cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 141 Documents
 5   6   7   8   9 
Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor Gemilang Dwi Anandika
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.13581

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor. Kemungkinan manusia menghadapi kerugian merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai orang itu sendiri maupun harta kekayaannya. Oleh sebab itu, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko. Upaya untuk mengatasi risiko atas suatu keadaan yang tidak pasti tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan menghindari, mencegah, memperalihkan, menerima, membagi. Usaha mengatasi risiko tersebut yang berhubungan dengan asuransi adalah memperalihkan risiko, berarti risiko yang menjadi tanggung jawabnya dialihkan kepada pihak lain untuk menanggungnya.Asuransi selaku Penanggung, menanggung kendaraan bermotor yang mengalami tabrakan,  benturan,  terbalik,  tergelincir  dari  jalan, termasuk juga akibat kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab lain; pencurian; kebakaran; dan sambaran petir, hal ini telah sesuai dengan azas imdenitas dan azas kepentingan. Kata Kumci : Asuransi, Ganti rugi AbstractThe purpose of this study was to determine the procedure for implementing motor vehicle insurance compensation. The possibility of humans facing losses is a risk. The risks faced by each person can affect the person himself or his wealth. Therefore, there are several human efforts to overcome a risk. Efforts to overcome the risk of an uncertain situation can be done by, among others, avoiding, preventing, transferring, accepting, sharing. The effort to overcome these risks related to insurance is to transfer the risk, meaning that the risk that is their responsibility is transferred to another party to bear it. Insurance as the Insurer, covers motorized vehicles that experience collisions, collisions, overturning, slipping from the road, including also due to material errors, construction, self-defect or other causes; theft; fire; and lightning strikes, this is in accordance with the principle of identity and the principle of importance. Keyword: Insurance, Compensation
Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Fransiska Fransiska
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.13580

Abstract

AbstrakSewa guna usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Kehadiran sewa guna usaha bagi perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha di Indonesia, baik bagi usaha kecil, menengah ataupun usaha besar. Melalui kegiatan sewa guna usaha, para pengusaha tersebut akan dengan cepat dapat mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem pendanaan yang fleksibel mengakibatkan para pengusaha sangat menyukainya. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan bisnis sewa guna usaha di Indonesia bisa berkembang dengan cepat. Leasing merupakan salah satu bidang usaha yang masuk dalam lingkup lembaga pembiayaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan usaha leasing, yang dimaksud leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dan hak opsi (finance lease) atau hak guna usaha tanpa opsi (operating lease) untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kata Kunci : Perjanjian, Leasing AbstractLease is a form of business that can be used as an alternative to overcome capital difficulties in the context of financing a company. The presence of leasing for companies has an important role in helping entrepreneurs in Indonesia, both for small, medium and large businesses. Through leasing activities, these entrepreneurs will quickly be able to overcome financing methods to obtain the equipment and capital goods they need. With requirements that are not burdensome and a flexible system, entrepreneurs really like it. This condition, among other things, causes the leasing business in Indonesia to develop rapidly. Leasing is one of the business fields that are included in the scope of financial institutions. Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 1169/KMK.01/1991 concerning leasing business activities, what is meant by leasing or leasing is financing activities in the form of providing capital goods, both on a lease basis and option rights (finance lease) or use rights. business without an option (operating lease) to be used by the leasing for a certain period of time based on periodic payments. Keyword : Agreement, Leasing 
Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing Lina Shabrina
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.13582

Abstract

AbstrakUtang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, yang selain tunduk pada Pasal 1320 tentang Syarat Sah perjanjian, juga tunduk pada Asas-asas perjanjian antara lain Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensual, Asas Itikad Baik dan Kepatutan, dan Asas Pacta Sun Servanda. Metode penulisan bersifat normative, deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji akibat hukum jika terjadi wanprestasi. Kesimpulan dalam paparan ini adalah debutur yang melakukan wanprestasi dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian, adapun penyelesaianya dengan cara non litigasi. Kata Kunci : utang piutang, syarat sah perjanjian, wanprestasiAbstractReceivables are a form of agreement regulated in Book III of the Civil Code, which in addition to being subject to Article 1320 concerning the Legal Terms of the agreement, are also subject to agreement principles including the principle of freedom of contract, consensual principle, principle of good faith and propriety, and principle of pact. Sun Servanda. The writing method is normative, descriptive with the aim of studying the legal consequences if there is a default. The conclusion in this presentation is that debtors who default are subject to the obligation to pay compensation, as for the settlement by non-litigation. Keyword : accounts payable, legal terms of agreement, default  
Relevansi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Kartika Widya Utama
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.14054

Abstract

AbstrakKeterbukaan Informasi Publik adalah salah satu landasan pemerintahan yang baik. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi Publik untuk menangani sengketa terkait permohonan informasi publik. Empat belas tahun berlalu sejak diundangkannya, terdapat penyalahgunaan hak terhadap informasi publik. Artikel ini akan membahas apakah hak terhadap keterbukaan publik adalah hak yang harus diterima seutuhnya ataukah harus sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan dari permohonan informasi publik itu sendiri. Disajikan dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artikel ini diharapkan dapat memberikan inspirasi agar komisi informasi publik turut mempertimbakan kemanfaatan dalam sebuah permohonan informasi publik.Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Publik, Asas KemanfaatanAbstract Public Information is one of the fundamental aspects of good governance. Law 14 of 2008 concerning Public Information gives the Public Information Commission the authority to handle disputes related to requests for public information. Fourteen years have passed since its promulgation, there has been an abuse of the right to public information. This article will discuss whether the right to public disclosure is a right that must be fully accepted or must be in accordance with the objectives and benefits of the request for public information itself. Presented with a case study approach using decisions that have permanent legal force, this article is expected to provide inspiration for the Public Information Commission to consider the benefits of a public information request.Keyword: Public Information, Public Information Comission, Zweigmatigheid.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Asia Outsourcing Service Dimas Anggara
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.15186

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujaun untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pt. Asia Outsourcing Service. Secara khusus penelitian ini bertujaun untuk menjelasakan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Asia Outsourcing Services sudah sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tujuan khusus lainnya. Menjelasakan perlindungan Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak Sesuai dengan Undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang mengguankan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian bahwa Pertama, Perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di PT. Asia Outsourcing Services pada dasarnya dalam pelaksanaan belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kedua, Perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan perundang[1]undangan, demi hukum akan berubah menjadi PKWTT yaitu berubah menjadi pekerja tetap. AbstractThis research is aimed at Pt. Asian Outsourcing Services. In particular, this study aims to explain the application of a certain time work agreement at PT. Asia Outsourcing Services complies with labor laws and regulations. Other special purposes. Explaining the protection of workers in a certain time work agreement that is not by the law. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results of the study are that First, Legal protection for PKWT workers at PT. Asia Outsourcing Services is basically in the implementation and not yet running as regulated in the legislation. Second, legal protection for PKWT workers who are not by statutory regulations, by law will turn into PKWTT, namely turning into permanent workers.
Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya Baiq Pratiwi
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.15190

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjaian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelasakan penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan kitab undang – undang hukum perdata atau belum. Tujuan khusus lainnya yakni menjelasakan mengenai akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian sewa beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang mengguankan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian bahwa Pertama,penerapan perjanjaian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan perundang - undangan . Kedua, Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum, namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Abstract This study aims to determine the application of a standard agreement in a lease purchase agreement and its legal consequences. In particular, this study aims to explain whether the application of the standard agreement in the lease-purchase agreement is in accordance with the civil law code or not. Another specific purpose is to explain the legal consequences that arise in the event of a default in the lease and purchase agreement. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results of the study that First, the application of the standard agreement in the lease purchase agreement is in accordance with the legislation. Second, the legal consequences if there is a default, then the agreement does not need to be canceled, but by itself it is null and void by law, but the provisions of Article 1266 paragraph 2 of the Civil Code explains that the legal consequences of default are not null and void, but must be requested for cancellation. to the judge.
Keabsahan Perjanjian Kerja PT. A2 Konsultant Management Bagi Para Pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja) Harjat Dian Gustama
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.15188

Abstract

Abstrak Realitasnya klausul isi perjanjian kerja dibuat pengusaha. Padahal dalam peraturan perundang-undangan terdapat berbagai asas hukum yang harus diterapkan. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah keabsahan perjanjian Kerja PT A2 Konsultant Management bagi para pekerja dan pemberi kerja dan bagaimanakah berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian kerja berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja. Manfaat penelitian digunakan sebagai ide gagasan pemerintah dalam pembuatan perjanjian kerja yang melindungi para pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja). Jenis penelitian studi Pustaka (library research). Pendekatannya yuridis normatif Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja sulit dipraktekkan, karena kedudukan kedua belah pihak berbeda. Pekerja akan tertuju pada syarat klausul yang disediakan pengusaha, akibat posisi para pekerja lebih rendah, sehingga pemerintah perlu menetapkan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan, untuk membatasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja yang sebenarnya ranah privat. AbstractThe reality clause is an agreement made by the entrepreneur. Whereas in the legislation there are various legal principles that must be applied. The research problem is how the validity of the work agreement of PT A2 Management Consultant for workers and employers and how it applies as freedom of contract in the work agreement. The purpose of this research is to find out and analyze the validity of the work agreement that applies as freedom of contract in the work agreement. Benefits are used as government ideas in making agreements that protect the parties (Employers and Employers). The type of research is library research. Normative juridical approach The data were analyzed qualitatively and deductively. The results showed that the freedom of contract in the work agreement is difficult to practice, the two parties are different. Workers will focus on the terms of the clause provided by the employer, as a result of the lower position of the workers, so that the government needs to establish labor laws and regulations, to limit the freedom of contract in work agreements which are actually private 
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran (Studi Putusan Nomor 724/PID.SUS/2020/PN.BDG) Arnita Febi Maharani; Budi Santoso
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15087

Abstract

 AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pelanggaran hak ekonomi dalam kasus penggandaan fiksasi siaran dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Metode pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bersumber data dari sumber data sekunder. Data yang telah didapatkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingannya sendiri dalam mendapatkan manfaat ekonomi, sedangkan PT Global Media Visual sudah mengupayakan perlindungan secara preventif maupun represif selaku pemegang hak cipta sepak bola Liga Inggris musim 2019-2020. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut analisis penulis telah memenuhi rumusan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena terdakwa sadar akan akibat hukum yang terjadi apabila bukan sebagai pemegang hak cipta yang sah. AbstractThis study aims to analyze the basis of judges' considerations in deciding cases regarding violations of economic rights in the case of broadcast fixation doubling in the Bandung District Court Decision Number 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. The research approach method in this research is doctrinal juridical. This research is a descriptive analytical research that is sourced from secondary data sources. The data that has been obtained were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the defendant took this action solely for his own interests in obtaining economic benefits, while PT Global Media Visual has sought preventive and repressive protection as the copyright holder of the 2019-2020 English League football season. Based on the legal facts revealed in the trial, according to the author's analysis, he has fulfilled the formulation in the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because the defendant is aware of the legal consequences that occur if he is not the legal copyright holder.
Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan Ery Agus Priyono; Katya Nabila Saka Birauti
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15003

Abstract

The aim of this research is to implement the principle of freedom of contract in the practice of making a design work agreement. The research method used in writing this law is a normative juridical approach. The normative juridical approach is research that uses secondary data sources/data obtained through library materials. The results showed that the process of the design work agreement between the Architecture and the Service User was in accordance with the formulation of Article 1320 of the Civil Code. Then related to the implementation of the principle of freedom of contract in the work agreement design work based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, that all agreements made legally and valid as law for those who make them. Keywords: Freedom of Contract, Employment Agreement, Design Abstrak Penelitian bertujuan untuk Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses terjadinya perjanjian kerja pekerjaan perancangan antara Arsitektur dengan Pengguna Jasa telah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian terkait dengan implementasi Asas Kebebasan Berkontrak di Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata Kunci:  Asas kebebas Berkontrak, Perjanjian Kerja, Perancangan
Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor PT. Orix Indonesia Handriyan Handriyan
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.14967

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor (PT. ORIX Indonesia). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bawa Klausula yang terdapat dalam Pasal 10 Perjanjaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) oleh PT. ORIX Indonesia dengan lessee  yang menentukan pengalihan piutang dari cident (lessor lama) kepada cessionaris (lessor baru) tanpa memberitahukanya kepada cessus (lessee) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata khususnya Ayat (2) dan Ayat (3) yang mengharuskan adanya pemberitahuan atau persetujuan adanya cessie kepada cessus (lessee).  AbstractThis study aims to determine the legal protection of the lesse against the standard agreement made by the lessor party (PT. ORIX Indonesia). The research method used is legal research using a statutory approach. The results showed that the clause contained in Article 10 of the Leasing Financing Agreement by PT. ORIX Indonesia and the lessee determine that the transfer of receivables from the cident (old lessor) to the cessionary (new lessor) without notifying the cessus (lessee) is contrary to the provisions of Article 613 of the Civil Code, especially Paragraphs (2) and (3) which require notification or approval. the existence of cessie to cessus (lessee).

Page 7 of 15 | Total Record : 141

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press) Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review More Issue