Articles
127 Documents
<![CDATA[Pengaruh Budaya Kerja Pengemudi Angkutan Umum Kota Terhadap Kepuasan Penumpang di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Digna Kasandra]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>;
<![CDATA[Dasman Lanin]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.464 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22896
<![CDATA[Keluhan yang lazim diungkapkan oleh masyarakat pengguna layanan angkutan kota berkaitan dengan budaya kerja pengemudi angkutan kota antara lain pengemudi angkutan kota yang mengambil dan menurunkan penumpang di luar pangkalan dan suka ngetem, memutar musik dengan volume tinggi, ugal-ugalan dan mengemudikan angkutan kota dengan kecepatan tinggi dan kebut-kebutan di jalan raya dan rem mendadak jika melihat ada calon penumpang di pinggir jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya kerja pengemudi angkutan kota terhadap kepuasan penumpang di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 400 penumpang angkutan kota di Kota Padang. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan teknik Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dengan pengukuran skala likert dan wawancara. Data dianalisis menggunakan teknik analisis uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti adanya pengaruh yang signifikan budaya kerja pengemudi angkutan kota terhadap kepuasan penumpang di Kota Padang sebesar 19,1%. Berdasarkan hasil ini perlu upaya pemerintah kota Padang merumuskan suatu bimbingan teknis kepada para pengemudi angkutan kota tentang nilai-nilai budaya kerja yang dapat meningkatkan kepuasan penumpang.Keywords: Budaya Kerja; Kepuasan Penumpang ; Angkutan Kota]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA SUKABUMI ]]>
<![CDATA[Puji Fauziah]]>;
<![CDATA[Tuah Nur]]>;
<![CDATA[Andi Mulyadi]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.023 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v14i1.33950
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012. Peneliti menggunakan teori Edward III yang memiliki 4 dimensi. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ditemukan berbagai permasalahan, yaitu kurangnya proses sosialisasi kepada masyarakat, sumber daya yang belum memadai, adanya petugas yang memberlakukan tarif tidak sesuai dengan peraturan daerah, dan belum optimalnya SOP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 10 informan. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat belum maksimal karena masih kurangya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan belum memadainya fasilitas, adanya pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, SOP yang belum berjalan secara optimal.]]>
<![CDATA[THE EMPOWERMENT OF VILLAGE HEALTH FORUM (VHF) IN ALERTED VILLAGE DEVELOPMENT ]]>
<![CDATA[Didik G. Suharto]]>;
<![CDATA[Kristina Setyowati]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.419 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v10i1.1256
<![CDATA[The problem the partner (Village Health Forum/VHF) encountered in developing alerted village could be approached from managerial capacity aspect and from the aspect of technical understanding capacity of members’ health. Considering the activity of service conducted, it could be explained that the activity focused on improving the members’ capacity in managing the institutionalism of VHF (particularly activity management, infrastructure and operating fund); and how the basic health knowledge capacity of VHF members as initiator, facilitator, and motivator supported the public health promotion. The activity of service to public in partner institution included: need assessment, institution capacity development, partnership development, and monitoring and evaluation. The factors affecting the program’s smoothness and success were: the factor deriving from VHF administrator/cadre, VHF institution, village government, Health Office/Public Health Center, private sector/company, and society.Keywords: empowerment; Village Health Forum, alerted village]]>
<![CDATA[Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik ]]>
<![CDATA[Febrie Hastiyanto]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.152 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.16244
<![CDATA[Relasi antara birokrasi (atau administrasi publik) dengan politik dalam pemerintahan (governance) bersifat komplementer. Bahkan ilmu administrasi publik lahir sebagai respons terhadap perilaku politik dalam pemerintahan. Ilmu Administrasi Publik lahir dari kejengahan Woodrow Wilson Guru Besar Ilmu Politik Amerika Serikat terhadap perilaku politik Presiden Amerika ke-7 Andrew Jackson (1767-1845). Sesaat setelah terpilih Jackson mengganti semua jabatan birokrasi dengan orang-orang dari partainya. Kondisi ini menyebabkan birokrasi tidak netral yang berpotensi menyebabkan salah urus negara (Thoha, 2006: 85). Artikel ini membahas mengenai etika dan akuntabilitas sektor publik.Kata kunci: Akuntabilitas, Birokrasi, Etika]]>
<![CDATA[Peningkatan Public Trust dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Muhamad Thahir Haning]]>;
<![CDATA[Hasniati -]]>;
<![CDATA[Mashuri H. Tahili]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.775 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i2.24940
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi pengaruh model kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan metode survey di tiga area Kantor Pelayanan Pajak yaitu Makassar Selatan, Maros, dan Palopo. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang telah teregistrasi sebagai wajib pajak, baik pajak orang pribadi dan pajak badan sebanyak 2400 orang. Sampel penelitian menggunakan multistage cluster sampling methods untuk memastikan keterwakilan populasi. Penarikan sampel menggunakan metode stratified random sampling terhadap tiga area penelitian. Rumus Slovin digunakan untuk menetapkan jumlah sampel sebesar 20% dengan pertimbangan karena populasi yang relatif besar dimana persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir sebesar α=0,05. Dengan dasar tersebut, maka sampel dalam penelitian ditetapkan sebanyak 400 responden. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan persamaan model struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kinerja pelayanan pajak. Variabel kinerja pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor pemerintah, faktor resiko, dan faktor kontekstual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kata kunci : Kepercayaan publik, kinerja pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak]]>
<![CDATA[DECENTRALIZATION: AN INITIAL STUDY ON GOVERNANCE REFORMS TOWARDS THE WELFARE STATE ]]>
<![CDATA[Budhy Prianto]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 2, Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.959 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v10i2.898
<![CDATA[ Based on the constitution Indonesia is a state that adheres to the model welfare state. But in practice, the governance of the welfare state in Indonesia is merely a dream. This when seen from the facts of the neglect of issues of fundamental rights of citizens, such as the high number of poor people, the number of maternal and child mortality, school dropout rate, and so on. Centralization is a major obstacle of weak governance in realizing this welfare state. Therefore this article attempts to offer a thought for the reform of the welfare state governance through decentralization. Keywords: decentralization; governance; state; reform; welfare state]]>
<![CDATA[Paradoks Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Tenggara) ]]>
<![CDATA[Erni Qomariyah]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.509 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i1.12972
<![CDATA[AbstrakTujuan penelitian ini untuk melihat bahwa kebijakan desentralisasi sektor kesehatan merupakan strategi penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Prinsip dasarnya adalah pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh otoritas yang memiliki kontrol geografis yang paling minimal. Pemerintah daerah mungkin memiliki cukup otoritas dan akses pada sumber-sumber keuangan, akan tetapi jika tidak dikelola dengan seksama, desentralisasi tidak akan menghasilkan manfaat bagi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelayanan publik kesehatan ibu dan anak belum menggembirakan. Banyak faktor ynag menjadi penyebabnya, antara lain : 1) Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kedua terendah di Indonesia dalam proses kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan, 2) Semakin memburuknya ketersediaan Pos Persalinan Desa (Polindes) dimana jumlah desa yang harus dilayani oleh setiap satu Pustu menurun. Komitmen pemerintah daerah dengan menyediakan anggaran yang cukup besar di bidang kesehatan harus dimbangi dengan penyediaan fasilitas dan kemudahan pelayanan kesehatan. Karena Sulawesi Tenggara sebenarnya merupakan provinsi yang meraih PAD tertinggi di pulau Sulawesi tetapi justru kemiskinannya menduduki peringkat ke 11 secara nasional. Kata kunci: Paradoks, Desentralisasi Kesehatan, Pelayanan Publik, Kesehatan Ibu dan Anak]]>
<![CDATA[Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara ]]>
<![CDATA[Riris Katharina]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.731 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i2.24864
<![CDATA[Reformasi birokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hingga saat ini belum memperlihatkan hasil maksimal. Maraknya kasus jual beli jabatan oleh kepala daerah menjadi salah satu indikatornya. Tulisan ini menjawab permasalahan mengapa jual beli jabatan masih terjadi padahal sudah ada KASN yang dibentuk untuk menegakkan sistem merit dalam tubuh ASN. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pemikiran model hubungan birokrasi dan politik. Tulisan ini berargumen bahwa sepanjang pejabat pembina kepegawaian masih diemban oleh pejabat politik, sepanjang itu pula ketergantungan birokrasi kepada politik sangat besar. Hal ini akan mengakibatkan permasalahan dalam netralitas politik dan menimbulkan birokrasi yang tidak profesional. Dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan dari para birokrat. Tulisan ini merekomendasikan agar peran pembina kepegawaian diserahkan kepada pejabat karier birokrasi melalui revisi UU ASN. KASN harus dapat memastikan bahwa setiap birokrat akan menjalankan perannya sebagai pelaksana dari setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat politik. Dengan demikian, akan dihasilkan ASN yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, yang dapat mewujudkan tata kelola yang efektif.]]>
<![CDATA[EVALUASI INTEGRASI NILAI GENDER PADA PENDIDIKAN MENENGAH (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SRAGEN) ]]>
<![CDATA[Tiyas Nur Haryani]]>;
<![CDATA[Ismi Dwi Astuti Nurhaeni]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.921 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v14i1.34585
<![CDATA[Pendidikan merupakan pelayanan primer dan dasar dalam aspek pembangunan sosial. Pembangunan sumber daya manusia bangsa dibangun lewat pendidikan baik formal dan non formal. Saat ini, usia anak-anak sampai dengan menginjak remaja banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sekunder sudah memiliki input dominan dalam pembangunan akademik, ketrampilan dan karakter generasi bangsa. Sekolah menjadi bagian penting dalam mendidik anak baik dalam hal karakter sosial dan psikologis. Responsivitas gender penting untuk dibangun guna menghasilkan daya saing sumber daya manusia bangsa yang setara dan inklusif dalam pembangunan. Sekolah responsif gender penting untuk dikembangkan sejalan dengan kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sragen pada tahun 2017 studi kasus pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sragen yang dipilih secara purposive. Data kualitatif dikumpulkan dengan pengamatan langsung, dokumentasi dan focus group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sekolah responsif gender telah dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sragen. Namun, penerapan sekolah responsif gender yang belum optimal karena masih rendahnya komitmen dan integrasi responsivitas gender oleh pejabat pembuat kebijakan sekolah. Hasil penelitian tetap memberikan saran agar perluasan sosialisasi standar dan nilai-nilai sekolah responsif gender terus dilaksanakan oleh stakeholders.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (PNPM) IN PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Sri Maryuni]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (59.249 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v10i1.884
<![CDATA[ The unsuccessful implementation of national community empowerment program in urban areas (in Indonesia: PNPM) is due to many factors; both internal and external factors. This study aims to acquire insight and understanding a new concept of public policy implementation by applying qualitative descriptive methods. The implementation of PNPM program was involving many elements including: implementer, the program itself, the target groups and environment. The results revealed that the unsuccessful implementation of PNPM in Pontianak was caused by the idealized policy (program), the target groups, the implementing organization (implementer) and environmental factors. The four factors mentioned before were interrelated and influenced each other to form a policy cycle. In implementing this program, the approach used was the empowerment of communities to establish independence of the community and local government agencies that were facilitated by community self-reliance organization. In reality it is very difficult to encourage the poor to participate in the planning and implementation of this empowerment program. For that reason, the community volunteers had to work hard to gain the aspirations of poor communities through Citizen Preparation Meeting (in Indonesia: Rembug Kesiapan Warga) and Development Planning Meeting (in Indonesia: Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Keywords: Implementation, Empowerment, Independence, Voluntary]]>
