cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurzamzam
Contact Email
zamzam.law@gmail.com
Phone
+6285242942361
Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Borneo Law Review Journal
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25806750     EISSN : 25806742     DOI : https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024" : 7 Documents clear
MENGANALISIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN BILATERAL INVESTASI INDONESIA-JEPANG DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM KONTRAK DAN DAYA TARIK INVESTASI Setiawan, Raphael Valentino; Aurelia ES, Regina Vianca; Sinaga, Irene Puteri A. S.
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5580

Abstract

Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) menjadi instrumen penting dalammemperkuat kerjasama ekonomi antara negara-negara. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis efektivitas Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesiadan Jepang dalam meningkatkan kepastian hukum kontrak dan daya tarikinvestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen resmi,literatur, dan data statistik terkait kebijakan investasi dan perjanjian bilateralantara kedua negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa PIB antara Indonesiadan Jepang memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakanlingkungan hukum yang stabil dan memperkuat kepastian hukum kontrak bagiinvestor. Melalui ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai perlindungan hakinvestor dan penyelesaian sengketa investasi, PIB ini memberikan insentif yangpenting bagi investasi antara kedua negara. Namun demikian, tantangan sepertiperbedaan interpretasi hukum dan implementasi yang tidak konsisten masihmenjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, PIB antara Indonesia danJepang telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kepastian hukumkontrak dan daya tarik investasi. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untukmemperbaiki implementasi, meningkatkan kerjasama antara pihak berwenang,dan mengatasi tantangan hukum yang masih ada.
MELANGKAH KE PANGGUNG GLOBAL: PERUSAHAAN PERSEORANGAN DI ERA GLOBALISASI Kristanti, Vina Dwi Ayu; nuzulia, nuzulia
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5582

Abstract

Globalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaanperseorangan, membuka peluang baru sekaligus membawa tantangan. Untukbertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis global yang berubah,perusahaan-perusahaan ini harus mengadaptasi strategi yang proaktif,adaptif, dan inovatif. Peningkatan sumber daya manusia menjadi strategiutama, diikuti dengan strategi lainnya. Dengan mengadopsi strategi-strategiini, perusahaan perseorangan dapat memperkuat fondasi mereka danmemperluas jangkauan bisnis mereka di pasar global. Selain itu, perankebijakan pemerintah juga penting dalam menciptakan lingkungan yangkondusif bagi pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan perseorangan di eraglobalisasi. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendukunginovasi, investasi, dan ekspansi bisnis, memperkuat ekosistem bisnis yangberkelanjutan dan inklusif dalam era globalisasi.
PERLINDUNGAN BURUH WANITA DI DALAM PERUSAHAAN CIKARANG BEKASI Kancana, Ratna Pustika; Reginaldy, Brandon
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5583

Abstract

Perempuan merupakan bagian integral dari angkatan kerja global, namun mereka seringkali menghadapi tantangan resiko yang berbeda di tempat kerja dari rekan-rekan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan buruh wanita di dalam suatu perusahaan dengan fokus pada kebijakan dan implementasinya. Melalui analisis literatur, penelitian ini membahas beberapa aspek perlindungan yang penting bagi buruh wanita, termasuk kesetaraan gender, hak-hak reproduksi, keamanan di tempat kerja, kesejahteraan fisik dan mental, serta keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya adopsi kebijakan yang inklusif dan penerapan praktik-praktik terbaik untuk memastikan bahwa buruh wanita dilindungi dengan baik di tempat kerja. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan perlindungan buruh wanita dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan praktik yang ada. Kesimpulannya, perlindungan buruh wanita di dalam perusahaan membutuhkan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek-aspek penting seperti keadilan gender, hakhak reproduksi, dan kesejahteraan secara menyeluruh, dengan keterlibatan aktif dari manajemen, pemerintah, dan serikat pekerja untuk memastikan keberhasilan implementasinya.
PENGARUH GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna; Sapriani, Sapriani
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5578

Abstract

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin maju merupakan dampak dari globalisasi, hingga setiap negara akan berusaha mengiringi globalisasi itu, dengan membentengi dampak negatif dari globalisasi dan memberi peluang bagi dampak positif globalisasi. Indonesia tidak dinilai kondusif oleh para investor, terbukti dengan hasil EoDB Indonesia sempat berada di peringkat 73 Tahun 2019. Untuk itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya agar dapat mendapat kepercayaaan dari para investor salah satunya penerapan Omnibus law dalam pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia serta globalisasi. Kebijakan pengaturan investasi dalam UU Cipta kerja, diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Indonesia kedepannya.Kata kunci : Globalisasi, Investasi, UU Ciptaker
PERBEDAAN KETENTUAN PEMIDANAAN NEGARA INDONESIA (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023) DENGAN PENAL CODE JEPANG (ACT NO. 45 OF APRIL 24, 1907) Febrianto, Kelvin; Romadhona, Mochammad Rayhan
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5584

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan terkait dengan konsep penjatuhan hukuman (pemidanaan) antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah metodr penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara negara Indonesia dengan negara Jepang memiliki terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap jenis pidana tertentu, prosedur penegakan hukum, dan perlakuan terhadap pelanggar hukum.
PANCASILA SEBAGAI PILAR ETIKA DI DUNIA DIGITAL: MEMBANGUN PANDUAN PERILAKU YANG BERMARTABAT DI MEDIA SOSIAL Astrid Que, Bintang Immanuela; Najicha, Fatma Ulfatun
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5579

Abstract

Penelitian kali ini menguraikan pentingnya membangun panduan etika berbasis Pancasila untuk mengatasi beberapa tantangan etika dalam media sosial. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa, dapat menjadi landasan yang kuat dalam membentuk perilaku yang bermartabat di dunia digital. Implementasi panduan etika ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, organisasi, platform media sosial, dan masyarakat. Kampanye kesadaran etika, pelatihan, dan kolaborasi dengan platform media sosial dapat membantu mensosialisasikan panduan ini kepada pengguna media sosial. Selain itu, peran pendidikan juga penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan etika digital dalam kurikulum pendidikan formal dan melalui pendidikan informal. Orang tua juga perlu terlibat dalam mendidik anak-anak mereka tentang perilaku etis di media sosial. Dengan demikian, panduan etika berbasis Pancasila dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih etis, bertanggung jawab, dan bermartabat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia di era digital.Keywords: Etika; Media Sosial; Pancasila.
TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK CACAT Nurzamzam, Nurzamzam; Manurung, Darwis
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5587

Abstract

Meningkatnya persaingan usaha baik dalam bidang usaha barang dan atau jasa menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan namun tidak sedikit Konsumen yang menjadi sasaran dari Pelaku Usaha yang tidak bertanggung jawab dan produk yang dibeli Konsumen bisa saja mengandung cacat produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Produk Cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha jika terlibat sengketa satu sama lain. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah Konsep Normatif/Dogmatik kemudian diurai secara deskriptif. Hasil peneltian menunjukan bahwa Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Produk Cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen a. prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab,c.Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, d. Prinsip tanggung jawab mutlak, e. Prinsip tanggung jawan dengan pembatasan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dan konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu dapat melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu BPSK. Penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK dapat diselesaikan dengan cara mediasi, konsiliasi dan Arbitrase. Jalur kedua yaitu jalur litigasi atau di pengadilan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): Vol 8 No 2 Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024 Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023 Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020 Volume 4 No 1 Juni 2020 Volume 3, No 2, Desember 2019 Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Volume 2, No 2, Desember 2018 Volume 2, No 1 Juni 2018 Volume 1, No 2 Desember 2017 Volume 1, No 1 Juni 2017 More Issue