Articles
260 Documents
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi di Wilayah Kota Sorong ]]>
<![CDATA[Hidaya, Wahab Aznul]]>;
<![CDATA[Lestaluhu, Rajab]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Kristi Warista]]>;
<![CDATA[Hadi Tuasikal]]>;
<![CDATA[Hasriyanti, Hasriyanti]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i2.1663
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan sanksi dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang korelasi yuridisnya berkaitan dengan tugas dan fungsi kinerja BKSDA sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990, dengan kajian dan analisa mendalam terhadap penerapan sanksi pidana dan penghambat keberhasilan pelaksanaan BKSDA, serta pandangan masyarakat terhadap kinerja BKSDA kota Sorong.Penelitian ini di laksanakan di BKSDA Kota sorong dengan mengambil sampel pegawai BKSDA Kota sorong, yang dilakukan dengan pengamatan secara mendalam mengenai gejala yang diteliti. Di samping wawancara terstruktur dengan responden, dengan lokasi yang berbeda–beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi implementasi atau pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh BKSDA Kota sorong, dan rating ekspektasi publik terhadap bobot pelaksanaan penerapan sanksi terhadap eksploitasi pada kawasan hutan konservasi di Kota sorong.Temuan yang diperoleh dalam penelitian diantara lain adalah: (1) Mengetahui penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar terbuka di dalam kawasan hutan konservasi. (2) BKSDA Kota sorong mampu untuk menerapkan sanksi pidana terhadap penyelenggara eksploitasi di Kota sorong yang pada aspek hukum terhadap tindak pidana pelaku penambangan liar terbuka di dalam kawasan konservasi hutan dan mampu untuk bisa terealisasi dengan baik yang telah ditetapkan pada peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang terkait Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada kawasan Hutan.Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai potensi sumber daya hutan serta cara pengelolaannya di Kota sorong, sehingga mampu untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pada bagian stakeholder, pemerintah, maupun swasta dalam pengambilan keputusan dan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terdapat pada kawasan hutan konservasi Agraria kehutanan yang berada pada wilayah Kota sorong sebagai Zona yang memiliki kawasan hutan yang begitu besar dan sangat bermanfaatkan bagi masyarakat Kota Sorong.]]>
<![CDATA[Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi ]]>
<![CDATA[Agustianto, Agustianto]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i2.1678
<![CDATA[The development of the business world in Indonesia in the current modern era creates a new legal phenomenon that needs attention. This legal phenomenon is the existence of crimes that are hidden within the corporation. Therefore, Indonesia implements beneficial owner transparency for all corporations. Â The purpose of this study is to analyze the application of beneficial owners in Indonesia. The method used in this research is normative juridical using the Theory of Law as a tool of social engineering by Roscoe Pound.Based on the results of the study, it was found that the implementation of BO transparency in Indonesian corporations had not gone well. Only 8.3% percent of companies in Indonesia report BO, even though Indonesia has regulated the obligation to report BO in Presidential Decree No. 13 of 2018. This shows that the laws made have not been able to manipulate and or change people's behavior.]]>
<![CDATA[The Transition Of Legal Modernism Paradigm To Legal Postmodernism In The Digital Era ]]>
<![CDATA[Setyawan, Vincentius Patria]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Legal construction in Indonesia, which is largely influenced by the influence of the Continental European legal system, the Dutch heritage is identical with the nuances of legal positivism. The flow of legal positivism is in legal modernism, which is included in the form of written rules. The development of human civilization in modern times is so fast and gives birth to a modern digital civilization. The power of legal positivism is strong enough to solve legal problems that develop following the civilization of its people. The new paradigm that can be a solution to problems in this digital era is the post-modernism paradigm. Post-modernism opens up opportunities for diversity in the meaning of law. Rigid written law can be interpreted more flexibly with the context, so that within the framework of that meaning it becomes more flexible in solving problems that occur in society.Keywords: Modernism, Post-Modernism, Digital Era. ]]>
<![CDATA[Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi ]]>
<![CDATA[Elvlyn, Elvlyn]]>;
<![CDATA[Marhaen, Delpedro]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i2.1707
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha serta dampak UU Cipta Kerja terhadap digitalisasi UMK-M di tengah pandemi. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersumber pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam digitalisasi UMK-M meliputi: kemudahan legalitas usaha dan akses informasi; kemudahan pembiayaan dan insentif; larangan usaha besar dan menengah untuk memiliki dan/atau menguasai UMK; mendapatkan alokasi dan jaminan untuk produksi dan pemasaran; dan pemberian layanan bantuan serta pendampingan hukum. UU Cipta Kerja turut berdampak positif dalam mendorong digitalisasi UMK-M di tengah pandemi yang ditandai dengan meningkat transaksi e-commerce, nilai transaksi dagang elektronik, nilai transaksi digital banking, dan lain sebagainya. ]]>
<![CDATA[Penerapan Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat ]]>
<![CDATA[R.S. Rakia, A. Sakti]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i1.521
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Khusus menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2008, serta, bagaimana Kedudukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis yang mengacu pada norma hukum segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul penelitian, dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analistis. Hasil penelitian ini menunjukan, kerancuan redaksi ketentuan Pasal 1 huruf b berdasarkan kaidah pembentukan peraturan-perundang-undangan belumlah dapat dikatakan telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Di lain sisi, kedudukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan legitimatif. Kedudukan Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Khusus menurut UU Otsus jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2008, dalam Konsideran menimbang disebutkan secara tegas bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Atas Tuntutan Tenaga Kerja Terhadap Perusahaan Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan ]]>
<![CDATA[Sokhib Sokhib]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i1.527
<![CDATA[Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan perburuhan baik peninggalan colonial belanda maupun peraturan perundang-undangan nasional yang sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa;Â Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam praktek dilapangan Tenaga kerja/ karyawan berperan meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan. Untuk itu tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil dan lebih berkwalitas, agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Kemampuan keterampilan dan keahlian tenaga kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan termasuk pelatihan pemagangan dan pelayanan penempatan tenaga kerja.]]>
<![CDATA[Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda APBD Kota Sorong No.32 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Ardi Ardi]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i1.528
<![CDATA[Untuk mengetahui apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD Kota Sorong dengan baik atau belum. Untuk mengetahui hambatan/kendala dihadapi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, pengawasan tersebut. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan atau kendala yang timbul sebagai akibat dari pelaksannaan fungsi pengawasan. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD.]]>
<![CDATA[Hak Menguasai Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga ]]>
<![CDATA[Kariadi Kariadi]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i1.529
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan  kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah sebagai lembaga Negara yang berwenang mengurusi tentang tanah. Tanah merupakan obyek yang urgen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Berdasarkan penelitian dan Pembahasan, maka penulis Perkembangan tidak akan terlepas dari pertumbuhan dan perubahan yang terjadi dimasyarakat. Pertumbuhan dalam bidang industri dan perkebunan kelapa sawit akan mengubah tatanan sosial atau nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat dan tidak sedikit berujung kepada konflik. Perubahan tingkahlaku (behavior) para aparatur Negara yang seharusnya menjadi “bapak yang baik†buat masyarakatnya malah melakukan tindakan diskriminasi, lebih mengutamakan pemilik modal disebabkan kurangnya pengamalan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Hak menguasai negara dalam pengelolaan sumberdaya alam, bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayan alam yang terkandung didalamnya, dikelolah secara holisme yang menyeluruh dalam artian memberikan pengelolaan dengan memperhatikan manfaat buat alam dan manusia, serta diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara kolektif tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan atau kelompok tertentu, â€menganak emaskan†pemilik modal.]]>
<![CDATA[Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhsyiyah) Dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hadi Tuasikal]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i1.530
<![CDATA[Dalam sudut pandang ini, sulit memisahkan antara hukum keluarga dengan penguatan sistem peradilan agama di indonesia. Antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Di mana perkembangan lembaga peradilan Agama yang tumbuh pesat membutuhkan sistem hukum dan peradilan yang efektif guna menjamin terwujudnya kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan kewenangannya terutama dalam bidang hukum keluarga. Selain substansi hukum keluarga (al-Ahwal al-Syakhsyiyah)Â tersebut maka tentu fakultas Syariah/hukum jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah memiliki peran yang sama dalam membidani lahirnya sumber daya manusia yang andal dan profesional sebagai aparatur hukum di lingkungan peradilan Agama, baik sebagai hakim, panitera, jurusan instansi lainnya.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Pengangkut Minyak Terhadap Pencemaran Lingkungan ]]>
<![CDATA[Marthin Sahertian]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 4 No. 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i1.531
<![CDATA[Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis bagimana ketentuan kapal pengangkut minyak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan bagaimana kewajiban pengangkut membayar ganti rugi akibat pencemaran laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dengan ditopang studi kepustakaan relevan dengan permasalahan dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa salah pencemaran laut akibat tumpahan minyak atau limbah dari kapal, salah satunya adalah kurangnya tanggung jawab pemilik kapal terhadap pemeunuhan persyaratan-persyaratan teknis baik dari segi fisik kapal maupun ketentuan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat pencemaran laut yang berasal dari kapal maupun kegiatan ekplorasi pengeboran lepas pantai dalam bentuk meinyak melalui pengangkut oleh kapal pengangkut minyak, konsekuensinya adalah perlunya tanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan karena itu, Undang-Undang telah mengatur sejumlah sanksi yang harus ditanggung oleh setiap penyebab terjadinya pencemaran laut baik penyelenggara pengangkutan minyak maupun pemilik kapal pengangkut minyak. Rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukan pengaturan yang lebih cermat, lebih rinci agar tidak bermakna ganda serta pengawasan secara kontinyu agar semua kapal pengangkut minyak dapat mematuhi syarat-syarat teknis dan syarat-syarat formal, serta perlu diadakan perkembangan aturan yang mampu mengimbangi kemajuan teknologi.]]>
