cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 7   8   9   10   11 
Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah Yoyon Mulyana Darusman
Jurnal ADIL Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.023 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i1.331

Abstract

Negara Indonesia adalah  Negara Hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Terciptanya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengkatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaries juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum. UU No. 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kewenangan kepada notaries untuk melakukan pembuatan akta-akta otentik tentang pengikatan hukum di luar pertanahan, sementara itu sebagai kelanjutan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dalam rangka memberikan kepastian hukum   atas transaksi pertanahan, telah ditetapkan PP No. 37 Tahun1998  tentang  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Dalam  penelitian  ini  didasarkan kepada data sekunder yang terdiri dari referensi buku, peraturan perundang- undangan terkait serta majalah, jurnal dan internet. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa notaries adalah seorang pejabat umum/pejabat negara yangdiangkat dan disumpah oleh pemerintah, dengan tugas utama memberikan pelayanan dalam pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengiatan hukum oleh masyarakat  di  bidang-bidang  umum  dan  bidang  pertanahan.  Tujuan  akhirnya dalam rangka memberikan kepastian hukum.
ANALISIS YURIDIS PERANAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN (SUISTANABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT) Helza Nova Lita
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.153 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.840

Abstract

Disaat pertumbuhan ekonomi berkembang pesat menghasilkan barang dan jasa,namun tidak beriringan dengan tatanan lingkungan hidup yang rusak, terjadinyaketimpangan sosial, dan kemiskinan. Hal ini telah menjadi sorotan bagi parapelestari lingkungan. Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadifenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesiayang mayoritas beragama Islam. Secara sederhana, pasar modal syariah dapatdiartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalamkegiatan transaksi ekonominya. BEI bekerja sama dengan PT DanareksaInvestment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3Juli 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menanamkan dananyasecara syariah. Untuk kegiatan Pasar Modal Syariah, Bapepam sebagai pengatur dan pengawaspasar modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995tentang Pasal Modal telah menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam-LK NomorKep-130/BL/2006 dan Nomor Kep-131/BL/2006 telah menerbitkan satu paketregulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaituPeraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan NomorIX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah diPasar Modal. Kegiatan usaha emiten yang terkait dengan dukungannya terhadapkegiatan usaha ramah lingkungan merupakan bagian dari implementasi prinsipprinsipsyariah meskipun dalam ketentuan pelaksanaan ekonomi syariah melalui keputusan BAPEPAM belum dinyatakan secara tegas.Pada prinsipnya, segala jenis instrumen emiten syariah yang diterbitkan di Indonesia saat ini yang meliputi Obligasi Syariah Mudharabah, Obligasi Syariah Ijarah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah, Reksa Dana Indeks Syariah, dan Penerbitan Efek Reksa Dana Syariah harus konsisten dengan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam, termasuk pada komitmen penegakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan.
Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Berkaitan Dengan Ekspor Jasa Maklon Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.21 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.352

Abstract

Penyelesaian sengketa pajak ini berawal dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dari Direktur Jenderal Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor jasa maklon. Jika PKP tersebut (Penggugat) memaksakan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010, maka akan menimbulkan kekacauan administrasi karena invoice yang diterbitkan tidak didasarkan pada fakta kejadian atau transaksi yang sebenarnya terjadi. Bahkan untuk kasus yang sama hanya berbeda masa pajak, seluruhnya dimenangkan oleh Penggugat. Akhirnya, Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan Surat Tagihan Pajak yang memuat sanksi administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Seharusnya sengketa ini tidak akan terjadi jika pemerintah lebih memahami karakter hukum dari Pajak Pertambahan Nilai.
PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS) DITINJAU DARI KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.53 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v2i3.845

Abstract

Human trafficking is a type of trade involving public migration and trans-law system, andits existence is illegal for the labors work by force, and its main aim is very much close toslavery. This research applies literature-study method. The findings of this researchsuggest that the number of articles related to the punishments for the involvement in humantrafficking in the Criminal Code (KUHP) is reasonably numerous since such an actsubstantially deprives one’s rights to live, grow, and develop. Human trafficking is alsoclearly against human rights to which a person is inherently entitled. From the humanrights perspective, human trafficking is considered a serious violation which deprives one’srights to live, grow, and develop. The contributing factors of this issue are poverty, pooreducation, poor birth recording system, culture, slavery-like jobs, early marriage, legalpolicy, gender bias, and corruption.
Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 Novi Yanthy Adelina
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.257 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.357

Abstract

Pada periode 2004-2009, jumlah anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera berjumlah 85 orang namun hanya ada 5 (lima) orang anggota perempuan yang berhasil duduk di parlemen. Dari jumlah anggota perempuan yang hanya 5 (lima) orang tersebut menunjukkan bahwa Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan  kuota  30 persen  bagi  perempuan untuk  menduduki  jabatan  politik  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, demikian  juga  dengan  UU  No.  2  Tahun 2008  tentang  Partai  Politik. Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan data primer. Dengan adanya kebijakan dari partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan agar dapat duduk dalam parlemen, serta adanya sangsi yang tegas dalam Undang-undang mengenai partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik tidak akan lulus verifikasi partai politik.
PELUNASAN BEA METERAI ATAS DOKUMEN DI INDONESIA Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.671 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v2i3.850

Abstract

The Law No. 13/1985 sets a tax on documents, which is called stamp duty. Itsdetailed and technical implementation is further described in GovernmentRegulation No. 24/2000 on the New Tariff for Stamp Duty and its Imposition Limitof Nominal Price. So far, many people are familiar with only one type of stamp:seal on receipts. In addition, many people are still uninformed about when it iscompulsory to stamp on their documents. Through juridical-normative approach,this research found out that there is another alternative to attaching stamps orseals to pay stamp duty on documents: either manual or digital franking machine.This means of repayment involves fixed procedures. The sealing or stamping itselfuses seals on receipts or tax collection letters. This ty,stmpingmeans of sealing isdone to documents used as evidence previously not payable on stamp duty andinsufficiently paid. This stipulation also applies to documents made in othercountries which are to be used in Indonesia.
Pemerintahan Reformasi Tapi Tidak Reformis M. Makhfudz
Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.899 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i1.456

Abstract

Ketidakmampuan  birokrasi  publik  dalam  mempertanggungjawabkan  sikap, perilaku  dan  kebijakannya  kepada  publik  baik  dilihat  dari  perspektif tanggungjawab  subyektif  (  responsible  ),  tanggungjawab  obyektif  (accuntable  ) dan  responsivitas,menjadikan  tidak  saja  kinerja  penyelenggara  pemerintahan  dan pelayanan publik menjadi jelek tetapi masyarakat menjadi tidak puas atas layanan yang  di  berikanya  dan  akibat  selanjutnya  publik  menjadi  tak  lagi mempercayainya.  Birokrasi    sebagai  mesin  kekuasaan    memiliki  peran  besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan aktualisasi kekuasaan. Namun birokrasi yang  ditemukan  di  lapangan  disehariannya  menyebabkan  sesuatu  dalam  predikat yang  mengacu  pada  inefisiensi  dan  inefektifitas  pemerintahan1.  Hal  inilah  yang sering  ditemui  penulis  dilapangan  birokrasi  selalu  menjadi  penghalang  dan sebagainya, sehingga birokrasi digambarkan  sebagai sebuah lembaga yang sangat kuat  dengan  kamampuan  untuk  bisa  berbuat  apa  saja,  baik  yang  buruk  maupun yang baik dan sulit menerima koreksi atau kritik.
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM PATEN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA GUNA MENINGKATKAN INVESTASI ASING Syafrida Syafrida
Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.871 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1067

Abstract

Hak paten merupakan salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Hak paten diberikan kepada seseorang atau sekumpulan orang penemuannya di bidang tekonologi  yang mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis untuk mendukung. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi dan orang yang mendapat hak darinya. Paten sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai  kehidupan dalam masyarakat. Undang-undang Hak Paten Nomor 13 tahun 2016 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap paten warganegara Indonesia tapi juga memberikan perlindungan hokum terhadap paten warga negara asing di Indonesia. Perlindungan hokum itu diberikan guna meningkatkan investasi di Indonesia dan menigkatkan kreatifitas inventor atas invensi berguna bagi perkembangan dalam masyarakat. Untuk memberi rasa aman, nyaman kepada Inventor asing maka negara memberikan perlindungan hukum invensi paten warga negara asing yang dilaksanakan di Indonesia. Paten yang dilindungi adalah paten telah didaftar yang penemuan di bidang teknologi merupakan posisi penting untuk  mendukung pembangunan ekonomi masyarakat guna memajukan bangsa dan negara.
PENGATURAN PENYEDIAAN RUANG ASI BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.677 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.656

Abstract

Studi ini meneliti sejauh mana perusahaan Indonesia akan mematuhi undangundangdan peraturan mengenai kewajiban mereka untuk menyediakan ruang ASI dimana menyusui dapat dilakukan secara pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36/2009 dan Peraturan Pemerintah No.33 / 2012 serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.48 / Men.PP / XII / 2008, PER.27 / Men / XII / 2008, 117 / Menkes / PB / XII / 2008. Studi ini juga akan menjelaskan kendala hukum dan teknis yang dihadapi perusahaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang ini.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL DIBATALKANNYA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 27/PDT.G/2010/PN.PDG Rage Cikal Nugroho
Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.237 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i1.663

Abstract

Dunia perbankan memiliki peran penting dalam menunjang perkonomianmasyarakat saat ini salah satunya adalah dengan adanya fasilitas kredit sebagaikekuatan utama dalam menggerakan roda perekonomian saat ini. Namun dalamimplementasinya, pihak bank harus terlebih dahulu menerapkan prinsip kehatihatiandalam memberikan fasilitas kredit, salah satunya adalah dengan adanyaagunan sebagai suatu jaminan pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi.Salah satu bentuk agunan itu adalah dengan Hak Tanggungan. Permasalahanmuncul apabila objek dari Hak Tanggungan tersebut kemudian menjadi sengketadi Pengadilan sampai akhirnya objek Hak Tanggungan yaitu Hak Guna Bangunandibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan adalah pendekatannormatif. Upaya hukum setelah dibatalkannya sertifikat Hak Guna Bangunanadalah mediasi oleh debitur dan kreditur untuk pemberian jaminan kebendaanbaru atau dengan borgtoch serta dapat juga dengan gugatan perdata ke Pengadilanoleh pihak bank atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KantorPertanahan Kota Padang. Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tetapterikat pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit itu sendiri, akan tetapikedudukan kreditur berubah dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren.Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum refresifkarena bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara kreditur dengan debiturjika terjadi kredit bermasalah.

Page 9 of 21 | Total Record : 208

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue