cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017" : 6 Documents clear
NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II Runi Viola
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.239 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.658

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan fungsi Notaris di luar tugas utamanya sebagaipejabat publik yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.2 / 2014. Notaris di Indonesia secara bersamaan dapat berfungsisebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan PemerintahNo.24 / 2016 dan juga berfungsi sebagai Pejabat Pelaksana Kelas II berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 451 / KMK.01 / 2002. Penulis juga akansecara kritis meneliti fungsi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah danPejabat Lelang Kelas II.
KENDALA-KENDALA DALAM PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM INTERNASIONAL DI INDONESIA Ridarson Galingging
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.676 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.654

Abstract

Pemajuan dan Perlindungan HAM merupakan tugas yang telah menjadi mandatKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Artikel ini akan menyorotikendala-kendala apa saja yang telah dan akan menghadang tugas Komnas HAMdalam upaya lembaga tersebut untuk memajukan dan melindungi HAM universalseperti yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusi, UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak AsasiManusi serta UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Bagaimana persisnyakendala-kendala tersebut, baik itu kendala hukum, budaya maupun kendala politikyang telah dan akan merintangi Komnas HAM dalam mewujudkan mandat legalnyaakan dijelaskan. Juga akan dipaparkan bagaimana rumitnya upaya untukmemperkuat posisi HAM di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA Nugrah Maulid; Imam Koeswahyono; Yuliati Yuliati
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.759 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.659

Abstract

Perlindungan Hukum bagi nasabah pialang perdagangan berjangka akan menjadifokus penelitian ini, terutama bila terjadi pelanggaran kontrak. Penulis akanmenganalisa peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangkayang terkandung dalam UU No.32 / 1997 sebagaimana telah diubah dengan UUNo.10 / 2011 tentang sejauh mana kedua undang-undang tersebut telahmemberikan mekanisme perlindungan hukum di bidang perdagangan masa depanketika pialang adalah melanggar perjanjian. Adanya mekanisme perlindunganhukum yang adil di bidang ini tentunya akan memberikan kepastian hukum bagiorang-orang yang terlibat dalam transaksi perdagangan berjangka.
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA Herman M. Karim
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.622 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.655

Abstract

Perkawinan antara Laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang agamaberbeda dilakukan dibawah system hukum di Indonesia mengalami suatu masalahterkait keabsahan pernikahan. Keabsahan pernikahan ini akan dianalisisberdasarkan hukum pernikahan indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun1974, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2006 tentang administrasi kependudukandan Keputusan Mahkamah Konstitusi 68 Tahun PUU-XII/2014. Norma-normayang terkandung dalam semua peraturan ini dapat disalah artikan berbeda olehsetiap warga negara termasuk di Pengadilan.
PENGATURAN PENYEDIAAN RUANG ASI BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.677 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.656

Abstract

Studi ini meneliti sejauh mana perusahaan Indonesia akan mematuhi undangundangdan peraturan mengenai kewajiban mereka untuk menyediakan ruang ASI dimana menyusui dapat dilakukan secara pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36/2009 dan Peraturan Pemerintah No.33 / 2012 serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.48 / Men.PP / XII / 2008, PER.27 / Men / XII / 2008, 117 / Menkes / PB / XII / 2008. Studi ini juga akan menjelaskan kendala hukum dan teknis yang dihadapi perusahaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang ini.
PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG DITERBITKAN DI ATAS SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PALSU Putri Darmawan Charles; Tunggul Anshari; Prija Djatmika
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.09 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.657

Abstract

Jaminan merupakan salah satu faktor penting untuk pemberian kredit dari krediturkepada debitur. Salah satu jaminan kebendaan yang pada umumnya menjadijaminan kredit adalah tanah dan bangunan dalam bentuk rumah tinggal, ruko,pabrik atau gudang. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Pengikatanatas jaminan tanah dan bangunan dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan.Akta Pemberian Hak Tanggungan ini haruslah didaftarkan ke Kantor Pertanahanuntuk diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan yang menjadi bukti kuat hakkreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan. Tetapi terkadang Sertipikat Hak atastanah yang menjadi obyek dari Hak Tanggungan tersebut palsu sehinggaSertipikat Hak Tanggungan dibatalkan oleh Kantor Pertanahan. Ketika SertipikatHak Tanggungan dibatalkan menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukumterhadap kreditur yang harus menderita kerugian dikarenakan kehilangan hakprefern atas Hak Tanggungan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue