Articles
127 Documents
<![CDATA[TINJAUAN DYNAMIC GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI (PBB) SETU BABAKAN MENUJU WISATA HALAL ]]>
<![CDATA[Hisyam Yusril Hidayat]]>;
<![CDATA[Dyah Ayu Febriani]]>;
<![CDATA[Davis Malchiel Ravanelli]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.547 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v14i2.39289
<![CDATA[PBB Setu Babakan Betawi sebagai daerah pengembangan budaya betawi terakhir Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi berbagai masalah dalam menyediakan fasilitas & infrastruktur dan mengelola pembangunan ekonomi bagi penduduk setempat. Peraturan saat ini tentang Implementasi Bisnis Pariwisata menjadi dasar pengembangan pariwisata di PBB Setu Babakan sebagai objek wisata halal pertama di Provinsi DKI Jakarta. Indonesia memiliki potensi besar untuk pariwisata halal, terutama provinsi DKI Jakarta yang satu dari sepuluh provinsi akan ditargetkan sebagai tempat wisata halal di Indonesia. Pengembangan pariwisata juga diarahkan menuju pariwisata halal berdasarkan kearifan lokal yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini dapat didukung oleh kemampuan dinamis dari para pemangku kepentingan untuk mengadaptasi perubahan lingkungan dan memiliki orientasi berkelanjutan dalam mengatasi berbagai masalah. Kemampuan dinamis adalah salah satu elemen tata kelola dinamis yang mencakup proses thinking again, thinking process, dan thinking across. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prospek implementasi tata pemerintahan yang dinamis dalam hal pembangunan PBB Setu Babakan sebagai wisata halal berbasis kearifan lokal. Penelitian ini dikategorikan sebagai deskriptif kuantitatif. Hasilnya menunjukan bahwa dynamic capabilities membantu dalam proses pengembangan wisata halal di PBB Setu Babakan.]]>
<![CDATA[ANALISIS DYNAMIC GOVERNANCE PADA PROGRAM LAYANAN LAYAD RAWAT DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Alifatu Lela Mazidah]]>;
<![CDATA[Feni Astuti]]>;
<![CDATA[Muhamad Febi Romdhoni]]>;
<![CDATA[Muhamad Ichsana Nur]]>;
<![CDATA[Tedi Juana]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.499 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v14i2.39290
<![CDATA[Sebagai salah satu kota sehat di Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung telah berkomitmen untuk tetap mengembangkan layanan publik yang lebih baik dalam perawatan kesehatan. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mendukung visi itu adalah melalui program "Layad Rawat". Meskipun demikian, potensi Bandung sebagai kota sehat sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang telah disadari. Aktualisasi ideal dari potensi-potensi ini telah terhambat sebagai akibat dari kenyataan bahwa pemerintah belum menyediakan sumber perawatan kesehatan yang memadai dalam hal melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dinamis pada program "Layad Rawat" di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program “Layad Rawat” mampu merefleksikan teori tata kelola yang dinamis meskipun belum ada perbaikan serius terkait dengan aturan dan regulasi yang cenderung lebih fleksibel.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KOMUNITAS BERBASIS ADAPTIVE GOVERNANCE (STUDI KASUS KAMPUNG BATIK SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Isro' Lailia]]>;
<![CDATA[Galih Adyatma Alaufa]]>;
<![CDATA[Yovi Hayuning Nitria]]>;
<![CDATA[Muhammad Haris Zakiyuddin]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/sp.v14i2.39292
<![CDATA[Kampung Batik Semarang adalah salah satu bentuk Adaptive Governance dalam pengembangan komunitas pengrajin batik di Semarang. Bentuk Adaptive Governance yang diterapkan pada Kampung Batik adalah pengembangan ekonomi kreatif. Sebelum Kampung Batik Semarang, komunitas pengrajin batik tumbuh secara tradisional tanpa inovasi baru. Sehingga upaya sulit untuk berkembang secara optimal dan tidak dapat bersaing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Adaptive Governance yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan kampung batik dan mengetahui pengaruh keberadaan kampung batik terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Kampung Katik Semarang memiliki karakteristik keberadaan batik Semarangan dan mural di dinding rumah. Dengan inovasi ini, keberadaan pengrajin batik mulai dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga dapat meningkatkan daya saing dan ekonomi masyarakat.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN CITY BRANDING DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS KAMPUNG PELANGI) ]]>
<![CDATA[Erfan Hartono]]>;
<![CDATA[Dian Prima Safitri]]>;
<![CDATA[Fitri Kurnianingsih]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.798 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v14i2.39286
<![CDATA[Penelitian ini berdasarkan dari sebuah fenomena dimana pada tahun 2018 dibangun sebuah Kampung Pelangi di Kota Tanjungpinang. Kampung Pelangi yang merupakan pilot projek pembangunan Kampung Wisata Baru di Kota Tanjungpinang, menjadi salah satu terobosan baru untuk mengubah image kampung kumuh menjadi kampung yang indah dan dikenal melalui City branding Kota Tanjungpinang yang bertajuk “Pesona Tanjungpinang”. City branding merupakan strategi dari sebuah kota atau daerah untuk membuat positioning yang kuat sehingga kota dan daerah tersebut dikenal secara luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam membangun City Branding di Kota Tanjungpinang terkait positioning kampung wisata baru yaitu Kampung Pelangi yang dianggap menjadi ikon terbaru di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan dua subjek yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dan Kelurahan Melayu Kota Piring yang terlibat dalam Penanganan Kampung Pelangi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam membangun City Branding di Kota Tanjungpinang melalui Kampung Pelangi, yaitu: 1) Survei Pemetaan (Mapping Survey), 2) Analisis Kompetitif (Competitive Analysis), 3) Cetak Biru (Blueprint), dan 4) Implementasi (Implementation) masih belum optimal. Pemerintah daerah perlu mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan dan harus bisa menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan berbasis kampung wisata.]]>
<![CDATA[Implikasi Kewenangan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Studi Kasus Di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Arif Nugroho]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.68 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.40237
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang implikasi kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan telaah literatur dengan menggunakan teknik penentuan informan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan belum cukup tertopang oleh elemen necessary condition diantaranya kepastian atas kewenangan legalnya serta Anggaran. Maka dari pada itu perlu mendorong stakeholder kebijakan untuk menetapkan regulasi yang dapat memberikan optimalisasi pada implikasi kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Kata Kunci : Pemerintahan Umum, decentralization within cities ]]>
<![CDATA[Efektivitas Inovasi Klinik Gampong dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat ]]>
<![CDATA[Vellayati Hajad]]>;
<![CDATA[Kemal Pasya]]>;
<![CDATA[Ikhsan Ikhsan]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3599.459 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.38579
<![CDATA[Dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Aceh meningkat setiap tahunnya, sebesar 84,3 miliar (2015) dan 249 miliar (2019). Namun, dalam implementasinya belum dapat digunakan secara optimal. tulisan ini membahas tentang keberadaan klinik desa sebagai solusi atas banyaknya keterlambatan dan kesalahan pengelolaan dana desa di Aceh. Klinik gampong adalah program pengembangan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan dan bimbingan, koordinasi, konsultasi, dan berbagi informasi, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran untuk dana desa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program klinik gampong efektif dalam membantu pengelolaan dana desa di Aceh dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah desa, membantu dalam menyusun rencana pembangunan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, dan mendampingi proses pemberdayaan masyarakat dengan menerjunkan pendamping desa yang siaga membantu menyelesaikan masalah desa seperti kemiskinan dan pengangguran.]]>
<![CDATA[Pengembangan Indigenous Tourism dengan Perspektif Dynamic Governance (Studi pada Kampung Heritage Kayutangan Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Githa]]>;
<![CDATA[Muhammad Rifki Alfian Amanulloh]]>;
<![CDATA[Rizky Dharmawan]]>;
<![CDATA[Ekky Purnama Sari]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3783.641 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.39645
<![CDATA[Kampung Heritage Kayutangan ditetapkan sebagai Kampung Wisata Kota Malang oleh Walikota Malang, sejak 22 April 2018. Penetapan kampung wisata ini merupakan salah satu upaya mewujudkan program “Beautiful Malang”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Malang serta meningkatkan perekonomian dan mengoptimalkan indigenous tourism Kampung Kayutangan. Kampung Kayutangan memiliki banyak produk wisata yang potensial untuk dikembangkan. Namun, semenjak diresmikan sebagai desa wisata masih belum terlihat dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Belum banyak masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata ini. Banyaknya jumlah pengunjung tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Ini disebabkan kurang terkonsepnya model kampung wisata yang sesuai dengan potensi dan indigenous tourims yangdimiliki. Tujuan penelitian ini untuk: a). Menganalisis Implementasi Dynamic Governance dalam Pengembangan Indigenous Tourism dan menemukembangkan yang relevan dalam Pengembangan Indigenous Tourism di Kampung Wisata Heritage Kayutangan Kota Malang. Penelitian ini menemukan perbedaan model Dynamic Governance yang diterapkan saat ini di Kampung Heritage Kayutangan dengan model Dynamic Governance yang ideal. Berdasarkan perbedaan tersebut maka dikembangkan sebuah Model Dynamic Governance yang relevan dalam Pengembangan Indigenous Tourism dengan mengadopsi model Quadruple Helix di Kampung HeritageKayutangan.]]>
<![CDATA[Dinamika Penyusunan Qanun Aceh (Studi Kasus di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) ]]>
<![CDATA[Tasmiati Emsa]]>;
<![CDATA[Afrizal Tjoetra]]>;
<![CDATA[Ikhsan Ikhsan]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2169.322 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.39760
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang dinamika penyusunan qanun di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Qanun merupakan komitmen pemangku kekuasaan di daerah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan (social engineering) dan kehidupan sosial dalam masyarakat Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan penulis bermaksud memperoleh gambaran dinamika dalam Pembentukan Qanun, lokasi penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Untuk memperoleh sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu melalui pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan secara sengaja (purposive sampling). Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi (a) Wawancara mendalam, (b) Analisis Dokumentasi, dan (c) Observasi Langsung. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dinamika dalam penyusunan sebuah qanun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan sebuah qanun proses pengakomodasian kepentingan para pihak dan kemampuan anggota DPRA dalam bidang legal drafting sangat menentukan kualitas dan kuantitas.]]>
<![CDATA[Pelayanan Adminitrasi di Kantor Kepenghuluan Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ]]>
<![CDATA[Siti Rusma]]>;
<![CDATA[Ulung Pribadi]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2570.863 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.39060
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan di kantor penghulu menggala sempurna kepada masyarakat dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan dari pelayanan pengurusan Surat Pengantar KTP diKantor Kepenghuluan Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah kuantitatif dengan format deskriptif yang menggunakan analisis wawancara mendalam dengan beberapa pegawai dan juga menggunakan quisioner sebagai tekhnik pengumpulan data. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis Pelayanan di Kantor Kepenghuluan Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, khususnya pelayanan pengurusan Surat Pengantar KTP yaitu “Cukup Baik”. Hal ini didasarkan dari 5 indikator penelitian, yaitu indikator Tangibles, Reability, Responsive, Asurance, dan Emphaty, yang ternyata sebagian besar berada pada kategori Cukup Baik. Meskipun terdapat Beberapa hambatan antara petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhambat oleh sarana prasarana yang ada, dan adanya sikap diskriminasi dari perangkat pegawai dalam melayani masyarakat.]]>
<![CDATA[Tantangan Penerapan Inovasi di Kota Sabang ]]>
<![CDATA[Henri Prianto Sinurat]]>;
<![CDATA[Rati Rati Sumanti]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3122.325 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.37903
<![CDATA[Faktor penting untuk mendorong peningkatan daya saing dan kemakmuran daerah adalah inovasi. Di lingkup pemerintahan daerah, inovasi terdiri dari inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi pelayanan publik. Penerapan inovasi tersebut meghadapi tantangan baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi. Pada 2017, Pemerintah Kota Sabang telah memulai langkah percepatan inovasi di daerahnya dengan membentuk program Laboratorium Inovasi. Program tersebut bertujuan mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk melahirkan ide/gagasan inovasi sampai mengimplementasikan inovasi. Aktor penting yang berperan adalah Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang ada di Pemerintah Kota sabang, SKPK merupakan garda terdepan yang menjalankan birokrasi pemerintahan baik yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik. Program Laboratorium Inovasi Pemerintah Kota Sabang, terdiagnose ada 89 ide/gagasan inovasi dari 21 SKPK dan 6 Puskesmas. 89 ide/gagasan inovasi tersebut hanya 47 ide/gagasan inovasi yang tertuang dalam kontrak kinerja antara kepala SKPK dengan Walikota Sabang. Penelitian ini telah memetakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sabang dalam penerapan inovasi. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi, diperoleh tantangan penerapan inovasi di Sabang. Tujuannya agar ditemukan solusi untuk mengatasinya sehingga inovasi yang sudah direncanakan dapat berjalan secara maksimal. Adapun tantangan penerapan inovasi di Sabang dipengaruhi oleh faktor internal seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, kepemimpinan dan anggaran, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.]]>
