cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 9   10   11   12   13 
URGENSI PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN DI LUAR PENGADILAN Dwiasih Nadyanti; Putri Nabila K. A.; Tiara Jayaputeri
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.147 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.831

Abstract

Bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan, baik korbanmaupun pelaku hendaknya diperkenalkan dengan mekanisme Mediasi danPeradilan Restoratif atau Restorative Justice sebagai salah satu upaya penanganandengan Mediasi Penal yang sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian SengketaAlternatif di berbagai negara dan telah membawa hasil yang positif, baik bagikorban, pelaku, dan masyarakat. Berkenaan dengan upaya penerapan MediasiPenal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan di luarpengadilan, dipertemukannya pelaku dan korban kejahatan secara langsungmengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis dalammenyelesaikan sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap kearah hukumpidana yang humanistis, karena dalam Mediasi Penal, fokus utamanya bukan padapembalasan terhadap tindakan pelaku, tetapi ada pada upaya penyembuhan danperdamaian. Maka dari itu, dalam setiap kebijakan penerapan mediasi penalsebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan bagi tindakpidana ringan harus dipertimbangkan sebagai nilai, serta pembaharuan hukumpidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalammasyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuandalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia
MODEL PENGEMBANGAN BUDAYA PATEN DI KATANGAN KAIIfIPUS DALAM RANGKA MENIJMBUHKEN4BAruGKAN IN DIGENOIJS TECH NOTOGICAL CAPABELITIffiS idris id
Jurnal ADIL Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v1i1.74

Abstract

Ihts research is nainly focused an sacialization af ir';i*,ilscii.;aipraperty rights law, particularly lssues on indusiry-basoc ,caieni, il lsfurlher expeeted ia prompt legal awareness of !il* no*rl ferintellectual rights law to secure produefs and thek processlngteohnologies, Specificatly, lho objectives of fnis rssearr;h ar* (ai icidentify and to analyse the need for patent culture develapment aswell as to promote awareness of the need far intellectual rignts lawand (b) to create a model of patent culture and patent au?arenessthraugh sucfi measures as socialization, direct sen'rce, andincentive, Ihis research, canducted wiih normative and empirtcmethod, manages to conciude (a) that, to nufture indigenoustechnological capabilities, the need af academics as prospecflveinventors for patent culture develapment includes*atfiv{tQ athers*legal protection, partnership, training, and crganization, and (b) thatthe suitable model of patent culture development is through activecounselling on intellectual rights and by providing incentives (fromthe government) when the locals prccess patent certificates andseek legal protection in running their business, E/rglble inventionsmust meet patent requirements: novelty, invenflve sfeps, anCindustrial applicability. Ihose in need far patent licenses maycontact fhe assrgned consultants,Keywords z Patent culture, indigenous technological capabiliiy
DUALISME YURISDIKSI ANTARA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARIAH Jesi Aryanto
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.471 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.836

Abstract

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan PeradilanAgama berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama, yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 tetangPerbankan Syariah. Ketetuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) telah terjadicontradictio in terminis. Pada penjelasan ayat (2) huruf d frasa “Pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum” telah diposisikan sebagai penyelesaian nonlitigasi merupakan penempatan norma yang keliru. Oleh karenanya, ketentuantersebut haruslah dikesampingkan dikarenakan Peradilan Umum merupakanpenyelesaian litigasi. Berdasarkan asas personalitas keislaman dan asaspenundukan diri secara sukarela kepada hukum Islam, sebagaimana ketentuanUU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian sengketaekonomi syariah khususnya bank syariah menjadi kewenangan peradilan agama.Selain itu, asas lex specialis derogate legi generalis, yaitu aturan khususmengenyampingkan aturan yang umum. Dalam hal ini, ketentuan UU No.3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai aturan khusus yangmengenyampingkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya pada huruf dUU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan aturanumum. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1338KUHPerdata tidaklah bersifat absolut sepanjang bertentangan dengan syariah,dan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah maka perikatan/perjanjiantersebut boleh dilaksanakan. Prinsip utama penyelesaian sengketa syariah adalah tidak boleh bertentangandengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (7) jo. Pasal2 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada dasarnya penerapansanksi baik berupa denda terhadap setiap keterlambatan pembayaran utang olehnasabah mampu yang sengaja melalaikan dan menunda-nunda kewajibannyauntuk melaksanakan pembayaran, maupun sanksi dwangsom (uang paksa)terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dankelalaian, maka sanksi tersebut dapat dijatuhkan sepanjang telah disepakatidalam akad yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak, yang bertujuanuntuk menegakkan maqasyd syariah agar nasabah lebih disiplin dalammelaksanakan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan al-Quran (QS. Al-Baqarah: 280) dan al-Hadits serta fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
Kewenangan dpr dalam seleksi komisioner kpu Lusy Liany
Jurnal ADIL Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.433 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i1.332

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kehadiran KPU sendiri sangat penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi di Indonesia. Sebagai komisi negara yang bersifat independen, KPU harus memiliki anggota komisioner yang kredibel dan terbebas dari kepentingan apapun terutama kepentingan partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, hal ini diragukan karena DPR   melalui   undang-undang   penyelenggara   pemilu   memiliki   kewenangan memilih  komisioner  KPU.  Paper  ini  menggambarkan  bagaimana  kewenangan DPR  dalam  seleksi  komisioner KPU  sehingga  dapat  ditarik  suatu  mekanisme seleksi yang ideal dan kompatibel dengan sistem pemerintahan Indonesia. Tulisan ini bersifat deskriptif, analitik, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan doktrinal.
ANALISIS YURIDIS BENTUK PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN DENGAN PERUSAHAAN LOSS ADJUSTER Ralang Hartati
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.13 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.841

Abstract

Dalam prakteknya, perusahaan asuransi, sebelum membayar klaim tertanggung,selalu menggunakan jasa perusahaan Loss Adjuster, ketika penilaian lapangankerugian dianggap rumit dan sulit, dan nilai klaim cukup besar. Tulisan inidimaksudkan untuk menggambarkan secara singkat tentang bagaimana bentukperjanjian yang ada antara perusahaan adjuster asuransi kerugian denganperusahaan asuransi.
Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Syafrida Syafrida
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.915 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.353

Abstract

Latar belakang masalah dengan adanya globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya  peredaran produk makanan dan minuman di masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa  “Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya”. Rumusan masalah tulisan ini adalah apa manfaat sertifikat halal produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat. Tujuan penulisan untuk mengetahui manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di msyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian Kepustakaan berupa data sekunder mengunakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Kesimpulan dari tulisan ini untuk mendapat sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI membentuk  Tim auditor  untuk  melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke komisi Fatwa MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal, manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.
PENEGAKAN HUKUM JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BERDASARKAN PANCASILA DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.322 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v2i3.846

Abstract

Notaries, when exercising their authority as public officials, should equip themselves withPancasila values so that they can perform impartially and help contribute to public orderand legal certainty. This research reviews notaries’ implementation of Pancasila values ina bid to achieve legal certainty to any related parties, particularly those involved in legalagreements. This research is normative in nature, featuring legal documents as materialsor literature to analyze and from which conclusions are drawn. The findings of thisresearch suggest that—to have quality notary professionals—the law enforcement fornotary office based on Pancasila values should be done through such measures as: (1)properly and consequently exercising their authorities as notaries as stipulated in UUJNand (2) performing based on Pancasila values, upholding professional ethics with moralintegrity in a way that they value honesty, are aware of their boundaries, and possess thetrue sense of justice. This means that they are not tempted by bribe; they also work notmerely to gather formal evidence without putting the sense of justice into consideration.Thus, the expected qualities of notaries are: (1) having good will, (2) impartial, (3)upholding justice for the sake of legal certainty, (4) respecting shared consensus, (5)upholding agreement on the legal basis, (6) providing the best service on the accountablebasis, (7) upholding professionalism based on codes of ethics, (8) upholding andimplementing Pancasila values, (9) maintaining public trust, (10) exercising authoritieswithin boundaries as stipulated in UUJN (formal authorities), and (11) always upgradingtheir competence, skills, and professional network.
Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Ely Alawiyah Jufri; Nelly Ulfah Anisariza
Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.475 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i1.452

Abstract

Asimilasi  adalah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Penelitian  ini  membahas  tentang bagaimanakah pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan  Terbuka Jakarta dan  apakah  bedanya  pelaksanaan  asimilasi  di  lapas  terbuka  dan  lapas  tertutup? Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa pelaksanaan  asimilasi  di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM No.M.2.PK.04-10  Tahun  2007.  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat. Namun, dalam  pelaksanaannya  terdapat  kendala  yang  dihadapi  baik  dari  aturan yang  diberlakukan,  juga  bagi  narapidana  sendiri.  Hasil  wawancara  peneliti dengan  narapidana  yang  mendapatkan  asimilasi  dengan  bekerja  pada  pihak ketiga,  mereka  sangat  senang  dengan  mendapatkan  asimilasi  ini, karena  mereka merasakan  pembauran  dengan  masyarakat  dan  bisa  menafkahi keluarga  mereka. Kendala  yang  mereka  hadapi  yaitu  jarak  tempuh  dari  Lembaga  Pemasyarakatan Terbuka  Cinere  ke  tempat  mereka  bekerja  apalagi  dengan  kondisi  jalanan  yang macet.  Hal  ini  membuat  jam  kerja  mereka  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang ada.  Selain itu, untuk asimilasi  keluar  dengan  bekerja  pada  pihak  ketiga,  harus ada  pihak  penjamin  yang  menjamin  narapidana  selama  berada  di  luar  lembaga pemasyarakatan.  Biasanya  pihak  penjamin  itu  adalah  orang-orang  yang  kenal dengan narapidana  tersebut.  Kendala yang ditemukan adalah tidak  sedikit  pihak luar  atau  masyarakat  yang  tidak  mau  mempekerjakan  narapidana,  karena dengan  alasan  mereka  adalah  seorang pelaku tindak pidana.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA ATAS PENAHANAN TANPA BATAS WAKTU DAN TANPA PROSES PERADILAN YANG FAIR TERHADAP HAMBALI (WNI) DI PENJARA GUANTANAMO BAY KUBA Ridarson Galingging
Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1063

Abstract

Artikel ini akan mengeksplorasi dan membuktikan bahwa penahanan tanpa batas waktu (indefinite detention) dan penahanan tanpa proses peradilan yang fair  (detention without fair trial) serta berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi (inhuman treatment) yang telah dilakukan otoritas Amerika Serikat (AS)  terhadap para tahanan, khususnya Hambali (WNI) di penjara Guantanamo dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law) dan Hukum HAM Internasional (International Human Rights Law). Penulis juga akan memperlihatkan dan membuktikan bahwa tidak hanya pemerintah AS yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya, tetapi  pemerintah Indonesia pun dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya atas pelanggaran terhadap hukum nasional yaitu UU No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia Anton Sudanto
Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.893 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i1.457

Abstract

Permasalahan  kejahatan  tindak  pidana  narkotika  telah  menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Di   seluruh  dunia  permasalahan  penyalahgunaan  narkotika  hampir  semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap  dalam  masyarakat.  Permasalahan  penyalahgunaan  narkotika  telah mengancam  masyarakat  dan  bangsa  sehingga  menjadi  suatu  kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  mengangkat  jurnal  ilmiah berjudul  “PENERAPAN  HUKUM  PIDANA  NARKOTIKA  DI INDONESIA”.  Terkait  Jurnal  ilmiah  ini,  penulis  menjelaskan  permasalahan bagaimana penerapan  hukum  pidana  mengenai  pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana  sistem hukum pidana mengenai  pengaturan  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia.  Metode penelitian  dalam  jurnal  ilmiah  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis normatif  yaitu  dengan  melakukan analisis  terhadap  permasalahan  melalui pendekatan  asas-asas  hukum  serta  mengacu  pada  norma-norma  hukum yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah data sekunder.

Page 11 of 21 | Total Record : 208

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue