cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Widodo
Contact Email
wahyu.widodo@stisipoldharmawacana.ac.id
Phone
+6285268788756
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jalan Kenanga No 3, Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Wacana Publik
Published by STISIPOL Dharma Wacana Metro
ISSN : 18582400     EISSN : 26569558     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Adalah jurnal ilmiah yangditerbitkan oleh STISPOL Dharma Wacana Metro, dibawah pengelolaan Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STISIPOL Dharma Wacana. Jurnal Wacana Publik terbit dua kali dalam setahun,yaitu pada Juni dan Desember. Jurnal Wacana Publik memuat artikel-artikel ilmiah dengan tema: kebijakan publik, pemerintahan, manajemen publik, dan pembangunan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 100 Documents
 1   2   3   4   5 
GAYA KEPEMIMPINAN WALIKOTA METRO PERIODE 2005 – 2015 Sulistio, Eko Budi; Prihantika, Ita; Meiliyana, Meiliyana
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.433 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan Walikota Metro 2005-2015, Lukman Hakim. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, diperoleh kesimpulan bahwa selama dua periode menjadi Walikota Metro gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Lukman Hakim adalah gaya demokratis. Dengan gaya demokratis, kepemimpinan Lukman Hakim bisa dinilai cukup adaptif dengan dinamika tuntutan perkembangan pemerintahan di Kota Metro. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan seperti bedah APBD, pelayanan satu atap atau uji kepatuhan dan kepantasan (fit and proper test) untuk pejabat birokrasi pemerintahan di Kota Metro dalam rangka merealisasikan tuntutan dinamika pemerintahan yang demokratis dan pemerintahan yang bersih.Salah satu hasil dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Lukman Hakim sebagai Walikota Metro adalah naiknya Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2012 yang disebabkan semakin membaiknya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan pada mayarakat.
Perbandingan Kinerja Pegawai Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Government (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus) Handika, Reza; Yulianto, Yulianto; Suripto, Suripto
Wacana Publik Vol 12, No 01 (2018): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.549 KB)

Abstract

Kinerja pegawai sektor publik selama ini dianggap masih rendah. Egovernment menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk membedakan dan menganalisis kinerja seorang karyawan sebelum dan sesudah implementasi e-government di BPKAD Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bersifat eksplanatori dengan metode pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan 36 orang sampel diambil dari populasi 57 pegawai BPKAD Kabupaten Tanggamus. Teknik pengambilan sampel menggunakan Incidental dengan rumus Slovin. Data dianalisis dengan menggunakan Metode Analisis diskriminan. Hasil penelitian diuji dengan metode menggunakan variabel kinerja 3 karyawan. Menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah variabel dan ketepatan waktu kerja sebelum dan sesudah implementasi e-gov, sedangkan dalam variabel kualitas pekerjaan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Variabel ketiga diperoleh dari kinerja karyawan sebelum dan sesudah implementasi e-gov menggunakan Lambda Wilk dengan nilai signifikansi. Nilai 0,000 ? 0,05 <demikian menunjukkan bahwa telah terdapat perbedaan yang nyata (signifikan) antara kinerja karyawan sebelum penerapan kinerja e-government dengan karyawan setelah penerapan e-gov di BPKAD Kabupaten Tanggamus. E-government memiliki pengaruh nyata dalam hal peningkatan kinerja petugas. Penerapan e-gov mampu secara signifikan meningkatkan kuantitas pekerjaan dan ketepatan waktu, meskipun dalam hal kualitas pekerjaan belum tampak perbedaan yang signifikan, dalam penerapan sepenuhnya e-government telah m
KONTROVERSI KECAKAPAN ANAK DALAM HUKUM Khoiriah, Siti
Wacana Publik Vol 13, No 01 (2019): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.033 KB)

Abstract

Sebagai Negara yang Pancasialis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak.Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum dan usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan upaya untuk penyelarasan keberagaman pengaturan.
PENGELOLAAN ALOKSI DANA DESA DI KAMPUNG BUMI MAS, KECAMATAN SEPUTIH AGUNG, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS Susanti, Meri; Widodo, Wahyu
Wacana Publik Vol 12, No 01 (2018): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.735 KB)

Abstract

Kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana sangat menentukan keberhasilan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang di prioritaskan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Tulisan ini bertujuan menggambarkan akuntabilitas dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kesimpulan penelitian ini yaitu pada tahap perencanaan penerapan prinsip partisipatif, responsif, trasparansi; pada tahap pelaksanaan prinsip partisipatif, responsif, transparan; faktor kompetensi sumber daya manusia.
DISCLOSURE EKUITAS MEREK DALAM LAPORAN PERUSAHAAN Wardianto, Kussuyatmono Bagus
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.041 KB)

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait disclosure ekuitas merek dalam laporan tahunan dan keuangan perusahaan.Makalah ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Standar Akuntasi Keuangan mengenai disclosure ekuitas merek dalam laporan tahunan dan keuangan perusahaan. Makalah ini ditulis menggunakan kajian pustaka yang mendalam dan diikuti dengan penyajian data deskriptif terkait penghitungan ekuitas merek. Mengingat arti pentingnya ekuitas merek bagi manajemen perusahaan dan investor maka melalui makalah ini dirasa perlu memberi saran kepada OJK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan terkait disclosure ekuitas merek dalam laporan tahunan dan keuangan perusahaan.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Layanan Oleh Unit Elektronik (E-Pengadaan) Pada Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung Ngadiman, Ngadiman
Wacana Publik Vol 12, No 01 (2018): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.897 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan dan kendala pada proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa berbasis elektronik (eprocurement). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi, sedangkan teknik validitas data dilakukan melalui triangulasi, termasuk metode triangulasi, sumber data dan data itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-procurement telah menunjukkan keberhasilan mereka, meskipun belum optimal, yang memperoleh efisiensi dan efektifitas pada sejumlah indikator. Dari aspek waktu, proses pengadaan dengan sistem e-procurement terbukti lebih cepat karena hanya membutuhkan waktu 14-18 hari kerja, sistem konvensional yang membutuhkan lebih dari 30 hari kerja melalui e-procurement dapat mengurangi potensi praktik korupsi, untuk pertemuan antara panitia lelang dan peserta lelang tidak terbatas. Pada saat pelelangan masih dipraktekkan secara luas dalam pertemuan langsung konvensional antara peserta lelang dan panitia lelang yang telah membuka peluang terjadinya "transaksi negatif". Dengan sistem e-procurement dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk soft melalui internet dan hanya bisa dibuka sesuai jadwal. Faktor pembatas e-procurement dalam hal kegiatan perencanaan dan rencana anggaran PSU tidak termasuk oleh departemen perencanaan, munculnya rasa ketidakpuasan karyawan staf PSU karena tidak cocok dengan beban kerja yang diangkut oleh tambahan jumlah pendapatan yang diperoleh , ketidaktepatan dalam mentransfer karyawan staf PSU. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari upaya ini bahwa ada komitmen yang kuat dari tingkat kepemimpinan puncak hingga tingkat staf mereka sebagai pelaksana dalam kegiatan nyata yang merupakan faktor penting dari kunci keberhasilan sistem implementasi e-procurement di Universitas Lampung.
Implementasi Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular Di Puskesmas Cangkringan Kabupaten Sleman Mahardika, Krisnanda; Utami, Sri
Wacana Publik Vol 13, No 01 (2019): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.258 KB)

Abstract

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang menargetkan keluarga, kelompok dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator penelitian berdasarkan Peraturan Sleman No. 49 tahun 2013 tentang Standar Layanan Minimum dan MoU BPJS tentang kerjasama dengan FKTP. Hasil penelitian tentang implementasi program pencegahan untuk penyakit tidak menular belum maksimal. Ini terjadi karena masalah dengan Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
ANALISIS KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG Atika, Dewie Brima; Suminar, Ratna
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.131 KB)

Abstract

Koordinasi merupakan peran penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai koordinasi yang efektif yaitu meliputi Komunikasi, tujuan yang jelas, serta adanya hubungan yang baik. Karena itu pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya mewujudkan kerjasama yang efektif, dalam mewujudkan pembangunan kota yang baik yaitu program kota hijau. Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran koordinasi antar instansi dalam melaksanakan program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala koordinasi dalam program pengembangan kota hijau di Bandar LampungTulisan ini menitik beratkan pada koordinasi yang dilakukan antar instansi pada program pengembangan kota hijau yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait seperti Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota, serta BPPLH. Dalam mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan teori Sembilan syarat untuk mencapai koordinasi milik Tripathi dan Reddy, dan beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada dinas-dinas terkait di Kota Bandar Lampung. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak efektifnya koordinasi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam program pengembangan kota hijau. Dari Sembilan syarat untuk mencapai koordinasi hanya lima syarat yang dapat berjalan. Kendala yang dihadapi meliputi kendala komunikasi yang tidak efektif antar SKPD, kurangnya pemahaman para SKPD tentang program dan masa berlaku program kota hijau.
GAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BINA KELUARGA TKI DI KABUPATEN MALANG Puspawati, Ani Agus
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.234 KB)

Abstract

Kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bertujuan menyelesaikan permasalahan keluarga TKI di bidang pemberdayaan ekonomi, ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Penelitian dilakukan di Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Implementasi tidak berhasil karena berhenti pada tahap persiapan. Pada Penelitian ini menguraikan tentang gap implementasi yang terjadi.
Kualitas Pelayanan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana Kabupaten Lampung Timur Asyadi, Dodi; Widodo, Tri; Setioko, Sigit
Wacana Publik Vol 12, No 01 (2018): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.895 KB)

Abstract

Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Penelitian ini ditulis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, data dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan Sub Bagian Umum dan Pepegawaian di RSUD Sukadana yakni: (1) Terkadang terdapat pegawai yang lain kurang puas akan kinerja yang telah diberikan. (2) Dapat menjalin rasa keadilan artinya terdapat keterbukaan dalam memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan dan memberkan perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang sama. (3) Dapat mengerjakan dengan waktu yang cepat, tepat waktu, menyenangkan dan dapat diandalkan. (4) Pelayanan yang efisien ekonomis dan efisien, dapat dijangkau dengan tarifdan pajak yang dapat diterima pada semua lapisan pegawai di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Page 2 of 10 | Total Record : 100

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2025): Wacana Publik Vol. 18 No. 2 (2024): Wacana Publik Vol. 18 No. 1 (2024): Wacana Publik Vol. 17 No. 2 (2023): Wacana Publik Vol. 17 No. 1 (2023): Wacana Publik Vol. 16 No. 2 (2022): Wacana Publik Vol. 16 No. 1 (2022): Wacana Publik Vol. 15 No. 2 (2021): Wacana Publik Vol 13, No 01 (2019): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018 Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018 Vol 12, No 01 (2018): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018 Vol. 12 No. 2 (2018): Wacana Publik Vol. 12 No. 1 (2018): Wacana Publik More Issue