cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaliandra
Contact Email
kaliandrasaputra5@gmail.com
Phone
+6282387191091
Journal Mail Official
hukumah@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Riau No. 02 Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu
Location
Kab. rokan hulu,
Riau
INDONESIA
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam
Published by STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian
ISSN : -     EISSN : 26146444     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Environmental Science Other
Focus dan scope artikel yang akan diterima dan diterbitkan dalam Jurnal HUKUMAH harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam yaitu: Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang): fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2023)" : 9 Documents clear
PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN JASMIATI, JASMIATI
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.576

Abstract

Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai agama yang mendalam. Jumhur ulama sepakat bahwa mahar tidak termasuk kedalam rukun dari pernikahan. Namun berbeda dengan Imam Malik, dalam hal ini Imam Malik memberikan penekanan khusus terhadap kedudukan mahar, yang mana mahar termasuk sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan Conseptual. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data skunder. Data skunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan yuridis normatif, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu sendiri. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu; pertama, mahar merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, sehingga untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan mahar wajib dipenuhi imam Malik menempatkan mahar dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, menjauhkan pandangan bahwa mahar hanyalah transaksi finansial semata. Kedua; Metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dalam menetepkan kedudukan mahar dalam pernikahan, menggunakan metode qiyas (analisis analogi) untuk mengambil kesimpulan hukum.
EFEKTIFITAS PERAN BP4 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM PULUNGAN, KALIANDRA SAPUTRA
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.572

Abstract

Meningkatnya angka perceraian di tanah air dari beberapa tahun terahir mendapat perhatian oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, karena selain fenomenanya cenderung terus meningkat juga yang melakukan gugatan justru lebih banyak dari pihak istri. Posisi suami tak selalu dominan dalam rumah tangga. Jika sedikit saja tak ada kecocokan, pihak istri biasa lebih cepat mengajukan gugatan untuk bercerai. Bercerai, yang dibenarkan menurut agama Islam dan dibenci oleh Allah, itu kini dapat diperoleh seperti orang kebanyakan membeli kacang goreng di warung. Belum lagi tayangan infotaiment, ikut memberi peran mendorong peningkatan angka perceraian di tanah air lantaran pasangan suami istri usia muda meniru perilaku selebriti. Usia perkawinan 5 tahun, sebanyak 80% bercerai karena pengaruh tayangan tersebut. Selain itu, perceraian juga dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor, antara lain disebabkan adanya poligami, nikah di bawah umur, jarak usia suami istri terlalu jauh, perbedaan agama, kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk pula disebabkan faktor tingkat atau jarak intelektual antara pasangan terlalu jauh, perbedaan sosial, faktor ekonomi, politik, ketidaksesuaian akibat keras kepala, perselingkuhan akibat orang ketiga, salah satu terkena pidana, dan cacat fisik permanen. Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga. Jenis penelitian ini adalah field reaserch dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan obeservasi, wawancara dan studi dokumentasi serta dianalisis menggunakan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah penulis berikutnya adalah mereduksi data, dengan jalan merangkum masalah yang penulis teliti. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahannya, kemudian disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dalam memberikan bimbingan Pembentukan Keluarga Sakinah terhadap masyarakat BP4 dalam melaksanakan tugasnya perlu memberikan sosialisai terhadap masyarakat agar lebih memperhatikan adanya 10 hari kerja yang di dalamnya bertujuan agar masyarakat dapat mengikuti Pelatihan Pembentukan Keluarga Sakinah. Pelaksanaan pemberian penataran atau bimbingan pada calon pengantin yangdilakukan oleh lembaga konselor perkawinan yaitu BP4 Kecamatan Kunto Darusalam sudah berjalan cukup efektif tetapi belum mencapai seperti apa yang diharapkan
MAQASHID AL-SYARI’AH BERDASARKAN KEMASLAHATAN YANG DIPELIHARA DALAM HUKUM ISLAM HARAHAP, SOLEHUDDIN; ARISMAN, ARISMAN
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.577

Abstract

Puncak perkembangan dan penggunaan maslahat sebagai prinsip bahkan metode penalaran dalam ushul Fiqh (Sejarah ushul fiqh) kelihatan terjadi ditangan Abu Ishaq al-Syathibi al-Gharnathi (w 790 H/1388 M), yang telah berusaha melakukan semacam penyempurnaan dan bahkan pembeharuan. Beliau menulis sebuah kitab tentang ushul Fiqh yang relatif tebal dan mendalam (Al-Muwaqat Fi Ushul AlSyari‟ah, empat jilid). Dengan sistematika yang relatif baru. Dalam buku ini beliau berupaya mengaitkan uraian tentang maslahat dengan uraian tentang maqhasid alsyari‟ah (tujuan syari‟at) secara lebih erat dan sungguh-sungguh dan menjadikan sebagai salah satu syarat untuk kebolehan berijtihad. Adapun rumusan masalah dalamtulisan ini diataranya, Apa pengertian Maqhasid al-Syariah, apa macammacam dari Maqasid al-Syariah, dan apa hubungan antara kategori al-dharuriyyat, al-hajiyyat, al-tahsiniyat, dan al-mukammilat.Kesimpulannya adalah Maqashdi Syari‟ah sebagai teori hukum yang pembahasan utamanya menjadikan “jalb almanfa‟ah dan dar‟u al-mafsadah sebagai tolok ukur terhadap sesuatu yang dilakukan manusia; dan menjadikan kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan pokok dalam pembinaan hukum Islam. Sedangkan kemaslahatan tidak lebih dati 3 macam yaitu kemaslahatan al-Dharuriyyat (Primer), kemaslahatan al-Hajiyyat (sekunder), kemaslahatan al-Tahsiniyyat (tersier). Kemaslahatan al-Dharuriyyat adalah perlindungan dan kebutuhan yang paling penting dibandingkan kategori lainnya, Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia bahkan kepunahan. Adapun hubungan antara ketiga kategori ini mempunyai hubungan yang berjenjang, mulai dari yang paling terpenting sampai kepada yang dianggap pelengkap, yaitu al-Dharuriyyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasiah, dasariah, primer, elementer, fundamental), alHijiyyat adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer dan al-Tahsiniyyat adalah keperluan yang bersifat tersier, komplementer.
QAUL QADIM DAN QAUL JADID IMAM SYAFI’I: PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS QAUL QADIM DAN QAUL JADID RITONGA, HASIR BUDIMAN; KURNIAWAN, KURNIAWAN
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.573

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor sosiologis yang mendasari lahirnya fatwa lama (qaul qadim) dan fatwa baru Imam Syafi'i. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya fatwa lama dan fatwa baru Imam Syafi'i disebabkan oleh perbedaan waktu dan kasus di daerah Bagdad dan Mesir ketika beliau menetap disana. Perbedaan fatwa untuk mengakomodir permasalahan hukum yang muncul saat ini dan hal ini memerlukan ijtihad, sehingga hukum Islam akan memberikan kontribusi yang nyata dan fungsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda yang ditimbulkannya.
PANDANGAN ISLAM TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA HASIBUAN, AHMAD SHOLEH; LUBIS, AMINAH
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.599

Abstract

Penelitian ini menjelaskan dampak psikologis perceraian orang tua terhadap anak dan bagaimana Islam memberikan solusi atas dampak yang menyebabkan psikologis anak terganggu akibat perceraian. Penelitian ini berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara personal mendalam dengan pendekatan psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya perceraian orang tua memberikan dampak negatif terhadap psikologi anak, antara lain terhadap perkembangan perilaku anak, stres dan tekanan psikologis anak, perasaan sedih dan kesepian anak, serta rasa cemas dan cemas pada anak. Dalam hal ini Islam mengatur bahwa meskipun orang tua bercerai, mereka tidak berhenti bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat, anaknya hingga ia mencapai usia dewasa.
DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN ORANG TUA DI KECAMATAN UJUNG BATU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIFLIZAR, DIFLIZAR
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.574

Abstract

Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adat istiadat dan undang-undang, Oleh karena itu, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak isteri mencapai usia 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2, 3, 4 5. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana dampak yang timbul akibat pernikahan dini karena paksaan orang tua dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini disebabkan paksaan orang tua. Dalam Agama dan perundang-undangan perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun dan syarat sah tidaknya sebuah pernikahan seorang perempuan apabila hendak menikah maka harus mendapat izin dari walinya. Orang tua juga memiliki hak untuk menikahkan anaknya selama ada alasan yang membenarkannya seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu. Kurangnya pendidikan masyarakat Kecamatan Ujung Batu yang mengakibatkan pola pikir masyarakat segera menikahkan anak-anak mereka untuk mengurangi beban perekonomian dan menambah anggota keluarga. Selain itu, budaya yang berada di masyarakat agar segera mungkin menikahkan anak-anak mereka untuk mendapatkan momongan masih dipegang erat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak terhadap pernikahan dini yang dipaksakan oleh orang tuanya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), dengan pendekatan normatif sosiologis, sedangkan sifatnya deskriptif analisis. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pra-observasi, observasi, dan interview dengan pandua guide interview. Dari hasil penelitian bahwa dampak yang timbul akibat dari pernikahan dini karena paksaan orang tua berupa dampak negatif dan dampak positif. Namun, perkawinan yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu, adalah perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya dan berdampak baik bagi kehidupan mereka. Hukum pernikahan dini dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua mempelai tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan. Disisi lain, dampak yang terjadi jika pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan kedua mempelai seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, maka Islam membolehkan hal tersebut
RESPON ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MEMBERI NAFKAH KEPADA ORANG TUANYA DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG Andri, Andri
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.603

Abstract

Permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana respon istri terhadap suami yang memberikan nafkah kepada orang tuanya di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Apa alasan yang melandasi respon istri terhadap suami yang memberi nafkah kepada orang tuanya. Lalu bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang respon istri terhadap suami memberikan nafkah kepada orang tuanya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon para istri di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap suami yang memberi nafkah kepada orang tuanya. Untuk mengetahui alasan yang melandasi respon istri terhadap suami memberikan nafkah kepada orang tuanya. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam respon istri tehadap suami yang memberi nafkah kepada orang tuanya. Subjek penelitian ini adalah istri yang suaminya memberi nafkah kepada orang tuanya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua istri yang suaminya memberi nafkah kepada orang tuanya di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karena jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka penulis hanya mengambil sampel sebanyak 15 orang istri yang suaminya memberi nafkah kepada orang tuanya, dengan menggunakan tekhnik Accidental Sampling. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang berlokasi di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indaragiri Hilir, dalam penulisan penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasarkan Analogi hukum Islam, maka respon istri yang tidak suka bila suaminya memberi nafkah kepada orang tuanya pada hal suaminya telah memenuhi kebutuhan istri yang berkaitan dengan materil serta non materil, tidaklah sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Karena seorang anak juga wajib memberi nafkah kepada orang tuanya.
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGHALANG KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 BOROTAN, AMRIN
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.575

Abstract

Dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam membawa perubahan dalam kewarisan Islam khususnya Indonesia karena memasukkan percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat dan memfitnah sebagai penghalang kewarisan. Sebelumnya, fuqaha hanya menyepakati tiga hal yang menjadikan seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui mengapa dalam pasal 173 KHI percobaan pembunuhan, penganiyaan berat dan memfitnah sebagai penghalang kewarisan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat dan memfitnah sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan bentuk content analysis. Setelah konsep percobaan pembunuhan, penganiyaan berat dan memfitnah yang dikategorikan sebagai alasan penghalang mewarisi dipelajari dan di pahami, data kemudian dianalisa secara komprehensif untuk menemukan dasar hukum KHI menjadikan percobaan pembunuhan, penganiyaan berat dan memfitnah sebagai alasan penghalang mewaris
JURIDICAL ANALYSIS OF DEFAULTS IN MORTGAGE BUYING AND BUYING WITH BUY BACK GUARANTEE FACILITIES REVIEWED FROM ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Case study of PT. Sinarwijaya Ekapratista Banjar Wijaya Project) Kamilulloh, Farhan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.608

Abstract

Buy back guarantee is a guarantee made by the developer in the form of a statement letter, as long as the house certificate is in the settlement stage, which functions as an anticipation for the bank if the customer defaults. The aim of the research is to find out the working mechanism of the buy back guarantee until the bank makes a buy back guarantee claim to the developer as well as the rules for late fines for buy back claims. As well as in the view of Positive Law and Islamic Law. This research method uses qualitative. The results of this research are: The developer has criteria for potential working partners to be able to work together and make an agreement. Efforts that can be made by the developer before the bank asks to claim a buy back guarantee can be submitted. If various forms of warnings from the developer are not responded to by the customer then the bank can execute the guarantee by paying the fees specified. has been detailed by the bank. The solution provided by the developer to customers is to find a buyer who is able to replace the position of the defaulting customer at the bank so that they can carry out the transfer of rights to the unit. According to Islamic law, the imposition of late fines and penalty fees in the details issued by the bank can be reduced by the LTV of the developer's deposits which are still held in the bank. Settlement of the buy back guarantee between the developer and the customer can be resolved through non-litigation (outside of court). The developer pays the buy back guarantee according to the bank's request by reducing penalty fees and late fines distributed by the bank to Poscariti. Both the view of Islamic law and positive law allow it as long as no one is harmed.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): HUKUMAH Vol 8, No 1 (2025): HUKUMAH Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH Vol 7, No 1 (2024): HUKUMAH Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue