Articles
273 Documents
<![CDATA[Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar ]]>
<![CDATA[Purwanda, Sunardi]]>;
<![CDATA[Syahril, Muh. Akbar Fhad]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1405
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab negara melalui pemerataan buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal mentaktisi luasnya wilayah Indonesia hingga ke daerah pulau-pulau kecil terluar, yang berjauhan dengan wilayah pusat atau pemerintah pusat, maka negara mesti mengambil kebijakan pembangunan yang memprioritaskan daerah-daerah yang masuk dalam kategori kurang berkembang dan berada jauh dari pusat pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah pulau-pulau kecil terluar. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kesetaraan dan memupus kesenjangan pengetahuan yang semuanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.]]>
<![CDATA[HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD ]]>
<![CDATA[Mustikaningsih, Rahmah Mutiara]]>;
<![CDATA[Erliyana, Anna]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i1.1199
<![CDATA[Pejabat tata usaha negara memiiki kewajiban utntuk melakukan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah berkekekuatan hukum tetap, salah satunya putusan PTUN mengenai sengketa proses pemilu. Namun, fakta yang terjadi dilapangan putusan PTUN tidak selalu dapat dieksekusi dengan baik walaupun sudah terdapat mekanisme upaya paksa eksekusi dan sanksi jika tidak melakukannya. Berbagai faktor dapat mengambat eksekusi putusan PTUN, salah satunya diakibatkan putusan itu sendiri yang tidak dapat diekskusi karena bersinggungan dengan putusan lembaga peradilan lainnya. Kondisi ini membuat ketidakpastian hukum, baik bagi pejabat tata usaha yang wajib melakukan eksekusi serta bagi penggugat yang memiliki hak untuk dipenuhi dengan dieksekusinya putusan PTUN. Pada studi kasus Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pejabat tata usaha terkait tidak dapat melaksanakan putusan PTUN tersebut demi mematuhi Putusan MK yang secara final dan sejajar dengan undang-undang telah memberikan landasan hukum bagi KPU dalam melakukan tindakan penyelenggaraan pemilu untuk menetapkan daftar calon tetap anggota DPD 2019. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada studi kepustakaan, dengan analisa berbagai sumber dan bahan hukum terkait eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. State administrative officials have obligation to carry out the execution of State Administrative Court (PTUN) decision that already have permanent legal force, one of which is the PTUN decision regarding the election process dispute. However, in facts, the PTUN decision is not always executed properly even though there is already a mechanism to forced execution and sanctions whether not doing so. Various factors can hamper the execution of PTUN decision, one of which as result of the decision itself cannot be executed since it collides with the decisions of other judicial institutions. This condition creates legal uncertainty, both for administrative officials who are obliged to carry out executions and for plaintiffs who have the right to be fulfilled by the execution of the PTUN decision. In the case study of Decision Number 242 / G / SPPU / 2018 / PTUN.JKT, the General Election Commission (KPU) as the related administrative officer could not carry out the PTUN decision in order to comply with the Constitutional Court Decision which is final and parallel to the law that has provided reasons law for the KPU in carrying out election administration actions to determine the final list of candidates for DPD members 2019. The problem approach method used in this research method is normative legal research based on literature study, with analysis of various sources and legal materials related to the execution of state administrative judicial decisions.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Al mulia, Mudzakirah]]>;
<![CDATA[Borahima, Anwar]]>;
<![CDATA[Sitorus, Winner]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1481
<![CDATA[Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris dan (2) menganalisis akibat hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara. (2) Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publitasKeywords: Akta Wasiat, Tanggung Jawab Notaris, Akibat Hukum.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua ]]>
<![CDATA[Rakia, A. Sakti R.S.]]>;
<![CDATA[Muharuddin, Muharuddin]]>;
<![CDATA[Sahertian, Marthin]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1479
<![CDATA[Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan yang berbeda dari daerah-daerah otonomi pada umumnya di indonesia, berikut mengenai struktur pemerintahan daerahnya. Gubernur provinsi papua sebagai kepala daerah sekaligus kepala pemerintahan berkedudukan sebagai wakil pemerintah di papua, memiliki sejumlah kewenangan namun kewenangan tersebut tidak mencirikan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan konsep otonomi khusus sebagai perwujudan desentralisasi asimteris (asymetrical decentralization) tetapi cenderung mewujudkan administrasi pemerintahan daerah dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa esensi konsep desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus di papua, serta bagaimana kewenangan pemerintah provinsi papua dalam otonomi khusus papua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan teori hukum dan perundang-undangan (statuta approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan gubernur dalam kerangka otonomi khusus papua masih dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang pemerintahan Daerah. Dampak dari pelaksanaan kewenangan tersebut menghasilkan posisi subordinatif atau ataupun kewenangan yang sumir antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi khusus papua.]]>
<![CDATA[Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Siregar, Nella Octaviany]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1563
<![CDATA[Persoalan yang terjadi saat ini di Indonesia yaitu permasalahan perdagangan internasional yang berkaitan tentang praktik dumping (penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik). Berdasarkan penjabaran permsalahan tersebut, sehingga bisa merumuskan masalahnya yaitu bagaimana regulasi anti dumping dalam perdagangan internasional, bagaimana penerapannya terhadap industri dalam negeri dari produk-produk impor yang berindikasi dumping. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hsil penelitiannya adalah Regulasi tentang Anti Dumping selain mengacu pada ketentuan internasional (Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Duties), juga pada peraturan perundang-undangan nasional, yaitu UU. No. 10 tahun 1995 tetang Kepabeanan. Pengaturan anti dumping sangat diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap praktik yang dapat merugikan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Penerapan yang dapat dilakukan Indonesia mengatasi praktik dumping lebih dulu dilaksanakan penyelidikan oleh KADI dalan mendapatkan bukti mengenai produk impor berindikasi dumping yang akan merugikan industri domestik. Sesuai bukti tersebut maka pemerintah melalui KADI dapat membebankan bea masuk anti damping kepada importer.]]>
<![CDATA[Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah ]]>
<![CDATA[Ningsih, Sri Wahyu]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1552
<![CDATA[With the development of the times, fintech companies in Indonesia are increasingly popular and are also increasingly sought after by many people. One of the developments in fintech is the emergence of Sharia fintech. This study aims to analyze fintech crimes that occur from the perspective of jinayah law and to analyze relevant dispute resolution for fintech crimes from the perspective of jinayah law. In this study, the author uses a normative legal research method that uses qualitative analysis, namely by explaining the existing data with words or statements not with numbers. Sharia fintech has a difference with conventional fintech, namely sharia fintech is carried out in the contract process between business owners and investors. The emergence of sharia fintech provides convenience for the community to carry out a credit process using sharia principles and principles. But there is also a negative side, namely sharia fintech crimes such as fraud, fraud. Based on the results of the study, it shows that this sharia fintech crime when viewed from the perspective of jinayah law is included in the ta'zir crime, which if there is a violation the law enforcement is in accordance with the existing legislation in the fairest manner and carried out indiscriminately and discipline that actually carries out sanki ta'zir for sharia fintech crimes, which in essence contain benefits for human life both in the world and in the hereafter.]]>
<![CDATA[Penggunaan Bukti Tidak Langsung Dan Penerapan Leniency Program Di Kasus Kartel Indonesia ]]>
<![CDATA[Winata, Nicky]]>;
<![CDATA[Tan, Winsherly]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1400
<![CDATA[Cartels as a Form of Unfair Business Competition KPPU often has difficulty proving it through direct evidence in accordance with Law No. 5/1999, so the alternative used by KPPU to obtain evidence is indirect evidence, and in practice this indirect evidence It is also not easy because it has not been regulated in Law No. 5/1999 so that the Supreme Court has not given any information regarding indirect evidence. The research method used by the author is normative research using library research to obtain data, and there is a need for clarity regarding procedural law from the KPPU. And the Authority of the KPPU in order to facilitate the handling of the KPPU on the Cartel Problem in Indonesia and amid the uncertainty of indirect evidence, the leniency of the program can also be used as an alternative in proving the occurrence of cartel actions carried out by business actors, and the application of evidence is not This directly was also adopted by other countries as well as the leniency program, and Indonesia also needs to follow this step to reduce cartels in Indonesia.]]>
<![CDATA[Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong) ]]>
<![CDATA[Ilham, Muhammad]]>;
<![CDATA[R.S. Rakia, A. Sakti]]>;
<![CDATA[Aznul Hidaya, Wahab]]>;
<![CDATA[Markus, Dwi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Masrifatun]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1503
<![CDATA[Keberadaan serta kebiasan-kebiasaan yang hidup menjadi aturan hukum masyarakat adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini masih eksis dan mengalami perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan adat suku moi (studi kasus di polres kota sorong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (field reseach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakkan hukum adat terhadap tindak pidana berdasarkan adat Moi dipengaruhi oleh penghormatan masyarakat adat Moi yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat itu pedoman hidup. Sementara itu, penyebab digunakan adat Moi dalam proses penyelesaian masalah di adat Moi dianggap lebih adil dan mewakili suasana kebatinan masyarakat suku Moi, serta lebih memberikan efek jera pada pelaku, dan juga berkaitan dengan hukuman ghaib yang dipercaya akan dihadapi oleh pelaku.]]>
<![CDATA[Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi ]]>
<![CDATA[Latif, Inas Sofia]]>;
<![CDATA[Pangestu, Ilham Aji]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i2.1612
<![CDATA[Pandemi Covid-19 memimbulkan efek pada semua sektor. Bermula dari masalah kesehatan kemudian berlanjut ke masalah sosial, dan bahkan ekonomi. Pemerintah telah membuat beberapa pedoman terkait Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya melindungi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dengan cara melakukan pemberian bantuan sosial. Dalam proses pendistribusiannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial ini di masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga ba ntuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum bisa berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat penyalahgunaan dalam pendistribusiannya.]]>
<![CDATA[Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong ]]>
<![CDATA[Markus, Dwi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Masrifatun]]>;
<![CDATA[Islamiaty, Nurul]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i2.1626
<![CDATA[Customary law is one of the laws that is still firmly enforced in Sorong City, West Papua, the Moi Tribe is one of several tribes in Sorong City and is a tribe that is still thick in the customary law inheritance system. The position of sons and daughters in the customary law inheritance system of the Moi tribe is often a matter of debate, because looking at the customary law system that applies in Papua, it still uses the Patriarchal system but is also based on family law.           This research is empirical research, namely legal research by using field data as primary data sources, such as the results of interviews, observations and documentation. Then it is supported by secondary data, namely articles, journals and previous research.           The results of this study indicate that: 1). The Customary Inheritance System in the MOI Tribe gives equal status to men and women as heirs, but there are differences in the distribution of inheritance. 2). The difference in the position of female heirs and male heirs is caused by the MOI Indigenous Community adhering to the principle of patriarchy, namely, men are the first heirs and women are the second heirs.]]>
