Articles
260 Documents
<![CDATA[Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan ]]>
<![CDATA[muhammad asykur muchtar]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i2.532
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara sistem hukum kewarisan Islam, Adat dan perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembagian harta warisan apakah terdapat banyak perbedaan antara ketiganya.Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui buku-buku yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan Islam, Adat dan Perdata memiliki beberapa perbedaan yaitu bagian yang didapatkan para ahli waris berbeda satu sama lain.salah satu contoh yaitu pembagian harta warisan menurut hukum Islam, bagian ahli waris laki-laki dau bagian dari bagian ahli waris perempuan dimana dalam hukum kewarisan Adat bagian ahli waris seimbang atau sama rata antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.]]>
<![CDATA[Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong ]]>
<![CDATA[mulyadi golap]]>;
<![CDATA[anisah maya djafar umpain]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i2.533
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi dalam pembagian harta warisan tanah adat marga osok malaimsimsa di Sorong, dan untuk mengetahui pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Sorong dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, yaitu melaksanakan sidang adat berdasarkan laporan dari masyarakat adat, dan menjaga dan mengawal putusan sidang adat. Dan Pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa di Sorong, yaitu mengikuti hukum adat suku moi yang telah di wariskan oleh para leluhur suku Moi. Dalam hukum adat Suku Moi yang berhak mendapat pembagian harta warisan tanah adat ialah anak kandung laki-laki yang lahir dari pernikahan sah menurut adat dan pemberkatan digereja. Sementara dalam kondisi tertentu, ketika tidak ada anak laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah, maka anak perempuan dapat memiliki harta warisan milik ayahnya secara sah.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan ]]>
<![CDATA[Muhammad Asri]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i2.534
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Kota Sorong dengan mengambil sebanyak 2 orang Hakim, 3 orang saksi dan terdakwa sebagai sampel pengamatan yang diberikan wawancarai. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara terstruktur dengan responden, juga diadakan wawancara bebas dengan para pegawai tertentu serta menelaah naskah-naskah asli (dokumen). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pada perkara Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Son Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah. Terdakwa MUNAWAR KHALIL Alias ALE telah terbukti melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun, menurut penulis hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum pidana lebih tepat jika memutus terdakwa melanggar Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong lalai dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara matang dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 bukan Pasal 53 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001, sehingga putusan hakim dapat dikatakan keliru.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kredit Macet Logam Mulia Di PT. Pegadaian Sorong ]]>
<![CDATA[muhammad ali]]>;
<![CDATA[imelda pastiana suaiba]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i2.535
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Upaya dalam penyelesaiaan kredit macet dalam pelaksanaan pembiayaan Logam MULIA dengan akad murabahah adalah dengan dua cara yaitu, Lelang Logam Mulia dan Musyawarah dengan Penawaran perpindahan status kredit yaitu Krasida, KCA dan Buyback. Kedua, Hambatan-Hambatan yang yang terjadi dalam proses penyelesaian kredit macet yaitu Hambatan dari nasabah dan Pegadaian, Hambatan Sarana Pendukung dan Hambatan Masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan kepada PT. Pegadaian Cabang Sorong agar lebih banyak lagi melakukan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat tentang Logam Mulia Emas Batangan, karena banyak keuntungan yang didapatkan dari berinvestasi emas. Dan PT. Pegadaian cabang Sorong dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang sering terjadi, harus selalu mengupgrape system dan data nasabah dan pihak nasabah harus juga memberitahukan kepada PT. Pegadaian Cabang Sorong jika ada perubahan data.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Kausula Asuransi Jiwa ]]>
<![CDATA[akhmad faqih mursid]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i2.536
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum terhadap para pihak dengan dicantumkannya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit.Berdasarkan penelitian dan Pembahasan, maka penulis menyimpulkan Dalam asuransi jiwa kita mengenal 3 (tiga) pihak yaitu penanggung, tertanggung (debitur yang menanggungkan jiwanya), penikmat (ahli wari atau yang diperjanjikan). Ketiga pihak bila disederhanakan lagi menjadi, debitur, kreditur, dan perusahaan asuransi. Asuransi jiwa yang merupakan salah satu contoh asuransi dengan biaya tertentu yang mana penggantian risiko tidak akan sesuai dengan risiko yang dialaminya.Kematian merupakan evenemen dalam asuransi jiwa, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pada umumnya ketika tertanggung meninggal dunia maka penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada penikmat (ahli waris) kecuali diperjanjikan lain. Misalnya pihak debitur menyetujui klausula yang diberikan oleh pihak bank, berisikan kerja sama dengan pihak asuransi jiwa untuk menanggulangi risiko yang terjadi. Jadi dalam hal ini pihak bank bertindak sebagai pemegang polis (penerima) ganti kerugian.]]>
<![CDATA[Forensic Accounting Strategies in Detecting and Investigating Corruption Crime ]]>
<![CDATA[Hasriyanti, Hasriyanti]]>;
<![CDATA[Hidaya, Wahab Aznul]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i1.537
<![CDATA[Korupsi telah menjadi isu yang sangat penting dan menarik untuk dibahas di Indonesia. Hal ini dianggap sebagai akar penyebab berbagai masalah nasional, seperti tingginya biaya ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, dan kurangnya investasi. Penelitian ini difokuskan pada penerapan konsep akuntansi forensik untuk menyediakan bukti yang mendukung keputusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran akuntansi forensik dalam mencegah dan menangani korupsi di Indonesia melalui pendekatan preventif, detektif, dan korektif. Penelitian ini menggunakan Model Segitiga Penipuan Cressey untuk menggambarkan peran akuntansi forensik dalam mencegah korupsi. Kata Kunci : Tindak Pidana Korup`si, Akutansi Forensik, Investigasi]]>
<![CDATA[Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Kristi W]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i1.538
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata, dan bagaimana tanggung jawab Notaris saat memberikan keterangan di pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, terkait hak ingkar dan rahasia jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan ditopang studi kepustakaan relevan dengan permasalahan dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan, dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, para pihak ataupun hakim, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Di samping itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, pengaturan tentang kedudukan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata tidak disebutkan secara tegas. Beberapa hal penting yang mengatur pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris sebagian besar hanya mengatur tentang kedudukan Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana. Berkaitan dengan tanggung Jawab notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan terkait rahasia jabatan dan hak ingkar notaris dalam meemberikan keterangan di pengadilan oleh Notaris terkait akta yang dibuatnya bersifat fakultatif, walaupun pada akhirnya keputusan akhir dari pemberian izin tersebut didasarkan kepada pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris, ataupun juga berdasarkan keputusan hakim yang mewajibkan Notaris memberikan keterangan di pengadilan sehingga hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris menjadi berakhir. Dalam kondisi yang demikian, Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas keterangan yang diberikannya, termasuk bebas dari sanksi hukum yang mengatur tentang rahasia jabatan]]>
<![CDATA[Tinjauan Asas Ar-Ridha Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong ]]>
<![CDATA[ali, muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i1.539
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan mekanisme pembiayaan murabaha kepada nasabah bank mandiri syariah cabang sorong dengn landasan Ar-ridha atau kerelaan kedua belah pihak antara nasabah sebagai pengguna dana dan pihak bank sebagai pemberi dana dengan akad pembiayaan Murabahah.Berdasarkan penelitian dan Pembahasan, maka penulis menyimpulkan Akad merupakan cerminan telah terjadinya hubungan dan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam prinsip syariah menggunakan prinsip kemitraan sehingga lebih mengutamakan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Akad yang konsekuensi pertanggungjawabannya tidak hanya didunia tetapi juga diakhirat sehingga mempunyai akibat yang sangat berat. Pelaksanaan akad murabahah dalam melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian sutau obyek tertentu dengan disepakati para pihak berserta mark-up/margin yang telah disepakati. Yang mana untuk memudahkan transaksi bank membuat suatu kontrak baku sehingga pihak bank tinggal membubuhkan tanda-tangan untuk persetujuan kontrak tersebut. Telah menggambarakan prinsip syariah yaitu ar-ridha karena diberikan keleluasaan pihak nasabah untuk menyetujui atau menolak perjanjian tersebut atau adanya pilihan bebas kepada pihak nasabah.]]>
<![CDATA[Mogok Kerja Buruh Berdampak Pemutusan Hubungan Kerja ]]>
<![CDATA[sahur ramsay]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 5 No. 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i2.540
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan mogok kerja yang merupakan hak normatif dari buruh, yang telah mendapat legitimasi dari peraturan perundang-undangan. Mogok kerja sebagai sarana untuk menyamakan kedudukan dengan pengusaha akan tetapi berdampak pemutusan hubungan kerja.Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan subjek peneliti. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian dan Pembahasan, maka penulis menyimpulkan Mogok kerja merupakan hak dasar yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang ketenagakerjaan, Sebagai hak dasar maka keberadaannya harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali pengusaha. Mogok kerja bukan sesuatu yang “liarâ€, mogok kerja harus dilakukan dengan etika yang baik. Mogok kerja yang baik, apabila dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Adapun prosedur untuk melakukan mogok kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 140 UUK dan Pasal 3 KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah:Prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang tidak Sah, untuk melakukan mogok kerja yang sah, sangat memberatkan bagi pihak buruh. Pada saat peneliti melakukan penelitian di Dinas Nakertrans Kab Sleman, Dinas Nakertrans Kab Bantul dan Dinas Sosnakertrans Kota Jogja, peneliti tidak mendapatkan kasus mogok kerja yang dilakukan oleh buruh sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Menurut Ari Hernawan kemungkinan kecil bagi pekerja atau serikat pekerja yang mogok kerja untuk dapat memenuhi prosedur tersebut. Prosedur mogok kerja yang sudah diakomodasikan dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut sangat berat untuk dilaksanakan pekerja. Ketentuan mengenai prosedur mogok kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sangat membatasi ruang gerak pekerja untuk mogok sehingga hak mogok menjadi sulit dilaksanakan secara sah, padahal mogok adalah hak dasar pekerja dan organisasi pekerja yang seharusnya dipermudah untuk pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong ]]>
<![CDATA[Rajab Lestaluhu]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 5 No. 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i2.541
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong.Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong, Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, kemudian tekhnik pengumpulan data dengan cara wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Panmud Permohonan dan studi dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang menyangkut data yang di perlukan.Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Sorong dapat dikelompokkan menjadi (5) lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sorong, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. ]]>
