Law, Development and Justice Review
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Articles
144 Documents
<![CDATA[Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rudi Erwin Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Sudi Fahmi]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17173
<![CDATA[This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic and to know the Ideal Concept of Implementing COVID-19 Vaccination Against Citizens in Indonesia This study uses a normative research method in juridical research. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community, there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore, Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic that someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed, which also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life.Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19 dan mengetahui konsep Ideal Pemberlakuan Vaksinasi COVID-19 Terhadap Warga Negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat.Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara]]>
<![CDATA[Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika ]]>
<![CDATA[Abraham Rodo Suryono]]>;
<![CDATA[Elfrida Ratnawati]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17170
<![CDATA[The purpose of this paper is to provide an overview of the rehabilitation order for narcotics abusers themselves. Law No. 35 of 2009 on Narcotics clearly stipulates that rehabilitation is mandatory for abusers. In fact, it is still common for court decisions to be made without rehabilitation for defendants who are proven to be abusers; this is as an example such case in Decision No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby. This research is a normative juridical research with a statutory approach model (statue approach) and uses secondary data which is carried out by means of literature or literature studies. This study discusses the considerations of judges imposing prison sentences without rehabilitation for narcotics abusers for themselves being reviewed based on the principle of legal certainty). The results of the research show that Judge Decision No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, it is basically correct in using Article 127 paragraph (1) but it is not quite suitable in terms of imposing sanctions on the defendant for not ordering rehabilitation pursuant to Article 127 paragraph (2) and (3) of the Law on Narcotics. Thus a decision that is not in accordance with applicable regulations shows law enforcement that does not provide justice and legal certainty.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer dalam Pembuatan Vidio ]]>
<![CDATA[Andis Suci Aulia]]>;
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17172
<![CDATA[This research aimz to knowing about copyright using a popular audio on making video. The research method used is sociological juridical, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are violations of the use of popular audio in making videos using the dubsmash application in terms of the UUHC can be categorized as acts that include violations of economic rights in which the Creator or economic rights holders are taken away. The role of the Notary in legal protection of the creator in the case of the use of popular audio that makes videos using the Dubsmash application without permission from UUHC is as a consultant registered with the Directorate General. The obstacle is the binding of the creator of the Dubsmash application when uploading with the provisions of Mobile Motion and in the case of investigations carried out by PPNS based on an investigation warrant issued by officials who have competence in copyright.]]>
<![CDATA[Perbandingan Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang ]]>
<![CDATA[islamiyati islamiyati]]>;
<![CDATA[Ghina Aslam]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>;
<![CDATA[Achmad Arief Budiman]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17175
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa perkara pengangkatan anakmenjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun, realita menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Hal demikian menimbulkan akibat hukum yang berbeda dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini akan menganalisis tentang perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Manfaatnya dapat membantu pemerintah dalam penegakan hukum pengangkatan anak di Indonesia.Penelitian termasuk fileld research dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, membutuhkan data primer dan sekuder, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwapersamaan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terdapat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang dijadikan pedoman, status dan kedudukan, serta akibat hukum yang timbul pada pengangkatan anak]]>
<![CDATA[Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP ]]>
<![CDATA[Naomi Catherine Felencia]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17214
<![CDATA[The research aims to analyse the form of supervision carried out by the Financial and Development Supervisory Board (FDSB) on state financial reports based on FDSB regulations. The method used in this research is a normative method accompanied by an approach method through legislation. Results from this study are expected to provide knowledge regarding the role of FDSB in conducting supervision, especially in a case of corruption and the Social Insurance Administration Organization (BPJS) health body. In this case, the FDSB carries out its duties in accordance with laws and regulations. The FDSB has a duty to be a government oversight unit that is directly responsible to the President, does audits, and can also cooperate with other institutions. Keywords: Financial and Development Supervisory Board (FDSB), Supervision, Corruption, Social Insurance Administration Organization (BPJS). AbstrakPenelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara yang berdasarkan oleh peraturan BPKP. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode normative yang disertai dengan metode pendekatan melalui peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai peran BPKP dalam melakukan pengawasan terutama dalam kasus Korupsi dan BPJS Kesehatan. Dalam kasus ini, BPKP menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penelitian ini, BPKP mempunyai tugas sebagai unit pengawasan pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas salah satunya melakukan audit yang selain itu juga dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya.]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[Alissa Septania Damayanti]]>;
<![CDATA[Agus Machfud Fauzi]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17215
<![CDATA[The purpose of the study was to determine the political participation and political behaviour of novice voters in determining their political choices in the Village Head Election and to determine the supporting factors in their political choices. Data analysis was carried out descriptively using Max Weber's theory of social action. The method used in this article is qualitative research supported by relevant literature studies. It is hoped that novice voters will be more active in participating in political activities by dividing their time between studying and participating in political activities. The results of this study show that the behaviour of novice voters in Jemundo Village, Taman District, Sidoarjo Regency in the Simultaneous Pilkades in 2022 tends to be hesitant when viewed based on political behaviour and attitudes. Novice voters in Jemundo Village are opportunists in political behavior, using inconsistent and pragmatic forms of voter behavior.. Keyword: Novice voters, village head elections. Actions of Rationality. AbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi politik dan perilaku politik pemilih pemula dalammenentukan pilihan politiknya pada Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengetahui faktor pendukung dalam pilihan politik pemilih pemula. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung oleh studi kepustakaan yang relevan. Diharapkan pemilih pemula lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan cara membagi wakti belajar dan mengikuti kegiatan politik. Hasil dari penelitian ini adalah perilaku pemilih pemula pada Desa jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada Pilkades Serentak tahun 2022 cenderung ragu-ragu & bila dipandang berdasarkan perilaku dan sikap politik. Pemilih pemula pada Desa jemundo adalah perilaku politik Opportunis menggunakan bentuk perilaku pemilih yg nir konsisten & pragmatis.]]>
<![CDATA[Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government ]]>
<![CDATA[Asna Rohmatun Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Fatma Ulfatun Najicha]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17225
<![CDATA[The purpose of this research is to know the development of e-government in Indonesia and to know how to optimize e-government. The research method used is descriptive research conducted with a qualitative approach. This study aims to describe, analyze and interpret the implementation of E-Governmant in government public services. The results obtained from this study are that one way to achieve a country that has a good governance system is to apply e-government as a public service. However, its application in the field in Indonesia has not been so optimal. Therefore, to optimize e-government its application can be based on the principles of good governance in addition to relying on Presidential Instruction No. 3 of 2003. Keywords: e-government, goverment, good government Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan e-government di Indonesia dan mengetahui cara pengoptimalan e-governtment. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai implementasi E-Governmant dalam pelayanan publik pemerintah. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Salah satu cara untuk mencapai negara yang memiliki sistem pemerintahan yang baik (good governance) adalah dengan menerapkn e-government sebagai pelayanan publiknya. Namun, penerapannya di lapangan pada negara Indonesia belum begitu optimal. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan e-government penerapannya dapat berpatokan pada prinsip-prinsip good governance selain berpatokann pada Inpres No. 3 tahun 2003.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Penyewa Gedung Hotel Atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Aldhika Benjamin Madjan]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17200
<![CDATA[The Covid-19 pandemic caused the government to prohibit community activities outside the home which might cause crowds, thus hindering the implementation of a building rental agreement for an event that had been made and agreed before the pandemic but its implementation during the pandemic. This research will analyze the legal protection for building tenants for delays in implementing hotel building rental agreements during the Covid-19 pandemic. The study aims to find out, review and analyze the legal protection given to tenants for delays in implementing lease agreements in the Melva Balemong Hotel & Resort building. Types of field research research, the research approach uses empirical juridical, the data needed are primary and secondary data. The results showed that legal protection is preventive and legal protection is repressive. Repressive legal protection can be provided through dispute resolution efforts that can be done through the courts and outside the court and the provision of administrative sanctions in the form of fines to the hotel. Meanwhile, preventive legal protection can be carried out to prevent arbitrary actions from the hotel that can cause losses to the tenants of the building. Legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can apply effectively to Melva Balemong Hotel & Resort Keywords: Lease Agreement, Covid-19, Legal ProtectionAbstrakMasa pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah melarang kegiatan masyarakat di luar rumah yang dimungkinkan akan menyebabkan kerumunan, sehingga menghambat suatu pelaksanaan perjanjian sewa gedung untuk suatu acara yang telah dibuat dan disepakati sebelum adanya pandemi namun pelaksanaannya pada masa pandemi. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum bagi penyewa Gedung atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelindungan hukum yang diberikan kepada penyewa atas penundaan pelaksanaan perjanjian sewa pada gedung Melva Balemong Hotel & Resort. Jenis penelitian field research, pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris, data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif dapat diberikan melalui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemberian sanksi administratif berupa denda kepada pihak hotel. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak hotel yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa gedung. Pelindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berlaku secara efektif pada Melva Balemong Hotel & Resort.]]>
<![CDATA[Analisa Polemik Dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru Dalam Penyelenggaraan Dan Penerapan Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Dwi Putra Nugraha]]>;
<![CDATA[Daafa’a Alhaqqy Muhammad]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17202
<![CDATA[Otonomi Daerah, as stated in UU No. 32/2004, is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of local communities in accordance with statutory regulations. With regional autonomy, it is hoped that decentralisation that supports equity in terms of development and welfare can be realized. The ideal conditions that are expected with the implementation of regional autonomy are very far from the current reality One in particular is Banten Province, which departed from West Java Province since 2000 and whose poverty level has actually increased. This research was done to show that the ideal conditions that are expected with the implementation of regional autonomy are very far from the current reality. Report cards for new autonomous regions, including Banten Province, are still dominated by red numbers. Keyword: Regional autonomy, decentralization, participation and local elit Abstrak Otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 32/2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah, diharapkan desentralisasi yang mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dapat terwujud. Kondisi ideal yang diharapkan dengan pelaksanaan otonomi daerah sangat jauh dari kenyataan saat ini Salah satunya adalah Provinsi Banten yang berangkat dari Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2000 yang tingkat kemiskinannya justru meningkat. Studi ini dilakukan untuk menunjukkan kondisi ideal yang diharapkan dengan dilaksanakannya otonomi daerah nyatanya sangat jauh dari kenyataan saat ini. Raport untuk daerah otonom baru, khususnya Provinsi Banten, masih didominasi angka merah.]]>
<![CDATA[Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Muhamad Azhar]]>;
<![CDATA[Suhartoyo Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17352
<![CDATA[Abstract This study aims to find methods, solutions and explore the strengthening of the social security system for fishing crew workers in the framework of occupational risk protection and fair wage protection. In detail, the aims are to: formulate a model for strengthening the social security system for just fishing crew workers; designing a risk-based wage protection system for fishing vessel crews; and formulation of alternative policies for the protection of crew members of fishing vessels through national level regulations and regional regulations. The research method used in this research is legal research which is oriented towards policy reformulation produced by the government. This study uses a comparative approach and statutory approach. The object of research In the first year it was carried out on members of the Fishery Crew Labor Union of Central Java Province who are based in Tegal. In the second year, the crew of fishing vessels outside Java Island. The expected results of this research are that in the first year, it will produce a model for strengthening the social security system for fair fishing crew workers. in the second year, it will produce a design of a risk-based wage protection system for fishing vessel crew, a fishing vessel management system based on risk calculation and in the third year an alternative policy for protecting fishing vessel crew through national level regulations and regional regulations. Keywords: Ship's Crew, Fisheries, Employment, Social Security. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode, solusi dan mendalami penguatan sistem jaminan sosial bagi pekerja Anak Buah Kapal Perikanan dalam rangka perlindungan risiko kerja dan perlindungan upah yang berkeadilan. Secara terperinci bertujuan untuk: menformulasikan model penguatan sistem jaminan sosial bagi pekerja Anak Buah Kapal Perikanan yang berkeadilan; mendesain sistem perlindungan upah yang berbasis resiko bagi Anak Buah Kapal Perikanan; dan formulasi alternatif kebijakan perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan melalui peraturan tingkat nasional dan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang berorientasi pada reformulasi kebijakan yang dihasilakan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan comparative approach dan statutory approach. Objek penelitian Pada tahun pertama dilakukan terhadap Anggota Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan Propinsi Jawa Tengah yang berdudukann di Tegal. Hasil penelitian menujukan bahwa pada tahun pertama, menghasilkan model penguatan system jaminan sosial bagi pekerja anak buah kapal perikanan yang berkeadilan. pada tahun kedua, akan menghasilakan desain sistem perlindungan upah yang berbasis resiko bagi Anak Buah Kapal Perikanan, Sistem Penguhan yang berbasis pada perhitungan resiko dan pada tahun ketiga Alternatif kebijakan perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan melalui peraturan tingkat nasional dan peraturan daerah. Kata Kunci: Anak Buah Kapal, Perikanan, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial.]]>
