cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arini Azka Muthia
Contact Email
aazkamuthia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
aazkamuthia@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
University Of Bengkulu Law Journal
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 25411926     EISSN : 25287656     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UBELAJ (University of Bengkulu Law Journal) aims to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law. UBELAJ publish twice in a year, April and October.
Arjuna Subject : -
Articles 111 Documents
 5   6   7   8   9 
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA KARANG ANYAR, KABUPATEN LEBONG Qurrata Ayuni; Muhammad Syirazi Neyasyah
University Of Bengkulu Law Journal Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.1.%p

Abstract

Tulisan ini akan membahas mengenai pentingnya pembentukan peraturan desa tangguh bencana di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Ada dua bencana utama yang kerap hadir saat musim hujan tiba di Kabupaten Lebong; banjir dan longsor. Keduanya sebenernya bukan merupakan bencana alam biasa melainkan bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan ekologis akibat dugaan pelanggaran lingkungan hidup. Tulisan ini membahas tiga isu pokok yakni mengenai peraturan desa dalam hirarki hukum Indonesia, konsep desa tangguh bencana dan analisa konten pengaturan peraturan desa yang akan dibentuk. Diharapkan tulisan ini akan memberikan landasan hukum yang dapat digunakan untuk menjamin perlindungan constitutional warga negara dalam menghadapi bencana. 
Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Rangga Jayanuarto; Sinung Mufti Hangabei; Mikho Ardinata
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.133-146

Abstract

                                               ABSTRAKHukum adat lahir dan senantiasa dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum. Pemaknaan dan pembedaan konsep hukum adat dalam perkembangannya membawa gesekan kewenangan serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Hukum adat dianggap lebih lemah (inferior) dan bahkan ditinggalkan baik dalam fungsi menyelesaikan masalah maupun sebagai nilai yang hidup di dalam masyarakat Permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (non doctrinal), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat tidak hanya memvonis benar-salah atau menang kalah tetapi juga bagaimana mendamaikan para pihak termasuk berdamai dengan alam, dengan konsep ini maka diperlukan penguatan serta pembadanan asas-asas hukum mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian Sengketa
Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak Elsa Aulia Dewi
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.147-162

Abstract

Married life does not always run happily and eternally based on the One Godhead as stated in Law No.1 of 1974 concerning Marriage, which will eventually lead to divorce. Divorce can be pursued if it meets the reasons that have been regulated by statutory regulations. Divorce has an impact on fathers, mothers and children, the child is the main concern for this impact because the survival of the child after divorce is still the responsibility of parents, especially fathers, for the cost of maintaining and educating the child. This study aims to look at the judges' considerations in determining the costs of the father's responsibility after divorce and in what form the father's responsibility for the cost of maintaining and educating the child. This type of research is a normative juridical research method using literature. The results of the study concluded that there were still many parents, especially fathers who gave up their responsibilities after divorcing, with this the court decision punished and binded parents, namely fathers to continue to provide for their children, because divorce resulted in separation between husband and wife even between husbands (fathers). with the child and the wife (mother) with the child, avoiding neglecting the child's life, the court judge decides the father's responsibility for the cost of caring for the child after the divorce.
Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang Maurid Rizki; Devi Siti Hamzah Marpaung
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.163-177

Abstract

Trade secrets are an important component for a business entity, because trade secrets will provide a competitive advantage for the owner. Therefore, trade secrets need to be given legal protection in order to create fair business competition. Trade secret disputes can occur because there are other parties who use trade secrets without permission, or take advantage of trade secrets that are not in accordance with the contents of the agreement, thereby providing losses for the owner of the trade secret. Trade secret owners who feel aggrieved can file a lawsuit to the District Court, but the dispute resolution process carried out through litigation will take a lot of time and costs so that it actually gives more losses to the trade secret owner. Therefore, with the agreement of the parties, trade secret disputes can be carried out through alternative dispute resolution channels, where the process prioritizes peace between the parties and the costs and time spent will be less. However, in practice there are some parties who think that the APS is a strategy from the defendant to delay the filing of a lawsuit to the District Court, thus making some people reluctant to choose alternative dispute resolution methods. Therefore, this study was conducted with the aim of finding out the advantages and disadvantages of APS, so that it can be assessed how effective the APS method is in resolving trade secret disputes. In this study the author uses the juridical-normative method by approaching the law that reviews trade secrets and alternative dispute resolution, so that the author can conclude that under certain conditions or circumstances alternative dispute resolution can be an effective solution in efforts to resolve trade secret disputes. Rahasia dagang merupakan komponen penting bagi sebuah badan usaha, karena rahasia dagang akan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemilikinya. Sengketa rahasia dagang dapat terjadi karena ada pihak lain yang menggunakan rahasia dagang tanpa izin, atau memanfaatkan rahasia dagang  secara tidak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga memberikan kerugian bagi pemilik rahasia dagang. Bagi pemilik rahasia dagang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga hal tersebut justur memberikan kerugian yang lebih kepada pemilik rahasia dagang. Oleh karena itu dengan kesepakatan para pihak, sengketa rahasia dagang dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, dimana prosesnya lebih mengutamakan perdamaian antara para pihak serta biaya dan waktu yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Namun dalam pelaksanaannya ada sebagian pihak yang menganggap bahwa APS merupakan siasat dari pihak tergugat untuk mengulur diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga membuat sebagian orang enggan untuk memilih metode alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tau kelebihan serta kekurangan APS, sehingga dapat dinilai seberapa efektif metode APS dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan pada undang-undang yang mengulas tentang rahasia dagang dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kondisi atau keadaan tertentu alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi solusi yang efektif dalam upaya penyelesaian sengketa rahasia dagang.
Eksistensi Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Di Tengah Pusaran Ekonomi Global Nur Sulistyo Budi Ambarini; Siti Hatikasari
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.7.1.1-15

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that has a variety of natural resources that are verypotential as economic resources. These natural resources are found in various regions inIndonesia. The management of natural resources in each region is generally carried outaccording to the local culture in the area concerned. The local rules or laws have basicallybeen in effect for a long time and have been carried out from generation to generation by thelocal community. As is the case in Bengkulu Province which has natural resource potentialwith local culture and rules in managing natural resources. Regarding local law, which wasoriginally a means of managing and utilizing natural resources in the region, at this time,especially in the era of economic globalization, it is not only dealing with state law (nationallaw) but also economic and legal issues in the international context. This paper seeks toexamine the problem of how the existence of local law is related to the use and managementof natural resources in the era of economic globalization. The writing of this article isextracted from several results of legal research that has been carried out using non-doctrinallegal research methods through a socio-legal studies approach. Based on the results ofresearch in several locations in Bengkulu Province, applicable local laws relating to the useand management of natural resources have experienced a shift, although in some areas locallegal values are still believed and become guidelines for local communities. This is becauseapart from the enactment of state (national) law, the enactment of regional autonomy is alsodue to the need for economic development in the global era.
Faktor Penyebab Terjadinya Diparias Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu Herlita Eryke
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.7.1.16-33

Abstract

Drugs addict are self-victimizing victims, namely victims and perpetrators of crimes theycommit themselves. The criminal character of a drug addict is a person who is physically'sick.' One of the parties with a very significant task in the criminal justice system is the judge.Judges have an essential role in determining the 'fate' of drugs addict in the future. Incriminal decisions, which can be seen from the registration of cases at the Bengkulu DistrictCourt for narcotics abusers, there are many disparities in the verdicts for drugs addict. Somewere sentenced to 5 years, two years, one year, eight months, and six months, and some wereonly sentenced to rehabilitation. The differences in the sentencing of different judges raisesignificant questions for justice seekers and the general public. Why is it like that? This studyaims to describe the factors that cause criminal disparities for drugs addict. This researchuses socio-legal research methods by collecting data and information and facts from thesymptoms in the field, either through observation, interviews, and documentation. The datawas collected in the form of primary and secondary data, which were selected purposivelyaccording to the characteristics of the data. Data analysis was carried out descriptively withinductive and deductive approaches. As for the study results, the factors that became criminaldisparities were: facts revealed in court, criminal acts, evidence found at the case scene,demands of the public prosecutor, aggravating and mitigating matters, and criminalprovisions violated.
Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU Pers Zacky Antony
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.7.1.34-44

Abstract

The issue of the constitutionality of the Press Council has received a lot of attention in recent years. Especially since the Press Council issued regulations in the press sector. Among other things, the Press Council's regulations governing the competency standards of journalists and the Press Council's regulations governing the verification of media companies include administrative verification and factual verification. Many parties consider that the issuance of regulations in the press sector has exceeded the authority of the Press Council as regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press which became the basis for the formation of the Press Council. The decision of the Constitutional Court (MK) on the petition for judicial review of Law Number 40 of 1999 concerning the Press has had an impact on the life of the national press. The Constitutional Court's decision to reject the judicial review of the Press Law as a whole has confirmed the constitutionality of the Press Council in issuing regulations in the press sector as a reference in the operational level of journalistic work for journalists. This is important so that there is no doubt and confusion in the life of the national press.
Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak Danie Setiawan
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.7.1.45-53

Abstract

Judges in carrying out their duties in court must uphold justice, because justice is the main foundation for the purpose of law. In the practice of civil procedural law within the Religious Courts, judges due to their position or ex officio can decide a case more than what is demanded, even though the parties in the case are not prosecuted. This right is fully within the authority of judges in deciding cases so that the values ​​of legal certainty, justice and benefit are realized. ex officio rights, a judge can decide things that are not stated in the prosecution, for example charging a living, iddah wife to the ex-husband after the divorce. This ex officio right aims to be able to defend rights that are usually not fulfilled by an ex-husband. Husbands, who are supposed to give rights to their wives as organizers of all daily household needs, often ignore their responsibilities. It is intended that the wife has the rights that must be received even after the divorce by considering the situation on the part of the wife and the husband's ability to accept these obligations. By using a normative juridical methodology, namely facing legal problems by looking at the legal rules from the prevailing laws and regulations. So that the results of this study show that judges in carrying out their duties in divorce cases can use ex officio in giving consideration to decisions on husband's obligations towards his wife.
TINGKAT KEBERHASILAN PENDAMPINGAN ABH DALAM UPAYA DIVERSI TAHUN 2018-2020 OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA BAPAS BENGKULU Imran Hasyim
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.7.1.54-70

Abstract

ABSTRACT As the spirit of the birth of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Diversion as an effort to deal with the problem of Children with Legal Problems becomes a challenge for the Community Guidance in the Class II Penitentiary Bengkulu in realizing it. Since its promulgation in 2012, this effort has been carried out in every Children with Legal Problems in Bengkulu Province. It's just that in encouraging the efforts of this Diversion is not optimal because Bengkulu Bapas PK cannot be alone, and must collaborate with other Law Enforcement Officials, such as Police, Prosecutors and Judges. Therefore, the purpose of this study is to measure the success rate of Community Assistance for Community Facilitation in Class II Penitentiary Bengkulu in diversion efforts over the past three years. The method used in this research is quantitative research. With a descriptive analysis method to the trend of the number of cases of Children with Legal Problems assistance by Community Guidance in the Class II Penitentiary Bengkulu Diversified. From 2018, 2019 and 2020 it can be seen that the movement of the comparison of the number of assistance from Children with Legal Problems is sought by Diversi every year to increase. And Children with Legal Problems cases that went to trial at the District Court experienced a decline. This trend could be due to the maximum efforts of the Community Facilitation in Class II Penitentiary Bengkulu who at each stage of assistance paid close attention to each of the best rights for Children with Legal Problems. Keywords: Children; Diversion; Guidance  
PERBANDINGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DENGAN LEMBAGA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NEGARA SINGAPURA, HONG KONG, DAN MALAYSIA Rhendra Kusuma
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.7.1.71-83

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia is one of the pioneers on corruption practices combat in Indonesia. KPK is well known for its achievements in criminal acts of corruption in Indonesia, even though the regulations that discuss the Corruption Eradication Commission often becoming a debatable material by legal experts in Indonesia. The answer to this question can be done by conducting a comparative legal study. This comparative legal study was conducted to compare the corruption eradication system in Indonesia with corruption eradication agencies in other countries to find out what are the similarities and differences. This writing aims to see and analyze the similarities and differences between the Indonesian Corruption Eradication Commission with the Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura, Independent Commission Against Corruption Hongkong and Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia/ Malaysian Anti-Corruption Commission.

Page 7 of 12 | Total Record : 111

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): October Vol. 10 No. 1 (2025): APRIL Vol. 9 No. 2 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 1 (2024): APRIL Vol. 8 No. 2 (2023): OCTOBER Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER Vol. 4 No. 1 (2019): APRIL Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER More Issue