Garuda - Garba Rujukan Digital

PENINGKATAN KEAMANAN IMIGRAN ASING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DEMI CEGAH PENULARAN VIRUS COVID-19 Martha Nindya Pratyaksa; Fatma Ulfatun Najicha
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2649

AbstractCurrently, the transmission of the COVID-19 pandemic virus in Indonesia is part of the 2019 coronavirus disease pandemic (COVID-19) that is ongoing worldwide. This disease is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which transmission can be through foreign immigrants. This affects the amendment of Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Immigration to Government Regulation Number 48 of 2021 concerning Immigration in which there is the addition of new rules to Government Regulation Number 48 of 2021 concerning Immigration article 103 number 1 part (d) " declared free from infectious diseases that endanger public health "therefore this writing is to show the role of the government in Enhancing the Security of Foreign Immigrants by the Indonesian Government to Prevent Virus Transmission.Keywords: immigrants;government policies; the spread of the Covid -19 virus AbstrakSaat ini penularan virus pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2) dimana penularannya bisa melalui para imigran asing.[1] Hal ini mempengaruhi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian dimana di dalamnya terdapat penambhan aturan baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian pasal 103 nomor 1 bagian (d) “hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum” maka dari itu dibuatnya tulisan ini ialah menunjukkan peran pemerintah dalam Peningkatan Keamanan Imigran Asing Oleh Pemerintah Indonesia Demi Cegah Penularan Virus.Kata Kunci : imigran; kebijakan pemerintah ; penyebaran Virus covid -19[1] Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia

POTRET KECUKUPAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: URGENSI DAN IDEALISASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 Fajar Sugianto; Angelia Wijaya; Yossi Niken R. Artini
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2642

AbstractWorking is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where everyone from different levels of society competes to survive. The available employment opportunities are not enough to accommodate all workers. This imbalance encourages the government to send a part of the workforce, both informal and formal workers, to be employed abroad. However, sending workers abroad is not accompanied by comprehensive legal protections for migrant workers, regardless of the fact that the number of cases from year to year has increased on violence towards Indonesian employees by their employers. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights that are owned by legal subjects based on legal provisions of authority. Protection of migrant workers includes before work, while working, and after work as stipulated in Law No. 39 of 2004 which is the legal umbrella for the protection of Indonesian workers. The improvement of the protection and comfort of Indonesian workers abroad as stipulated in Law Number 18 of 2017 is expected to provide optimal protection in terms of regulating and implementing the security and comfort of Indonesian migrant workers.Keywords: legal protection, Indonesian Migrant Workers, placement of Indonesian workerAbstrakBekerja merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi demi menunjang kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya ditengah zaman globalisasi yang membuat seluruh lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bertahan. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mengirim sebagian dari tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri baik tenga kerja informal maupun formal. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak diiringi dengan pelindungan hukum yang komperhensif terhadap para buruh migran yang kendati diketahui banyaknya kasus dari tahun ke tahun meningkat mengenai kekerasan majikan terhadap para pekerja Indonesia. Pelindungan hukum adalah pelindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenang-wenangan. pelindungan terhadap pekerja migran Indonesua meliputi sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 yang merupakan payung hukum dalam pelindungan pekerja Indonesia. Idealisasi penyempurnaan terhadap pelindungan dan kenyamanan pekerja migranIndonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pelindungan optimal dari segi pengaturan maupun pelaksanaan terhadap keamanan dan kenyamanan buruh migran IndonesiaKata kunci : pelindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja Indonesia AbstractWorking is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where everyone from different levels of society competes to survive. The available employment opportunities are not enough to accommodate all workers. This imbalance encourages the government to send a part of the workforce, both informal and formal workers, to be employed abroad. However, sending workers abroad is not accompanied by comprehensive legal protections for migrant workers, regardless of the fact that the number of cases from year to year has increased on violence towards Indonesian employees by their employers. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights that are owned by legal subjects based on legal provisions of authority. Protection of migrant workers includes before work, while working, and after work as stipulated in Law No.39 of 2004 which is the legal umbrella for the protection of Indonesian workers. The improvement of the protection and comfort of Indonesian workers abroad as stipulated in Law Number 18 of 2017 is expected to provide optimal protection in terms of regulating and implementing the security and comfort of Indonesian migrant workers.Keywords: legal protection, Indonesian Migrant Workers, placement of Indonesian workers Abstrak Bekerja merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi demi menunjang kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya ditengah zaman globalisasi yang membuat seluruh lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bertahan. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mengirim sebagian dari tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri baik tenga kerja informal maupun formal. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak diiringi dengan pelindungan hukum yang komperhensif terhadap para buruh migran yang kendati diketahui banyaknya kasus dari tahun ke tahun meningkat mengenai kekerasan majikan terhadap para pekerja Indonesia. Pelindungan hukum adalah pelindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenang-wenangan. pelindungan terhadap pekerja migran Indonesua meliputi sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 yang merupakan payung hukum dalam pelindungan pekerja Indonesia. Idealisasi penyempurnaan terhadap pelindungan dan kenyamanan pekerja migranIndonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pelindungan optimal dari segi pengaturan maupun pelaksanaan terhadap keamanan dan kenyamanan buruh migran Indonesia. Kata kunci : pelindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja Indonesia

ANALISIS PERAN SATUAN LALU LINTAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN BATAS KECEPATAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN Ari Yoga Pasambuna; Abdul Hamid Tome; R. U. Puluhulawa
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2650

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis peran satuan lalu lintas terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran batas kecepatan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan di Kotamobagu dan apa saja kendala yang dihadapi dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan di Kotamobagu dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam realita dimasyarakat dengan mengumpulkan data-data dan hasil waawancara bersama narasumber. Hasil dari penelitian diperoleh peran Kepolisian Satuan Lantas Resor Kotamobagu yakni upaya preventif (pencegahan) berupa sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat pengguna jalan dan rekayasa lalu lintas serta upaya represif (penindakan) berupa Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli dan penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Kemudian kendala yang dihadapi yakni kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.Kata Kunci: Satlantas; Batas Kecepatan; Kecelakaan. AbstractThe study aims to finds out how police’s role in minimizing traffic accidents due to speed limit violation is and the obstacles faced by police in minimizing traffic accidents due to speed limit violation in Kotamobagu City. It applies empirical legal research by applying qualitative research. This empirical research method aims to identify the law in the reality of the community by collecting the data and the results of interviews with informants. Finding unveils that the role of police in the traffic unit of precinct police (Polres) of Kotamobagu are preventive effort and repressive effort. Preventive efforts in form of socialization and education. At the same time the repressive efforts in form of Setup, Guard, Escort, and Patrol and action against criminals of the traffic accident, whereas, the obstacles faced by the police are the lack of facilities and infrastructure and the lack of legal awareness in the community.Keywords: Traffic Units; Speed Limit; Accident

Kausalitas Surat Wasiat Terroris Pelaku Penembakan di Mabes Polri Terhadap Pandangan Masyarakat dengan Bank Syariah Mega Fadhilah Chaidir; Rani Apriani
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2643

AbstractThis article aims to analyze how influential the wills of the terrorists who shot at the National Police Headquarters on Wednesday, March 31, 2021. In this will, the perpetrator tells his family to stay away from the bank because of usury. The bank itself is a business entity that collects funds from its customers in the form of deposits. When viewed from the pricing, there are 2 (two) types of banks, namely conventional banks and Islamic banks. Conventional banks Implement a price system according to interest rates or commonly known as a spread base, as well as the fee base method, which means calculating the costs required. While Islamic banks apply a system of agreements in accordance with Islamic law with related parties in depositing funds and various other banking activities, there are very prominent differences between the two that make these two types of banks cannot be equalized, as stated in the terrorist's will that the bank is usury. The circulatiom of the will in the community created a negative assessment of the public’s view of the banking system Keywords: Bank, Usury, Terrorist.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis seberapa berpengaruh surat wasiat teroris pelaku penembakan di Mabes Polri pada Rabu, 31 Maret 2021. Dimana dalam surat wasiat tersebut terdapat suruhan pelaku kepada keluarganya untuk menjauhi bank karena riba. Bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana para nasabahnya dalam bentuk simpanan. Jika dilihat dari penentuan harga, terdapat 2(dua) jenis bank, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensionl Menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai spread base, serta metode fee base yang artinya menghitung biaya yang dibutuhkan. Sementara bank syariah menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak terkait dalam penyimpanan dana dan berbagai kegiatan perbankan lainnya.Terdapat perbedaan yang sangat menonjol diantara keduanya yang membuat kedua jenis bank ini tidak bisa disama ratakan seperti yang disebutkan dalam surat wasiat pelaku teroris bahwa bank adalah riba. Beredarnya surat wasiat tersebut ditengah masyarakat menimbulkan penilaian negatif pandangan masyarakat kepada sistem perbankan.Kata Kunci : Bank, Riba, Teroris

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT PENAMBANGAN EMAS DI SUNGAI TULABOLO YANG TERCEMAR MERKURI Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw; Ahmad Ahmad
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3242

ABSTRAKDampak pertambangan emas di sungai tulabolo terhadap kehidupan Masyarakat sekitar sungai tersebut sangat banyak menimbulkan kerugian terhadap kehidupan masyarakat tanpa di sadari. Salah satu dampak negatif yang timbul akibat penambangan emas oleh rakyat adalah pencemaran merkuri hasil proses pengolahan emas secara amalgamasi. Rakyat yang masih secara tradisional mengambil tambang berupa emas, merkuri dapat terlepas ke lingkungan pada tahap pencucian dan pengarangan. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari adanya kegiatan pertambangan emas diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sanksi administratif dan sanksi ini pidana bagi pelangaran dalam kegiatan pertambangan. Dasar hukum perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak dalam kegiatan pertambangan ada pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun-1945. Selanjutnya diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang perlindungan masyarakat. adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dalam pertambangan emas karena adanya pelanggaran kegiatan pertambangan yang kemudian dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, masyarakat, merkuriABSTRACTThe impact of gold mining in the Tulabolo river on the lives of the people around the river causes a lot of harm to people's lives without being aware of it. One of the negative impacts that arise due to gold mining by the people is mercury pollution resulting from the amalgamation of gold processing. People who still traditionally take the form of gold mines, mercury can be released into the environment at the stage of washing and writing. Legal protection for people who are directly affected by gold mining activities is regulated in Article 145 of Law Number 4 of 2009. There are administrative sanctions and criminal sanctions for violations in mining activities. The legal basis for legal protection for communities affected by mining activities is Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Further, it is regulated in Article 145 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining concerning community protection. the existence of legal protection for communities affected by gold mining due to violations of mining activities which are then subject to administrative and criminal sanctions.Keywords: Legal Protection, society, merc

PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) Heru Supadmo
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3243

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja dan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja. Jenis penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Sifat dari penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang digunakan penelitian ini yaitu data sekunder. Hasil penelitian yang dipeoleh bahwa kedudukan BPJS dalam pelaksanaan program jaminan nasional berupa kecelakaan kerja diatur pada Undang-undang BPJS dan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS adalah pihak dengan kewenangan menjalankan sistem jaminan nasional berdasarkan asas; 1) kemanusiaan; 2) manfaat; 3) keadilan sosial. Peserta jaminan sosial adalah objek dan pengguna jasa layanan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada Implementasi daripada pemberian jaminan kecelakaan kerja dilakukan dengan 2 tahapan yaitu a) Laporan kejadian dan mengajukan klaim pelayanan kesehatan. b) Laporan hasil perawatan (sembuh/cacat/meninggal dunia) Selanjutnya untuk menuntut pengajuan santunan. Pengusaha diberikan sanksi secara administrasi apabila tidak mendaftarkan tenaga kerja (karyawan) atas asuransi kecelakan kerja.Katakunci: BPJS, Kecelakaan Kerja, Perlindungan Hukum.AbstractThe purpose of this study is to analyze the legal status of the Social Security Administering Body for work accidents experienced by workers and the implementation of the Social Security Administering Body for work accidents experienced by workers. This kind of research is conducted using a doctrinal (normative) methodology. This study is descriptive-analytical in style. The information used in this study is secondary information. The findings show that the BPJS Law and Law No. 40 of 2004 about the National Social Security System regulate the role of the Social Security Administering Body in the implementation of the national insurance program in the form of work accidents. BPJS is the party with the authority to run the national guarantee system based on the principle; 1) humanity; 2) benefits; 3) social justice. Social security participants are objects and users of health services as described in Implementation rather than providing work accident insurance is carried out in 2 stages, namely a) Incident reports and submitting health service claims. B) Reports on the results of treatment (cured/disabled/died) and to file a claim for compensation. Employers are given administrative sanctions if they fail to register employees (employees) for work accident insurance.Keywords: BPJS, Work Accident, Legal Protection

KONSEP PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKEADILAN Marthen B.Salinding
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3244

AbstrakSumber Daya Mineral dan batubara sebagai salah satu Sunber Daya Alam dikuasai negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan dikelolah oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, sumber daya alam negara dibenarkan untuk mengusahakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatada umumnya.Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif, sedangkan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis dilakukan secara yuridis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Konsep hak menguasai Negara terhadap Sumber daya mineral dan batubara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. UUD NRI 1945 mengkonstruksi Negara telah diberi mandat oleh rakyat secara kolektif untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewenangan Negara Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubar berdasaarkan mandat rakyat kepada negara tersebut termasuk mandat pengaturan baik legislasi maupun regulasi yang menjadi pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NBRI 1945 telah termanifestasi dalam berbagai aturan.Kata Kunci; Hak Menguasai Negara, Sumber Daya, Mineral dan Batubara, Keadilan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN SEBAGAI DAERAH PERBATASAN Inggit Akim; Nur Indah Sari
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3239

AbstrakUUD NRI Tahun 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berhak juga atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akibat minimnya lowongan kerja maka tenaga kerja Indonesia memilih ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun menjadi PMI banyak persoalan yang timbul diantaranya PMI yang hendak ke luar negeri banyak yang melalui non procedural atau yang dikenal dengan istilah Ilegal yang berakibat timbulnya berbagai persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia oleh Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No 18 Tahun 2017, PP No. 10 Tahun 2020 dan UU No. 11 Tahun 2020. Perlindungan hukum merupakan suatu proteksi yang diberikan terhadap pekerja migran Indonesia sebagai subjek hukum dan tanggungjawab bersama, baik Pemerintah Pusat juga Pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab dalam penentuan pekerja migran mulai dari proses sebelum, masa kerja dan setelah bekerja. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara umum adalah pendampingan kepada PMI yang mengahdapi masalah hukum dari negara/pemerintah Indonesia sampai adanya putusan pengadilan. Dan mendapatkan bantuan hukum dari pengacara jika PMI yang bersangkuta telah berada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib melaksanakan urusan dibidang ketenagakerjaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah daerah

EFEKTIVITAS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA POPAYA, KECAMATAN DENGILO, KABUPATEN POHUWATO Mohammad Syauqi Pakaya; Ahmad Wijaya
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3246

ABSTRACTThis study discusses one of the negative impacts on mining such as environmental damage, in this case it is necessary and must know the effectiveness of law enforcement on the environment in the Unlicensed Gold mining in Dengilo sub-district, Pohuwato Regency. The research used by the author in this study is Normative Research. This study concludes that the effectiveness of environmental law enforcement in gold mining without a permit in Popaya village, Dengilo sub-district, Pohuwato district, Gorontalo province has not been implemented or implemented effectively in accordance with applicable regulations.Keyword : Effectiveness, Environment, miningABSTRAKDalam penelitian ini membahas tentang salah satu dampak negatif terhadap pertambangan seperti dalam kerusakan lingkungan maka dalam hal ini diperlukan dan harus diketahui terkaiat efektivitas dalam penegakkan hukum terhadap lingkungan hidup dalam pertambangan Emas Tanpa Izin yang ada di kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni Penelitian Normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dari penegakan hukum lingkungan hidup dalam pertambangan emas tanpa izin di desa Popaya kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo belum berjalan atau terlaksana dengan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.Kata Kunci : Efektivitas, Lingkungan, Pertambangan

EFEKTIFITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Mumaddadah Mumaddadah
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3240

ABSTRAKPemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemilihan umum sangat sering terjadi pelanggaran termasuk pelanggaran pidana. Pelanggaran tersebut, maka untuk itu diperlukan penanganan yang serius oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terintegrasi, namun dalam prakteknya masih terdapat Permasalahan. Adapun tujuan dari Penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara, Kedua, apa hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara.Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui 3 (tiga) legal bahan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data Dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu wawancara dan studi pustaka.Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat dilakukan disimpulkan. yaitu Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif Karena dari sekian banyak perkara yang ditangani hanya satu perkara yang sampai ketingkat pengadilan, begitu pula dalam penanganannya sering terjadi perdebatan yang disebabkan dan dapat menyebabkan ditinggalkannya kasus yang sedang berlangsung ditangani bersama.Kata Kunci : Efektifitas, Penegakan Hukum, Pemilihan Kepala Daerah

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nurzamzam

Contact Email
zamzam.law@gmail.com

Phone
+6285242942361

Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com

Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara

Location
Kota tarakan,

Kalimantan utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nurzamzam

Contact Email zamzam.law@gmail.com

Phone +6285242942361

Journal Mail Official bolrev.borneo@gmail.com

Editorial Address Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara

Location Kota tarakan, Kalimantan utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nurzamzam

Contact Email
zamzam.law@gmail.com

Phone
+6285242942361

Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com

Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara

Location
Kota tarakan,

Kalimantan utara

INDONESIA