cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jefry Tarantang
Contact Email
jurnalstihtb@gmail.com
Phone
+62536-3227140
Journal Mail Official
jurnalstihtb@gmail.com
Editorial Address
Jl Sisingamangaraja Nomor 35 Palangka Raya 73112, Telp (0536) 3227140 Fax (0536) 3222436, E-mail jurnalstihtb@gmail.com, Website: www.stihtb.ac.id
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai
ISSN : 25029541     EISSN : 26859386     DOI : 10.61394
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai (JIHTB) is a scientific journal published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya with p-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386, Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai (JIHTB) covers the fields of Criminal Law, Business Law, Civil Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, International Law, Customary Law, Economic Law, Human Rights Law, and other sections related to contemporary issues in law. First published in March 2016 for the electronic version. The purpose of the Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai (JIHTB) is to provide a place for academics, researchers and practitioners to publish original research articles or review articles, disseminate research results and increase the productivity of scientific publications. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai (JIHTB) was published twice in March and September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 105 Documents
 6   7   8   9   10 
HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS Devrayno; Yanatar
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.745 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v7i2.228

Abstract

Latar belakang tulisan ini adalah terkait dengan pekerja disabilitas terhadap hak untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan dasar yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan di dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak untuk memperoleh pekerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan telah mendapatkan perlindungan hukum di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat diminimalisir.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG BERKENDARA SAMBIL MENGGUNAKAN GAWAI DI KOTA PALANGKA RAYA Rollis; Endas Trisniwati
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.311 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v7i2.229

Abstract

Di dalam dunia transportasi darat masih sering dilihat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, seperti menggunakan gawai saat berkendara, gawai yang dimaksud di sini adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Penggunaan gawai saat berkendara seperti memainkan gawai, memainkan action camera, dan sebagainya sangat berbahaya baik bagi pengendara itu sendiri ataupun orang lain, karena dapat mengganggu konsentrasi dan menyebabkan kecelakaan saat berkendara. Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang berkendara sambil menggunakan gawai di kota Palangka Raya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Pengaturan tentang larangan berkendara kendaraan bermotor sambil menggunakan gawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya untuk mengatasi pengurangan orang yang bermain gawai dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan cara 3E, yakni Enginering, Education dan Enforcement. Cara lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap bahayanya menggunakan gawai saat berkendara.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN Rizki Setyobowo Sangalang
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.855 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v7i2.230

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun disayangkan Pendidikan di Indonesia tercoreng dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh peserta didik dari tingkat sekolah hingga Pendidikan Tinggi. Periode tahun 2015 – 2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Sedangkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang 2021 terjadi 18 kasus kekerasan seksual dengan korban sebanyak 207 anak, terdiri dari 126 perempuan dan 71 laki-laki di rentang usia 3-17 tahun. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan: Ayat (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Ayat (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pasal 45 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP OBAT YANG MENGANDUNG ETILEN GLIKOL Salundik
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.916 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v7i2.231

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana semua tingkah laku yang ada di dalam masyarakat harus diatur oleh hukum, tidak terkecuali dengan makanan dan obat obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika melihat fungsi dan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka jelas ditemukan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang dapat berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini ditemukan obat yang sangat berbahaya bagi anak-anak, dimana didalam obat anak-anak tersebut mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan anak-anak mengalami gagal ginjal dan dapat menyebabkan kematian. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kematian anak-anak yang disebabkan oleh gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) mencapai 159 anak hingga 31 Oktober 2022. Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, tingkat kematian (fatality rate) kasus gagal ginjal ini mencapai 52 persen. Adapun pasien yang meninggal didominasi oleh anak berusia 1-5 tahun dengan total mencapai 106 kasus. "Kematian ada 159 (kasus) kematian, terbanyak di kelompok umur 1-5 tahun sebanyak 106 anak. Sementara itu, tingkat kematian kedua terbanyak berada pada rentang usia 6-10 tahun sebanyak 23 kasus, bayi di bawah 1 tahun sebanyak 21 kasus, dan anak-anak usia 11-18 tahun mencapai 9 kasus. Syahril bilang, jumlah kasus kumulatif gagal ginjal akut hingga 31 Oktober mencapai 304 kasus yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. "304 kasus ini tersebar di 27 provinsi, secara detail yang 10 besar provinsi terbanyak (termasuk) DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," tuturnya. Dilihat berdasarkan umurnya, anak-anak usia 1-15 tahun mendominasi kasus dengan jumlah kumulatif mencapai 173 anak sejak Januari 2022. Diikuti oleh bayi di bawah 1 tahun sebanyak 46 kasus, usia 6-10 tahun 43 kasus, dan usia 11-18 tahun mencapai 42 kasus. Untuk melindungi masyarakat terutama dari bahaya obat-obatan yang mengandung bahan atau zat berbahaya bagi tubuh seperti mengandung zat etilen glikol dan dietilen glikol yang dapat menyebabkan gagal ginjal pada anak-anak dan berujung pada kematian maka langkah penegakan hukum yang tegas harus diambil oleh badan pengawas ibat dan makanan. Badan pengawas obat dan menganan harus berupaya agar produsen obat obatan yang mengandung bahan atau zat berbahaya bagi tubuh seperti mengandung zat etilen glikol dan dietilen glikol untuk tidak memasarkan dan menarik obat yang mengandung zat berbahaya bagi tubuh seperti mengandung zat etilen glikol dan dietilen glikol diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jelas Didalam Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengupayakan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia serta masyarakat Indonesia memiliki hak dan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,, maka jika mengacu pada Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka penegakan hukum yang dapat diberikan kepada produsen dapat menerapkan pasal pada pasal 196 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut mengatur ancaman pidana 10 tahun penjara hingga denda paling banyak Rp 1 miliar kepada setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu atau dalam hal ini kepada produsen obat yang mengandung zat kimia zat etilen glikol dan dietilen glikol yang dapat menyebabkan gagal ginjal pada anak-anak dan beresiko akan mengalami kematian.
LEGALITAS PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK DI JALAN RAYA Pratomo Beritno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.159 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v7i2.232

Abstract

Polusi udara semakin hari semakin bertambah yang mengakibatkan kwalitas udara semakin tidak baik untuk kehidupan umat manusia. Penyebab buruknya kwalitas udara salah satunya disebabkan oleh asap pembuangan dari kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan seperti kendaraan dengan bahan bakar solar atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (fosil). Selain menyebabkan udara tercemar akibat dari proses pembakaran kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar fosil juga semakin berkurang karena terus menerus di ekplore untuk kepentingan kehidupan sehari-hari, dan harga dari bahan bakar fosil semakin meningkat tiap tahunnya seiring dengan inflasi yang terjadi dalam suatu negara. Salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar minyak, maka akhir-akhir ini sering kita temui kendaraan ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan bakar minyak tetapi menggunakan baterai listrik sebagai pengganti dari bahan bakar minyak. Motor listrik memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan motor konvensional karena tidak menggunakan bahan bakar minyak. Dengan melihat keuntungan dari penggunaan motor listrik, maka sekarang banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan motor listrik sebagai alat transportasi yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Masalah muncul karena penggunaan motor listrik berbeda dengan motor konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak yang sudah teruji dan diakui secara universal untuk tingkat keamanan penggunaan kendaraan tersebut. Berbeda halnya dengan kendaraan listrik. Oleh karena itu bagaimanakah regulasi, aturan yang harus dipenuhi oleh pengendara motor listrik agar memiliki legalitas dalam berkendara seperti surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dan Surat Izin Berkendara agar pengendara motor listrik tidak melanggar aturan berlalu lintas. Legalitas penggunaan listrik dijalan raya hampir mirip dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak untuk dapat bergerak atau menggerakan motor tersebut, sedangkan motor listrik tidak menggunakan bahan bakar minyak akan tetapi menggunakan tenaga listrik yang disimpan didalam baterai yang selanjutnya digunakan untuk menggerakan atau mengoperasikan motor listrik tersebut. untuk legalitas penggunaan listrik dijalan raya, maka pengguna motor listrik setidaknya harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM C, sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu pengguna motor listrik juga harus memiliki surat tanda kendaraan bermotor sesuai dengan isi Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa semua kendaraan yang beroprasi di jalan wajib didaftarkan oleh pemiliknya. Selain itu untuk pengguna motor listrik yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM C dilarang menggunakan motor listrik dijalan raya.
Synergy of Inclusive Groups as An Effort to Resolve Identity Politics in Elections Asfia, Hilyatul
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v8i1.242

Abstract

The practice of identity politics by exploiting the issue of SARA in the 2019 simultaneous election contestation has damaged the essence of democracy. This raises problems that threaten the unity and integrity of the Indonesian nation so it has implications for constituents in exercising their right to vote. Factors of diversity, structure and legal culture that are still weak are the main problems that demand to be resolved. This research focuses on efforts to gather and strengthen inclusive groups, namely active participation by the government, mass media, students and the community through a series of strategic steps in carrying out their functions. This study uses a type of normative research with secondary data types. Based on a philosophical, statutory and conceptual approach. From the research conducted, it was found that the synergy of internal (government) and external (community) roles based on the legal system in an inclusive manner is a step to overcome and resolve the problem of using SARA issues in attracting the votes of sympathizers, to create quality democracy.The practice of identity politics by exploiting the issue of SARA in the 2019 simultaneous election contestation has damaged the essence of democracy. This raises problems that threaten the unity and integrity of the Indonesian nation so it has implications for constituents in exercising their right to vote. Factors of diversity, structure and legal culture that are still weak are the main problems that demand to be resolved. This research focuses on efforts to gather and strengthen inclusive groups, namely active participation by the government, mass media, students and the community through a series of strategic steps in carrying out their functions. This study uses a type of normative research with secondary data types. Based on a philosophical, statutory and conceptual approach. From the research conducted, it was found that the synergy of internal (government) and external (community) roles based on the legal system in an inclusive manner is a step to overcome and resolve the problem of using SARA issues in attracting the votes of sympathizers, to create quality democracy.
Inheritance Law of Children Outside of Marriage Widya Putri, Meyrara
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v8i1.247

Abstract

Inheritance law has an important role in people's lives, especially in terms of regulating rights to property left by someone who has died. However, in practice, the implementation of inheritance law in Indonesia still faces various challenges, such as differences in views between heirs and the court, ambiguity in the inheritance process, and the determination of heirs which can lead to conflicts and disputes between the families left behind. Therefore, it is necessary to conduct a more in-depth study of inheritance law in Indonesia to improve implementation and provide solutions to problems that arise. This study uses the literature review method of literature on books related to the theme of the papers made, and also sources from dictionaries and several articles from the internet. It was found that there are two legal bases for an expert to inherit a number of the heir's assets according to the BW inheritance legal system, namely according to the provisions of the law and appointed in a will. Inheritance must occur under the condition that the heir must have passed away (Article 830 of the Civil Code) and conditions related to the heir. The person who is entitled or the heir to the inheritance must have existed or was still alive at the death of the heir. A child out of wedlock may only inherit his father's inheritance if this father recognizes him as his son, but he may not inherit class II, class III and class IV inheritance. He may inherit inheritance from all groups if he is recognized as legitimate, namely the recognition that was ratified in the District Court. Even though he has been recognized as legitimate, what he gets in inheriting is not the same as a legitimate child.
Application of Customary Law in The Justice System in Indonesia Ardiansyah, Mawar; Azima, Rozi
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v8i1.248

Abstract

Customary law is the original law of the Indonesian nation which originates from unwritten legal rules that grow and develop and are maintained by the community. Its unwritten nature is a weakness in its position as one of the laws in Indonesia. In practice, customary law does indeed have a place in the administration of justice. Therefore it is necessary to know how the application of customary law in the justice system in Indonesia. The purpose of this study is to determine the application of customary law in the justice system in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical research as well as a conceptual approach. The data collection method used is the library study method. With a qualitative analysis method. The results of the research show that the application of customary law in the justice system is very important. Customary justice has become a place for solving problems faced by people in remote villages. In addition, most poor people prefer to settle their cases in customary courts rather than taking state law. However, in implementing this, there are not a few challenges faced, due to the fact that the role of customary justice has not been properly recognized. The unclear recognition of customary justice in laws and regulations has an impact on the existence of customary justice. The government needs to provide a clear position of customary law so that it can carry out its function as one of the laws in Indonesia.
Marital Property in Indonesia Akbar, Wahyu; Kurniawan, Rahmad
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v8i1.250

Abstract

This study examines the position of marital assets in the law and customary law of the Dayak ngaju in the Indonesian legal system. Marital assets in the 1974 Marriage Law and KHI are legal products originating, one of them from Customary Law, which still leaves problems in its implementation. As a result, judges differ in decisions in settling marital assets in Indonesia. This paper applies a type of normative research. Besides that, it also uses the library research method, which examines the literature analyzed qualitatively using a statutory approach and a conceptual approach to Islamic Economic Law. The results of this study indicate that UUP marriage can be reviewed, one of which can be sourced from customary law, especially the institutionalized Dayak Ngaju. Marital assets should provide economic guarantees for women's and children's futures through the distribution of marital assets.
Netflix's Problems With Net Neutrality and Gats Principles With Indonesian National Regulations Yosuadi, Dolok
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v8i1.156

Abstract

This research discusses the need for the application of strict regulations, especially for the Netflix Over The Top (OTT) service, as an Information Technology service run by telecommunication services with content in the form of data, information or multimedia that runs through the internet network, the services delivered are through the internet network. , infrastructure owned by the operator, but without any cooperation with the operator or the government in Indonesia. The presence of Netflix in Indonesia can be likened to a trader selling in a house without asking the owner for permission, because it does not respect state sovereignty by not taking care of licensing, and there is no protection for the user community. Regulations related to OTT services such as Netflix have not been explicitly regulated in existing laws in Indonesia, only in broad terms are regulated in regulations on telecommunications. The government should immediately issue regulations related to OTT services such as Netflix to ensure legal certainty and justice for parties in conducting business, especially in the telecommunications sector, according to Indonesia's international commitments and the state's commitment to protect the rights of all Indonesian citizens.

Page 8 of 11 | Total Record : 105

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): June 2025 Vol 9 No 2 (2024): December 2024 Vol 9 No 1 (2024): June 2024 Vol 8 No 2 (2023): December 2023 Vol 8 No 1 (2023): June 2023 Vol 7 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai More Issue