cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sitna Hajar Malawat S.AP M.AP
Contact Email
sitna.shm@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sitna.shm@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : -     EISSN : 25491865     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian dan tulisan ilmiah dengan fokus ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
 8   9   10   11   12 
IMPLEMENTASI MODEL KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTABARU SEBAGAI UPAYA REHABILITASI SOSIAL Sakerani, Sakerani; As'ad, Muhammad Uhaib; Rahayu, Iswiyati
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.14923

Abstract

Program “Barakat Cangkal Becari” adalah program rehabiitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan menyentuh aspek rehabilitatif, aspek preventif, jaminan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan. Program Barakat Cangkal Becari . memiliki unsur pembaharuan yang dimana akan diberikan kegiatan-kegiatan dalam menunjang keterampilan. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Barakat Cangkal Becari studi pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru sebagai upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan diantaranya 1) Penjangakauan dan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis; 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial; 3) Bimbingan Keterampilan; 4) Bantuan Stimulan UEP; 5) Jaminan Hidup; 6) Bantuan Stimulan; 7) Pengembalian Anak- Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah; 7) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas. Selain itu tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; 2) Tahap transformasi; 3) Tahap peningkatan kemampuan inntelektual, kecakapan keterampilan.
ANALISIS REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL RAJAWALI KOTA PALANGKARAYA Vella Vaenasti; Wening Mustikaningsih
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.13115

Abstract

The research focuses on the analysis of issues related to traditional market facilities and infrastructure, specifically in Rajawali market in Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia. The study examines the experiences of traditional market traders who have used these facilities within the past five years. Using a theoretical approach, the research finds several problematic aspects. Firstly, the amount of sales space is not an accurate indicator of profitability. Secondly, there is a lack of security facilities for sellers who rent stalls, resulting in additional expenses for stall repairs to ensure safety. Lastly, although certain market facilities are available, they are not being utilized effectively by market consumers, such as parking lots. These findings highlight the need for improvements in the design and management of traditional market facilities and infrastructure to better meet the needs of traders and consumers alike.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUK Irawanto Irawanto; Muhammad Fikri; Riky Welli Saputra
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.7211

Abstract

The purpose of this study was to determine the impact of the Covid-19 pandemic on population administration services at the Sungai Tabuk District Office.The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach that describes the impact of Covid-19 on population administration services at the Sungai Tabuk District Office. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The sources of information in this study were the Head of the Head of Government Section, the Staff of the Government Section, the Village Apparatus with as many as 3 (three) people, the Head of RT 1 person, and the community 3 people while the key informant was the Camat.The results of this research show that the impact caused by the Covid-19 pandemic on population administration services at the Sungai Tabuk District Office is reduced service time, the completion time of Population documents is getting slower, making ID cards cannot be done because the e-KTP recording device is damaged, transferred to the Office Population and Civil Registration of Banjar Regency with online services, the completion time of making an ID card takes quite a long time between 3 to 5 days or even more which is delivered by courier PT. J&T Express at a rate of Rp. 10,000 (Ten Thousand Rupiah).The online service that was implemented during the Covid-19 pandemic was difficult for some people because people did not understand technology and did not have a cellphone according to standards. The follow-up action taken by the Sungai Tabuk District Apparatus in direct service was to carry out health protocols, namely by providing a place for washing hands, wearing masks, maintaining a distance between service providers and recipients or fellow recipients and adding plastic shields to the service in front of the counter, to anticipate the spread of Covid -19.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN KTP-ELELTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN Lerivya Widyariani
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.13492

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan buruknya pelayanan publik yang masih belum memenuhi syarat di negara berkembang, terlihat dari masih adanya keluhan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan melakukan analisis perbaikan terhadap masing-masing unsur yang memperoleh indeks kepuasan masyarakat terendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat cukup puas dengan pelayanan KTP-EL. Namun demikian, jika dimasukkan ke dalam perhitungan indeks kepuasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan KTP-EL memperoleh nilai 59,95 yang menempatkannya pada kategori Kurang Baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh nilai interval kepuasan yang ditetapkan dalam Permenpan RB RI No. 14 Tahun 2017. Penelitian ini tidak hanya melihat seberapa puas masyarakat terhadap layanan, tetapi juga seberapa senang mereka terhadap layanan tersebut. Hal ini didasari oleh kemampuan untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam karena dengan tercapainya kepuasan dan harapan dapat memudahkan masyarakat untuk memberikan rekomendasi. Hasil perhitungan ini juga menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Harapan Masyarakat terhadap layanan KTP-EL sebesar 78,72, yang berarti semakin tinggi tingkat harapan masyarakat dibandingkan dengan tingkat kepuasan yang mereka rasakan, maka semakin besar pula tuntutan untuk meningkatkan kinerja.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019 Muid Djalal; Agustinus B. Pati; Elfie Mingkid; Novie R. Pioh; Evelin J. R. Kawung; Burhan Niode
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.13088

Abstract

ABSTRACT This research aims to analyze the Implementation of the Recruitment and Selection Policy of Legislative Candidates of the National Awakening Party for the 2019 General Election. This research used a qualitative research design with a descriptive approach conducted at the DPW PKB Office of North Sulawesi Province located in Lingkungan I, Tikala Ares Village, Tikala District, Manado City. Data collection techniques were used through observation, interviews, literature study and qualitative, audio and visual documentation. Data sources consisted of primary data and secondary data. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing or verification. The results showed that in the aspect of communication, it was still lacking, this was because it was only carried out in 2 electoral districts and carried out at the elite level so that it did not touch directly on the community. The resource aspect, there is a lack of human resources and budget resources, such as at the stage of the process of delivering information to the target recruitment of candidates. The disposition aspect, in policy implementation, the implementers already have a good attitude because they understand the tasks they carry out. While the bureaucratic structure aspect, runs hierarchically through the mechanism of the law and PKB party policy.
AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG Puput Valentin; Isabella Isabella; Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.12781

Abstract

This study aims to find out how the village head is accountable for road construction in Taja Mulya Village, Betung District, Banyuasin Regency. In this study, researchers used qualitative methods because the data generated in this study were in the form of written and spoken words so that they were able to describe the situation in Taja Mulya Village. The qualitative method approach used by researchers in this study is a case study, data collection techniques consist of three methods, namely observation, interviews, documentation. And data analysis techniques by processing, reading all the data, starting coding all the data, applying the coding process, then showing how the descriptions and themes are expressed in the form of narrative and data analysis. This study uses the theory of accountability from Syahrudin Rasul, there are 5 (five) indicators, namely 1. Honesty and Law 2. Managerial 3. Program 4. Policy 5. Finance. the results of the research it was found that the accountability of the village head in road construction in Taja Mulya Village was not effective enough because there were still many damaged roads and also many roads that had not been cast or were still in dirt. The problems in the road construction process are constrained funds for the construction and repair of village roads so that road construction carried out in villages uses more funds from third parties such as the aspirations of the DPRD. The suggestion in this research is that the village government is more concerned with and pays more attention to the condition of village road construction and prioritizes the construction of damaged roads in order to facilitate access to schools and to the gardens where the community works. Keywords: Accountability, Development of village infrastructure, Village roads.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERAN DAN KEWENANGAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN GARUT (STUDI DI DESA JANGKURANG KECAMATAN LELES) Hanatasya Sabrina; Budiman Rusli
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.14179

Abstract

         Stunting merupakan salah satu permasalahan penting yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan masuk kedalam salah satu program prioritas nasional. Kabupaten Garut merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki angka stunting cukup tinggi dan masih dibawah rata-rata stunting nasional. Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam penurunan angka stunting salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Garut Nomor 138 Tahun 2021 tentang Peran dan Kewenangan  Desa Kelurahan dalam Penurunan Stunting. Desa Jangkurang pun menjadi salah satu dari 20 desa di Kabupaten Garut yang dijadkan fokus intervensi penurunan stunting pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Kebijakan tentang Peran dan Kewenangan Desa dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Garut (Studi Di Desa Jangkurang Kecamatan Leles). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mennggunakan deskriptif kualitatif. Serta berdasar pada integrated implementation model dari Soren.C Winter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang peran dan kewenagan desa dalam penurunan stunting belum sepenuhnya optimal dilaksanakan diantaranya karena adanya alur koordinasi yang masih kurang, perilaku kelompok sasaran yang belum  sepenuhnya sadar dan paham akan pentingnya stunting, serta kondisi sosial-ekonomi yang masih kurang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah desa dan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dengan mewujudkan Rumah Desa Sehat (RDS), pemberdayaan ekonomi, dan sosialisasi kebijakan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dan tradisi.
KINERJA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Ade Hermawan; Muhammad Jamili; Bakhtiar Bakhtiar
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.12646

Abstract

The Regional Revenue Management Sector of the Regional Financial Agency of South Kalimantan Province has good accountability, is able to fulfill financial obligations well, has good honesty, applies the principles of efficiency and effectiveness well, and control activities are carried out well too. So overall it can be concluded that the performance of the Regional Revenue Management Sector of the Regional Financial Agency of South Kalimantan Province all leads to good performance.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM APLIKASI E-MUTASI.BKD.KALSELPROV.GO.ID MENUJU TOTAL QUALITY SERVICE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Varif Alvalah Prastika Dewi
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.13306

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tuntutan dan keluhan masyarakat saat ini mengenai kualitas pelayanan publik di Indonesia. Tuntutan saat ini akan pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah daerah membutuhkan pertimbangan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa hanya ada sedikit perubahan yang berarti dalam praktik-praktik penyedia layanan, meskipun ada tuntutan yang meningkat dari masyarakat untuk kualitas layanan yang lebih baik.Hal ini akan membantu penyedia layanan publik dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi, pemberian layanan, pemrosesan data karyawan, dan manajemen penelitian. Terlepas dari tantangan yang dihadapi penyedia layanan saat ini, sangat penting bagi mereka untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kualitas layanan dan birokrasi untuk memenuhi harapan masyarakat. Apabila usulan memenuhi persyaratan, maka akan dibuatkan Surat Pengantar Mutasi, yang apabila telah selesai akan dikirimkan melalui email pengusul dan akan diupdate di e-mutasi.Surat Pengantar Mutasi yang telah selesai dibuat akan segera dikirimkan melalui email yang didaftarkan pada saat pengusulan pertama kali dan pengisian data diri. Bagi pihak penyedia aplikasi emutasi, tentunya pembuatan sistem aplikasi tidaklah murah sehingga perlu dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan ASN dalam pengurusan mutasi pegawai khususnya antar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Perbaikan dan pengembangan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terdigitalisasi, sehingga semakin baik dan dapat memenuhi ekspektasi dan harapan pengguna.
IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH KOTA PROBOLINGGO Lailatul Qodariyah; Veronica Sri Astuti; Eko Yudianto
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.11473

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan dan peningkatkan mutu pendidikan di daerah pemerintah Kota Probolinggo dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekolah penerima BOSDA adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta. Selain itu peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan BOSDA di Kota Probolinggo terutama terhadap SD berbasis swasta. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fokus dari penelitian ini yang artinya menggambarkan suatu keadaan dengan pendekatan kualitatif atau penelitian yang lebih sesuai dengan mengecek kondisi pada objek penelitiannya. Sedangkan analisis data menggunakan teori George C. Edward III dengan variabel yaitu 1) Komunikasi yang menggunakan penyampaian pesan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang subtansi kebijakan dan di perkuat dalam Perwali Kota. 2) Sumber Daya merupakan pendukung sebuah pelaksana kebijakan dengan menggunakan sumber daya manusia, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas sebagai indikator mengimplementasikan suatu kebijakan. 3) Disposisi para pelaksana menjadi hal yang mempengaruhi suatu kebijakan dengan menggunakan sikap persepsi, kewenangan, pemahaman, dan komitmen sebagai tolak ukur dalam menerapkan suatu kebijakan, 4) Struktur Birokrasi dikerjakan dengan menggunakan suatu Standard Operating Procedures (SOPs) yang mana hal tersebut bisa membatasi atau juga bisa membuat implementasi yang dilaksanakan memiliki batas pada pelaksanaannya. Hasil menunjukkan BOSDA ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan Kota Probolinggo secara perlahan karena tidak banyak yang dapat dilakukan oleh sekolah penerima BOSDA dengan anggaran yang minimal tersebut. Para pelaksana kebijakan ini atau sekolah lebih fokus menggunakan BOSDA pada honor pengajar karena untuk fasilitas dan kebutuhan belajar mengajar lebih banyak menggunakan BOS reguler.

Page 10 of 16 | Total Record : 156

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): : (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2021): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2020): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2018): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2017): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2016): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue