cover
Contact Name
Kaliandra
Contact Email
kaliandrasaputra5@gmail.com
Phone
+6282387191091
Journal Mail Official
hukumah@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Riau No. 02 Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu
Location
Kab. rokan hulu,
Riau
INDONESIA
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam
ISSN : -     EISSN : 26146444     DOI : -
Focus dan scope artikel yang akan diterima dan diterbitkan dalam Jurnal HUKUMAH harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam yaitu: Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang): fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2022)" : 9 Documents clear
PENERAPAN SERTIFIKASI LABEL HALAL PADA HOTEL MUZDHALIFAH SYARI’AH KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU Syukri Rosadi
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i2.375

Abstract

Hotel syariah adalah salah satu sektor usaha dalam bidang industri halal yangberkembang pesat saat ini, khususnya di Hotel Muzdhalifah Syariah Ujungabtu KecamtanUjungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiPenerapan Sertifikasi Halal pada Hotel Muzdhalifah Syariah Ujungbatu KecamatanUjungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan pendekatan deskriptif eksploratif. Metode yang digunakan adalah wawancaramendalam kepada Manajer Hotel Muzdhalifah Syariah Ujungbatu dan konsumen hoteldengan model observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaHotel Muzdhalifah Syariah Ujungbatu belum memiliki sertifikasi halal, karena masih adanyabeberapa faktor penghambat untuk dijadikannya Hotel Syariah yaitu: Bahwa prinsip-prinsipsyariah sudah diterapkan termasuk di dalamnya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan hotelpada keseluruhannya. Namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip-prinsipsyariah seperti penyediaan ruang ibadah (musholla) dan makanan dan minuman belumbersetifikat halal dari Mejelis Ulama Indonesia, dikarenakan Hotel Muzdhalifah SyariahUjungbatu belum memiliki restaurant sendiri, Salah satu proses sertifikasi halal ialahmenerapakan Sistem Jaminan Halal. Hotel Muzdhalifah Syariah Ujungbatu belum ada yangtersertifikasi halal. Hal ini mengindikasikan belum terlaksana penerapan Sistem JaminanHalal.
EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PEMUDA-PEMUDI DI DESA RAMBAH TENGAH HULU KAB. ROKAN HULU HULU Al Fajri Lubis
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i2.380

Abstract

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat ataumithaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Dari definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 2 tersebut dapatdipahami bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan manusia. Tidakdapat dipungkiri bahwa semua manusia pasti mendambakan perkawinan yang kelak dapatmembentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi untuk merealisasikandambaan tersebut juga tidaklah mudah.. Dalam hal tujuan perkawinan, Allah telahmenjelaskan secara tegas dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21. Senada dengan penjelasanini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keluarga Islam terbentuk dalamketerpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang(rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yangpenuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putriyang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahmi dan tolong menolong. Halini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dankewajibannya”. Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Hai pemuda pemudi barang siapayang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah.Karena sesungguhnya pernikahan itu akan memejamkan mata terdapat orang yang tidak halaldilihatnya. Dan akan memelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampumenikah hendaklah dia puasa, karena sengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akanberkurang”.
STUDI LITERATUR PERAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA PADA MASA COVID 19 Arpizal Arpizal; Andri Soemitra
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i2.376

Abstract

The role of Islamic banks in empowering MSMEs in Indonesia has been proven in variousstudies. However, whether Islamic banks still play a role in empowering MSMEs during theCOVID-19 pandemic is a question in this study. This literature study aims to answer researchquestions by describing the role of Islamic banks in empowering MSMEs during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Data from 60 articles that have been analyzed with the results ofmapping the four main themes contained in the article. There are 36 articles that support thefact that Islamic banks play an active role in empowering MSMEs during the covid 19 period.The role of Islamic banks in empowering MSMEs is through financing that is carried out byproviding various payment facilities and relaxation. Besides that, Islamic banks also provideassistance by providing knowledge about how to develop business innovation, product qualityin the face of the covid 19 pandemic.
SIYASAH SYARI’IYAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM Solehuddin Harahap
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i2.381

Abstract

Tidak keliru jika dikatakan bahwa siyâsah berarti penyelenggaraan pemerintahan dankenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan,mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuatkebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyâsah yang didasarkanpada Al-Qur’an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyâsah Syar’iyyah, yakni Siyâsahyang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral denganmemperhatikan prinsip-prinsip umum syari’at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakatdan bernegara. Siyâsah Syar’iyyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar’i.
KONSEP Al-QAWAMAH DALAM SURAT AN-NISA’ AYAT 34 PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD ‘ABDUH 1266- 1323H/1849-1905M) Amrin Borotan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i2.377

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Muhammad Abduh tentang al- qawwāmahdan implikasinya terhadap kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Muhammad Abduhadalah salah seorang tokoh pembaharu hukum Islam yang terkemuka di era modern. Ia jugaterkenal sebagai salah satu mesin penggerak perubahan dan kebangkitan dunia Arab dan Islammodern. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1266 H/1849 M di desa Mahallat Nasr, provinsial-Buḥairah Mesir. Wafat di kota Iskandariyah (Alexandria) pada tanggal 8 Jumādil Ūlā 1322H/11 Juli 1905 M. Penelitian ini adalah penelitian tokoh dan merupakan kajian pemikirandengan pendekatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalahpenelitian kepustakaan (library reseach) dengan cara mengkaji dan menganalisis sumbersumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemikiranMuhammad `Abduh tentang konsep al-qawwāmah. Metode pengumpulan data dilakukandengan menggunakan metode library research yang mengandalkan atau memakai sumber karyatulis kepustakaan. Karena penelitian ini merupakan studi terhadap karya konsep dari seorangtokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Adapun metodeanalisis data menggunakan metode deskriptif-analitik dan metode content analysis. Penelitianini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) konsep Muhammad Abduh tentang alqawwāmah berbeda dengan wacana al-qawwamah ulama klasik, (2) menurut MuhammadAbduh, al-qawwāmah (kepemimpinan) tidak mutlak dan yang dipimpin (isteri) berbuat sesuaidengan kehendaknya dan tidak dipaksa pemimpinnya (suami). Suami yang kurang mampusecara fisik (fiṭri) sehingga tidak dapat memberikan nafkah atau kurang mampu secarapendapatan atau materil (kasbi), tidak dapat mempertahankan haknya sebagai pemimpin rumahtangga, (3) konsep al-qawwamah Muhammad Abduh berimplikasi kepada pendapatnya yangmenolak poligami, menyatakan persamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalamhukum Islam, perempuan memiliki kebebasan memilih calon suami, dan memberikan syaratyang cukup berat dalam masalah perceraian.
PENGARUH GAYA HIDUP DAN PERSEPSI KUALITAS TERHADAPKEPUTUSAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS PERTALITE DI KOTA PEKANBARU’ Juli Andi; Arpizal Arpizal
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i2.373

Abstract

Semenjak dipasarkan konsumen premium banyak beralih ke pertalite, bahkan perkembanganpeminat pertalite terus mengalami peningkatan. Fenomena tersebut tidak bisa lepas daripengaruh gaya hidup dan persepsi yang terus berkembang di masyarakat. Terlebihpenggunaan BBM Pertalite yang saat ini tengah berlomba-berlomba untuk mendapatkanklaim bahwa produk yang ditawarkan berkualitas. Sehingga akan memunculkan persepsiyang positif dibenak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahgaya hidup dan persepsi kualitas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusanpembelian. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan bahan bakarminyak jenis pertalite di Kota Pekanbaru berjumlah 80 orang. Penulis mengambil respondendengan Accidental Sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahexplanatory research, yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel independentersebut terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dandata sekunder. Sedangkan analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, ujiasumsi klasik dan pengujian hipotesis yaitu analisis denganmenggunakan Uji Regresi LinearBerganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positifsecara simultan variabel gaya hidup dan persepsi kualitas terhadap keputusan pembelianbahan bakar minyak jenis pertalite di Kota Pekanbaru. Terdapat pula pengaruh secara parsialmasing- masing variabel terhadap keputusan pembelian pada bahan bakar minyak jenispertalite di Kota Pekanbaru. Menurut ekonomi Islam pengaruh gaya hidup dan persepsikualitas terhadap keputusan pembelian bahan bakar jenis pertalite sudah sesuai denganekonomi Islam. Hanya saja ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti gaya hidup yangbermegah-megahan sesungguhnya dilarang dalam Islam dan dianjurkan untuk hidupsederhana dan dituntut untuk selalu berprasangka yang baik
SUAMI YANG MELALAIKAN NAFKAH KELUARGA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Jasmiati Jasmiati
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i2.378

Abstract

Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang suatu kewajiban suami terhadap istrinyaadalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untukmenafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi olehsuami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Namun realitadi suatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannyasebagai suami dalam menafkahi keluarganya, seperti kasus perkawinan yang terjadi di DesaSuka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Peristiwa ini terjadi pada tahun2021.
PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAKHAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Hilir Kebaupaten Rokan Hulu) Kaliandra Saputra Pulungan; Diflizar Diflizar
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i2.374

Abstract

Undang-undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaituperkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan olehUndang-Undang dan hukum agama. Perkawinan menyangkut proses administratif, di manaperkawinan harus dicatatkan. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harusdilakukan sesuai dengan prosedur di pengadilan. Masyarakat di Muara Rumbai KecamatanRambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan.Ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan telah di tetapkan pemerintah agar masyarakatmelaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Selain menimbulkan kekacauan dalamadministrasi perkawinan, perceraian di luar pengadilan ini memiliki dampak buruk terhadapanak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses perceraian di luarpengadilan pada masyarakat Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten RokanHulu? Bagaimana Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak AnakDalam Perspektif Hukum Islam pada masyarakat Muara Rumbai? Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengkaji proses perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anakpada masyarakat Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudianmenganalisisnya dengan tinjauan hukum islam berdasarkan maslahah mursalah. Penelitianyang dilakukan oleh peneliti adalah merupakan jenis penelitian field research atau penelitianlapangan, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasiyang ditentukan. Penelitian ini pula tergolong penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitimenggambarkan penjelasan terkait masalah-masalah yang terjadi berdasarkan objek yangditeliti dengan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Berdasarkan hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan yang dilakukan olehmasyarakat Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu pada realitanyalebih banyak menimbulkan kemudaratan daripada kemaslahatan, sehingga hukumnya haramuntuk dilakukan. Karena perceraian di luar pengadilan ini berdampak negatif terhadap hakhak anak yang menjadi korban. Mulai dari tidak terpenuhinya hak nafkah, pendidikan,kesehatan, hingga hak waris. Kewajiban orang tua sebagai penjaga dan pembimbing anakmenjadi terabaikan. Dari 8 anak yang menjadi obyek penelitian, semua tidak mendapat kasihsayang dan perhatian yang utuh dari ayah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep maslahahmursalah yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak,terutama anak
HAK ISTRI DAN ANAK PASCA DITALAK SUAMI YANG PNS Ahmad Sholeh Hasibuan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i2.379

Abstract

Artikel ini berusaha membahas bagaimana hak-hak yang musti diperoleh oleh istri dan anaksetelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Disebutkan bahwa bagi Pegawi Negeri Sipil yang hendak melakukanperceraian harus memiliki surat izin dari kepala dimana dia ditempatkan.. Yang menjadisorotan dalam PP No. 10 tahun 1983 adalah akibat hukum yang ditimbul dari perceraian ituadalah dialihkannya sebagian gaji PNS kepada pihak istri dan anak yang merupakankewajiban bagi suami memberikan nafkah usai bercerai dengan istri jika memang suami yangmengajukan gugat cerai serta dengan memiliki status PNS. Jika PNS ingin melakukanperceraian diharuskan meminta surat izin dari atasan tempat dimana dia bekerja. Izin tersebutharus berupa izin yang dibuat secara tertulis. Perihal izin ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PPNo. 10 tahun 1983 yang menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat (UU Perkawinan). Bagi PegawaiNegeri Sipil, penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepadabekas istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Page 1 of 1 | Total Record : 9