia. Dalam mengulas topik ini, kita akan menyelami bagaimana sinergi antara Angkatan Laut Indonesia dan PBB dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjawab tantangan keamanan maritim global. Melibatkan aspek-aspek diplomasi dan kerjasama internasional, tulisan ini akan memperluas pemahaman tentang bagaimana partisipasi Indonesia dalam blokade laut yang diorganisir oleh PBB dapat berdampak positif pada kestabilan dan perdamaian global.
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SINDE) DALAM SISTEM LAYANAN PERSURATAN DI BALAI BAHASA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mangara Siagian Siregar; Syakrani Syakrani
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.12122

Abstract

Mangara Siagian Siregar, 2120419310010, 2023. Implementasi Aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (Sinde) dalam Sistem Layanan Persuratan di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Dibawah bimbingan Syakrani.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa penerapaan inovasi SINDE di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mudah diterima dan diterapkan, menganalisis faktor-faktor yang membuat Aplikasi SINDE pada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mudah diterima dan diterapkan, dan menganalisis faktor-faktor pendukung yang membuat Aplikasi SINDE pada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mudah diterima dan diterapkan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat kekondusifan ekologi inovasi (X1), tingkat kekuatan dukungan terhadap penerapan inovasi (X2), dan tingkat karakteristik inovasi (X3) yang berpengaruh terhadap tingkat penerapan SINDE di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan.Penelitian ini juga menganalisis pengaruh karakteristik sosial pegawai Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penerapan SINDE dalam layanan persuratan. Karakteristik sosial yang digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi penerapan SINDE adalah jenis kelamin, usia pegawai, dan tingkat pendidikan terhadap penerapan SINDE.Sampel diambil sebanyak 40 orang dan dipilih dengan menggunakan metode sampel jenuh. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil pengujian membuktikan bahwa baik secara bersama-sama maupun secara parsial, faktor tingkat kekondusifan ekologi inovasi, tingkat kekuatan dukungan terhadap penerapan inovasi, tingkat karakteristik inovasi serta karakteristik sosial seperti jenis kelamin, usia pegawai dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat penerapan Sinde di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki kekondusifan inovasi yang tinggi akan cenderung menerapkan sinde 8,097 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang memiliki kekondusifan ekologi inovasi yang rendah, pegawai yang memiliki kekuatan dukungan terhadap penerapan inovasi yang tinggi akan cenderung menerapkan sinde 9,936 kali lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang memiliki kekuatan dukungan terhadap penerapan inovasi yang rendah, pegawai yang memiliki tingkat karakteristik inovasi yang tinggi akan cenderung menerapkan sinde 4,251 lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang memiliki karakteristik inovasi yang rendah, pegawai laki-laki di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan akan cenderung menerapkan Sinde 3,553 lebih besar dibandingkan pegawai wanita, kemudian pegawai usia dibawah 45 tahun akan lebih berpeluang menerapkan Sinde dibandingkan dengan pegawai usia diatas usia 45 tahun sebesar 0,847, pegawai dengan pendidikan diploma ke atas akan cenderung menerapkan Sinde 4,663 lebih besar dibandingkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas kebawah.  Kata Kunci : Sinde, Sistem layanan Persuratan, Regresi Logistik
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TAPIN Anggoro Aji Pamungkas
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.13722

Abstract

Penelitian ini mengangkat tema tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tapin. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tapin. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program ini dianggap relevan mengingat masih banyaknya tanah yang belum terdaftar. Selain itu juga banyak tanah yang belum memiliki sertipikat tanah yang dapat menimbulkan sengketa tanah.Hasil penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan dan pelayanan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, namun dari hasil observasi masih ditemukan kendala di masyarakat. Kemudian, perlu pentingnya penerapan teori implementasi dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Komunikasi memungkinkan penyebaran perintah, instruksi, saran, dan informasi secara cepat, akurat, dan jelas. Hal ini dianggap sebagai garis hidup dari kegiatan organisasi dan memungkinkan terjadinya koordinasi. Namun, salah satu hambatan yang dihadapi adalah tidak tercapainya tujuan penyuluhan atau sosialisasi program karena tidak semua masyarakat yang diundang hadir. Hal ini terjadi karena beberapa hal: pertama, masyarakat tidak mau mengeluarkan biaya dan mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah; kedua, masyarakat tidak memiliki dana untuk mempersiapkan kebutuhan tersebut. Saran dari peneliti mengenai penelitian ini adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya; penetapan lokasi dilakukan dengan pertimbangan yang matang; melakukan monitoring evaluasi dan kendali mutu; perlunya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya program PTSL; pemerintah wajib menegaskan tidak akan terjadi pungutan liar; meningkatkan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang pertanahan.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA PROGRAM VERIFIKASI SERTA VALIDASI DTKS DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR Mayang Rini
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.11990

Abstract

Penelitian ini mengangkat tentang Analisis Kinerja Pegawai dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Pegawai dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan partisipasi kepada organisasi. Kinerja pegawai dalam hal Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Di Kabupaten Barito Timur, Bidang Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial bertugas untuk mengelola dan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pelanggan dalam rangka mewujudkan Good Local Government.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Kinerja Pegawai dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Dapat disimpulkan bahwa, Kinerja Pegawai dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pertama, kurangnya jumlah pegawai yang memberikan layanan kepada masyarakat. Kedua, kurang tepatnya data sasaran penerima bantuan sosial dan ketiga, mekanisme penyaluran bantuan sosial yang masih berbelit-belit.Saran dari peneliti mengenai penelitian ini adalah yang pertama, melakukan penambahan jumlah pegawai di Bidang Sosial, agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja. Kedua, melakukan penambahan sarana transportasi agar dapat digunakan secara bersamaan ketika kerja lapangan. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana seperti komputer dan jaringan agar mempermudah pegawai dalam melakukan verifikasi dan validasi data.
UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI DIGITALISASI (STUDI KASUS DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG) Hendrasmo, Ignasius; Muftizar, Akhmad
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.11371

Abstract

Digitalization means the use of science and technology in the implementation of government both at the central and regional levels, especially public services to the community. Palembang city is one of the major cities in Indonesia that has carried out digitalization of public services. This can be seen in one of the service agencies in the Investment Office and One Door Integrated Service (DPMPTSP) of Palembang City with the real form of a Public Service Mall. Based on this, the author is interested in researching How the Palembang City Government Strives to Improve the Quality of Public Services Through Digitalization. The results of research obtained based on the characteristics of the quality of public services, namely the existence of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy can be concluded DPMPTSP Palembang city has implemented it optimally. This study uses qualitative research methods that emphasize the results of observations and interviews of various parties related to the formulation of the problem. This research is expected to make an important contribution to the progress of public services in Palembang City, furthermore this research supports.    
PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ONLINE MELALUI SISTEM PARAK ACIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN Herdiati, Siti
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.14843

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, seperti gangguan jaringan dan sistem, ketidaksesuaian data, dan keterbatasan jumlah operator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online melalui sistem parak acil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dianalisis berdasarkan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana.Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu parak acil online belum dapat secara maksimal menghilangkan permasalahan dan persepsi masyarakat karena proses pelayanan dinilai belum efektif dalam penerapannya. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran melalui Sistem Parak Acil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu terbatasnya jumlah petugas loket pelayanan pembuatan akta kelahiran, terbatasnya kesempatan atau peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan karir, tidak adanya sosialisasi lebih lanjut dari RT dan RW kepada masyarakat, kendala koneksi dan server, dan persyaratan yang belum diketahui oleh seluruh masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran melalui Sistem Parak Acil pada instansi pelaksana pelayanan publik adalah dasar hukum yang jelas, dukungan dan komitmen pelaksana program, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dan membangun citra positif kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrat. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam konteks sistem akta online atau pelayanan pengurusan akta kelahiran secara online.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA LAMBANGKUNING, KECAMATAN LUMBANG, KABUPATEN PROBOLINGGO) Marwiyah, Siti; Rahmadi, Andhi Nur; Wahyuni, Nurul Tri
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.15682

Abstract

The policy of limiting the age of child marriage is an important effort to improve the quality of life of children and prevent early marriage which can have a negative impact on their health and development. This research aims to analyze the implementation of this policy in Lambangkuning Village, Lumbang District, Probolinggo Regency in 2022-2023. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews, observation and documentation. The research results show that even though the policy has been implemented, there are still challenges in its implementation, including cultural, economic factors and lack of socialization.Keywords: Implementation, Policy, Minimum Age Limit, Early Marriage
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM DANA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PABAHANAN Fitrianie, Henny
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.14194

Abstract

Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang program dana dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Program Studi Administrasi Publik, dibawah bimbingan Asmu’i.Penelitian ini untuk mengetahui manfaat yang dapat dirasakan masyarakat setelah adanya Dana Kelurahan dari Pemerintahnya sendiri. Baik itu dari segi pelayanan publik maupun pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan di Kelurahan Pabahanan dan juga untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program ini di seluruh Kelurahan jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 pada Tahun Anggaran 2019.Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari. Adapun Informan yang diwawancarai peneliti antara lain Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Seksi Pembangunan selalu Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Masyarakat / Para Ketua RT selaku pemangku wilayah, dan LPM sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang mana pelaksananya adalah kelompok masyarakat/LPM yang ada di Kelurahan Pabahanan. Kepengurusan LPM terdiri dari para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para Kader PKK. LPM di bentuk berdasarkan hasil rapat pihak kelurahan dengan tokoh masyarakat. Kepengurusan LPM dibentuk setiap 3 tahun sekali. Yang bertanggung jawab dan penandatanganan atas semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan adalah Ketua LPM, Sekretaris, dan Bendahara.Faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Dana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan di Kelurahan Pabahanan adalah lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya komunikasi dari pihak kelurahan terhadap Kementerian, Kebijakan kurang responsif, kurangnya koordinasi masyarakat dengan pihak ketiga, minimnya tenaga produktif.Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi / Musrenbang setiap tahun dalam rangka menindaklanjuti dan meningkatkan pemerataan pembangunan di kelurahan Pabahanan sesuai dengan harapan kementerian dimana pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bisa dilaksanakan dengan cepat melalui swakelola maka harus selalu saling berkoordinasi dan komunikasi antar ketua RT dengan pihak kelurahan dengan memanfaatkan teknologi yaitu membuat group whatshapp untuk memperoleh informasi dan komunikasi yang cepat atau bisa juga dilaksanakan rapat-rapat koordinasi antar RT, RW, dan tokoh masyarakat dengan pihak kelurahan setiap bulan sekali dijadwalkan pada malam hari karena pada siang hari kebanyakan para ketua RT masing-masing bekerja  sehingga tidak dapat berhadir untuk melaksanakan rapat koordinasi tersebut.

Page 11 of 16 | Total Record : 156