Law, Development and Justice Review
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Articles
141 Documents
<![CDATA[Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut) ]]>
<![CDATA[Yustisia Rahayuning Tyas]]>;
<![CDATA[Islamiyati Islamiyati]]>;
<![CDATA[Budiharto Budiharto]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.9524
<![CDATA[Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Likuidasi bank pada Perusahaan Daerah terkadang timbul pertentangan pengaturan likuidasi yang menyebabkan konflik kelembagaan dalam likuidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kewenangan dan tanggungjawab kepada nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif serta Teknik Kesimpulan Data menggunakan kesimpulan data induktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan likuidasi bank Perusahaan Daerah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan yang lebih luas sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah daerah terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS.]]>
<![CDATA[Persepsi Hakim Tentang Positivisasi Lembaga Rechtverwerking ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v1i1.3573
<![CDATA[Ketika hukum tidak tertulis, moralitas serta etika dipositivikasi dalam bentuk undang-undang, maka akan terjadi pergeseran makna esensial dari hukum tidak tertulis, moralitas ataupun etika tersebut, sebab dengan dipositivisasi nilai moralitas, etika serta hukum tidak tertulis tersebut tidak lagi mengabdikan dirinya kepada nilai, kesadaran dan kepentingan bersama, tetapi mengabdi kepada mereka yang memiliki “kekuasaan" yang lebih kuat. Demikian misalnya lembaga rechtverwerking positivisasi lembaga ini semula dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan sistem negatif dalam sistem pendaftaran tanah, namun kemudian dalam perspektif “Critical Legal Study” serta persepsi hakim yang serba positivistik menjadikan lembaga adat tersebut justru mengebiri hak masyarakat adat atas penguasaan tanah adat mereka ]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online ]]>
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>;
<![CDATA[Zil Aidi]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6139
<![CDATA[Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris serta metode analisis kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis problematika hukum dalam perjanjian kemitraan dalam praktek bisnis transportasi online. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum antara mitra pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah hubungan kemitraan yang tidak tunduk pada Undang-Undang No.13 tahun tentang Ketenagakerjan, namun pola hubungan kemitraan merupakan bentuk baru hubungan kerja pada revolusi industri 4.0 yang hingga saat ini belum ada pengaturan hukumnya secara khusus. Pelaksanaan perjanjian kemitraan sangat tidak seimbang bagi mitra pengemudi, karena perjanjian dirancang oleh perusahaan penyedia aplikasi dalam bentuk kontrak baku. Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merevisi Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan hukum kepada mitra pengemudi. ]]>
<![CDATA[Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7999
<![CDATA[Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat atas permintaan dari sepasang calon suami istri, dimana mereka berdua telah setuju dan sepakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing. Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perjanjian kawin tidak dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung, namun pada tanggal 27 Oktober 2016 keluarlah “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015” yang pada intinya perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” serta menganalisa implementasi putusan tersebut terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” yang membawa perspektif baru tentang kesepakatan perkawinan di mana perjanjian kawin dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak merugikan pihak ketiga.]]>
<![CDATA[Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak - Hak Tergugat ]]>
<![CDATA[Ery Agus Priyono]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>;
<![CDATA[Dharu Triasih]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5135
<![CDATA[Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkaraperdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawabanatas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan,bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdatatidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatanharus memenuhi syarat formal dan materil.]]>
<![CDATA[The Little Vatican: Optimalisisasi DWIPA (Desa Wisata Pancasila) sebagai Upaya Meningkatkan Harmonisasi Sosial dan Toleransi ]]>
<![CDATA[Fradhana Putra Disantara]]>;
<![CDATA[Dicky Eko Prasetio]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7640
<![CDATA[Gereja Stasi Santa Maria yang berada di Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro menjadi salah satu gereja yang unik karena selain digunakan sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai pusat kebudayaan masyarakat.Dengan demikian, integrasi antara agama dan budaya bisa menjadi salah suatu inisiasi dalam mewujudkan toleransi.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi integrasi agama dan budaya di masyarakat Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro dengan Gereja Stasi Santa Maria.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang melihat berbagai peraturan hukum mengenai hak beragama dikaitkan dengan perilaku hukum masyarakat.Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek penelitian kepustakaan (library research).Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik toleransi dapat dioptimalkan dengan adanya integrasi nilai-nilai budaya dengan agama serta perlunya optimalisasi Desa Wisata Pancasila sebagai solusi untuk meningkatkan toleransi dan harmonisasi social di masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Pembangunan Jembatan Brawijaya antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan) ]]>
<![CDATA[Nissa Dayu Suryaningsih]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.10532
<![CDATA[Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa pemutusan perjanjian secara sepihak antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan notebanenya bersifat final dan mengikat, namun justru dilakukan upaya hukum lain dengan mengajukan sengketa melalui jalur pengadilan. Berangkat dari uraian tersebut, memantik pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan suatu perjanjian? dan bagaimana analisis pemutusan perjanjian secara sepihak (studi kasus perjanjian kerja konstruksi harga satuan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan)?. Penelitian ini menggunkan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis dengan menggunakan berbagai doktin, teori, dan asas hukum secara konseptual. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dan PT Fajar Parahiyangan adalah sah dan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pemerintah Kota Kediri tidak dapat dibenarkan.]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Berbasis Eletronik Pada Saat Pandemi Virus Covid-19 ]]>
<![CDATA[Muhamad Azhar]]>;
<![CDATA[Melisa Dwi Putri]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11422
<![CDATA[Virus corona merupakan virus berbahaya dan ditemukan di salah satu wilayah di cina dan timur tengah. Salah satu ciri-ciri virus ini adalah dengan mudah menyebar dan tidak memberikan gejala khusus yang dapat memfasilitasi seseorang yang didukung. Negara indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum bentuk dari negara hukum yang berlaku di indonesia adalah dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melihat kondisi saat ini diperlukan sebuah kebijakan yang dapat melindungi warga negara serta menjalankan kewajiban negara untuk melaksanakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Tujuan pengkajian atas permasalahan tersebut untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada saat normatif dalam rangka pemilihan kepala daerah. Metode penelitian menggunakan kajian yuridis normatif dengan menggunakan buku, artikel, dan jurnal-jurnal terkait.]]>
<![CDATA[Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan ]]>
<![CDATA[Herman Susetyo]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11958
<![CDATA[Penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang kedudukan Firma dan CV beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mendasarkan analisisnya pada perundang-undangan dan doktrin hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kedudukan Sekutu Firma sebagai Penanggung dalam Firma sama dengan kedudukan Sekutu Komplementer sebagai penanggung dalam CV, adalah sebagai berikut; Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer berkedudukan sebagai Penanggung berdasarkan undang – undang, Sekutu Firma berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHD, sedang Sekutu Komplementer ditentukan dalam Pasal 19 KUHD. Sekutu Firma berkedudukan sebagai Penanggung bagi Firma sebagai Debitor, demikian juga Sekutu Komplementer sebagai Penanggung bagi CV sebagai Debitor. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer bertanggung jawab sebagai Penanggung atas utang – utang Firma/CV sepenuhnya/paripasu pro rata parte/seimbang dengan inbrengnya kedalam persekutuan (Firma/CV) tersebut. Para sekutu tersebut bertanggungjawab untuk seluruhnya perikatan yang telah dilakukan. Sekutu Firma untuk Firma dan sekutu komplementer untuk CV, berdasarkan prosentase inbrengnya ke dalam Persekutuan. Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, setelah memenuhi kewajibannya melunasi utang – utang Firma maupun CV, tidak berkedudukan sebagai Kreditor terhadap Firma maupun CVnya seperti halnya Penanggung berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata (seperti diatur dalam Pasal 141 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU). Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, tidak serta merta dapat digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya, kecuali atas persetujuan para sekutu yang lain. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung tidak mempunyai Hak Istimewa seperti halnya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma dan CV, dapat dimohonkan pernyataan pailit bersamaan dengan badan usahanya maupun sendiri – sendiri, karena para sekutu tersebut tidak memiliki Hak Istimewa layaknya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata]]>
<![CDATA[Dispensasi Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.10984
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kabupaten Wonogiri dan Perlu pemahaman tentang tata cara pengajuan perkawinan di bawah umur bagi, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.]]>
