cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019): Law, Development " : 9 Documents clear
Paradigm Of Judicial Verdict Amiek Soemarmi; Erlyn Indarti; Pujiyono Pujiyono
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5138

Abstract

A judge holds a paradigm that greatly influences the way in which reality is perceived. Grasping the meaning of reality will create a relationship between the judge itself, a paradigm follower, with a comprehended reality in which it will create a methodology for the solving the problem of the reality. Unconsciously, the paradigm will affect a judge in applying discretion. The discretion applied by one judge to another will be different. The difference is based on the diversity of its paradigm that will lead to disparity in the judicial verdict. The disparity in judicial verdicts occurs because of the paradigm of a judge embedded in himself. The paradigm of a judge will influence the extent to which discretionary constraints are applied. The diversity of paradigms adopted by judges will make a difference regarding to the limitation in applying discretion resulting the disparities in judicial verdicts. This study uses paradigm study in a qualitative research as the initial determinant where the dynamic variable is not always static. Construtive paradigm will guide the writer in doing the translation of data obtained through interview and other observation methods. ABSTRAKSeorang Hakim menganut paradigma yang sangat mempengaruhi terhadap cara memandang realitas, setelah menangkap makna dari realitas maka akan tercipta hubungan antara hakim itu sendiri selaku penganut paradigma tertentu dengan realitas yang dipahami, dimana keterkaitan itu akan menciptakan metodologi untuk menyelesaukan masalah-masalah terhadap realitas tersebut. Tanpa disadari paradigma tersebut akan mempengaruhi seorang hakim dalam menerapkan diskresi. Diskresi yang diterapkan seorang hakim yang satu dengan yang lainakan berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi atas keberagaman paradigma yang dianutnya, perbedaan paradigma tersebut akan terjadi disparitas  dalam putusan hakim. Disparitas putusan hakim terjadi karena paradigma seorang hakim yang tertanam pada dirinya sendiri. Paradigma seorang hakim akan mempengaruhi sejauh mana batasan diskresi yang diterapkan, dengan keberagaman paradigma yang dianut hakim akan menimbuklkan perbedaan  mengenai batasan penerapan diskresi sehingga menghasilkan disparitas dalam putusan hakim. Penelitian ini menggunakan kajian paradigma dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai penentu awal dimana variabel bersifat dinamis yang tidak selamanya statis. Paradigmna konstruktivisme akan memandu penulis dalam melakukan penerjemahan data yang diperoleh melalui metode  wawancara dan pengamatan lainnya.Kata Kunci: paradigma, hakim, putusan hakim.
Problematika Pembatalan 605 Sertifikat Tanah Dalam Kawasan Otorita Batam ( Studi Putusan Ptun Tanjung Pinang No : 15/G/2014/PTUN - TPI ) Nur Adhim; Ana Silviana; Cinthya Govianda
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5136

Abstract

Certificates of land rights provide legal certainty to the holders. However, it is possible to file a claim by the party who feels disadvantaged which can result in the cancellation of the certificate. The purpose of this writing is to find out and analyze the reasons for certificates issued by the Batam City Land Office were prosecuted and canceled by PTUN, legal certainty for holders of land certificates whose certificates were canceled, and follow-up from the Batam City Land Office for cancellation of the certificates with court decisions. The method of approach of this research is socio-legal, the subject is PTUN Decision Number: 15/G/2014/PTUN-TPI and the object is legal certainty for holders of land certificates whose certificate is canceled by the court decision. Methods of collecting data were with primary data and secondary data. The results of the research show that the land certificate issued by the Batam City Land Office was brought to the court and canceled due to the illegal transfer of rights to the land of the Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) to the Koperasi Usaha Melayu Raya, there is no legal certainty for holders of land certificates whose certificate was canceled with the court decision, as well as the follow-up to the Batam City Land Office was to carry out a court decision if an application had been made by the party who won, namely HPKP.Keywords: Legal Certainty, Cancellation, Certificate Of Land Rights.ABSTRAKSertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada para pemegangnya. Namun, terbuka kemungkinan diajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan yang dapat berakibat pada pembatalan sertifikat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam diperkarakan dan dibatalkan oleh PTUN, kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah yang sertifikatnya dibatalkan, dan tindak lanjut Kantor Pertanahan Kota Batam terhadap pembatalan sertifikat dengan putusan pengadilan. Metode Pendekatan penelitian ini adalah socio-legal, subyeknya Putusan PTUN Nomor: 15/G/2014/PTUN-TPI dan obyeknya kepastian hukum bagi para pemegang sertifikat tanah yang sertifikatnya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Metode pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menujukkan alasan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam diperkarakan dan dibatalkan oleh PTUN adalah karena terjadi peralihan hak yang tidak sah atas lahan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, tidak ada kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah yang sertifikatnya dibatalkan dengan putusan pengadilan, serta tindak lanjut Kantor Pertanahan Kota Batam adalah melaksanakan putusan pengadilan bila telah dilakukan permohonan oleh pihak yang dimenangkan yaitu HPKP. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pembatalan, Sertifikat Hak Atas Tanah.
Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian Yunanto Yunanto
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5000

Abstract

ABSTRACTDispute resolution can be done by litigation and non litigation. Litigation settlement is conventional methods that contain tire weakness, so that the non-litigation settlement with an agreement arises. Issues: concerning the nature of law enforcement of the treaty agreement as the basis for resolving disputes through ADR; The power of the principle pacta sunt servanda in the mechanism of execution of the ADR decision. In law enforcement of agreements, it can be a violation of the making of an agreement (pre contract), and a violation of the implementation of the agreement (post contract), which leads to a settlement in litigation. Settlement through ADR must be based on the agreement of the parties and stated in the agreement. The power of the principle of pacta sunt servanda over the settlement agreement through ADR binds the parties and applies as a law. Third parties may not intervene on the substance of the contract made by the parties. Keywords: agreement, principle pacta sunt servanda, ADR. ABSTRAKPenyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan cara-cara konvensional yang mengandung banyak kelemahan, sehingga memunculkan penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan (ADR) yang dilandasi dengan perjanjian. Permasalahan: menyangkut Hakikat penegakan hukum perjanjian; Perjanjian sebagai landasan penyelesaian sengketa melalui ADR; Kekuatan asas pacta sunt servanda dalam mekanisme eksekusi putusan ADR. Dalam penegakan hukum terhadap perjanjian, bisa berupa pelanggaran terhadap pembuatan perjanjian (pra contract), dan pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian (post contract), yang bermuara pada penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian melalui ADR harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dan dan dituangkan dalam perjanjian. Kekuatan asas pacta sunt servanda atas perjanjian penyelesaian melalui ADR mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.Kata Kunci: perjanjian, asas pacta sunt servanda, sengketa.
Kepemilikan Rumah Susun Di Indonesia R. Suharto; Siti Malikhatun Badriyah; Kashadi Kashadi
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5137

Abstract

Technologically, a multi-storey building system whose spaces can be used individually has long been known in Indonesia. The system of building ownership is a single ownership system that is now being developed which is ownership of a multi-storey building with shared property, which is called rumah susun, condominium, or strata title. Ownership of Satuan Rumah Susun (HMSRS) is a new institution of material rights, this HMSRS is individual and separate, in addition to ownership of the apartment unit the ownership rights to the apartment unit (HMSRS) concerned also include joint ownership of what is called a joint part, shared objects, and shared land where all are inseparable from the SRS concerned.ABSTRAKSecara teknologi, sistem Gedung bertingkat yang ruang-ruangnya dapat dipakai secara individu sudah lama dikenal di Indonesia. Sistem pemilikan Gedung tersebut adalah sistem pemilikan tunggal yang sekarang dikembangkan adalah kepemilikan Gedung bertingkat dengan milik bersama, yang disebut dengan rumah susun, kondominium, atau strata title. Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) merupakan suatu Lembaga baru hak kebendaan, HMSRS ini bersifat perorangan dan terpisah, selain pemilikan atas satuan rumah susun hak pemilikan atas satuan rumah susun (HMSRS) yang bersangkutan meliputi juga kepemilikan bersama atas apa yang disebut bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama di mana semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SRS yang bersangkutan.
Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Di Desa Cigugur Kuningan Melalui Lembaga Peradilan Agung Basuki Prasetyo
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5003

Abstract

ABSTRACDispute resolution through judicial institutions on land in the Karuhun Urang (AKUR) Indigenous Community of Cigugur Village, Kuningan Regency has won the Plaintiffs based on inheritance law, while land according to the AKUR customary law cannot be inherited. Such rights in the legislation are referred to as communal rights. This writing is about fulfilling the principle of justice in the court ruling. The judgment of the judge in his decision considers the object of the dispute as inheritance, and does not consider the testimony of witnesses who are not sworn, because the religion column in the KTP is empty. So that the Plaintiff wins. The judge based his legal considerations more on the Positivism paradigm, which is based solely on written rules such as in legislation, by putting aside the values that live in society.Based on the structural, cultural and substantive components identified there is no principle of justice for the AKUR Community. There are philosophical, historical, and socio-cultural reasons for defending disputed objects for the preservation of AKUR Community customs.Keywords: land disputes, indigenous peoples, customary rights. ABSTRAKPenyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan terhadap  tanah yang berada di lingkungan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan telah memenangkan pihak Penggugat berdasarkan pada hukum waris, sedangkan tanah menurut hukum adat Masyarakat AKUR tidak dapat diwariskan. Hak semacam itu dalam Peraturan Perundang-undangan disebut dengan hak ulayat. Penulisan ini mengenai pemenuhan asas keadilan dalam putusan peradilan tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusannya menganggap objek sengketa sebagai harta warisan, dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak disumpah, karena kolom agama di KTP kosong. Sehingga Penggugat menang. Hakim lebih mendasarkan pertimbangan hukumnya pada paradigma Positivisme, yang hanya dilandasi aturan tertulis seperti dalam perundang-undangan, dengan mengesampingkan  nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Berdasarkan komponen struktural, kultural, dan substantif teridentifikasi tidak terdapat asas keadilan bagi Masyarakat AKUR. Terdapat alasan filosofis, historis, dan sosial budaya dalam mempertahankan objek sengketa guna pelestarian adat istiadat Masyarakat AKUR.Kata Kunci: sengketa tanah, masyarakat adat, hak ulayat.
Implikasi Yuridis Terhadap Bank Akibat Penurunan Status Perjanjian Kredit dari Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan Aisyah Ayu Musyafah
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5004

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this research is to investigate and study the factors that led to the Notary signed a deed of credit agreement without the presence of the parties before him that expressly violates the provisions of the legislation, as well as to identify and assess the legal consequences faced by banks as creditors due to a decrease in status credit agreement of the authentic act becomes deed under the hand because of the absence of the parties before the Notary. This type of research is normative empirical. Empirical research normative law is essentially a merger between the normative legal approach with the addition of various elements of the empirical. This research is descriptive of the type of research that aim to present a complete picture of the problem. Analysis of the data in this study using qualitative methods, the choice of data obtained from research based on quality or quality. Factors causing the Notary deed signed a credit agreement without the presence of the parties before him that expressly violates the provisions of the legislation that is due to too many certificates must Notary made and it was done because it was approved by the bank concerned and also to demand the bank. The legal consequences faced by banks as creditors due to a decrease in the status of a credit agreement of the authentic act into a deed under the hand because of the absence of the parties before the Notary, namely the decrease in the strength of evidence of the authentic act which has the strength of evidence may be perfect in deed under the hand that has the strength of evidence imperfect. Credit agreements in the form of a deed under the hand, the burden of proof is on the bank. In contrast to authentic deeds, to prove that an obligation on the parties deny the authentic act. Credit agreements or signatures that are not recognized by the debtor and the judge granted, the bank can not execute a guarantee for the debts of the debtor. Banks also have to spend more for the court proceedings and can damage the bank's reputation.  Keywords: notary, banks, credit agreement, authentic deed, private deed. ABSTRAKTujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Notaris melakukan penandatanganan akta perjanjian kredit tanpa kehadiran para pihak dihadapannya yang secara tegas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi hukum yang dihadapi bank sebagai kreditur akibat penurunan status perjanjian kredit dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan karena ketidakhadiran para pihak di hadapan Notaris. Jenis penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu permasalahan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pemilihan terhadap data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan mutu atau kualitasnya. Faktor penyebab Notaris menandatangani akta perjanjian kredit tanpa kehadiran para pihak dihadapannya yang secara tegas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dikarenakan terlalu banyak akta yang harus Notaris buat dan hal itu dilakukan karena telah mendapat persetujuan dari bank yang bersangkutan dan juga dikarenakan permintaan pihak bank. Konsekuensi hukum yang dihadapi bank sebagai kreditur akibat penurunan status perjanjian kredit dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan karena ketidakhadiran para pihak di hadapan Notaris, yaitu terjadinya penurunan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Perjanjian kredit yang berbentuk akta di bawah tangan, beban pembuktian ada pada bank. Berbeda dengan akta otentik, kewajiban untuk membuktikan ada pada pihak yang menyangkal akta otentik tersebut. Perjanjian kredit atau tandatangannya yang tidak diakui oleh debitur dan dikabulkan hakim, bank tidak dapat mengeksekusi jaminan untuk hutang debitur. Bank juga harus mengeluarkan dana lebih untuk proses di pengadilan dan dapat merusak reputasi bank.  Kata Kunci: notaris, bank, perjanjian kredit, akta otentik, akta di bawah  tangan.
Implikasi Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto; Kashadi Kashadi
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5140

Abstract

In the agreement a strong guarantee is needed to provide legal protection for the parties. One of them is Encumbrance Right. Encumbrance Right occur after registration of Underwriting Rights at the Land Office. But in practice, often the Encumbrance Right only reaches the making of Power Of Attorney To Establish Encumbrance Right (SKMHT). This study aims to find evidence and analyze the use of SKMHT in the Housing Ownership Credit (KPR) agreement and its legal consequences if the debtor defaults. The research method used is qualitative with a socio legal approach. The results of the study indicate that in the KPR agreement many liability rights are imposed by using SKMHT without being followed by the making of the Deed of Giving Encumbrance Rights and the Registration of Encumbrance Rights. As a result, Encumbrance Rights do not occur, so that if the debtor defaults on the creditor does not have the right of execution as the holder of the Encumbrance Rights as determined in the Encumbrance Rights Act.  ABSTRAK Dalam perjanjian dibutuhkan jaminan yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Salah satunya adalah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan terjadi setelah pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun dalam praktik seringkali Hak Tanggungan hanya sampai pada pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti dan menganalisis  penggunaan SKMHT dalam perjanjian Kredit Pemilikan  Rumah (KPR) serta akibat hukumnya jika debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan socio legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian KPR banyak dilakukan pembebanan  Hak Tanggungan dengan menggunakan SKMHT tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan. Akibatnya Hak Tanggungan tidak terjadi,  sehingga jika debitor wanprestasi kreditor tidak memiliki hak eksekusi sebagai Penerima Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Hak Tanggungan.Kata Kunci: hak tanggungan, kredit, surat kuasa, hak tanggungan, wanprestasi. 
Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya Islamiyati Islamiyati; Dewi Hendrawati
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5139

Abstract

 The relationship between politics and law is very familiar, the law is a legislation that is actually a crystallization of political wills that interact and influence each other. Political law is defined as the official line of state policy to create and enact legislation in order to achieve the goals and goals of the state as contained in the preamble of the Constitution of 1945 Alenia IV. Implementation of legal politics in the form of legislation that is used as a tool to achieve state goals, in accordance with the national legal framework of national law, which can be seen in PROLEGNAS AND PROLEGDA.Keyword:  law, politics, implementation. ABSTRAKHubungan antara politik dan hukum sangat akrab, hukum  merupakan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Politik hukum diartikan sebagai garis resmi kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 alenia IV. Implementasi politik hukum berupa ditetapkannya perundang-undangan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, yang sesuai dengan kerangka dasar politik hukum nasional, yang dapat dilihat di PROLEGNAS DAN PROLEGDA.
Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak - Hak Tergugat Ery Agus Priyono; Herni Widanarti; Dharu Triasih
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5135

Abstract

Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkaraperdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawabanatas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan,bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdatatidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatanharus memenuhi syarat formal dan materil.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press) Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review More Issue