cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurzamzam
Contact Email
zamzam.law@gmail.com
Phone
+6285242942361
Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Borneo Law Review Journal
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25806750     EISSN : 25806742     DOI : https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
MENGANALISIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN BILATERAL INVESTASI INDONESIA-JEPANG DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM KONTRAK DAN DAYA TARIK INVESTASI Setiawan, Raphael Valentino; Aurelia ES, Regina Vianca; Sinaga, Irene Puteri A. S.
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5580

Abstract

Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) menjadi instrumen penting dalammemperkuat kerjasama ekonomi antara negara-negara. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis efektivitas Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesiadan Jepang dalam meningkatkan kepastian hukum kontrak dan daya tarikinvestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen resmi,literatur, dan data statistik terkait kebijakan investasi dan perjanjian bilateralantara kedua negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa PIB antara Indonesiadan Jepang memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakanlingkungan hukum yang stabil dan memperkuat kepastian hukum kontrak bagiinvestor. Melalui ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai perlindungan hakinvestor dan penyelesaian sengketa investasi, PIB ini memberikan insentif yangpenting bagi investasi antara kedua negara. Namun demikian, tantangan sepertiperbedaan interpretasi hukum dan implementasi yang tidak konsisten masihmenjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, PIB antara Indonesia danJepang telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kepastian hukumkontrak dan daya tarik investasi. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untukmemperbaiki implementasi, meningkatkan kerjasama antara pihak berwenang,dan mengatasi tantangan hukum yang masih ada.
PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG DI INDONESIA Ismi Putri, Oriza Imanda Pratama; Ulfatun Najicha, Fatma
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4657

Abstract

Abstrak Peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang merupakan kegiatan yang sudahtidak asing lagi di Indonesia. Melalui peralihan kepemilikan ini, hak atas tanah yangawalnya dikuasai penuh oleh pemilik tanah kemudian berganti kepada pemenanglelang atas hak milik tanah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiprosedur peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang dan kepastian hukumperalihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang. Adapun hasil penelitian iniadalah tata cara peralihan hak melalui lelang diatur didalam Pasal 41 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 PeraturanMenteri Agraria atau Kepala BPN No 3 Tahun 1997 jo. PMK Keuangan Nomor213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam lelang, seseorangyang berani membeli dengan harga yang tertinggi, itulah pemenangnya. Kemudianmengenai kepastian hukum peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang inisudah diatur didalam Vendu Reglement, yang menyatakan bahwa pemenang lelangberhak memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli objek lelang. Kata kunci : kepastian hukum; lelang; peralihan hak milik atas tanah.
SINERGI TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL Shakira, Alma Mahesti; Najicha, Fatma Ulfatun
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4663

Abstract

AbstrakArtikel ini membahas pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pendidikankewarganegaraan di era digital. Integrasi teknologi informasi dalam pendidikandapat meningkatkan akses, memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik, danmendukung pemahaman konsep-konsep kewarganegaraan. Media sosial, sepertiTikTok, juga dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menyebarkan informasipendidikan kewarganegaraan kepada generasi muda. Namun, ada tantangan sepertikesenjangan akses dan literasi digital yang perlu diatasi. Pemanfaatan teknologiinformasi juga memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan demokrasi,termasuk perluasan partisipasi dan penyebaran hoaks. Oleh karena itu, literasi digitalyang kuat sangat penting dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan bijakdalam pendidikan kewarganegaraan dan proses demokrasi.Kata kunci: Teknologi Informasi; Pendidikan Kewarganegaraan; Era Digital AbstractThis article discusses the importance of using information technology in civic educationeducation in the digital era. The integration of information technology in education canimprove access, enable more engaging learning and support the understanding of civicconcepts. Social media, such as TikTok, can also be used as an effective tool todisseminate civic education information to the younger generation. However, there arechallenges such as access gaps and digital literacy that need to be addressed. The use of information technology also has both positive and negative impacts in democratic life, including the expansion of participation and the spread of hoaxes. Therefore, strong digital literacy is essential in utilizing information technology wisely in civic education. wisely in civic education and the democratic process.Keywords: Information Technology; Civic Education; Digital Age
MELANGKAH KE PANGGUNG GLOBAL: PERUSAHAAN PERSEORANGAN DI ERA GLOBALISASI Kristanti, Vina Dwi Ayu; nuzulia, nuzulia
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5582

Abstract

Globalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaanperseorangan, membuka peluang baru sekaligus membawa tantangan. Untukbertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis global yang berubah,perusahaan-perusahaan ini harus mengadaptasi strategi yang proaktif,adaptif, dan inovatif. Peningkatan sumber daya manusia menjadi strategiutama, diikuti dengan strategi lainnya. Dengan mengadopsi strategi-strategiini, perusahaan perseorangan dapat memperkuat fondasi mereka danmemperluas jangkauan bisnis mereka di pasar global. Selain itu, perankebijakan pemerintah juga penting dalam menciptakan lingkungan yangkondusif bagi pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan perseorangan di eraglobalisasi. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendukunginovasi, investasi, dan ekspansi bisnis, memperkuat ekosistem bisnis yangberkelanjutan dan inklusif dalam era globalisasi.
KEBIJAKAN DIGITALISASI PENYIARAN TERHADAP KESIAPAN MASYARAKAT MENGHADAPI MIGRASI DIGITAL : FAKTOR PENGHAMBAT ANALOG SWITCH OFF Suci Maharani, Asari; Subhandi Bakhtiar, Handar
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4658

Abstract

Abstract This article discusses broadcasting digitization policies on community readiness and the inhibiting factors for the Analog Switch Off (ASO) policy. The purpose of this research is to know the principles that support the implementation of ASO and also to describe the community's readiness in dealing with this broadcasting migration. This study uses empirical legal research methods using a quantitative approach with a descriptive type. This research also uses a statutory approach (statue approach) such as Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting to Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. Collecting data in this study using literature and online surveys. Where the literature study is intended to find information related to the migration policy of digital television broadcasting. Meanwhile, an online survey was conducted to obtain an overview of the community's readiness to face digital broadcasting migration. The results of this study show the relationship between community readiness in broadcasting migration and the current ASO policy. Keywords: Broadcasting Digitalization; Analog Switch Off; Set Up Box; CommunityAbstrakArtikel ini membahas mengenai kebijakan digitalisasi penyiaran terhadap kesiapanmasyarakat serta faktor penghambat kebijakan Analog Switch Off (ASO). Adapunpenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui regulasi yang mendukung penyelenggaraan ASO dan juga gambaran kesiapan masyarakat dalam menghadapimigrasi penyiaran ini. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukumempiris yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hingga UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Data pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan studi pustaka dan survei online. Dimana studi pustaka dimaksudkan untuk mencari informasi terkait kebijakan migrasi penyiaran televisi digital. Sedangkan survei online dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan masyarakat dalam menghadapi migrasi penyiaran digital. Hasil dari penelitian ini menunjukan relasi antara kesiapan masyarakat dalam migrasi penyiaran terhadap kebijakan ASO saat ini. Kata Kunci: Digitalisasi Penyiaran; Analog Switch Off; Set Up Box; Masyarakat
EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI TAKE OVER MOBIL SECARA ANGSURAN Febrianti, Resha; Adawiyah, Rabiatul; Nurani, Muhammad Fahmi; Hidayatullah, Muhammad Syarif
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4664

Abstract

AbstractInteresting problem in this study discuss settlement efforts default if the collateralobject has been transferred to a third party. Associated with way of guaranteeing inthe a motor vehicle financing agreement, it is inseparable from possible risks that mayoccur, such as take over to a third party without creditor’s knowledge. This study aimsto identify and analyse the role and constraints of the Consumer Dispute ResolutionAgency (BPSK) in handling car take over instalments (analysis of decision number06/PT/BPSK.BJM/IV/2022). This type of research uses qualitative methods with caseresearch (study case). The object of this research in the office staff of the ConsumerDispute Resolution Agency (BPSK) City of Banjarmasin. The data sources used areinterview results and secondary data. Then do the analysis to draw conclusion. Theresult of this study indicate that in carrying out its duties and authorities the role ofthe Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) is towards efforts legal protectionregarding car take over in Decision Number 6/PT/BPSK.BJM/IV/2022 is to act as anassembly that decides disputes, the parties submit their settlement to the ConsumerDispute Resolution Agency (BPSK) because the parties to the dispute resolution chooseusing the arbitration method. Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK)constrained to help resolve the case in the event that the BPKB cannot taken becausethe debtor cannot show the original identity of the power of attorney for taking BPKB ,so naturally the creditor has not submitted it. Based on this, the role of the ConsumerDispute Resolution Agency (BPSK) in carrying out its duties and authorities has actedin accordance with the provisions applicable law, and become a fair and objective arbiter in protecting consumer rights. Presence of the of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) provide protection and guarantees for consumer in conducting transactions financing, as well as facilitating efficient and fair dispute resolution.Keywords: Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK); take over; installmentAbstrak Permasalahan menarik dalam penelitian ini membahas upaya penyelesaian wanprestasi apabila objek jaminan sudah berpindah ke pihak ketiga. Berkaitandengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, tidakterlepas dari kemungkinan risiko yang terjadi, seperti take over kepada pihak ketigatanpa sepengetahuan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmenganalisis peran dan kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)dalam menangani take over mobil secara angsuran (analisa putusan nomor06/PT/BPSK.BJM/IV/2022). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan penelitian kasus (case study). Objek penelitian ini adalah pegawai kantorBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin. Adapun sumberdata yang digunakan adalah hasil wawancara dan data sekunder. Kemudiandilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya peran Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) terhadap upaya perlindungan hukum mengenai take overmobil pada putusan Putusan Nomor 6/PN-BPSK.BJM/IV/2022 adalah bertindaksebagai majelis yang memutuskan sengketa, para pihak menyerahkanpenyelesaiannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena parapihak dalam penyelesaian sengketa memilih menggunakan metode arbitrase. BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkendala membantu menyelesaikanperkara tersebut dalam hal BPKB tidak bisa diambil disebabkan debitur tidak dapatmenunjukkan identitas asli pemberi kuasa untuk pengambilan BPKB, sehingga wajarkreditur belum menyerahkannya. Berdasarkan hal tersebut peran Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudahbertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menjadi penengah yang adilserta objektif dalam melindungi hak-hak konsumen. Kehadiran Badan PenyelesaianSengekta Konsumen (BPSK) memberikan perlindungan dan jaminan bagi konsumendalam melakukan transaksi pembiayaan, serta memfasilitasi penyelesaian sengketayang efisien dan adil.
PERLINDUNGAN BURUH WANITA DI DALAM PERUSAHAAN CIKARANG BEKASI Kancana, Ratna Pustika; Reginaldy, Brandon
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5583

Abstract

Perempuan merupakan bagian integral dari angkatan kerja global, namun mereka seringkali menghadapi tantangan resiko yang berbeda di tempat kerja dari rekan-rekan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan buruh wanita di dalam suatu perusahaan dengan fokus pada kebijakan dan implementasinya. Melalui analisis literatur, penelitian ini membahas beberapa aspek perlindungan yang penting bagi buruh wanita, termasuk kesetaraan gender, hak-hak reproduksi, keamanan di tempat kerja, kesejahteraan fisik dan mental, serta keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya adopsi kebijakan yang inklusif dan penerapan praktik-praktik terbaik untuk memastikan bahwa buruh wanita dilindungi dengan baik di tempat kerja. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan perlindungan buruh wanita dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan praktik yang ada. Kesimpulannya, perlindungan buruh wanita di dalam perusahaan membutuhkan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek-aspek penting seperti keadilan gender, hakhak reproduksi, dan kesejahteraan secara menyeluruh, dengan keterlibatan aktif dari manajemen, pemerintah, dan serikat pekerja untuk memastikan keberhasilan implementasinya.
PENGARUH IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN JIWA KEWARGANEGARAAN GENGERASI MUDA DI INDONESIA Maula Sandy, Abiaz Fazel; Najicha, Fatma Ulfatun
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4660

Abstract

AbstrakJurnal ini membahas pengaruh implementasi ideologi Pancasila dalam pembentukanjiwa kewarganegaraan generasi muda di Indonesia. Studi ini bertujuan untukmenyelidiki peran pendidikan, pengaruh nilai-nilai Pancasila, tantangan danhambatan, serta rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan implementasiideologi Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dananalisis kualitatif terhadap literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwapendidikan memegang peran krusial dalam membentuk jiwa kewarganegaraangenerasi muda, dengan pendidikan kewarganegaraan yang memperkuat pemahamandan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi faktor penting dalam proses ini. Nilainilai Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku generasi muda, yang tercermin dalam sikap inklusif, toleran, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Namun, implementasi ideologi Pancasila juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, perbedaan interpretasi, pengaruh globalisasi, dan polarisasi politik. Oleh karena itu, rekomendasi dan strategi diperlukan untuk memperkuat implementasi ideologi Pancasila, termasuk peningkatan pendidikan kewarganegaraan, kampanye publik yang intensif, kerjasama antarstakeholder, dan pemanfaatan media massa dan teknologi informasi. Implementasi ideologi Pancasila dalam pembentukan jiwa kewarganegaraan generasi muda perlu melibatkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, dengan tujuan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan moral dan etika yang kuat dalam membangun bangsa yang berkeadilan, demokratis, dan berbudaya. Kata kunci: Implementasi ideologi Pancasila, Jiwa kewarganegaraan muda,Pendidikan kewarganegaraan.AbstractThis journal This abstract discusses the influence of Pancasila ideology implementationin shaping the civic consciousness of the younger generation in Indonesia. The studyaims to investigate the role of education, the influence of Pancasila values, challengesand barriers, as well as recommendations and strategies to enhance the implementation of Pancasila ideology. The research methodology employed includes literature review and qualitative analysis of relevant sources. The findings indicate that education plays a crucial role in shaping the civic consciousness of the younger generation, with civic education that strengthens the understanding and practice of Pancasila values being a vital factor in this process. Pancasila values have a significant influence on the attitudes and behaviors of the younger generation, reflected in their inclusive, tolerant, and responsible attitudes as good citizens. However, the implementation of Pancasila ideology also faces various challenges and barriers, such as the lack of public understanding, differing interpretations, the impact of globalization, and political polarization. Therefore, recommendations and strategies are necessary to strengthen the implementation of Pancasila ideology, including enhancing civic education, intensive public campaigns, collaboration among stakeholders, and utilizing mass media and information technology. The implementation of Pancasila ideology in shaping the civic consciousness of the younger generation requires strong commitment from all relevant parties, with the aim of ensuring that Pancasila values remain relevant and serve as a strong moral and ethical foundation in building a just, democratic, and cultured nation. Keywords: Implementastion of Pancasila ideology, Civic Consciousness of the youngergeneration, Civic education.
PENGARUH GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna; Sapriani, Sapriani
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5578

Abstract

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin maju merupakan dampak dari globalisasi, hingga setiap negara akan berusaha mengiringi globalisasi itu, dengan membentengi dampak negatif dari globalisasi dan memberi peluang bagi dampak positif globalisasi. Indonesia tidak dinilai kondusif oleh para investor, terbukti dengan hasil EoDB Indonesia sempat berada di peringkat 73 Tahun 2019. Untuk itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya agar dapat mendapat kepercayaaan dari para investor salah satunya penerapan Omnibus law dalam pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia serta globalisasi. Kebijakan pengaturan investasi dalam UU Cipta kerja, diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Indonesia kedepannya.Kata kunci : Globalisasi, Investasi, UU Ciptaker
PERBEDAAN KETENTUAN PEMIDANAAN NEGARA INDONESIA (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023) DENGAN PENAL CODE JEPANG (ACT NO. 45 OF APRIL 24, 1907) Febrianto, Kelvin; Romadhona, Mochammad Rayhan
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5584

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan terkait dengan konsep penjatuhan hukuman (pemidanaan) antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah metodr penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara negara Indonesia dengan negara Jepang memiliki terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap jenis pidana tertentu, prosedur penegakan hukum, dan perlakuan terhadap pelanggar hukum.

Page 12 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): Vol 8 No 2 Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024 Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023 Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020 Volume 4 No 1 Juni 2020 Volume 3, No 2, Desember 2019 Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Volume 2, No 2, Desember 2018 Volume 2, No 1 Juni 2018 Volume 1, No 2 Desember 2017 Volume 1, No 1 Juni 2017 More Issue