cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arini Azka Muthia
Contact Email
aazkamuthia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
aazkamuthia@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
University Of Bengkulu Law Journal
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 25411926     EISSN : 25287656     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UBELAJ (University of Bengkulu Law Journal) aims to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law. UBELAJ publish twice in a year, April and October.
Arjuna Subject : -
Articles 111 Documents
 3   4   5   6   7 
Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia Teguh Tresna Puja Asmara; Isis Ikhwansyah; Anita Afriana
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.113 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.2.125-143

Abstract

ABSTRACTEase of Doing Business (EoDB) is a business ease indicator which issued by the World Bank. There are eleven indicators that become a benchmark in measuring the ease of doing business in a country. One of the indicators is related to the settlement of investment dispute or in this case is the enforcing contracts and resolving insolvency. Based on the Doing Business of 2019 report, currently the rating of ease of business in Indonesia occupies the position of 73 (seventy three). Indonesia’s EoDB rating is still far from the target, which is ranked 40 (forty) in the world. This is due to dispute settlement in Indonesia still has a number of issues, both in terms of basic regulations, court proceedings and execution. Whereas in the business world (based on the EoDB indicator) a inexpensive, fast, and simple legal dispute settlement tool is needed. This research is a normative juridical legal research with the descriptive method of analysis, with results show that there are still no applying regulations of Law Number 25 of 2007 concerning on Investment which focused on discussing investment disputes, so that there is not clear legal certainty regarding to investment in Indonesia. In addition, there are also a number of issues related to bankruptcy cases, both of which are Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, some of which can lead to certain interests, length of bankruptcy court proceedings, and legal certainty after bankruptcy decisions. A breakthrough or update is needed that can support EoDB, one of which can be done in the field of investment dispute settlement especially related to the enforcing contracts and resolving insolvency by making applying regulations and revising related regulations.ABSTRAKEase of Doing Business (EoDB) merupakan indikator yang berkaitan dengan kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia. Terdapat sebelas indikator yang menjadi patokan dalam mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara. Salah satu yang menjadi indikator yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa investasi atau dalam hal ini penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan. Berdasarkan laporan Doing Business 2019, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada posisi ke 73 (tujuh puluh tiga). Peringkat EoDB Indonesia tersebut masih jauh dari target yaitu masuk peringkat 40 (empat puluh) besar dunia. Hal ini disebabkan antara lain karena penyelesaian sengketa di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan baik itu dari segi dasar peraturan, proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Sedangkan dalam dunia bisnis (berdasarkan indikator EoDB) dibutuhkan sarana penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan sederhana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan hasil menunjukan bahwa belum terdapat peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang fokus membahas sengketa investasi sehingga belum terciptanya kepastian hukum yang kuat dalam berivestasi di Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa masalah terkait dengan penyelesaian perkara kepailitan, antara lain bersumber dari peraturannya yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang beberapa Pasalnya dapat mengarahkan kepada kepentingan tertentu, lamanya proses pengadilan kepailitan, dan kepastian hukum pasca putusan kepailitan. Diperlukan suatu terobosan atau pembaruan yang dapat mendukung EoDB yaitu salah satunya dapat dilakukan pada bidang penyelesaian sengketa investasi khususnya terkait penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan dengan cara membuat peraturan pelaksana dan merevisi peraturan terkait.
Hak-Hak Perempuan Enggano Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Susi Ramadhani; Noeke Sri Wardhani; Lentiara Putri
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.4.2.107-117

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggali pengetahuan tentang sistem matrilineal yang dianut oleh suku Enggano dan menginventarisasi  hak-hak apa saja yang dimiliki oleh perempuan suku Enggano dalam sistem matrilineal serta mendiskripsikan implementasi hak-hak tersebut dalam kehidupan masyarakat suku Enggano di Pulau Enggano. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari masyarakat, sehingga akan mendapatkan data yang langsung terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengertian matrilineal dalam sistem kekerabatan sudah dimengerti oleh sebagian besar Ketua adat di Enggano. Sistem matrilineal yang menurunkan garis keturunan dari pihak Ibu kepada anak perempuan dan anak laki-lakinya. Anak perempuanlah yang nanti dapat menurunkan garis keturunan suku kepada anak-anaknya, tetapi terdapat pengecualian apabila anak laki-laki adalah anak tunggal maka suku Ibunya dapat diturunkan kepadanya. Sengketa terhadap hak-hak perempuan Enggano belum pernah terjadi di masyarakat adat Enggano. Penyelesaian sengketa apabila terjadi maka diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila tidak dicapai kesepakatan maka dilanjutkan ke musywarah adat dengan melibatkan pengurus suku seperti Kepala Pintu Suku, Ketua Adat, Bendahara Adat, tokoh masyarakat, perangkat Desa dan pihak yang bersengketa.
Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya Erlin Triartha Yuliani
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.1-11

Abstract

Pemerintahan yang baik memiliki peran dalam meningkatkan pelayanan publik Pemerintahan. Pelayanan Publik yang diselenggarakan pemerintah  salah satu bentuknya ialah pemberian izin yang tertuang dalam surat keputusan. Akan tetapi faktanya yang terjadi adalah  masyarakat sulit untuk mendapatkan permohonan surat keputusan, karena sikap diam pemerintah yang tidak memberi jawaban apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Untuk mengatasi masalah tersebut, jalur yang ditempuh ialah dengan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, atau permohonan sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pasal  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa berlaku keputusan Fiktif Positif yang berarti sikap diam pemerintah merupakan tindak persetujuan terhadap permohonoan yang diajukan. Sedangkan di UU PTUN berlaku Fiktif Negarti yang berarti sikap diam pemerintah merupakan tindakan menolak permohonan. Berkaitan dengan dengan adanya dua norma tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan/gugatan. Kekurangpahaman masyarakat akan menjadi permasalahan ke depan untuk pemerintahan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat melakukan harmonisasi peraturan demi memberikan kepastian hukum dan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat
Pengaruh Electronic Wallet terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology terhadap Aplikasi Electronic Wallet Milik BUMN) Nonika Inggiharti
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.74-88

Abstract

This paper aims to describe the effect of changes in the payment system with an electronic wallet to financial activities in Indonesia and to compare the likelihood of losses for the state against transactions using electronic technology companies' electronic wallets to state-owned electronic wallets. The approach to be used is empirical juridical. By using primary data as main data. Based on these data, the analytical method used by processing data, and supported by secondary data through qualitative analysis. Based on the results of this study there are several things, namely, first, the use of electronic wallets has a positive impact in the form of efficiency, and reducing the risk of criminal acts. The risk of the possibility of inflation and rupiah depreciation can only be avoided by following the provisions set by Bank Indonesia and the Financial Services Authority through PBI Number 20/6/2018 regarding Electronic Money. There is a need to increase the ability to compete with SOE electronic wallet applications to minimize the possibility of rupiah depreciation and oversight by financial institutions.Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pengaruh perubahan sistem pembayaran dengan electronic wallet  terhadap kegiatan keuangan di Indonesia serta membandingkan kemungkinan kerugian bagi negara terhadap transaksi menggunakan electronic wallet  milik perusahaan financial technology terhadap electronic wallet milik BUMN. Pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis empiris. Dengan menggunakan data primer sebagai data utama. Berdasarkan data tersebut, metode analisis yang digunakan dengan mengolah data, dan didukung dengan data sekunder secara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa hal yaitu, pertama, penggunaan electronic wallett memberikan dampak positif berupa efisiensi, dan pengurangan resiko terjadinya tindak pindana. Resiko kemungkinan terjadinya inflasi serta pengendapan rupiah hanya dapat dihindari dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui PBI Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik. Perlu adanya peningkatan kemampuan bersaing aplikasi electronic wallet milik BUMN guna memperkecil kemungkinan pengendapan rupiah serta pwngawasan lebih oleh lembaga keuangan.
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek Shesha Annisa Desrina
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.12-34

Abstract

Kewenangan pengawasan obat di apotek diatur dalam UU Kesehatan, UU Narkotika, dan UU Psikotropika. Pemerintah Pusat diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan pengawasan obat di apotek. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, pengawasan obat di apotek, baik pengawasan terhadap post-market obat dan pengawasan terhadap sarana apotek, merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan dan juga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Tulisan ini mengangkat permasalahan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat di apotek yang dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Data dan informasi dalam tulisan ini diperoleh dengan melakukan penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk evaluatif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa urusan pemerintahan konkuren dapat diselenggarakan dengan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan delegatif untuk melakukan pengawasan obat di apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum, maka perlu adanya redefinisi dan reposisi kewenangan pengawasan obat di apotek antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menegaskan kembali batasan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Instrumen hukum yang dapat digunakan untuk efektivitas pengawasan obat di apotek adalah dengan cara penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang jelas oleh Pemerintah Pusat.
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi Esmi Warassih Warassih Pudjirahayu; Faisal Faisal; Ndaru Satrio
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.35-46

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) was formed independently, in its journey experiencing many changes, both in terms of the substance of the regulations and the institutional structure. The focus of this paper is the provisions of Article 40 of Law No. 19 of 2019 concerning Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the KPK. this research is a type of normative (doctrinal) research with prescriptive and applied nature which shows that the authority to stop the investigation and prosecution of the KPK based on Article 40 of Law No. 19 of 2019 concerning Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the KPK does not reflect the principle of independence which is a derivation of the Pancasila Legal Aspect Value. The first problem is that limiting the time for handling cases by the KPK will actually complicate the performance of the KPK itself. The second problem, it is possible to stop the investigation and prosecution based on the subjectivity of the KPK. The third problem is the estuary of all problems namely abuse of power.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan sifat independen, dalam perjalanannya juga mengalami banyak perubahan, baik secara substansi peraturannya maupun secara struktur kelembagaannya. Adapun yang menjadi fokus kajian tulisan ini yaitu terkait ketentuan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jenis penelitian ini adalah normatif (doktrinal) dengan sifat preskriptif dan terapan, yang menunjukkan bahwa wewenang penghentian penyidikan dan penututan KPK berdasarkan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mencerminkan asas independensi yang merupakan derivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila. Problematika yang pertama adalah membatasi waktu penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK justru akan mempersulit kinerja KPK itu sendiri. Problematika kedua, sangat dimungkinkan penghentian penyidikan dan penuntutan ini dilandasi dengan alasan subjektifitas dari KPK. Problematika ketiga adalah muara dari semua permasalahan yaitu abuse of power.
Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Herlita Herlita Eryke; Herlambang Herlambang
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.47-61

Abstract

Juvenille against the law (ABH) in the Child Criminal Justice System (SPPA) must receive a special approach, special attention, special consideration, care, special services and special protection because ABH has limitations compared to adults. Based on the purpose of SPPA is the best interst for children. According to Law Number 11 Year 2012 the settlement of child cases must be based on Penal Mediation. Penal mediation focuses justice on the victim according to personal interests, but is still able to hold the offender responsible for the crime he committed. The justice offered is a remedy for all parties involved. Law enforcement officials, juvenilles, families, victims and the community can agree to divert the case so that it is not brought to the criminal justice system. The study aims to describe the implementation of penal mediation at every level of the juvenile justice system in the Bengkulu District Court. research using socio-legal research research methods. By collecting data and information and the facts of the symptoms in the field, both through observation, interviews and documentation. Data collected in the form of primary data and secondary data, selected purposively according to the characteristics of the data. Data analysis was performed descriptively with inductive and deductive approaches. The results of the study found that the implementation of penal mediation in every level of the criminal justice system has been carried out in accordance with the SPPA Law but there are no standard implementation standards of the mediation process of penalties against children in conflict with the law, the implementation has not been effective. The most common penal mediation is at the level of the police investigator because it is the main gate of the juvenile justice system
Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia Wiwit Pratiwi; Sugiarto Sugiarto; Marlina Marlina
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.62-73

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada persoalan sistem pemilu yang menggunakan mekanisme adat yaitu sistem noken yang dilaksanakan masyarakat adat Papua di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, mekanisme sistem noken dalam pemilihan umum di Indonesia yang diterapkan masyarakat Papua. Sistem Noken tersebut dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat setempat. Kedua, Sistem pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seperti yang diamanatkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sistem noken bertentangan dengan asas pemilu tersebut, sehingga terjadi pertentangan antara sistem pemilu pada umumnya dengan sistem noken. Pada negara yang pluralistik seperti Indonesia, konstitusi juga harus mencerminkan watak dan praktik yang menghargai keberagaman sosial di dalam masyarakat. Gagasan mengenai hukum progresif menjadi jawaban dari pertentangan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan model noken memiliki nilai konstitusional dapat dikatakan sebagai salah satu hukum progresif.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) Sandi Yudha Prayoga
University Of Bengkulu Law Journal Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.1.1-19

Abstract

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks, apalagi pada prinsip pertanggungjawaban korporasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, hanya penguruslah yang dapat dijerat hukuman. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini membahas mengenai pemberantasan pidana korporasi dalam tindak pidana illegal fishing danpengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang pada intinya mendasarkan kepada legalitas peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan atas penelitian ini adalah pemberantasan pidana korporasi pada tindak pidana illegal fishing seharusnya dikenakan kepada korporasi tersebut. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya diatur secara komprehensif sehingga dapat menjerat kepada akar permasalahan.
NORMATIF REVIEW TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA KUALITAS AIR DAN MENCEGAH PENCEMARAN AIR Stevri Iskandar; Siska Iskandar
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.2.137-157

Abstract

Page 5 of 12 | Total Record : 111

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): October Vol. 10 No. 1 (2025): APRIL Vol. 9 No. 2 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 1 (2024): APRIL Vol. 8 No. 2 (2023): OCTOBER Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol. 4 No. 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER More Issue