Articles
208 Documents
<![CDATA[KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ]]>
<![CDATA[Ika Kurniawati]]>;
<![CDATA[Lusy Liany]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.995 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1068
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Perkembangannya, akhir-akhir ini terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pro-kontra baik terkait hak uji materiil maupun hak uji formil. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang amar putusannya mengubah isi Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipercaya lagi sebagai lembaga peradilan yang bersifat sebagai Negative Legislator. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan petimbangan pengusulan revisi terkait UU Mahkamah Konstitusi kepada Pemerintah dalam hal ini lembaga yang berwenang DPR dan Presiden serta Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formil dan diharapkan kedepannya Mahkamah Konstitusi dalam hak uji materiil tetap berpedoman pada peraturan yang mengaturnya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG DITERBITKAN DI ATAS SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PALSU ]]>
<![CDATA[Putri Darmawan Charles]]>;
<![CDATA[Tunggul Anshari]]>;
<![CDATA[Prija Djatmika]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.09 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v8i2.657
<![CDATA[Jaminan merupakan salah satu faktor penting untuk pemberian kredit dari krediturkepada debitur. Salah satu jaminan kebendaan yang pada umumnya menjadijaminan kredit adalah tanah dan bangunan dalam bentuk rumah tinggal, ruko,pabrik atau gudang. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Pengikatanatas jaminan tanah dan bangunan dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan.Akta Pemberian Hak Tanggungan ini haruslah didaftarkan ke Kantor Pertanahanuntuk diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan yang menjadi bukti kuat hakkreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan. Tetapi terkadang Sertipikat Hak atastanah yang menjadi obyek dari Hak Tanggungan tersebut palsu sehinggaSertipikat Hak Tanggungan dibatalkan oleh Kantor Pertanahan. Ketika SertipikatHak Tanggungan dibatalkan menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukumterhadap kreditur yang harus menderita kerugian dikarenakan kehilangan hakprefern atas Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Rima Melira]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.445 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v9i1.664
<![CDATA[Anak merupakan titipan paling berharga yang diberikan oleh Tuhan kepadamanusia di muka bumi dibandingkan titipan Tuhan yang lainnya. Anakmerupakan penerus generasi kehidupan manusia di muka bumi. Sehingga sudah selayaknya anak perlu dilindungi serta diperhatikan Hak-Haknya. Bukti tanggungjawab negara dalam melindungi anak dapat dilihat pada Pasal 28B ayat 2 UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiapanak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atasperlindungan dari kekerasan dan diskriminasiâ€. Dalam pasal 1 ayat 1 UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwaAnak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasukanak yang masih dalam kandungan. Ini berarti hak-hak anak perlu dilindungibahkan sejak masih dalam kandungan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Muammar Arafat Yusmad]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.677 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v4i2.802
<![CDATA[Salah satu stakeholder yang menjadi pendukung kegiatan perekonomian nasional adalah perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakatdalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkantaraf hidup rakyat banyak. Indonesia mengenal adanya dual banking system yaitubank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah hadir di tengah-tengahmasyarakat tidak lain adalah sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yangmenginginkan adanya sebuah sistem keuangan syariah khususnya perbankan yangbenar-benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktik-praktik muamalahyang mengandung unsur-unsur perjudian (maisir), ketidakjelasan dan manipulatif(gharar) dan praktik melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (riba).Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu didukung olehpenerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi prinsipkemandirian, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.Pengawasan yang dilakukan oleh DPS dan BI selain pengawasanterhadap pemenuhan prinsip syariah sebuah bank syariah, juga pengawasanterhadap pemenuhan prinsip GCG pada bank syariah.Tulisan ini mencoba menjawab persoalan hubungan antara penerapan prinsipGCG di satu sisi dan pengawasan bank syariah di sisi lain. Rekomendasi yangdiperoleh adalah perlunya pengaturan secara khusus penerapan prinsip GCG padabank syariah dalam sebuah peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[NDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA MALAYSIA: PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN (SEBUAH PERBANDINGAN) ]]>
<![CDATA[Rakhmita Desmayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.792 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v4i2.807
<![CDATA[Hak cipta adalah yaitu adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima Hakuntuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izinuntuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan Pencipta adalahseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinyamelahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas yangbersifat pribadi. Dalam membicarakan Hak cipta sangat terkait dengan Ciptaan itusendiri, yaitu adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannyadalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan apa saja yang diperlukan agar suatukarya dapat dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta di kedua negara. Jugamenggambarkan pelaksanaan perlindungan dan penerapan UU Hak Cipta dikeduanegara.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif, dengan tipe normatif. Data yang dipergunakan bersumber pada bahan hukum primer yaitu UUHCÂ Indonesia dan Malaysia juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dantulisan ilmiah para pakar hukum di bidang hukum HKI dll.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM SENGKETA MEREK J.CASANOVA (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016) ]]>
<![CDATA[Cindy Tri Putri]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v10i2.1223
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek dan penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam kasus sengketa merek J.CASANOVA. Suatu penamaan merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, karena sangat penting dalam persaingan bisnis dan reputasi. Merek juga harus memiliki daya pembeda. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan case study. Berdasarkan hasil riset, penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dapat dibuktikan didalam Putusan pada tingkat Kasasi tentang adanya persamaan bunyi dan persamaan pada kata yaitu kata “J.CASANOVA” dan “CASANOVA”. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan kasus sengketa merek antara merek terkenal J.CASANOVA dengan merek CASANOVA pada Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016 sudah tepat penerapan hukumnya karena telah terbukti bahwa merek “CASANOVA” telah beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yaitu J.CASANOVA]]>
<![CDATA[REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Erna Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v10i2.1224
<![CDATA[Landasan pemikiran diaturnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai CSR yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan untuk pedoman pelaksanaannya perusahaan dapat merujuk pada ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility yang menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor, badan publik atau badan privat baik di Negara berkembang maupun Negara maju. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur tentang CSR. Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yang dipakai yaitu normatif yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK BISNIS EMITEN PENERBIT EFEK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Hari Rizki Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v10i2.1225
<![CDATA[Efek syariah merupakan surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Efek syariah merupakan sarana investasi bagi umat islam yang ingin berinvestasi di Pasar Modal. Efek Syariah diterbitkan oleh emiten yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan telah mendapat penilaian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, efek syariah berperluang besar untuk berkembang pesat di Indonesia. Dalam rangka mengakomodir hal tersebut, konsumen selaku pemegang efek syariah harus mendapatkan kepastian hukum bahwasanya kegiatan bisnis yang dilakukan emiten penerbit efek syariah sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu caranya yaitu melalui prinsip keterbukaan yang memberikan akses informasi kepada konsumen sebagai pemegang efek syariah untuk mengetahui secara berkala bahwasanya emiten penerbit efek syariah selalu menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.]]>
<![CDATA[Pembiayaan KPR-iB Dengan Akad Murabahah Pada Unit Usaha Syariah (Bank Pembangunan Daerah di Jakarta) ]]>
<![CDATA[Mohamad Kharis Umardani]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v10i2.1221
<![CDATA[Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan nilai-nilai dasar syariah, baik berupa prinsip maupun aplikasinya. Awal pendirian perbankan syariah sebagai alternatif terhadap perbankan konvensional yang berbasis bunga. Ia dibangun atas dasar prinsip profit and loss sharing (bagi-hasil) karena ia dianggap konsep yang lebih berkeadilan. Produk bagi-hasil tersebut adalah mudarabah dan musyarakah. Namun produk tersebut tidak begitu diminati oleh perbankan syariah, karena sistem bagi-hasil memiliki prosedur yang rumit, karena perbankan dituntut aktif dan terlibat terhadap usaha nasabah. Sekian banyak produk perbankan syariah, kredit kepemilikan rumah KPR-iB adalah salah satu produk favorit dan digemari masarakat yang menggunakan sistem berbasis jual beli (murabahah). Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan normatif empiris karena dalam penelitian ini bertolak dari aspek-aspek normatif yaitu prinsip nilai yang mengatur murabahah, khususnya berkaitan dengan KPR-iB. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan murabahah KPR-iB pada Unit Usaha Syariah BPD-di Jakarta adalah dengan akad murabahah bil wakalah, bisa dikatakan tidak memenuhi syarat dari jual beli murabahah. Bahwa dalam penerapannya melanggar beberapa prinsip murabahah dari segi kepemilikan barang (milkiyah).]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM INKRACHT SEBAGAI NOVUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI ]]>
<![CDATA[Yoefanca Halim]]>;
<![CDATA[Hardy Salim]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v10i2.1226
<![CDATA[Suatu lembaga peradilan disebut baik, bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur, bersih, dan tidak memihak. Namun di samping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi, yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif, dan rekorektif. Dalam kriteria ini, salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip fairness dan trial independency yang menjadi prinsip-prinsip diakui secara universal. Kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dipandang tidak adil oleh pencari keadilan dapat dilakukan melalui Peninjauan Kembali. Namun demikian Peninjauan Kembali sangatlah limitative, salah satunya dengan syarat adanya novum. Namun pengaturan mengenai syarat-syarat dapat dikatakan suatu keadaan sebagai novum tidak diatur secara tegas. Dengan melihat hal tersebut memunculkan suatu permasalahan tentang, “Bagaimana keabsahan putusan pengadilan yang belum inkracht sebagai novum dalam pengajuan peninjauan kembali?”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis.]]>
