Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Panorama Hukum Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan TANJUNGPURA LAW JOURNAL CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Jurnal Yustitia Borneo Law Review Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesian State Law Review (ISLRev) GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism Mamangan Social Science Journal JURNAL DISCRETIE Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Siber International Journal of Advanced Law
Najicha, Fatma Ulfatun
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISA KEBIJAKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA PEMBAGUNAN PABRIK SEMEN DI PEGUNUNGAN KENDENG Yudiantoro, Eduardus Gilang Ananta; Najicha, Fatma Ulfatun
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng menimbulkan demonstrasi warga Kendeng yang dilakukan dengan cara merendam kaki pada semen, dikarenakan masyarakat menganggap adanya kerusakan lingkungan hidup akibat pembangun pabrik semen tersebut. Menurut sudut padang lain tujuan didirikannya Semen Indonesia di Rembang adalah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berupa investasi yang tinggi terhadap Indonesia, sehingga dengan ada pertumbuhan tersebut pemerintah mengklaim masyarakat sekitarpun juga akan merasakan dampak ekonomi dari adanya pembangunan. Disamping itu, Rembang dipilih sebagai tempat pendirian pabrik Semen karena melihat meningingkatnya konsumsi atau pengguna. Namun disisi lain masyarakat Kendeng terus melakukan perlawanan terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia yang didirikan di daerah lingkungan mereka yang mengancam ekosistem air tanah daerah tersebut. Hasil KLHS harus diikuti dengan kebijakan untuk menertibkan segala bentuk aktivitas penambangan yang marak terjadi di Pegunungan Kendeng untuk menjaga kelestariannya. Dalam suratnya, Komnas HAM mengingatkan kewajiban Pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I angka 4 UUD 1945.
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA Al Fikri, Muhammad Ainurrasyid; Najicha, Fatma Ulfatun
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 3 No 2 (2021): Indonesian State Law Review
Publisher : Department of Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dokter dan pasien merupakan hubungan hukum dalam suatu perikatan usaha (inspanning verbintenis) dan bukan perikatan hasil (resultaat verbintenis). Meskipun begitu, dokter tetap bertanggung gugat atas segala kelalaian yang membawa kerugian bagi pasien. Hingga saat ini masih terdapat kebingungan di Indonesia, apakah tanggung gugat medis didasarkan atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, meskipun sebagai inspanning verbintenis dasar gugatan yang lebih tepat untuk digunakan adalah perbuatan melawan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Analisis kasus tanggung jawab mutlak di Indonesia sangat diperlukan guna memberikan keadilan bagi masyarakat terutama dalam hukum kesehatan.
Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 dalam Mengelola Limbah B3 Pavitasari, Kirana Kaulika; Najicha, Fatma Ulfatun
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 6, No 1 (2022): VOLUME 6 NUMBER 1, JANUARY 2022
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v6i1.47471

Abstract

AbstractThe Environmental Protection and Management Law (UUPPLH)  has endeavored to protect and preserve the environment from all pollution including B3 waste. B3 waste is the result of industrial residues or human activities which are very dangerous and toxic.Though its hazardous nature, it must be processed so it doesn’t contaminate the environment and threaten the sustainability of life. Concerning the processing of B3 waste, business activities or communities that can’t do the processing may ask third parties to process the waste which are produced. The purpose of this study is to determine the urgency of B3 waste management and the responsibility of third parties providers of B3 waste treatment services. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual approach and literature review. The material used in this method is secondary dat material sourced from the legislation on B3 waste and library materials. The results showed that B3 waste had a negative impact on humans, animals, and other living things. Humans can be endangered directly or indirectly and the food chain can become toxic and endanger other animals. Therefore, B3 waste treatment is a must so as not to harm the environment and living things. B3 waste treatment services is tasked with managing waste based on an agreement with businessman or the community. If in its duties the B3 waste processing company causes B3 waste pollution, it must be responsible civilly with the principle strict liability through the provision of compensation or criminally with imprisonment as stipulated in UUPPLH AbstrakUndang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah berupaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan dari segala pencemaran termasuk limbah B3. Limbah B3 merupakan hasil sisa industri atau kegiatan manusia yang sangat berbahaya dan beracun. Oleh karena sifatnya yang berbahaya maka harus dilakukan pengolahan agar tidak mencemari lingkungan dan mengancam keberlansungan makhluk hidup. Tentang pengolahan limbah B3, pelaku usaha atau masyarakat yang tidak dapat melakukan pengolahan dapat meminta pihak ketiga untuk mengolah limbah yang dihasilkannya tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dari pengelolaan limbah B3 dan pertanggungjawaban pihak ketiga penyedia jasa pengolah limbah B3. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual serta penelaahan kepustakaan. Bahan yang digunakan dalam metode ini adalah bahan data sekunder yang bersumner dari peraturan perundang-undangan tentang limbah B3 serta bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah B3 telah berdampak negatif bagi manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Manusia dapat terancam keselamatannya secara langsung maupun tidak serta rantai makanan dapat menjadi beracun dan membahayakan hewan lainnya. Oleh karenanya pengolahan limbah B3 menjadi suatu keharusan agar tidak membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. Pihak ketiga jasa pengolah limbah B3 bertugas untuk melakukan pengolahan limbah berdarkan kesepakatan dengan pelaku usaha atau masyarakat.  Apabila dalam tugasnya perusahaan pengolah limbah B3 menyebabkan pencemaran limbah B3 maka harus bertanggung jawab secara perdata dengan prinsip tanggung jawab multak melalui pemberian ganti rugi atau secara pidana dengan pidana penjara yang telah ditentukan dalam UUPPLH.
MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Sari, Ratna; Najicha, Fatma Ulfatun
Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Vol 7 No 1 (2022): Volume 7 Nomor 1 Mei 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/harmony.v7i1.56445

Abstract

Pemahaman nilai-nilai Pancasila yang masih kurang di masyarakat, membuat masyarakat kurang patuh dan cenderung bertentangan dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan mencari dari buku-buku, jurnal, undang-undang dan sumber-sumber studi kepustakaan lainnya yang relevan dengan pokok bahasan dan permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini. Kegiatan penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang apa itu Pancasila, apa fungsi dan kedudukannya serta nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila-silanya dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
MEMBANGUN KEMBALI SIKAP NASIONALISME BANGSA INDONESIA DALAM MENANGKAL BUDAYA ASING DI ERA GLOBALISASI Imtiyaz, Mohammad Najib Asrof; Najicha, Fatma Ulfatun
Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Vol 7 No 2 (2022): Volume 7 Nomor 2 November 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/harmony.v7i2.61267

Abstract

Nilai kebudayaan yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia, seperti gotong royong, silahturahmi, ramah tamah dalam masyarakat menjadi keistimewaan dasar yang dapat menjadikan individu-individu masyarakat Indonesia untuk mencintai dan melestarikan kebudayaan bangsa sendiri. Tapi karakteristik masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sopan santun kini mulai pudar sejak masuknya budaya asing ke Indonesia yang tidak bisa diseleksi dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Maka, dalam hal ini pemerintah memiliki peranan penting untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam kehidupan masyarakatnya karena nilai-nilai kebudayaan dari leluluhur merupakan filosofi hidup pada tiap daerahnya meskipun tanpa bantuan teknologi. Nilai-nilai budaya tersebut bukan berarti mengharuskan kita untuk bersikap tertutup terhadap budaya asing, namun nilai dan makna filosofi kebudayaan Indonesia harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan kreatifitas.
Analysis of Changes in Criminal Threats in Regulations on Environmental Protection and Management Arimurti, Danang Johar; Najicha, Fatma Ulfatun
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol 2 No 2 (2023): July-December, 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v2i2.68993

Abstract

Currently, Indonesia is grappling with serious environmental issues exacerbated by a lack of public awareness and law enforcement. Law enforcement is crucial in addressing environmental problems, necessitating the use of coercive legal instruments such as criminal sanctions. The primary legal framework governing environmental protection and management in Indonesia is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and several amendments to Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation Number 2 of 2022 concerning Job Creation. This article focuses on the changes in criminal sanctions and how these changes occurred by comparing the two aforementioned laws and analyzing them. The results indicate that five articles concerning criminal sanctions have been amended or repealed. This is because four out of the five articles have been simplified for administrative purposes and to avoid legal ambiguities, while one of the five articles cannot be determined due to changes resulting in legal nullity.
Ponorogo Regency Green Open Space Analysis of Law Number 27 of 2007 concerning Spatial Planning Arimurti, Danang Johar; Najicha, Fatma Ulfatun
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol 2 No 2 (2023): July-December, 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v2i2.70662

Abstract

One of the uses of space stated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning is Green Open Space (RTH). This law requires that each district/city have a green open space area of at least 30% of the entire regional area. Ponorogo Regency is one of the districts in East Java Province which has an area of 137,178 Ha. This research will discuss the suitability of the green open space owned by Ponorogo Regency to Law Number 26 of 2007 concerning spatial planning and the potential for developing green open space in the Ponorogo Regency area. This article uses normative research methods with a positive legal approach and an approach using statistical data. The result is that Ponorogo Regency has not yet reached the minimum green open space limit of 30% because it is still at 19%. However, Ponorogo Regency has ambitions with the existence of Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning RTRW 2012-2032 which states that the minimum limit of 30% RTH will be achieved in 2032. For the potential for developing RTH areas, Ponorogo Regency has three places, namely roads, river routes and mining areas.
IMPLIKASI ETIKA PANCASILA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN Kania Uswama; Najicha, Fatma Ulfatun
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v12i2.7440

Abstract

  Pancasila contains five basic meanings that are interrelated with the nation's history, national ideology, ethics and various other aspects. Ethics is a system of values ​​or moral norms that serve as guidelines for a person or group of people to behave and act. The application of Pancasila in life can be said to be still not fully implemented. There are still various deviations from Pancasila values. Deviations that can still be seen clearly are forest fires. Various irresponsible human actions such as cutting down trees on a large scale and throwing cigarette butts carelessly are the causes of forest fires. The importance of forests for the survival of life is one of the important factors for the need for forest protection. Humans are required to have good ethics and are in harmony with the nation's ideology. Regarding this matter, Pancasila is emphasizing in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a guide, source of law, and legal principles in drafting laws and regulations regarding the environment, especially forests. Keywords: Pancasila, nation, ethics
The UPAYA MEMPERKUAT KEBUDAYAAN BANGSA MELALUI PENERAPAN WAWASAN NUSANTARA DI ERA GEMPARNYA BUDAYA WESTERNISASI: Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan, Daftar Rujukan Vika Malinda; Najicha, Fatma Ulfatun
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v12i2.8125

Abstract

  Artikel ini dibuat dengan tujuan memperkuat kebudayaan bangsa Indonesia di era banyaknya masyarakat yang mengikuti trend atau budaya westernisasi. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0 yang semakin maju menyebabkan pertukaran informasi dan pertukaran budaya yang sangat cepat antar negara di dunia ini. Pertukaran budaya tersebut memiliki pengaruh negatif jika masyarakat tidak memilah dan tidak menyaring budaya asing terlebih dahulu seperti budaya westernisasi yang perlahan-lahan akan memudarkan dan merusak kebudayaan asli yang ada di Indonesia. Salah satu cara menghindari budaya westernisasi tersebut adalah dengan menerapkan konsep wawasan nusantara agar dapat memperkuat dan mempertahankan kebudayaan yang ada di Indonesia. Wawasan nusantara merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sangat disayangkan masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki wawasan nusantara yang rendah. Kata kunci : Kebudayaan Bangsa, Wawasan Nusantara, Budaya Westernisasi
Peran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Hoax Raichanah, Nasywa; Najicha, Fatma Ulfatun
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v12i2.9940

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia. Proses perumusan Pancasila melibatkan berbagai perdebatan, dan akhirnya, Pancasila diadopsi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk menghormati kontribusi besar para pahlawan yang telah membentuk falsafah ini, yang berperan dalam menyatukan Indonesia yang beragam dengan berbagai suku, agama, ras, dan adat istiadat. Pancasila terbukti memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat bangsa indonesia (Sari & Najicha, 2022). Maka dari itu, Pancasila seharusnya dianggap sebagai panduan dan falsafah hidup bagi masyarakat Indonesia. Di tengah era globalisasi ini, sebaiknya masyarakat Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai "cara hidup" atau pandangan hidup mereka, karena Pancasila memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam era globalisasi saat ini (Pratama & Najicha, 2022). Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, dan ini memberikan tantangan dalam penyelenggaraan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah memengaruhi peradaban global. Setiap perkembangan ini membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah degradasi moral di kalangan bangsa Indonesia, yang sebagian disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pengaruh negatif yang sangat mencolok adalah penyebaran berita palsu (hoax). Kata kunci: Hoax, Pancasila.
Co-Authors Abdul Kadir Adi, Elizabeth Ayu Puspita Afifah, Qistin Agustin, Sandrina Ghaisani Ahmad Hasyim Ahmad Yusuf Al Fikri, Muhammad Ainurrasyid Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Ardana, Novita Ariesty Fujiastuti Arimurti, Danang Johar ARINI KURNIAWATI Astrid Que, Bintang Immanuela Astuti, Sabilla Tri Aziz, Salim BAMBANG ALI KUSUMO Dewi, Kharisma Sari Farah Az Zahra, Shabrina Fathoni, Faiz Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hermawan, Sapto Imtiyaz, Mohammad Najib Asrof Kania Uswama Kristianita, Melodi Rindu lianto, Vina Malnes, Hyldegard Asyera Manumayoso, Bambang Marwa, Adeline Fellita Maula Sandy, Abiaz Fazel Nisrina, Rona Nada Nurrahman, Muhammad Virza An Paka, Arsafina Pavitasari, Kirana Kaulika Permatasari, Wulan Prambudi, Yunike Dita Prasetyo, Harda Johan Pringadhi, Adhirajasa Putra Purba, Sabrina Putra, Krisna Aditya Rachmadhani, Salsabila Sekar Rahayu Subekti Raichanah, Nasywa Ramadhan, Bintang Harida Ratna Sari Saputri, Shipa Amalia Saputri, Shipa Amalia Saputri Setia Wijaksana, Muhamad Mahrus Shakira, Alma Mahesti Silaen, Rahel Nathasya Surani, Sofia Dewi Nugraheni Suroto, Fitri Indriani Susanto, Gabriello Dwi Januar Syainindita, Saraswati Asa Vika Malinda Waluyo Waluyo Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia Wulandari, Nurita Yudiantoro, Eduardus Gilang Ananta Yuniar, Riska Sasi