cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syahwalan
Contact Email
syahwalan@iainbengkulu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alimarah@iainbengkulu.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25410067     EISSN : 2684799X     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal A-Imarah: Fokus jurnal ini adalah upaya mengaktualkan pemahaman yang lebih baik tentang keilmuan politik Islam dan pemerintahan, baik lokal maupun internasional melalui publikasi artikel, laporan penelitian, dan ulasan buku.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2023): Januari" : 10 Documents clear
Komunikasi Politik Megawati Soekarnoputri Terhadap Kepemimpinan Jokowi dalam Pemberitaan Metro TV Usep Saeful Kamal; Sadri Sadri
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.8080

Abstract

Political communication is communication directed at achieving an influence in such a way that the problems discussed by this type of communication activity can bind all its citizens through sanctions jointly determined by political institutions. So that in political communication a political communication channel is needed which is a means or tool to facilitate the exchange of information or messages. The delivery of communication from communicators to communicants can be in the form of images, writing or actions. Meanwhile, television is a tool and structure that conducts political communication in the context of mass media as a means of making it easier to convey political messages. Metro TV's coverage as a public channel was allegedly utilized by Megawati Soekarnoputri in overseeing Jokowi's leadership from serving as Mayor of Solo to the second term President, 2019-2024. The purpose of this research is to obtain in-depth information and answers related to the impact of Megawati Soekarnoputri's political communication on Jokowi's leadership in Metro TV coverage.
Analisis Kebijakan Mutasi Asn Pasca Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah Ipandang Ipandang; Mislu Zaini; Irma Irayanti; Kamaruddin Kamaruddin; Aris Nur Qadar Ar-Razak
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.7987

Abstract

Mutations for the State Civil Apparatus are commonplace in an organization or government agency. However, the mutation policy that was carried out after the Pilkada in Muna Regency was considered a technical, administrative and political phenomenon. The aims of this study are (1) to identify the mechanism for post-election mutations in Muna Regency; (2) Identifying the legal implications of the ASN mutation policy after the Regional Head Election in the Muna Regency government based on Article 72 paragraph (2) of Law number 10 of 2016 (3) Identifying Fiqh Siyasah's views regarding the ASN Mutation Policy after the Regional Head Election in Regional Government Muna District. The results of this study indicate that (1) In practice, the mutations carried out after the Regional Head Election are based on the needs of employees in a State Civil Apparatus employee office, this is done for the distribution of State Civil Apparatus Employees evenly and fairly; (2) Implementation of mutations according to the law, mutations are carried out on functional officials while what is meant in Article 72 of Law number 10 of 2016 are structural officials and functional officials who get additional tasks; (3 Mutation policy in Fiqh Siyasah can be done and occurred during the time of the Prophet Muhammad until the Caliphate of Umar Bin Al-Khattab.
Pelaksanaan Sanksi Adat Serawai terhadap Pelaku Penggarap Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Meliya Andani; Hendi Sastra Putra; Mikho Ardinata; Rangga Jayanuarto
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.8549

Abstract

Hukum adat yang diberlakukan masyarakat adat serawai khususnya di desa Sendawar memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat yang melanggar aturan hukum adat akan dikenakan sanksi adat yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Tujuan Penelitian adalah, Untuk menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan sanksi adat serawai terhadap pelaku penggarap tanah ulayat berdasarkan hukum adat di desa sendawar, dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat bagi masyarakat adat serawai desa sendawar, kecamatan semidang alas maras, kabupaten seluma. Jenis penelitian ini adalah empiris. Dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dan pegumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan : pertama Pelaksanaan sanksi adat merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga adat dalam rangka melaksanakan ketentuan hukum adat untuk memberikan hukuman kepada masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat, penyelesaian sanksi adat serawai tentang tanah pelaku pengarap tanah ulayat adalah melalui jalur non litigasi yaitu mediasi, lembaga adat mengumpulkan pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum adat, mengadakan musyawarah, memberikan putusan dan sanksi sesuai hukum adat serawai, kedua Hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat yaitu Faktor Tempramen, Tingkat Pendidikan, Kedisplinan, Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mentaati peraturan Adat, Faktor Ekonomi dan Ketidaktahuan Masyarakat tentang Tanah Adat/Ulayat.
Kedudukan Hukum Pemilih Non E-Ktp Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Di Provinsi Papua Ahmad Rifai Rahawarin; Muslim Muslim; Farida Tuharea; Zonita Rumalean Zirhani Rumalean; Wahyudi BR; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.9884

Abstract

The essence of the right to vote for Non-e-KTP Voters in the democratic system and Human Rights in the general election system in Papua Province consists of the essence of the right to vote Non-e-KTP from a democratic perspective in Papua, which is very different from the highest defeat in the hands of the people but based on law, so In Papua, the noken system applies, whose democracy is based on consensus deliberation with a delegation system represented by big people or a bond system without being questioned about the use of e-KTP, and a direct voting system by those who have the right to vote determined by e-KTP. As well as the essence of the right to vote for non-e-KTP voters from the perspective of human rights in Papua, namely the rights of citizens to vote as human rights and constitutional rights of citizens can be through the use of the right to vote directly by voters who have e-KTP to exercise their rights and can represented by a traditional leader who represents and on behalf of the community to determine elections. From the perspective of human rights and justice, theoretically it can be said that it fulfills a sense of cumulative justice, but individually it can be said that it does not fulfill a sense of justice.Esensi hak memilih Pemilih Non e-KTP pada sistem demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam sistem pemilihaan umum di Provinsi Papua terdiri dari esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif demokrasi di Papua yaitu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat namun berdasarkan hukum, sehingga di papua berlaku sisten noken yang demokrasinya berdasarkan musyawarah mufakat dengan sisten delegasi yang diwakili oleh big man atau sistem ikat tanpa dipermasalhakan penggunaan e-KTP, dan sistem pencoblosan lansung oleh yang memiliki hak memilih yang ditentukan oleh e-KTP.  Serta esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif Hak Asasi Manusia di Papua yaitu hak-hak warga negara untuk memilih sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat memalui penggunaan hak memilih langsung oleh pemilih yang ber e-KTP untuk menggunakan haknya dan dapat diwaili oleh ketua adat yang mewakili dan atas nama masyarakat untuk menentukan dalam pemilu yang dilihat dari perspektik hak asasi manusia dan kedilan secara teoritik dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan komulatif namun secara individu dapat dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan.
Pengawasan Terhadap Mantan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong Widya Timur; Ferawati Royani; Sandi Aprianto; Anggun Annisa
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.9886

Abstract

Sexual crime is a crime that is quite high in Indonesia which causes trauma, depression and death. A similar case which was quite shocking also occurred before in 2016, the murder and rape of a 14 year old girl by 14 perpetrators in Rejang Lebong Regency, Bengkulu. Based on the facts of the cases mentioned, acts of sexual violence against children may be committed by anyone, anywhere, with any mode or motive and in any scope. Based on the description that has been described, the authors formulate the problem, namely how the supervision is carried out by government officials and law enforcement against ex-convicts who commit sexual violence against children in Rejang Lebong Regency. The legal research method used, namely normative-empirical, is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. Supervision is needed for ex-convicts in cases of sexual violence against children. Until now, there has not been found any systematic supervision of ex-convicts in cases of sexual violence against children in Rejang Lebong Regency, especially for perpetrators who have blood ties to the victims such as the victims' fathers, brothers, uncles and grandfathers. Supervision of ex-convicts in cases of sexual violence against children is important as an effort to prevent repetition of cases. Then considering the psychological condition of victims and perpetrators of crime, this supervision has an urgency to carry out.Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang cukup tinggi di indonesia yang menyebabkan trauma, depresi hingga kematian. Kasus serupa yang cukup menggemparkan juga terjadi sebelumnya pada tahun 2016, pembunuhan dan pemerkosaan gadis 14 tahun oleh 14 pelaku di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Berdasarkan fakta kasus yang telah disebutkan, tindak kekerasan seksual pada anak berkemungkinan dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dengan modus atau motif dan dalam lingkup apapun. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan penegak hukum terhadap mantan narapidana yang melakukan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Diperlukan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak. Hingga saat ini belum ditemukan adanya sistematika pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong terutama bagi pelaku kejahatan yang memiliki ikatan darah terhadap korban seperti ayah, kakak, paman, dan kakek korban. Pelaksanaan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak penting untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap repetisi kasus. Kemudian mengingat kondisi psikologis korban dan pelaku kejahatan, pengawasan ini memiliki urgensitas untuk dilakukan.
Politisasi Hadis Era Pilpres: Framing Simantik Hadis-Hadis Politik Mugy Nugraha; Fatihunnada Fatihunnada; Nalil Huda
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.8982

Abstract

Among the political machines used by Prabowo's supporters is the hashtag #2019gantipresiden which has gone viral on sosial media, and has even become a news portal on an online site with the address www.2019gantipresiden.org. The researcher found three posts published by the portal raising political issues and basing opinions on the hadith of the prophet. One of these hadiths is "Muslims will experience a situation of being besieged and beaten up by other people like a tumpeng which is fought over by food champions" which is interpreted according to the condition of Muslims during the 2019 General Elections with political conditions castrated by people others through the government. Therefore, research on the meaning of political hadiths like this is very important to see whether shifts in the meaning of hadiths have been found since they were uttered or carried out by the prophet until the hadiths are voiced by parties who have political interests. In this research, the approach used to analyze the Prophet's hadith is Framing analysis by Robert N, Entman. The data analysis technique used by the author in this study is simantic framing analysis. In this case, simantic framing analysis is felt to be able to find out how the web www.2019gantipresiden.org carries out the process of framing news about the 2019 election using Robert N. Entman's analysis.Di antara mesin politik yang digunakan pendukung Prabowo adalah tagar #2019gantipresiden yang menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi portal berita di situs online dengan alamat www.2019gantipresiden.org. Peneliti menemukan tiga postingan yang dimuat oleh portal tersebut dengan mengangkat isu politik dan melandasi opini dengan hadis nabi. Salah satu hadis tersebut adalah “umat Islam akan mengalami satu situasi dikepung dan dikeroyok oleh umat-umat lain seperti sebuah tumpeng yang diperebutkan oleh jago-jago makan” yang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi umat Islam saat penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dengan kondisi politik yang dikebiri oleh umat lain melalui pemerintah. Oleh karena itu, penelitian terhadap pemaknaan hadis-hadis politik seperti ini sangat penting untuk melihat apakah ditemukan pergeseran makna hadis sejak diucapkan atau dilakukan oleh nabi sampai hadis tersebut disuarakan oleh pihak yang memiliki kepentingan politik. Dalam penelitian ini model pendekatan yang akan digunakan menganalisa hadis Nabi adalah analisis Framing  Robert N, Entman. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis framing simantik.  Dalam hal ini, analisis Framing simantik dirasa mampu untuk mencari tahu bagaimana web www.2019gantipresiden.org melakukan proses pembingkaian berita seputar pemilu 2019 dengan menggunakan analisis Robert N. Entman.
Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UUD NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dwi Putra Jaya; Muhammad Arafat Hermana
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.10067

Abstract

Dari latar belakang pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut  Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UUD NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskreptif berupa data-data tertulis atau lisan  dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UUD NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa terbentuknya UU pelayanan publik adalah karena belum maksimal dan belum terpenuhinya peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik terhadap hak- hak warga negara Indonesia. Karena UU yang ada (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP) hanya mengatur pelayanan informasi, belum menyangkut ruang lingkup pelayanan secara luas.
Relasi Kuasa Pemerintah Dan Guru PAI Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di Sekolah Menengah Kejuruan Tasri Tasri; Hendy Rasyid Kurniawan; Muhammad Nikman Naser
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.9900

Abstract

The problem in this study is that there are several indicators of radicalism in students in the author's observations at SMK 1 Argamakmur. The government and Islamic Religious Education Teachers try to create a religious atmosphere that can reduce the impact of deviant understanding in schools. The purpose of this study is to find out more about the efforts of the government and Islamic Religious Education Teachers in preventing radicalism at SMK 1 Argamakmur, North Bengkulu Regency. This research is a field research using descriptive qualitative method. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study are regulations implemented by the government need to be integrated in the curriculum and Islamic Education learning tools, internalization of anti-radicalism in Islamic Education materials, early socialization, reviving religious activities in the school environment and society. Masalah dalam penelitian ini ada beberapa indikator paham radikalisme pada peserta didik dalam pengamatan penulis di SMK 1 Argamakmur. Pemerintah dan Guru Pendidikan Agama Islam berupaya menciptakan suasana keagamaan yang bisa mengurangi dampak pemahaman yang menyimpang di sekolah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam upaya pemerintah dan Guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah paham radikalisme di SMK 1 Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian adalah regulasi yang diterapkan oleh pemerintah perlu diintegrasikan dalam kurikulum dan perangkat pembelajaran PAI, internalisasi anti radikalisme pada materi Pendidikan Agama Islam, sosialisasi sejak dini, menghidupkan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. 
Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. Muhammad Aziz Zakiruddin; Bella Intan Lestari
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.10132

Abstract

Partisipasi Pemilih Pemula memiliki Peran Penting dalam Pemilihan Umum, pemilih pemula merupakan generasi yang bersinggungan langsung dengan media sosial dan turut aktif dalam penggunaannya. Proses dalam menuju pesta pemilihan umum tidak terlepas oleh intrik dan isu-isu yang diframing oleh media dan disebarkan secara masif melalui media sosial. Pemilih pemula yang merupakan pengguna aktif media sosial tidak dapat terpengaruh oleh berita-berita media sosial, yang kemudian dapat mempengaruhi pemilih pemula untuk tidak mengambil porsi dalam melakukan pemilihan umum, fenomena ini memunculkan ketertarikan peneliti untuk meneliti bagaimana peran dan strategi KPU kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula. Penelitian ini bersifat Lapangan, yang dimana data diambil secara langsung melalui narasumber KPU Kota Bengkulu.
Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam yang Berhubungan dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia Sirman Dahwal; Dimas Dwi Arso
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.8035

Abstract

It is necessary to study Islamic legal theories that relate to and support the Religious Courts in Indonesia as Islamic family courts that grow and develop in resolving disputes fairly, especially for the Indonesian Muslim community. This writing aims to discuss legal theories that support the existence of the Religious Courts in Indonesia and the history of the Religious Courts in Indonesia from before independence until now. The method in this research is normative legal research. The discussion is directed to material analysis of Islamic legal theories and the arguments and principles of fiqh, which form the basis of thinking. The results of research on the existence of the Religious Courts in Indonesia are proven by supporting legal theory, receptive in complex theory, reception theory, sensory exit theory, receptive a contrario theory and other theories that have developed to help the existence of the Religious Courts and existing regulations such as Law no. 7 of 1989 which has been amended by Law no. 3 of 2006, then amended again by Law no. 50 of 2009 concerning the Religious Courts and Compilation of Islamic Law with Presidential Decree No. 1 of 1991, as well as Decree of the Minister of Religion No. 154 of 1991 concerning the Implementation of the Compilation of Islamic Law, it is hoped that a new chapter will begin for the History of the Development of the Religious Courts in Indonesia. Saat ini perlu dikaji teori-teori hukum Islam yang berhubungan dan mendukung Peradilan Agama di Indonesia sebagai peradilan keluarga Islam yang tumbuh berkembang dalam menyelesaikan sengketa secara adil, khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Adapun tujuan penulisan ini yaitu membahas Teori-teori hukum yang mendukung keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, dan sejarah Peradilan Agama di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pembahasan diarahkan kepada analisis materi teori-teori hukum Islam serta dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih yang menjadi landasan berpikir. Adapun hasil penelitian keberadaan Peradilan Agama di Indonesia dibuktikan dengan teori hukum yang mendukung, teori receptie incomplexu, teori receptie, teori receptie exit, teori receptie a contrario dan teori lain yang berkembang mendukung keberadaan Peradilan Agama serta peraturan yang eksis seperti Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, serta Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam, diharapkan mulai babak baru bagi Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. 

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): Juli Vol 8, No 1 (2023): Januari Vol 7, No 2 (2022): VOL 7, NO 2 TAHUN 2022: JULI Vol 7, No 2 (2022): JULI Vol 7, No 1 (2022): Januari Vol 6, No 2 (2021): Vol 6, No 2 Tahun 2021: Juli Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No 1 Tahun 2021: Januari Vol 5, No 2 (2020): Vol 5, No 2 Tahun 2020: Juli Vol 5, No 1 (2020): Vol 5, No 1 Tahun 2020: Januari Vol 4, No 2 (2019): Vol 4, No 2 Tahun 2019 Vol 4, No 2 (2019): Vol 4, No 2 Tahun 2019: Juli Vol 4, No 1 (2019): Vol 4, No 1 Tahun 2019: Januari Vol 4, No 1 (2019): Vol 4, No 1 Tahun 2019 Vol 3, No 2 (2018): Vol 3, No 2 Tahun 2018: Juli Vol 3, No 1 (2018): Vol 3, No 1 Tahun 2018: Januari Vol 2, No 2 (2017): Vol 2, No 2 Tahun 2017: Juli Vol 2, No 1 (2017): Vol 2, No 1 Tahun 2017: Januari Vol 1, No 1 (2016): Vol 1, No 1 Tahun 2016: Januari More Issue